Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEDOMAN 
DAN 
TATA CARA BAKU 
PROTOKOLER
MOTTO 
“ ACARA BERJALAN 
BAGUS, TAK 
SEORANGPUN INGAT. 
JIKA ADA KESALAHAN 
SEMUA ORANG TAK 
MELUPAKAN. “
LANDASAN HUKUM 
1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL 
2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN 
PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT,...
7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN 
LAMBANG NEGARA 
8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU 
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 
9. KE...
PENGERTIA 
N SERANGKAIAN ATURAN DALAM 
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA 
RESMI YANG MELIPUTI ATURAN 
MENGENAI TATA TEMPAT, TATA...
TUJUAN 
AGAR SEMUA KEGIATAN 
BAIK ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI 
PEMERINTAHAN 
BISA DILAKSANAKAN 
SECARA SERAGAM, 
TE...
RUANG 
LINGKUP 
–TATA TEMPAT 
–TATA UPACARA 
–TATA PENGHORMATAN 
–TATA RUANG 
–TATA WARKAT 
–TATA BUSANA
TATA 
TEMPAT ATURAN MENGENAI URUTAN 
TEMPAT BAGI PEJABAT 
NEGARA, PEJABAT 
PEMERINTAH, DAN TOKOH 
MASYARAKAT TERTENTU 
DAL...
TATA TEMPAT 
YANG DIATUR 
–TATA TEMPAT DUDUK 
–TATA URUTAN MEMASUKI 
KENDARAAN 
–TATA URUTAN 
KEDATANGAN DAN 
KEPERGIAN/PU...
ATURAN NAIK KENDARAAN 
DARAT, LAUT, UDARA : 
• Yang utama naik dan turun 
lebih dulu 
• Sewaktu berangkat 
kendaraan disia...
TATA TEMPAT ACARA 
KENEGARAAN 
• PRESIDEN 
• WAKIL PRESIDEN 
• KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA 
• MENTERI NEGARA, PEJABAT SETI...
TATA TEMPAT BAGI 
TOKOH MASYARAKAT 
• MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA 
TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN ...
TATA TEMPAT PEJABAT 
DAN TOKO MAS DI 
• GUBERNURD, KAEETRUAA DHPRD 
• PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI 
KESATUAN ANGKATAN DAN P...
URUTAN TATA TEMPAT 
a. ORANG YANG DIANGGAP 
PALING UTAMA/TERTINGGI 
MEMPUNYAI URUTAN PALING 
DEPAN ATAU MENDAHULUI 
b. BIL...
c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA, 
YANG DIANGGAP TEMPAT 
PERTAMA ADALAH YANG 
MENGHADAP PINTU KELUAR. 
DAN YANG DUDUK DEKAT PI...
e. BILA ADA DUA ORANG, YANG 
KANAN ADALAH YANG UTAMA 
(2, 1). 
f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG 
TENGAH ADALAH YANG 
PERTAMA (...
h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA 
ADALAH (5,3,1,2,4). 
i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG 
ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN 
PRINSIP YANG SA...
TATA 
UPACARA 
ATURAN UNTUK 
MELAKSANAKAN 
UPACARA DALAM 
ACARA KENEGARAAN 
ATAU ACARA RESMI
UPACARA 
•KENEGARAAN 
•RESMI
UPACARA 
KENEGARAAN 
BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR 
DAN DILAKSANAKAN SECARA 
TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN S...
UPACARA 
RESMI 
BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN 
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH 
ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA 
DALAM MELAKSANAK...
BENTUK 
• UPACARA BENDERA 
KENEGARAA/RESMI 
• UPACARA BUKAN 
BENDERA 
KENEGARAAN/RESMI
SYARAT 
PELAKSANAAN 
UPACARA 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• LAGU KEBANGSAAN 
• PAKAIAN UPACARA
PROTOKOLER 
DIPERLUKAN PADA 
ACARA 
• HARI BESAR NASIONAL 
• HARI BESAR KEAGAMAAN 
• APEL BENDERA 
• PENERIMAAN TAMU NEGAR...
• PELAYANAN DIPLOMATIK 
• RAPAT / PERTEMUAN 
• RESEPSI 
• PISAH SAMBUT 
• UCAPAN SELAMAT 
• UCAPAN BELA SUNGKAWA 
• DIES N...
