SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
MATERI TEMA 4
KEHIDUPAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI
INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN
SAMPAI AWAL REFORMASI
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERJALANAN SEJARAH NEGARA
1945 -
1950
1950 -
1959
1959 -
1965
1966 -
1998
1998 -
NOW
POLITIK
EKONOMI
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
RINGKASAN MATERI
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
PPKI bersidang dalam menyusun kelengkapan
negara
Mulai tanggal 18,19,22 dan 23 Agustus 1945
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI
Tanggal 18 Agustus
1945
1. Mengesahkan dan
menetapkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno
Presiden dan Drs. Moh.
Hatta sebagai Wakil
Presiden secara aklamasi
3. Sebelum terbentuknya
MPR, presiden dibantu
Komite Nasional
Tanggal 19 Agustus
1945
1. Penetapan 12 Kementerian
yang memimpin
departemen
2. Pembagian Daerah RI
dalam 8 Propinsi
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI
Tanggal 22 Agustus
1945
Pembentukan KNIP sebagai
DPR sebelum ada PEMILU
Tanggal 23 Agustus
1945
Pembentukan BKR
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Politik Awal Kemerdekaan dimulai dari sidang PPKI
Tanggal 23 Agustus
1945
Pembentukan BKR
Informasi Lain
TKR
(Tentara Keamanan Rakyat)
TKR
(Tentara Keselamatan Rakyat)
TRI
(Tentara Republik Indonesia)
TNI
(Tentara Nasional Indonesia)
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
KMB
(Konferensi Meja Bundar)
Dilaksanakan pada tanggal 23
Agustus – 2 November 1949
Di Den Haag, Belanda
Delegasi dari:
Indonesia: Drs. Moh. Hatta
BFO: Sultan Hamid II
Belanda: van Maarseveen
UNCI: Chritchley
1. RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni –
Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda Ratu
Juliana
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
Hasil KMB adalah
(Konferensi Meja Bundar)
RIS dan Kerajaan Belanda
membentuk Uni Indonesia –
Belanda di bawah ratu
Belanda “Ratu Juliana”
Utang – utang bekas Hindia
Belanda akan ditanggung oleh
RIS
Tentara Belanda yakni KL,
KM dan KNIL akan
dibubarkan
TNI akan menjadi inti RIS
dan menjaga keamanan di
seluruh wilayah RIS
Pengakuan kedaulatan akan
dilakukan sebelum 1949
Masalah Irian Barat
dibicarakan setahun
kemudian setelah
pengakuan kedaulatan
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
Wilayah RIS
Republik Indonesia
Dayak Besar
NIT
Kalimantan Tenggara
Bangka
Belitung
Riau
Kalimantan BaratSumatra Timur
Banjar
Kalimantan Timur
Madura Jawa TimurPasundan
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Wilayah RI
Sumatera
Kalimantan
Jawa
Nusa Tenggara
Bali
Sulawesi
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Tujuan utama: menentang pemerintah RI mengubah
paham demokrasi menjadi paham komunis yang
diketuai oleh Muso
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
DI = Darul Islam; TII = Tentara Islam Indonesia
Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo
Jawa Tengan dipimpin oleh Amir Fatah, Kiai
Sumolangu, dan gabungan Kartosuwiryo
Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar
Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muza-kar
Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh
Kapten Raymond Westerling bermarkas di
Bandung. Tujuan pembentokan ialah ingin diakui
sebagai tentara RIS dan menolak dibubarkan
negara Pasundan.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Dipimpin oleh Kapten Andi Azis yang menginginkan
pasukan keamanan NIT ialah bekas KNIL saja
bukan APRIS dari RIS
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh
Raymond Westerling (bekas perwira Belanda)
bermarkas di Bandung, Jawa Barat menuntut RIS
agar mengakui organisasinya sebagai tentara
Pasundan dan menolak dibubarkan negara Pasundan
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh
Ahmad Husein
Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh
Mauludin Simbolon
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr.
Sumoukil, mantan Jaksa Agung NIT yang
menginginkan keamanan wilayah NIT dijaga oleh
KNIL saja bukan APRIS dari RIS.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh
Mayor Somba
Tujuan utama pembenrontakan ini ialah
ketidakpuasan terhadap pemerintah
dalam hal keuangan dan masalah otonomi
RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK
Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Perjalanan kembalinya RIS ke NKRI……………
Alasan kembalinya ke pangkuan NKRI
1. Bentuk federasi dirasakan merupakan warisan
kolonial Belanda
2.Tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang
mendasarkan pada persatuan dan kesatuan
bangsa.
3.Kesulitan di negara-negara bagian dalam bidan
politik, pemerintahan dan sosial ekonomi.
20 Juli 1950: disusunnya UUDS
1950 sebagai dasar bernegara NKRI.
Wilayah RIS berubah menjadi 3, yaitu
NIT, NST, dan RI.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
UUDS 1950 lebih sesuai dengan demokrasi liberal yang meniru
konstitusi negara – negara Barat.
Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer
Ciri khasnya:
1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab
dalam parlemen.
3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan suara
terbanyak di parlemen.
4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa jabatannya.
www.slideshare.net/umi_pujiati
www.socialsheet.blogspot.com
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
7
Kabinet Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet Sukiman - Suwiryo (27 April 1951 – 23 Februari
1952)
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli
1955)
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3
Maret 1956)
Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret
1957)
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
OFF
Menu+ Menu -
1950
1955
1959
KABINET NATSIR
(6/09/1950 - 21/03/1951
KABINET SUKIMAN
(26/04/1951-23/02/1952)
KABINET WILOPO
(30/03/1952-03/06/1953)
KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL
KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
(31/07/1953 – 24/07/1955)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
OFF
Menu+ Menu -
1950
1955
1959
KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL
KABINET BURHANUDDIN
HARAHAP
(12/08/1955 – 3/03/1956)
KABINET ALI SASTRO AMOJOYO II
(20/03/1956-14/03/1957)
KABINET DJUANDA
