pajak

1. i
KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Perpajakan I
Dosen Pengampu: Nilam Kesuma, S.E., M.Si.
Disusun oleh:
Reza Sharafiah 01031282025093
Oktavia Ayu Padmasari 01031182025020
Nasywa Natasha 01031182025007
Caroline Fitri Aurora 01031182025030
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021/2022

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang
berjudul Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan ini tepat pada waktunya. Adapun
tujuan kami membuat makalah ini ialah untuk memenuhi tugas dari ibu Nilam
Kesuma, S.E., M.Si. pada mata kuliah Perpajakan. Selain itu, kami berharap
makalah ini juga dapat menambah wawasan tentang Kewajiban Pembukuan dan
Pencatatan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si.
selaku dosen pengampu yang memberikan tugas ini sehingga kami dapat
menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi kami. Kami
juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kami
menyelesaikan tugas makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah yang kami tulis ini jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari segala pihak akan kami tampung
demi kesempurnaan makalah ini.
Palembang, 10 September 2021
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...........................................................................................................ii
DAFTAR ISI .....................................................................................................................iii
BAB 1.............................................................................................................................iv
PENDAHULUAN..............................................................................................................iv
1.1 Latar Belakang......................................................................................................iv
1.2. Rumusan Masalah ...............................................................................................iv
1.3 Tujuan ...................................................................................................................v
BAB II.............................................................................................................................vi
PEMBAHASAN................................................................................................................vi
2.1 Pengertian Pembukuan dan Pencatatan..................................................vi
2.1.1 Pembukuan............................................................................................vi
2.1.2 Pencatatan.............................................................................................vi
2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Pembukuan dan Pencatatan.........................vii
2.2.1 Dasar Hukum Pembukuan.....................................................................vii
2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan ......................................................................vii
2.3 Syarat Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan ........................... viii
2.3.1 Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan................................ viii
2.3.2 Syarat Penyelenggaraan Pencatatan..................................................... viii
2.4 Pembukuan dan Pencatatan Dalam Bahasa Asing....................................ix
2.4.1 Syarat Pemberlakuan Pembukuan dan Pencatatan Dalam Bahasa
Asing ix
2.4.2 Tata Cara Pengajuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing
Dan Mata Uang Selain Rupiah..........................................................................x
2.5 Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan .........................................xii
2.6 Penyimpanan Cadangan Pencatatan dan Pembukuan ............................xii
BAB III.......................................................................................................................... xiii
PENUTUP ..................................................................................................................... xiii
3.1 Kesimpulan............................................................................................... xiii
3.2 Saran ........................................................................................................ xiii
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ xiv

4. iv
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak adalah bentuk iuran kas ke negara yang bersumber dari masyarakat
untuk membayar pengeluaran umum tanpa mendapatkan kontraprestasi yang
berlangsung dapat ditunjukkan kepada masyarakat. Dalam perpajakan, diperlukan
pembukuan atau pencatatan pajak yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan
pajak terutang pada suatu tahun pajak. Selain itu, informasi yang benar
penghasilan seorang wajib pajak sangat penting agar dapat mengenakan pajak
yang adil dan senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat
menyajikan informasi yang dimaksud. Seorang wajib pajak harus melakukan
pembukuan. Dengan melakukan pembukuan seorang wajib pajak dapat
mengetahui sendiri berapa besarnya pajak terutang, menyetorkan dan melaporkan
pajak.
Dalam perhitungan perpajakan, terdapat informasi yang harus akurat, yaitu
penghasilan seorang wajib pajak yang menjadi salah satu hal yang sangat penting
dalam pengenaan pajak yang adil dan senilai dengan kemampuan si wajib pajak.
Oleh sebab itu, untuk bisa menyajikan suatu informasi yang akurat, maka seorang
wajib pajak harus melakukan pencatatan dan pembukuan pajak.
Aktivitas pembukuan oleh wajib pajak memegang peranan penting dalam
prakter perpajakan. Dari pembukuanlah data dan informasi terutama digunakan
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terlebih lagi dalam sistem Self
Assesment, dimana wajib pajak diharuskan menghitung sendiri besaran pajak yang
terutang.
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada makalah ini ialah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pencatatan?
2. Apa saja dasar hukum pelaksanaan pembukuan dan pencatatan?
3. Apa saja syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan?
4. Bagaimana pembukuan dan pencatatan dalam bahasa asing?

5. v
5. Bagaimana cara penyimpanan data pendukung pencatatan dan pembukuan?
6. Apa saja sanksi jika seorang wajib pajak tidak melaksanakan pencatatan
dan pembukuan?
1.3 Tujuan
1. Menambah pengetahuan terkait pembukuan dan pencatatan pajak
2. Memberikan pemahaman terkait dasar hukum pelaksanaan pembukuan dan
pencatatan
3. Mengetahui syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan
4. Memahami bagaimana pembukuan dan pencatatan dalam bahasa asing
5. Mengetahui cara penyimpanan data pendukung pencatatan dan pembukuan
6. Mengetahui sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan pencatatan
dan pembukuan

6. vi
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Pembukuan dan Pencatatan
2.1.1 Pembukuan
Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat
dihitung besarnya pajak yang terhutang (pasal 28 ayat 7 UU. Nomor 28 tahun
2007) yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak berakhir (UU No. 6 Tahun 1983
stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 1 angka 26).
Penyelenggaraan Pembukuan harus diselenggarakan dengan etikat
baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha sebenarnya serta harus taat
asas untuk mencegah pergeseran rugi/laba serta pengakuan penghasilan dan
atau biaya dengan stesel yang ada (kas atau akrual). Pembukuan harus
diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,
mata uang rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa asing dan mata uang asing.
2.1.2 Pencatatan
Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran
atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan
objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya dibawah Rp4.800.000.000
(empat miliyar delapan ratus juta rupiah) setahun.