PEDOMAN UMUM 
UPACARA 
• KELENGKAPAN UPACARA 
• PERLENGKAPAN UPACARA 
• PERSIAPAN 
• PELAKSANAN
KELENGKAPAN 
UPACARA 
• INSPEKTUR UPACARA 
• KOMANDAN UPACARA 
• PENANGGUNG JAWAB 
UPACARA 
• PESERTA UPACARA 
• PEMBACA N...
PERLENGKAPAN 
UPACARA 
• TIANG BENDERA DENGAN TALI 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• MIMBAR UPACARA 
• NASKAH – NASKAH 
• SOUND SYS...
PERSIAPAN 
UPACARA 
• MENYUSUN ACARA 
• MENYUSUN TATA RUANG 
• PENGATURAN TEMPAT 
• MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM 
PAKAIAN U...
PELAKSANAAN 
UPACARA 
• PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAM 
SEBELUMNYA 
• PENGECEKAN TATA TEMPAT 
• PENGECEKAN SOUNDSYSTEM 
• PEN...
PENGATURAN 
PENGATURAN UPACARA BENDERA 
DAN UPACARA BUKAN BENDERA 
DALAM ACARA KENEGARAAN / 
RESMI DILAKUKAN SESUAI 
KETEN...
TATA 
PENGHORMAT 
AN
TATA 
PENGHORMATAN 
ATURAN UNTUK 
MELAKSANAKAN 
PEMBERIAN HORMAT BAGI 
PEJABAT NEGARA, PEJABAT 
PEMERINTAH, DAN TOKOH 
MAS...
ATURAN TATA 
PENGHORMATA 
N 
• KEDUDUKAN / JABATAN 
• BENDERA KEBANGSAAN 
• LAGU KEBANGSAAN 
• JENAZAH
TATA 
RUANG
TATA RUANG 
PENGATURAN RUANG ATAU 
TEMPAT YANG AKAN 
DIPERGUNAKAN SEBAGAI 
TEMPAT KEGIATAN 
SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DAN J...
PENGATURAN TATA 
RUANG 
• DISESUAIKAN DENGAN 
KEBUTUHAN 
• PEMASANGAN BENDERA 
KEBANGSAAN 
• GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL 
PR...
TATA 
WARKAT
TATA 
WARKAT 
PENGATURAN 
MENGENAI UNDANGAN 
YANG AKAN 
DIKIRIMKAN SESUAI 
KEGIATAN
ATURAN TATA 
WARKAT 
• SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN 
• JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN 
KAPASITAS TEMPAT 
• BAKUKAN BENTU...
• CANTUMKAN KODE UNDANGAN 
PADA SAMPUL UNDANGAN 
• CANTUMKAN KETENTUAN 
MENGENAI PAKAIAN 
• TENTUKAN BATAS WAKTU 
PENERIMA...
TATA 
BUSANA
TATA BUSANA 
ATURAN PAKAIAN YANG 
HARUS DIKENAKAN PADA 
SUATU KEGIATAN 
PROTOKOLER BAIK OLEH 
PARA PEJABAT UNDANGAN 
MAUPU...
JENIS TATA 
BUSANA 
• PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 
• PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) 
• PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) 
• PAKAIAN...
CONTOH 
TATA 
BUSANA
?
BREAK
PROTOKOLER 
KUNJUNGAN
PROTAP KUNJUNGAN 
• KONFIRMASI ACARA 
• PENYAMBUTAN RESMI DAERAH 
• PENYAMBUTAN/PENERIMAAN 
KEDATANGAN 
• PERJALAN KE OBYE...
PELAKSANAAN 
KUNJUNGAN 
• SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN 
• ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK 
• PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR 
MENU...
BESAR 
TANGGUNG JAWAB 
PEJABAT 
PROTOKOL
KARENA 
ITU……..
PEJABAT / PETUGAS 
PROTOKOL 
• PAHAM KETENTUAN 
PROTOKOLER 
• PERCAYA DIRI 
• MEMILIKI FEELING DAN 
TASTE KUAT (TERAMPIL, ...
• CAKAP / GENTLE 
• BERBUSANA TEPAT, 
WAJAR DAN SERASI 
• LUWES 
• SANTUN / RAMAH / 
COURTESY 
• BERKEMAMPUAN 
MENGAMBIL K...
PERLU 
DIMILIKI …..