(09/04/1957 – 24/07/1959)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
7
Penyelenggaraan PEMILU 1955
Partai peserta PEMILU 1955
1. Partai Radikal : Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai
Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Indische Partij.
2. Partai Moderat : Budi Utomo, PBI, Parindra, Gerindo, Gapi.
Persiapan PEMILU : Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
Pelaksanaan PEMILU : Kabinet Burhanuddin Harahap.
PEMILU Tahapan I : 29 September 1955 memilih anggota DPR
PEMILU Tahapan II: 15 Desember 1955 memilih anggota
Konstituante
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
7
Partai Pemenang PEMILU I 1955
6058
47
32
JumlahAnggotaPartai JUMLAH ANGGOTA
PARTAI YANG
MENDUDUKI KURSI DPR
HASIL PEMILU I
MASYU
MI
PNI
NU
PKI
0
20
40
60
80
100
120
119
112
91
80
JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG
MENDUDUKI KURSI ANGGOTA
KONSTITUANTE
PNI
MASYUMI
NU
PKI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
ALASAN KELUARNYA DEKRIT PRESIDEN
Kegagalan dewan Konstituante menyusun UUD baru
1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.
2. Tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Salah satu cikal bakal munculnya Demokrasi Terpimpin
Selain itu juga, sistem negara demokrasi Liberal membuat
kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh parlementer,
munculnya pemberontakan di beberapa wilayah yang
membuat kondisi negara yang tidak stabil.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Ialah sistem pemerintahan dimana kekuasaan mutlak
ditangan presiden, bukan parlemen.
1. Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959
2. Kabinet yang menjabat ialah Kabinet Juanda
(Kabinet Karya)
17 Agustus 1959: Pidato Presiden berjudul Penemuan
Kembali Revolusi Kita dikenal sebagai Manifesto Politik
Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN
oleh MPRS
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Adapun program yang pernah dilaksanakan
1. Pembentukan MPRS
2. Pembentukan Front Nasional
3. Pembentukan DPAS
4. Pembentukan DPRGR
5. Pembentukan Dapernas
6. Deklarasi Ekonomi
7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif
Memiliki peluang besar duduk dalam kursi
pemerintahan , sehingga pemberontakan yang
dilakukan melibatkan pasukan khusus
kepresidenan.
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Ingin mendirikan negara
komunis
Ingin mempertahankan
Pancasila
Pendukung:
Pemuda Rakyat
Gerwani
Barisan Tani Indonesia
SOBSI
Pendukung:
Seluruh rakyat Indonesia
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Peristiwa penting yang terjadi:
KELUARNYA INDONESIA DARI PBB PADA 7 JANUARI 1965
Sebagai reaksi masuknya Malaysia dalam dewan keamanan PBB
Dampaknya:
INDONESIA DIKUCILKAN MASYARAKAT DUNIA
Peristiwa penting yang terjadi:
KEMBALI MASUK MENJADI ANGGOTA PBB PADA 28
SEPTEMBER 1966
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Adapun penyelewangan program pada masa demokrasi terpimpin:
1. Pembentukan MPRS dilakukan oleh presiden padahal
kedudukannya sejajar
2. Pembentukan Front Nasional
3. Pembentukan DPAS dilakukan oleh Presiden, padahal
tugasnya memberikan jawaban dan usulan kepada Presiden.
4. Pembentukan DPRGR dilakukan oleh Presiden, padahal
kedudukannya sejajar.
5. Pembentukan Dapernas
6. Pengangkatan presiden seumur hidup
7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif , cenderung melakukan
politik Poros
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
Akhir dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin = akhir
pemerintahan orde Lama
Ditandai dengan :
dikeluarkannya SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret
1966
Demontrasi besar – besaran mahasiswa dan rakyat menuntut
dibubarkannya PKI dan ormas – ormas dibawahnya
Pembentukan TRITURA
1. Bubarkan PKI
2. Bersihkan kabinet dari unsur – unsur PKI
3. Turunkan harga barang
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966
Dimandatkan kepada Letjen Soeharto
Tindak lanjut SUPERSEMAR 1966:
1. 12 Maret 1966: membubarkan PKI dan organisasi yang ada
dibawahnya
2. 18 Maret 1966: mengamankan 15 orang menteri yang terlibat
dalam PKI
3. Membersihkan kabinet dari unsur PKI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Ialah tatanan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa,
dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Langkah politik yang ditempuh:
1. Stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan ormas
dibawahnya
2. Menyederhanakan parpol menjadi tiga: PPP, NU, dan
Golkar
3. Pelaksanaan PEMLU :
1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997
4. Dwifungsi ABRI ialah ABRI sebagai pelayan masyarakat
dan pemimpin dalam pemerintahan.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Penyimpangan pada masa Orde Baru:
1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa
jabatan.
2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR
3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara
dengan pulau – pulau lainnya.
4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas.
5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme)
dalam aspek kehidupan di Indonesia
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Penyimpangan pada masa Orde Baru:
1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa
jabatan.
2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR
3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara
dengan pulau – pulau lainnya.
4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas.
5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme)
dalam aspek kehidupan di Indonesia
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Ditandai dengan:
1. Demonstrasi besar – besaran gabungan mahasiswa
dan rakyat
2. Turunnya Presiden Soeharto yang telah menjabat
selama 32 tahun.
Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:
1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan
konstitusi
2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR,
DPR, DPRD)
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:
1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan
konstitusi
2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR,
DPR, DPRD)
3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
4. Pembaharuan kehidupan politik dengan mengurangi
KKN
5. Penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL dan
LUBER