7. vii
Dasar Hukum Pelaksanaan Pembukuan dan Pencatatan
2.2.1 Dasar Hukum Pembukuan
Dasar hukum kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah UU
No. 6 Tahun 1983 stdtd. UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP pasal 28 (1):
“Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menye-lenggarakan
pembukuan”
Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi tentang:
a. Keadaan harta
b. Kewajiban
c. Modal
d. Penghasilan dan biaya
e. Penjualan dan pembelian
f. Harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP
Pembukuan wajib dilakukan oleh:
a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas di Indonesia.
b. Wajib pajak badan.
2.2.2 Dasar Hukum Pencatatan
Berdsarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2017
tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,
syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan pajak adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau
pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp
4.800.000.000,00dapat menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat
memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan
pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

8. viii
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
Syarat Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan
2.3.1 Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan
Secara umum, syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan di
Indonesia adalah
1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau
dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau
stelsel kas.
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain
Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri
Keuangan.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang
2.3.2 Syarat Penyelenggaraan Pencatatan
Adapaun syarat penyelenggaraan pencatatan adalah;
1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain:
a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto
yang diterima dan/atau diperoleh
b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang
pengenaan pajaknya bersifat final.
2. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat
usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-
masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.

9. ix
3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi
harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban
Pembukuan dan Pencatatan Dalam Bahasa Asing
2.4.1 Syarat Pemberlakuan Pembukuan dan Pencatatan Dalam Bahasa
Asing
Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris
dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah:
1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak
yang beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan
Penanaman Modal Asing,
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang
beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Pertambangan
selain pertambangan minyak dan gas bumi,
3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Kerja Sama yang beroperasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan
minyak dan gas bumi,
4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait,
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun
seluruhnya di bursa efek luar negeri,
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam
denominasi mata uang Dollar Amerikat Serikat dan telah memperoleh
Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan
Pengawasa Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pasar modal,
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar
negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau
dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang

10. x
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Pajak Penghasilan.
2.4.2 Tata Cara Pengajuan Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa
Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh WP harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka
Kontrak Karya atau WP dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan:
a. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satauan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai,
b. Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak pertama.
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan
keputusan atas permohonan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan dari WP diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut
telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan maka
permohonan WP tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas
nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian izin untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan
satuan mata uangan Dollar Amerika Serika
WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja
Sama yang sejak pendiriannya maupun yang akan menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak tanggal pendirian (bagi WP yang sudah menyelenggarakan sejak
pendiriannya) atau 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika

11. xi
Serikat tersebut dimulai (bagi WP yang belum menyelenggarakan sejak
pendiriannya).
WP yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat namun merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin tersebut wajib
menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai dan
pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum Tahun Pajak
tersebut dimulai.
Apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka
wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling
lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
tersebut dimulai. Bagi WP Kontrak Karya atau WP Kontraktor Kontrak Kerja
Sama yang telah memberitahukan ke KPP untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat, namun WP tersebut akan menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata Rupiah,
wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 3
(tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan
bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah tersebut dimulai
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan
keputusan atas permohonan pembatalan penyelenggaraan pembukuan dengan
menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari WP
diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan
Kepala Kantor Wilayah belum memberikan keputusan, maka permohonan
dianggap diterima. WP yang mengajukan permohonan tersebut tidak
diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak izin tersebut dicabut.

12. xii
Sanksi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
Pajak terutang ditetapkan dengan Surat Keterangan Pajak (SKP). Mengacu
pada pasal 39 UU KUP, jika dengan sengaja:
1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar, atau
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
3. Sehingga menimbulkan kerugian negara
4. Diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4x
pajak terutang.
Penyimpanan Cadangan Pencatatan dan Pembukuan
Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama
10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan

13. xiii
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung
besarnya pajak yang terhutang. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur
tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan
objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Pembukuan dan pencatatan ini wajib dilakukan oleh wajib pajak orang
pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia
dengan ketentuan syarat yang berlaku. Adapun terdapat beberapa sanksi
berdasarkan undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan penyelewengan
terkait pembukuan dan pencatatan sehingga semua pembukuan dan pencatatan
yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang akurat, jelas dan akuntabel
3.2 Saran
Makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran pada
mata kuliah perpajakan 1 dan semoga materi pada makalah ini yaitu “ Kewajiban
Pembukuan dan Pencatatan” dapat meningkatkan wawasan kita mengenai urgensi
pembukuan dan pencatatan pada sistem pajak di Indonesia.

14. xiv
DAFTAR PUSTAKA
Ermadiani, Ferina, I. S., Budiman, A. I., & Kesuma, N. (2021). Perpajakan 1.
Palembang: NoerFikri Palembang.
Mubarok, M. H., Oktarida, A., Satriawan, I., Anita, Y., & Mayasari, R. (2020).
Perpajakan 1. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
SoftwarePajak.net. (2021, Juli 21). Seri KUP- Pembukuan dan Pencatatan Bagi
Wajib Pajak. Dipetik September 9, 2021, dari SoftwarePajak.net Web site:
https://www.softwarepajak.net/news/81-seri-kup-pembukuan-dan-
pencatatan-bagi-wajib-pajak/
V2C Consultant. (2018, Agustus 6). Pengertian dan Persyaratan Pembukuan
dengan Pencatatan. Dipetik September 9, 2021, dari V2C Consultant Web
site: https://www.v2cconsultant.com/id/news-detail/pengertian-dan-
persyaratan-pembukuan-dengan-pencatatan-165
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.