SIFAT SIFAT 
KHUSUS 
•Berdiplomasi sewajarnya 
jika perlu 
•Senang bekerjasama 
dengan orang lain 
•Mengetahui bagaimana 
...
•Pandai menyimpan suatu 
rahasia 
•Mempunyai daya ingat 
yang tinggi 
•Tahu bagaimana cara 
menolak permintaan 
orang lain...
DITAMBAH….
SIKAP
“TO DO THE RIGHT 
THING AT THE 
RIGHT MOMENT AT 
THE RIGHT PLACE”
KENAPA….?
“seorang Pejabat / petugas 
protokol memberikan cermin 
pada keadaan 
lingkungannya, karena ia 
bertugas tak lain bagai 
s...
SEBUAH…. 
RENUNGAN
“ HUBUNGAN MANUSIA “ 
AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA 
SETIAP ORANG MENDASARKAN 
DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI 
: MENG...
TERIMA KASIH 
SAMPAI JUMPA 
SAYONARA
1. pedoman baku protokoler
1. pedoman baku protokoler
1. pedoman baku protokoler
1. pedoman baku protokoler
1. pedoman baku protokoler
1. pedoman baku protokoler
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. pedoman baku protokoler

37,908 views

Published on

Published in: Education
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

1. pedoman baku protokoler

  1. 1. PEDOMAN DAN TATA CARA BAKU PROTOKOLER
  2. 2. MOTTO “ ACARA BERJALAN BAGUS, TAK SEORANGPUN INGAT. JIKA ADA KESALAHAN SEMUA ORANG TAK MELUPAKAN. “
  3. 3. LANDASAN HUKUM 1. UU NO. 8 TAHUN 1987 TTG PROTOKOL 2. PP NO. 62 TAHUN 1990 TTG KETENTUAN PROTOKOL MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN 3. PP NO. 40 TAHUN 1958 TTG BENDERA KEBANGSAAN RI 4. PP NO. 41 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN BENDERA KEBANGSAAN ASING 5. PP NO. 42 TAHUN 1958 TTG PANJI DAN BENDERA JABATAN 6. PP NO. 66 TAHUN 1951 TTG LAMBANG NEGARA
  4. 4. 7. PP NO. 43 TAHUN 1958 TTG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA 8. PP NO. 44 TAHUN 1958 TTG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA 9. KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKIAN SIPIL 10. KEPRES NO. 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPRES NO. 18 TAHUN 1972 TTG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL 11. KEPRES NO. 10 TAHUN 1986 TTG MUSPIDA 12. UU NO. 24 TAHUN 2009 TTG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN
  5. 5. PENGERTIA N SERANGKAIAN ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI YANG MELIPUTI ATURAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI DENGAN JABATAN DAN / ATAU KEDUDUKAN DALAM NEGARA, PEMERINTAH/ ATAU MASYARAKAT ( PASAL 1 AYAT (1) UU NO. 8 TAHUN 1987).
  6. 6. TUJUAN AGAR SEMUA KEGIATAN BAIK ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI PEMERINTAHAN BISA DILAKSANAKAN SECARA SERAGAM, TERTIB, LANCAR, DAN KHIDMAT SESUAI KETENTUAN KEPROTOKOLAN
  7. 7. RUANG LINGKUP –TATA TEMPAT –TATA UPACARA –TATA PENGHORMATAN –TATA RUANG –TATA WARKAT –TATA BUSANA
  8. 8. TATA TEMPAT ATURAN MENGENAI URUTAN TEMPAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  9. 9. TATA TEMPAT YANG DIATUR –TATA TEMPAT DUDUK –TATA URUTAN MEMASUKI KENDARAAN –TATA URUTAN KEDATANGAN DAN KEPERGIAN/PULANG
  10. 10. ATURAN NAIK KENDARAAN DARAT, LAUT, UDARA : • Yang utama naik dan turun lebih dulu • Sewaktu berangkat kendaraan disiapkan disisi kiri (darat) • Orang kedua naik mengikuti orang pertama, yaitu menempati sisi kirinya (darat)
  11. 11. TATA TEMPAT ACARA KENEGARAAN • PRESIDEN • WAKIL PRESIDEN • KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA • MENTERI NEGARA, PEJABAT SETINGKAT MENTERI NEGARA, WAKIL KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA, PANGLIMA AB, KEPALA STAF ANGGKATAN DAN KAPOLRI • KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG, ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA, HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG • PIMPINAN LPND DAN PEJABAT PEMERINTAH TERTENTU