6. Hapuskan dwifungsi ABRI
7. Pelaksanaan desentralisasi melalui Otonomi Daerah
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN POLITIK
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Pelaksanaan PEMILU yang JURDIL dan LUBER
PEMILU secara langsung dilaksanakan pada tahun
2004
Dilakukan melalui tiga tahapan:
1. Pemilu Legislatif: memilih wakil rakyat di MPR,
DPR, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap I pada
5 Juli 2004
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap II
pada 20 Oktober 2004
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERKEMBANGAN
EKONOMI
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Inilah wajah para pemimpin negara kita.
Bagaimana cara mereka mengatasi perekonomian?
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Akibatnya terjadi hiperinflasi yaitu kenaikan harga barang
diatas 100%
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Mewarisi kondisi Ekonomi amat sangat kacau akibat
penjajahan Jepang.
Pengurasan SDA Romusha
Perusakan dan
perubahan kondisi alam
akibat perang
Taktik bumi hangus
Karena mata uang Jepang beredar dengan tidak
terkendali
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Selanjutnya hambatan dari wilayah laut, BLOKADE
LAUT dari Belanda
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Upaya untuk mengatasinya pemerintah mengakui
peredaran ketiga mata uang yaitu De Javasche Bank,
Hindia Belanda, dan Jepang
Bertujuan menghancurkan perekonomian
Indonesia
Upaya mengatasi hal itu, melakukan pinjaman
Nasional yang direncanakan 1 M yang dibagi
dalam 2 tahap dn dikembalikan dalam waktu 40
tahun
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Belanda memberlakukan uang baru yaitu uang NICA
untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya
semakin menurun
Upaya yang dilakukan untuk uang kertas baru dinamai
Oeang Republik Indonesia (ORI). Setiap 1000 mata uang
Jepang ditukar 1 ORI
Membentuk BNI pada tanggal 5 Juli 1946
Mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Gunting
Syafruddin
Program
Benteng
Sistem
Ekonomi Ali
Baba
Nasionalisasi
De Javasche
Bank
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Gunting Syafrudin
Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang
ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Menurut
kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De
Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting
menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai
semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22
Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan
dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat
yang telah ditunjuk.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Program Benteng
Usulan Prof. Sumitro Joyohadikusumo
Dilaksanakan pada saat kabinet Natsir
Tujuan: membantu para pengusaha pribumi untuk
berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
NASIONALISASI
De Javasche Bank
Pada Kabinet Sukiman
Dr. Houwik berhenti digantikan Mr. Syafruddin
Prawiranegara
15 Desember 1951 UU No. 24 Tahun 1951
tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia (bank sentral dan bank sirkulasi)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
KEBIKJAKAN EKONOMI ALI
BABA
Kabinet Ali Sastroamijoyo
Pada masa menteri perekonomian M. Iskaq
Cokrohadikusumo. Mengutamakan tumbuh dan
kembangnya pengusaha swasta pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi nasional.
Ali = pribumi Baba = nonpribumi
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
adanya inflasi pada tahun 1966 hingga 650%.
Tritura
(Tiga Tuntutan Rakyat)
1. Bubarkan PKI
2.Bubarkan Kabinet Dwikora
3.Turunkan Harga
Upaya menyelesaikan:
melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya
harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.
Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik
terhadap prasaranaprasarana dan alat-alat produksi yang
banyak mengalami kerusakan.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
Langkah kedua:
Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik,hingga pada
tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka
panjang (JP).
JP I
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
pembangunan
pada segala
bidang
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian
dan
industri
mesin
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian,
industri,
dan
ekonomi
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton
menjadi 14 juta ton;
2. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7%
per tahun;
3. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita)
dari 80 dolar amerika dapat ditingkatkan menjadi 170
dolar amerika.
4. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir
pelita i (1973/1974).
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ratarata
penduduk 7% setahun.
2. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%.
3. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan
pembangunan jaringan irigasi baru.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton
pada tahun 1983.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Swasembada pangan dengan produksi beras mencapai
25,8 juta ton pada tahun 1984.
2. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO
(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun
1985.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PRESTASI SETIAP PELITA
PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5
1. Industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang
banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil
pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-
mesin industri.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
JP II
PELITA 6 PELITA 7 PELITA 8 PELITA 9 PELITA 10
Menitik
beratkan
pada sektor
pertanian,
industri, dan
ekonomi
Indonesia dilanda krisis keuangan.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi
Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
1. Menjalin kerja sama dengan IMF untuk
membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
2.Menerapkan independensi Bank Indonesia agar
lebih fokus mengurusi perekonomian.
3.Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
4.Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
5.Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian
masalah utang luar negeri.
Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika melemah hingga mencapai
Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah
tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian
nasional dan menghambatusaha pemulihan ekonomi.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN EKONOMI
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
1. Meminta penundaan pembayaran utang
sebesar US$ 5,8 miliar.
2. Mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
3. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
1. Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
3. Pengurangan Utang Luar Negeri
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
merupakan menteri
Pengajaran, Pendidikan dan
Kebudayaan pertama
Semboyan yang digunakan
dalam pendidikan Nasional
Indonesia
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
MENTERI
YANG
PERNAH
MENJABAT
Ki Hajar
Dewantara
T.S.G
Mulia
Moch.
Syafei
Mr.
Suwandi
3 bulan
19-8-’45 hingga 14-10-
’45
5 bulan
14-10-’45 hingga
12-03-’46
7 bulan
12-03-’46 hingga 2-
10-’46
8 bulan
2-10-’46 hingga 27 –
06-’47
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
PROGRAM PENDIDIKAN AWAL
KEMERDEKAAN
Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi
tata kehidupan danpembangunan.
Berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh
dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban
untuk bangsa dan negaranya
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1965
1966 - 1998
1998 - NOW
PROGRAM PENDIDIKAN AWAL
KEMERDEKAAN
Struktur Persekolahan Dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa
Awal Kemerdekaan
PENDIDIKAN RENDAH
PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN KEJURUAN
SEKOLAH RAKYAT (SR)
SEKOLAH GURU A, B DAN
C
SEKOLAH MENENGAH :
SMP DAN SMT
PENDIDIKAN TEKNIK
PEND. EKONOMI DAN
KEWANITAAN
STM
Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi
Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut.
ADDITIONAL NOTE:
1. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah
di seluruh Indonesia.
2. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di
beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta.
3. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.
Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris,Amerika
Serikat, dan Perancis.
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL
KEMERDEKAAN
Nama : Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar
Dewantara)
Menjabat : 19 Agustus 1945 - 14 November 1945
Kabinet : Presidensial
Nama kementerian : Menteri Pengajaran
Nama : Todung Sutan Gunung Mulia
Menjabat : 14 November 1945 - 12 Maret 1946
Kabinet : Sjahrir I
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
1945 - 1950
WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL
KEMERDEKAAN
Nama : Muhammad Sjafei
Menjabat : 12 Maret-2 Oktober 1946
Kabinet : Sjahrir II
Mr. R. Soewandi
2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947
Sjahrir III
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Tujuan pendidikan dan pengajaran tertuang pada pasal 3, yaitu
membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Presiden Soekarno, praktik pendidikan diarahkan pada penanaman jiwa
nasionalisme dan membangun karakter bangsa atau di kenal dengan istilah
nation and character building.
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIKAN
Konsepsi Pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut
Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam
pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.
Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan
teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1.
Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap
lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah
(3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah
lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa
dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
BEGINI GAMBARANNYA!
3 : 1 3 Sekolah Umum : 1 Sekolah Teknik
Sekolah Dasar
Sekolah Teknik
Menengah
Sekolah Teknik
Atas
Siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang
diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research
Laut.
Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika
Serikat, dan Prancis.
No. Nama Universitas Kota Website
1. Hasanuddin Makassar www.unhas.ac.id
2. Padjajaran Bandung www.unpad.ac.id
3. Andalas Padang www.unand.ac.id
4. Sumatera Utara Medan www.usu.ac.id
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 menetapkan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah melahirkan warga yang sosialis, yang
bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan
makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.
Tap MPRS No II/MPRS/1960 menyatakan bahwa politik dan sistem
pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah
maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan
tinggi, supaya melahirkan warga Negara yang berjiwa Pancasila.
Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:
Sapta Usaha Tama Panca Wardana
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:
Sapta Usaha Tama Panca Wardana
1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha
Departemen PP dan K
2.Meningkatkan seni dan olahraga
3.Mengharuskan “usaha halaman”
4.Mengharuskan penabungan
5.Mewajibkan usaha-usaha koperasi
6.Mengadakan kelas masyarakat, serta
7. Membentuk regu kerja di kalangan
SLA dan Universitas
1. Perkembangan cinta bangsa dan
tanah air, moral nasional/
internasional/ keagamaan;
2. Perkembangan inteligensi;
3. Perkembangan nasional artistik
atau rasa keharusan dan
keindahan lahir batin;
4. Perkembangan
keprigelan(kerajinan tangan)
5. Perkembangan jasmani.
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan pada masa
demokrasi terpimpin
RINGKASAN MATERI
PERJALANAN PENDIDIKAN
masa orde baru lebih menitikberatkan
pada kualitas pendidikan Perguruan
Tinggi
Karena diarahkan pada sasaran
pembinaan mahasiswa yang mampu
menjawab tantangan modernisasi.
Dikembangkanlah sistem pendidikan
yang berhubungan dengan
pengembangan kesempatan dan
kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan
kerja yang diperlukan oleh
pembangunan nasional.
konsep “Sekolah Pembangunan”
para siswa dikenalkan
kepada jenis-jenis dan
lapangan serta lingkungan
kerja.
Hal ini dimaksudkan agar
mereka dapat melihat
kemungkinan untuk
memberikan jasa melalui
karyanya.

