1. Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memberantas pungutan liar dengan menerbitkan peraturan presiden tentang tim khusus. 2. Terdapat lima fokus upaya pemerintah untuk memberantas pungutan liar, termasuk di instansi penegak hukum. 3. Pungutan liar memenuhi unsur-unsur fraud karena melibatkan penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

1. 1
Artikel Keinvestigasian
Ahmad Fauzi (Auditor Madya)
Apakah Pungutan Liar (Pungli) Merupakan Fraud?
Pemerintah bergerak cepat dalam memberantas Pungutan Liar (Pungli) dengan
telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Dalam satu rilis yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa
Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli
tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada
lembaga penegakan hukum itu sendiri. Presiden menyampaikan pesan yang sangat
kuat bahwa saber pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam
karena unsur yang terlibat di dalamnya seperti kepolisian, kejaksaan, Kemendagri.
Lebih lanjut Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa pemerintah menitikberatkan pada
upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang
penting dan sangat merisaukan. Karenanya, pemerintah memfokuskan diri pada lima
aspek, yaitu:
1. pemberantasan pungutan liar;
2. pemberantasan penyelundupan;
3. percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB;
4. relokasi lapas yang telah over-capacity;
5. perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengatur pembentukan Tim Saber
Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam), Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pungutan Liar (Pungli)

2. 2
Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai
Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang
tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran
tersebut.
Seringnya pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah penyelenggaraan
pelayanan publik tidak mempunyai kepastian waktu, ditambah dengan prosedur
pelayanan yang panjang, berbelit dan melelahkan menjadi penyebab masyarakat
menyerah dan mengambil jalan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada
pejabat atau pegawai untuk memperlancar urusan mereka ketika berhadapan dengan
pelayanan publik yang korupsi.
Pungutan liar merupakan perbuatan yang sudah menjadi gejala sosial yang biasa
terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan sifat permisif masyarakat yang
menganggap pemberian itu sebagai sesuatu yang biasa atau sering disebut sebagai
uang pergaulan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain.
Pemberantasan Pungli pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan Instruksi
Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban pada rentang waktu tahun 1977
s.d. 1981 untuk memberangus pungutan liar, uang siluman, penertiban aparat pemda
dan departemen.
Faktor Penyebab Pungutan Liar (Pungli)
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar,
yaitu:
1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan oleh pejabat negara atau
Pegawai Negeri Sipil (ASN).
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan
mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, dimana penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak
sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong
untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural masyarakat dan Budaya Organisasi sebagai salah satu pemicu yang
mendorong pungutan liar dan penyuapan dianggap sebagai hal biasa.

3. 3
5. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
Pungli apakah termasuk Fraud?
Apa itu Fraud?
Fraud didifinisikan oleh Chartered Global Management Accountant (CGMA)
sebagai “Fraud essentially involves using deception to make a personal gain
dishonestly for oneself and/or create a loss for another.”
Dari definisi di atas, fraud mengandung beberapa unsur, yaitu:
1. Tindakan yang disengaja
2. Kecurangan
3. Keuntung pribadi/kelompok atau kerugian di pihak lain
Tidak ada rumusan atau rujukan untuk mendifinisikan pungutan liar. Namun dari
laku atau tindakan yang dilakukan, maka pungutan liar pada hakikatnya adalah
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau
pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai
atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan
tersebut.
Dari laku atau tindakan yang dilakukan, maka pungutan liar telah memenuhi unsur
fraud diatas dan termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dengan jabatan
dan kewenangan yang dimilikinya, maka pejabat atau pegawai tersebut telah
melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan
kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk
membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri.
Berdasarkan rumusan Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

4. 4
Dari rumusan Pasal 12 huruf e UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka pungutan liar termasuk
dalam difinisi fraud, dimana pelakunya dapat dituntut sebagai pelaku korupsi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.