  12. 12. TATA TEMPAT BAGI TOKOH MASYARAKAT • MANTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI • PERINTIS KEMERDEKAAN PADA URUTAN TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA • KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN GOLKAR PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK MENTERI NEGARA • PEMILIK TANDA KEHORMATAN RI BERBENTUK BINTANG PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG • KETUA MUI, KETUA PGI, KETUA PARISADA HINDU DHARMA, KETUA UMAT BUDHA INDONESIA, PADA URUTAN TATA TEMPAT SETELAH KELOMPOK PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
  13. 13. TATA TEMPAT PEJABAT DAN TOKO MAS DI • GUBERNURD, KAEETRUAA DHPRD • PANGDAM, KOMANDAN TERTINGGI KESATUAN ANGKATAN DAN POLRI, KETUA PENGADILAN TINGGI, KEJATI • WAKIL GUBERNUR, SEKDA, WAKIL KETUA DPRD • KAKANWIL DEPARTEMEN / LPND, WALIKOTAMADYA, KETUA PENGADILAN NEGERI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KOMNDAN RESORT MILITER, TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DI DAERAH
  14. 14. URUTAN TATA TEMPAT a. ORANG YANG DIANGGAP PALING UTAMA/TERTINGGI MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN ATAU MENDAHULUI b. BILA DUDUK BERJAJAR, YANG DUDUK DISEBELAH KANAN ORANG YANG PALING UTAMA, DIANGGAP MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI DARIPADA YANG DUDUK DI SEBELAH KIRINYA
  15. 15. c. JIKA DUDUK MENGHADAP MEJA, YANG DIANGGAP TEMPAT PERTAMA ADALAH YANG MENGHADAP PINTU KELUAR. DAN YANG DUDUK DEKAT PINTU KE LUAR DIANGGAP YANG PALING TERAKHIR. d. APABILA DUDUK DI TEMPAT SUATU JAJARAN ( DARI SISI KE SISI, ATAU DUDUK BERJAJAR PADA SUATU GARIS YANG SAMA), MAKA TEMPAT DI SEBELAH KANAN DI LUAR ATAU TEMPAT PALING TENGAH ADALAH TEMPAT YANG UTAMA (TERGANTUNG KEADAANNYA).
  16. 16. e. BILA ADA DUA ORANG, YANG KANAN ADALAH YANG UTAMA (2, 1). f. BILA ADA TIGA ORANG, YANG TENGAH ADALAH YANG PERTAMA (3,1,2). g. BILA ADA EMPAT ORANG, URUTANNYA ADALAH (4,2,1,3)
  17. 17. h. BILA LIMA ORANG, URUTANNYA ADALAH (5,3,1,2,4). i. BILA TERDAPAT ENAM ORANG ATAU LEBIH, DIEPRGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA, MENURUT NOMORNYA GENAP ATAU GANJIL. j. CARA PENEMPATANNYA HARUS DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU TEMPAT YANG PERTAMA, KEMUDIAN BARU YANG LAIN.
  18. 18. TATA UPACARA ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN UPACARA DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  19. 19. UPACARA •KENEGARAAN •RESMI
  20. 20. UPACARA KENEGARAAN BERSIFAT KENEGARAAN DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA TERPUSAT DIHADIRI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (2).
  21. 21. UPACARA RESMI BERSIFAT RESMI YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN ATAU PEJABAT PEMERINTAH SERTA UNDANGAN LAINNYA (UU NO. 8 TAHUN 1987 PASAL 1 AYAT (3).
  22. 22. BENTUK • UPACARA BENDERA KENEGARAA/RESMI • UPACARA BUKAN BENDERA KENEGARAAN/RESMI
  23. 23. SYARAT PELAKSANAAN UPACARA • BENDERA KEBANGSAAN • LAGU KEBANGSAAN • PAKAIAN UPACARA
  24. 24. PROTOKOLER DIPERLUKAN PADA ACARA • HARI BESAR NASIONAL • HARI BESAR KEAGAMAAN • APEL BENDERA • PENERIMAAN TAMU NEGARA • PERTEMUAN KEPALA NEGARA / PEJABAT PEMERINTAH • KUNJUNGAN/PERJALAN/PENINJAUAN • PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN • PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA • PERESMIAN/PEMBUKAAN GEDUNG • PERESMIAN PEMBUKAAN SEMINAR, SIMPOSIUM, DISKUSI, DSB.