More Related Content

What's hot

Materi sejarah xii-semester-1
Materi sejarah xii-semester-1Materi sejarah xii-semester-1
Materi sejarah xii-semester-1Daniel Arie
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan rendrafauzi
 
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRosyida Hutami
 
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo
Masa Pemerintahan Kabinet WilopoMasa Pemerintahan Kabinet Wilopo
Masa Pemerintahan Kabinet WilopoDavid Adi Nugroho
 
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...Mumtaza Ainun
 
DEMOKRASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU (PKN XI)
DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)
DEMOKRASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU (PKN XI)Zomed Fhajarr
 
Pemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibiePemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibieBalqies Camilla
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiNanda Aditasia
 

What's hot (20)

Materi sejarah xii-semester-1
Materi sejarah xii-semester-1Materi sejarah xii-semester-1
Materi sejarah xii-semester-1
 
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
Perkembangan Sistem politik di indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan
 
Dem liberal min
Dem liberal minDem liberal min
Dem liberal min
 
Demokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di IndonesiaDemokrasi Liberal di Indonesia
Demokrasi Liberal di Indonesia
 
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
 
demokrasi parlementer
demokrasi parlementerdemokrasi parlementer
demokrasi parlementer
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Upaya mengisi kemerdekaan
Upaya mengisi kemerdekaanUpaya mengisi kemerdekaan
Upaya mengisi kemerdekaan
 
Indonesia Paska Pengakuan Kedaulatan
Indonesia  Paska  Pengakuan  KedaulatanIndonesia  Paska  Pengakuan  Kedaulatan
Indonesia Paska Pengakuan Kedaulatan
 
Bab 11 sni 6
Bab 11 sni 6Bab 11 sni 6
Bab 11 sni 6
 
Bab III a
Bab III aBab III a
Bab III a
 
Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo
Masa Pemerintahan Kabinet WilopoMasa Pemerintahan Kabinet Wilopo
Masa Pemerintahan Kabinet Wilopo
 
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...
Bab i pendahuluan pada awal tahun 1998 rezim orde baru sudah tidak mampu memb...
 
DEMOKRASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU (PKN XI)
DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)DEMOKRASI PANCASILAPADA MASA ORDE BARU (PKN XI)
DEMOKRASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU (PKN XI)
 
Pemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibiePemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. Habibie
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 

Similar to SEJARAH POLITIK INDONESIA

Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriYudha Kirito
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
 
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBunga69
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaDian Mardiana
 
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinsugay32
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanindakristya
 
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptKD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptrosi348667
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxAnisMugni1
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Mimosa Lambert
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptx
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptxPowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptx
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptxRischaDwi
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruAlfian Akatsuki
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riJolinda Amoreka
 

Similar to SEJARAH POLITIK INDONESIA (20)

Bab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptxBab 2 INDO.pptx
Bab 2 INDO.pptx
 
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkriMater ips bab 4 ekpol pasca nkri
Mater ips bab 4 ekpol pasca nkri
 
Demokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasiDemokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasi
 
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanPeristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
 
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptxBAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
BAB 10 DEMOKRASI INDONESIA.2.pptx
 
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
 
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
 
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpinDemokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin
 
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatanPolitik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
SIN Kel 1.pptx
SIN Kel 1.pptxSIN Kel 1.pptx
SIN Kel 1.pptx
 
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptKD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
 
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptxKehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
Kehidupan_Politik_dan_Ekonomi_Masyarakat.pptx
 
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
Sistem pemerintahan indonesia (1959 1966)
 
Hasil sidang ppki
Hasil sidang ppkiHasil sidang ppki
Hasil sidang ppki
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptx
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptxPowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptx
PowerPoint PR Sejarah Indo. 12 Ed. 2019.pptx
 
Indonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baruIndonesia masa-orde-baru
Indonesia masa-orde-baru
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-ri
 

More from Umi Pujiati

Negara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangNegara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangUmi Pujiati
 
Benua dan samudera
Benua dan samuderaBenua dan samudera
Benua dan samuderaUmi Pujiati
 
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikMobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikUmi Pujiati
 
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaModernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaUmi Pujiati
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANUmi Pujiati
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional Umi Pujiati
 
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKTUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKUmi Pujiati
 
negara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangnegara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangUmi Pujiati
 
Keunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaKeunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaUmi Pujiati
 
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUpaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUmi Pujiati
 
Negara maju &berkembang
Negara maju &berkembangNegara maju &berkembang
Negara maju &berkembangUmi Pujiati
 
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONKEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONUmi Pujiati
 
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI Umi Pujiati
 
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANFUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANUmi Pujiati
 
MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 Umi Pujiati
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genapUmi Pujiati
 
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWBAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWUmi Pujiati
 
Catatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaCatatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaUmi Pujiati
 
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015Benua dan Samudera Tahun 2014/2015
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015Umi Pujiati
 

More from Umi Pujiati (20)

Negara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangNegara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembang
 
Benua dan samudera
Benua dan samuderaBenua dan samudera
Benua dan samudera
 
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikMobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
 
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaModernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional
 
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKTUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
 
negara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangnegara maju dan berkembang
negara maju dan berkembang
 
Keunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaKeunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesia
 
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUpaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
 
Negara maju &berkembang
Negara maju &berkembangNegara maju &berkembang
Negara maju &berkembang
 
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONKEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
 
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
 
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANFUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
 
MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genap
 
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWBAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
 
Catatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaCatatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benua
 
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015Benua dan Samudera Tahun 2014/2015
Benua dan Samudera Tahun 2014/2015
 
Review ukk
Review ukkReview ukk
Review ukk
 

Recently uploaded

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 

Recently uploaded (20)

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 

SEJARAH POLITIK INDONESIA

  • 1. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> MATERI TEMA 4 KEHIDUPAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI AWAL REFORMASI
  • 2. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> PERJALANAN SEJARAH NEGARA 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW POLITIK EKONOMI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RINGKASAN MATERI
  • 3. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK PPKI bersidang dalam menyusun kelengkapan negara Mulai tanggal 18,19,22 dan 23 Agustus 1945 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 4. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 1. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 2. Memilih Ir. Soekarno Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi 3. Sebelum terbentuknya MPR, presiden dibantu Komite Nasional Tanggal 19 Agustus 1945 1. Penetapan 12 Kementerian yang memimpin departemen 2. Pembagian Daerah RI dalam 8 Propinsi 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 5. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 Pembentukan KNIP sebagai DPR sebelum ada PEMILU Tanggal 23 Agustus 1945 Pembentukan BKR 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 6. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan dimulai dari sidang PPKI Tanggal 23 Agustus 1945 Pembentukan BKR Informasi Lain TKR (Tentara Keamanan Rakyat) TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) TRI (Tentara Republik Indonesia) TNI (Tentara Nasional Indonesia) 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 7. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya KMB (Konferensi Meja Bundar) Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 Di Den Haag, Belanda Delegasi dari: Indonesia: Drs. Moh. Hatta BFO: Sultan Hamid II Belanda: van Maarseveen UNCI: Chritchley 1. RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni – Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda Ratu Juliana 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 8. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya Hasil KMB adalah (Konferensi Meja Bundar) RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda “Ratu Juliana” Utang – utang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh RIS Tentara Belanda yakni KL, KM dan KNIL akan dibubarkan TNI akan menjadi inti RIS dan menjaga keamanan di seluruh wilayah RIS Pengakuan kedaulatan akan dilakukan sebelum 1949 Masalah Irian Barat dibicarakan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 9. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya Wilayah RIS Republik Indonesia Dayak Besar NIT Kalimantan Tenggara Bangka Belitung Riau Kalimantan BaratSumatra Timur Banjar Kalimantan Timur Madura Jawa TimurPasundan Sumatera Selatan Jawa Tengah Wilayah RI Sumatera Kalimantan Jawa Nusa Tenggara Bali Sulawesi 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 10. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 11. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI Tujuan utama: menentang pemerintah RI mengubah paham demokrasi menjadi paham komunis yang diketuai oleh Muso 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 12. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI DI = Darul Islam; TII = Tentara Islam Indonesia Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo Jawa Tengan dipimpin oleh Amir Fatah, Kiai Sumolangu, dan gabungan Kartosuwiryo Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muza-kar Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 13. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bermarkas di Bandung. Tujuan pembentokan ialah ingin diakui sebagai tentara RIS dan menolak dibubarkan negara Pasundan. 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Dipimpin oleh Kapten Andi Azis yang menginginkan pasukan keamanan NIT ialah bekas KNIL saja bukan APRIS dari RIS
  • 14. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Raymond Westerling (bekas perwira Belanda) bermarkas di Bandung, Jawa Barat menuntut RIS agar mengakui organisasinya sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkan negara Pasundan 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 15. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Ahmad Husein Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Mauludin Simbolon RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Sumoukil, mantan Jaksa Agung NIT yang menginginkan keamanan wilayah NIT dijaga oleh KNIL saja bukan APRIS dari RIS. 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 16. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Mayor Somba Tujuan utama pembenrontakan ini ialah ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam hal keuangan dan masalah otonomi RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal Kemerdekaan RI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 17. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Perjalanan kembalinya RIS ke NKRI…………… Alasan kembalinya ke pangkuan NKRI 1. Bentuk federasi dirasakan merupakan warisan kolonial Belanda 2.Tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang mendasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. 3.Kesulitan di negara-negara bagian dalam bidan politik, pemerintahan dan sosial ekonomi. 20 Juli 1950: disusunnya UUDS 1950 sebagai dasar bernegara NKRI. Wilayah RIS berubah menjadi 3, yaitu NIT, NST, dan RI. 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 18. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK UUDS 1950 lebih sesuai dengan demokrasi liberal yang meniru konstitusi negara – negara Barat. Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer Ciri khasnya: 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat. 2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. 3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan suara terbanyak di parlemen. 4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa jabatannya. www.slideshare.net/umi_pujiati www.socialsheet.blogspot.com 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 19. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI 7 Kabinet Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951) Kabinet Sukiman - Suwiryo (27 April 1951 – 23 Februari 1952) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957) Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959) PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 20. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> OFF Menu+ Menu - 1950 1955 1959 KABINET NATSIR (6/09/1950 - 21/03/1951 KABINET SUKIMAN (26/04/1951-23/02/1952) KABINET WILOPO (30/03/1952-03/06/1953) KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31/07/1953 – 24/07/1955)
  • 21. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> OFF Menu+ Menu - 1950 1955 1959 KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12/08/1955 – 3/03/1956) KABINET ALI SASTRO AMOJOYO II (20/03/1956-14/03/1957) KABINET DJUANDA (09/04/1957 – 24/07/1959)