  25. 25. • PELAYANAN DIPLOMATIK • RAPAT / PERTEMUAN • RESEPSI • PISAH SAMBUT • UCAPAN SELAMAT • UCAPAN BELA SUNGKAWA • DIES NATALIS • WISUDA SARJANA • PENGUKUHAN GURU BESAR • PROMOSI DOKTOR
  26. 26. PEDOMAN UMUM UPACARA • KELENGKAPAN UPACARA • PERLENGKAPAN UPACARA • PERSIAPAN • PELAKSANAN
  27. 27. KELENGKAPAN UPACARA • INSPEKTUR UPACARA • KOMANDAN UPACARA • PENANGGUNG JAWAB UPACARA • PESERTA UPACARA • PEMBACA NASKAH • PEMBAWA ACARA
  28. 28. PERLENGKAPAN UPACARA • TIANG BENDERA DENGAN TALI • BENDERA KEBANGSAAN • MIMBAR UPACARA • NASKAH – NASKAH • SOUND SYSTEM • DLL
  29. 29. PERSIAPAN UPACARA • MENYUSUN ACARA • MENYUSUN TATA RUANG • PENGATURAN TEMPAT • MENETAPKAN JENIS ATAU MACAM PAKAIAN UPACARA • MEMBUAT JUKLAK UPACARA ( SIAPA HARUS BERBUAT APA DAN KAPAN HARUS BERBUAT).
  30. 30. PELAKSANAAN UPACARA • PETUGAS PROTOKOL SIAP 1 JAM SEBELUMNYA • PENGECEKAN TATA TEMPAT • PENGECEKAN SOUNDSYSTEM • PENGECEKAN PERSONAL PELAKSANA UPACARA • TATA UPACARA SESUAI PEDOMAN DAN JUKLAK YANG TELAH DITETAPKAN • PERLAKUKAN DAN TATA PENGGUNAAN LAMBANG LAMBANG KEHORMATAN NKRI
  31. 31. PENGATURAN PENGATURAN UPACARA BENDERA DAN UPACARA BUKAN BENDERA DALAM ACARA KENEGARAAN / RESMI DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN KEPROTOKOLAN YANG MELIPUTI TATA TEMPAT, TATA UPACARA, TATA PENGHORMATAN (PP NO. 62 TAHUN 1990).
  32. 32. TATA PENGHORMAT AN
  33. 33. TATA PENGHORMATAN ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN HORMAT BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
  34. 34. ATURAN TATA PENGHORMATA N • KEDUDUKAN / JABATAN • BENDERA KEBANGSAAN • LAGU KEBANGSAAN • JENAZAH
  35. 35. TATA RUANG
  36. 36. TATA RUANG PENGATURAN RUANG ATAU TEMPAT YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN JENIS KEGIATANNYA
  37. 37. PENGATURAN TATA RUANG • DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN • PEMASANGAN BENDERA KEBANGSAAN • GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN • LAMBANG GARUDA PANCASILA • PAPAN NAMA PETUNJUK YANG DIPERLUKAN • TATA SUARA MEMADAI SESUAI RUANG DAN TEMPAT • TATA LAMPU YANG CUKUP
  38. 38. TATA WARKAT
  39. 39. TATA WARKAT PENGATURAN MENGENAI UNDANGAN YANG AKAN DIKIRIMKAN SESUAI KEGIATAN
  40. 40. ATURAN TATA WARKAT • SIAPKAN DAFTAR TAMU UNDANGAN • JUMLAH UNDANGAN SESUAIKAN DENGAN KAPASITAS TEMPAT • BAKUKAN BENTUK UNDANGAN • TULIS NAMA TAMU UNDANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR • TULISKAN PADA UNDANGAN BESERTA ISTERI/SUAMI ATAU TIDAK
  41. 41. • CANTUMKAN KODE UNDANGAN PADA SAMPUL UNDANGAN • CANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI PAKAIAN • TENTUKAN BATAS WAKTU PENERIMAAN TAMU • UNDANGAN DIKIRIM DALAM WAKTU RELATIF TIDAK TERLALU LAMA DENGAN WAKTU PELAKSANAAN
  42. 42. TATA BUSANA
  43. 43. TATA BUSANA ATURAN PAKAIAN YANG HARUS DIKENAKAN PADA SUATU KEGIATAN PROTOKOLER BAIK OLEH PARA PEJABAT UNDANGAN MAUPUN PELAKSANA KEGIATAN
  44. 44. JENIS TATA BUSANA • PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) • PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) • PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) • PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) • PAKAIAN DINAS UPACARA I, II, III (PDU) UNTUK KALANGAN MILITER • PAKAIAN RESMI JABATAN • PAKAIAN NASIONAL ATAU PAKAIAN RESMI ORGANISASI • TOGA
  45. 45. CONTOH TATA BUSANA
  46. 46. ?