  • 22. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 7 Penyelenggaraan PEMILU 1955 Partai peserta PEMILU 1955 1. Partai Radikal : Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Indische Partij. 2. Partai Moderat : Budi Utomo, PBI, Parindra, Gerindo, Gapi. Persiapan PEMILU : Kabinet Ali Sastroamidjoyo I Pelaksanaan PEMILU : Kabinet Burhanuddin Harahap. PEMILU Tahapan I : 29 September 1955 memilih anggota DPR PEMILU Tahapan II: 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 23. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 7 Partai Pemenang PEMILU I 1955 6058 47 32 JumlahAnggotaPartai JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG MENDUDUKI KURSI DPR HASIL PEMILU I MASYU MI PNI NU PKI 0 20 40 60 80 100 120 119 112 91 80 JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG MENDUDUKI KURSI ANGGOTA KONSTITUANTE PNI MASYUMI NU PKI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 24. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK ALASAN KELUARNYA DEKRIT PRESIDEN Kegagalan dewan Konstituante menyusun UUD baru 1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 25. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu cikal bakal munculnya Demokrasi Terpimpin Selain itu juga, sistem negara demokrasi Liberal membuat kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh parlementer, munculnya pemberontakan di beberapa wilayah yang membuat kondisi negara yang tidak stabil. 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 26. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Ialah sistem pemerintahan dimana kekuasaan mutlak ditangan presiden, bukan parlemen. 1. Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959 2. Kabinet yang menjabat ialah Kabinet Juanda (Kabinet Karya) 17 Agustus 1959: Pidato Presiden berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN oleh MPRS 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 27. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Adapun program yang pernah dilaksanakan 1. Pembentukan MPRS 2. Pembentukan Front Nasional 3. Pembentukan DPAS 4. Pembentukan DPRGR 5. Pembentukan Dapernas 6. Deklarasi Ekonomi 7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif Memiliki peluang besar duduk dalam kursi pemerintahan , sehingga pemberontakan yang dilakukan melibatkan pasukan khusus kepresidenan. 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 28. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Ingin mendirikan negara komunis Ingin mempertahankan Pancasila Pendukung: Pemuda Rakyat Gerwani Barisan Tani Indonesia SOBSI Pendukung: Seluruh rakyat Indonesia 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 29. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Peristiwa penting yang terjadi: KELUARNYA INDONESIA DARI PBB PADA 7 JANUARI 1965 Sebagai reaksi masuknya Malaysia dalam dewan keamanan PBB Dampaknya: INDONESIA DIKUCILKAN MASYARAKAT DUNIA Peristiwa penting yang terjadi: KEMBALI MASUK MENJADI ANGGOTA PBB PADA 28 SEPTEMBER 1966 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 30. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Adapun penyelewangan program pada masa demokrasi terpimpin: 1. Pembentukan MPRS dilakukan oleh presiden padahal kedudukannya sejajar 2. Pembentukan Front Nasional 3. Pembentukan DPAS dilakukan oleh Presiden, padahal tugasnya memberikan jawaban dan usulan kepada Presiden. 4. Pembentukan DPRGR dilakukan oleh Presiden, padahal kedudukannya sejajar. 5. Pembentukan Dapernas 6. Pengangkatan presiden seumur hidup 7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif , cenderung melakukan politik Poros 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 31. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Akhir dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin = akhir pemerintahan orde Lama Ditandai dengan : dikeluarkannya SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966 Demontrasi besar – besaran mahasiswa dan rakyat menuntut dibubarkannya PKI dan ormas – ormas dibawahnya Pembentukan TRITURA 1. Bubarkan PKI 2. Bersihkan kabinet dari unsur – unsur PKI 3. Turunkan harga barang 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 32. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966 Dimandatkan kepada Letjen Soeharto Tindak lanjut SUPERSEMAR 1966: 1. 12 Maret 1966: membubarkan PKI dan organisasi yang ada dibawahnya 2. 18 Maret 1966: mengamankan 15 orang menteri yang terlibat dalam PKI 3. Membersihkan kabinet dari unsur PKI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW
  • 33. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Ialah tatanan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Langkah politik yang ditempuh: 1. Stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan ormas dibawahnya 2. Menyederhanakan parpol menjadi tiga: PPP, NU, dan Golkar 3. Pelaksanaan PEMLU : 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 4. Dwifungsi ABRI ialah ABRI sebagai pelayan masyarakat dan pemimpin dalam pemerintahan.
  • 34. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Penyimpangan pada masa Orde Baru: 1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa jabatan. 2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR 3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara dengan pulau – pulau lainnya. 4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas. 5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme) dalam aspek kehidupan di Indonesia
  • 35. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Penyimpangan pada masa Orde Baru: 1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa jabatan. 2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan DPR 3. Pembangunan tidak merata antara pusat negara dengan pulau – pulau lainnya. 4. Dwi fungsi ABRI mengalami penyelewengan tugas. 5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan Napotisme) dalam aspek kehidupan di Indonesia
  • 36. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Ditandai dengan: 1. Demonstrasi besar – besaran gabungan mahasiswa dan rakyat 2. Turunnya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi: 1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan konstitusi 2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR, DPR, DPRD) 3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet
  • 37. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi: 1. Reformasi dalam bidang ideologi negara dan konstitusi 2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara (MPR, DPR, DPRD) 3. Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet 4. Pembaharuan kehidupan politik dengan mengurangi KKN 5. Penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL dan LUBER 6. Hapuskan dwifungsi ABRI 7. Pelaksanaan desentralisasi melalui Otonomi Daerah
  • 38. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Pelaksanaan PEMILU yang JURDIL dan LUBER PEMILU secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004 Dilakukan melalui tiga tahapan: 1. Pemilu Legislatif: memilih wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap I pada 5 Juli 2004 3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap II pada 20 Oktober 2004
  • 39. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> PERKEMBANGAN EKONOMI
  • 40. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Inilah wajah para pemimpin negara kita. Bagaimana cara mereka mengatasi perekonomian?
  • 41. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Akibatnya terjadi hiperinflasi yaitu kenaikan harga barang diatas 100% RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Mewarisi kondisi Ekonomi amat sangat kacau akibat penjajahan Jepang. Pengurasan SDA Romusha Perusakan dan perubahan kondisi alam akibat perang Taktik bumi hangus Karena mata uang Jepang beredar dengan tidak terkendali
  • 42. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Selanjutnya hambatan dari wilayah laut, BLOKADE LAUT dari Belanda RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Upaya untuk mengatasinya pemerintah mengakui peredaran ketiga mata uang yaitu De Javasche Bank, Hindia Belanda, dan Jepang Bertujuan menghancurkan perekonomian Indonesia Upaya mengatasi hal itu, melakukan pinjaman Nasional yang direncanakan 1 M yang dibagi dalam 2 tahap dn dikembalikan dalam waktu 40 tahun