  47. 47. BREAK
  48. 48. PROTOKOLER KUNJUNGAN
  49. 49. PROTAP KUNJUNGAN • KONFIRMASI ACARA • PENYAMBUTAN RESMI DAERAH • PENYAMBUTAN/PENERIMAAN KEDATANGAN • PERJALAN KE OBYEK WISATA • VOORRIJDERS/SWEEPER • PENERIMAAN KEDATANGAN DI OBYEK • PELAKSANAAN ACARA-ACARA • PELEPASAN KEBERANGKATAN • PELAYANAN KUNJUNGAN
  50. 50. PELAKSANAAN KUNJUNGAN • SATU JAM SEBELUM PERTEMUAN • ADAKAN KONTAK DENGAN PIHAK • PEJABAT PROTOKOL PALING SENIOR MENUNGGU DI TANGGA / PINTU MASUK GEDUNG • PEJABAT PENDAMPING SUDAH SIAP • BILA TAMU TIBA, PROTOKOL MEMBAWA KE RUANG TAMU BERJALAN DI SISI KIRI TAMU AGAK KE DEPAN • PROTOKOL MEMBAWA TURUN KEMBALI BILA KUNJUNGAN TELAH BERAKHIR
  51. 51. BESAR TANGGUNG JAWAB PEJABAT PROTOKOL
  52. 52. KARENA ITU……..
  53. 53. PEJABAT / PETUGAS PROTOKOL • PAHAM KETENTUAN PROTOKOLER • PERCAYA DIRI • MEMILIKI FEELING DAN TASTE KUAT (TERAMPIL, CEKATAN, DAN SENSITIF TRHDP PERMASALAHAN) • TELITI DAN TEGAS
  54. 54. • CAKAP / GENTLE • BERBUSANA TEPAT, WAJAR DAN SERASI • LUWES • SANTUN / RAMAH / COURTESY • BERKEMAMPUAN MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG CEPAT
  55. 55. PERLU DIMILIKI …..
  56. 56. SIFAT SIFAT KHUSUS •Berdiplomasi sewajarnya jika perlu •Senang bekerjasama dengan orang lain •Mengetahui bagaimana cara meminta orang lain untuk melakukan sesuatu
  57. 57. •Pandai menyimpan suatu rahasia •Mempunyai daya ingat yang tinggi •Tahu bagaimana cara menolak permintaan orang lain, tanpa menyakiti hati orang lain.
  58. 58. DITAMBAH….
  59. 59. SIKAP
  60. 60. “TO DO THE RIGHT THING AT THE RIGHT MOMENT AT THE RIGHT PLACE”
  61. 61. KENAPA….?
  62. 62. “seorang Pejabat / petugas protokol memberikan cermin pada keadaan lingkungannya, karena ia bertugas tak lain bagai sebuah wajah atau ukuran kepribadian dari lingkungan organisasi atau perusahaannya, bahkan mencerminkan kepribadian bangsa dan negaranya”
  63. 63. SEBUAH…. RENUNGAN
  64. 64. “ HUBUNGAN MANUSIA “ AKAN MENJADI LEBIH BAIK BILAMANA SETIAP ORANG MENDASARKAN DIRINYA SELALU SANTUN KOMUNIKASI : MENGHARGAI ORANG LAIN SECARA MANUSISAWI SEBAGAI MAKHLUQ ILAHI, BAIK DALAM BERSIKAP, BERPENDAPAT, BERBICARA, MAUPUN SEGALA SESUATU YANG MENYANGKUT PERIKEHIDUPANNYA SEBAGAI MANUSIA YANG MENJUNJUNG TINGGI PERADABAN “
  65. 65. TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA SAYONARA

×