  • 43. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Belanda memberlakukan uang baru yaitu uang NICA untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya semakin menurun Upaya yang dilakukan untuk uang kertas baru dinamai Oeang Republik Indonesia (ORI). Setiap 1000 mata uang Jepang ditukar 1 ORI Membentuk BNI pada tanggal 5 Juli 1946 Mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC)
  • 44. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Gunting Syafruddin Program Benteng Sistem Ekonomi Ali Baba Nasionalisasi De Javasche Bank
  • 45. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Gunting Syafrudin Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk.
  • 46. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Program Benteng Usulan Prof. Sumitro Joyohadikusumo Dilaksanakan pada saat kabinet Natsir Tujuan: membantu para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional
  • 47. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW NASIONALISASI De Javasche Bank Pada Kabinet Sukiman Dr. Houwik berhenti digantikan Mr. Syafruddin Prawiranegara 15 Desember 1951 UU No. 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (bank sentral dan bank sirkulasi)
  • 48. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW KEBIKJAKAN EKONOMI ALI BABA Kabinet Ali Sastroamijoyo Pada masa menteri perekonomian M. Iskaq Cokrohadikusumo. Mengutamakan tumbuh dan kembangnya pengusaha swasta pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi nasional. Ali = pribumi Baba = nonpribumi
  • 49. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW adanya inflasi pada tahun 1966 hingga 650%. Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) 1. Bubarkan PKI 2.Bubarkan Kabinet Dwikora 3.Turunkan Harga Upaya menyelesaikan: melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasaranaprasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.
  • 50. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW Langkah kedua: Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik,hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang (JP). JP I PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 Menitik beratkan pada sektor pertanian Menitik beratkan pada sektor pertanian pembangunan pada segala bidang Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri mesin Menitik beratkan pada sektor pertanian, industri, dan ekonomi
  • 51. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 1. Produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; 2. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; 3. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar amerika. 4. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita i (1973/1974).
  • 52. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 1. berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ratarata penduduk 7% setahun. 2. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. 3. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.
  • 53. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 1. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.
  • 54. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 1. Swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. 2. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
  • 55. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1 PELITA 2 PELITA 3 PELITA 4 PELITA 5 1. Industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin- mesin industri.
  • 56. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW JP II PELITA 6 PELITA 7 PELITA 8 PELITA 9 PELITA 10 Menitik beratkan pada sektor pertanian, industri, dan ekonomi Indonesia dilanda krisis keuangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998.
  • 57. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW 1. Menjalin kerja sama dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2.Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3.Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4.Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00 5.Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambatusaha pemulihan ekonomi.
  • 58. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 1. Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak 2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai 3. Pengurangan Utang Luar Negeri
  • 59. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
  • 60. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW merupakan menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pertama Semboyan yang digunakan dalam pendidikan Nasional Indonesia
  • 61. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 MENTERI YANG PERNAH MENJABAT Ki Hajar Dewantara T.S.G Mulia Moch. Syafei Mr. Suwandi 3 bulan 19-8-’45 hingga 14-10- ’45 5 bulan 14-10-’45 hingga 12-03-’46 7 bulan 12-03-’46 hingga 2- 10-’46 8 bulan 2-10-’46 hingga 27 – 06-’47
  • 62. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KEMERDEKAAN Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan danpembangunan. Berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya
  • 63. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 1950 - 1959 1959 - 1965 1966 - 1998 1998 - NOW PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KEMERDEKAAN Struktur Persekolahan Dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa Awal Kemerdekaan PENDIDIKAN RENDAH PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN KEJURUAN SEKOLAH RAKYAT (SR) SEKOLAH GURU A, B DAN C SEKOLAH MENENGAH : SMP DAN SMT PENDIDIKAN TEKNIK PEND. EKONOMI DAN KEWANITAAN STM
  • 64. Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. ADDITIONAL NOTE: 1. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. 2. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. 3. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris,Amerika Serikat, dan Perancis.
  • 65. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL KEMERDEKAAN Nama : Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) Menjabat : 19 Agustus 1945 - 14 November 1945 Kabinet : Presidensial Nama kementerian : Menteri Pengajaran Nama : Todung Sutan Gunung Mulia Menjabat : 14 November 1945 - 12 Maret 1946 Kabinet : Sjahrir I
  • 66. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN 1945 - 1950 WAJAH PARA MENTERI PPDB AWAL KEMERDEKAAN Nama : Muhammad Sjafei Menjabat : 12 Maret-2 Oktober 1946 Kabinet : Sjahrir II Mr. R. Soewandi 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947 Sjahrir III
  • 67. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN Tujuan pendidikan dan pengajaran tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Presiden Soekarno, praktik pendidikan diarahkan pada penanaman jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa atau di kenal dengan istilah nation and character building.
  • 68. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN Konsepsi Pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
  • 69. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN BEGINI GAMBARANNYA! 3 : 1 3 Sekolah Umum : 1 Sekolah Teknik Sekolah Dasar Sekolah Teknik Menengah Sekolah Teknik Atas Siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.
  • 70. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. No. Nama Universitas Kota Website 1. Hasanuddin Makassar www.unhas.ac.id 2. Padjajaran Bandung www.unpad.ac.id 3. Andalas Padang www.unand.ac.id 4. Sumatera Utara Medan www.usu.ac.id
  • 71. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga yang sosialis, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Tap MPRS No II/MPRS/1960 menyatakan bahwa politik dan sistem pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga Negara yang berjiwa Pancasila. Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk: Sapta Usaha Tama Panca Wardana
  • 72. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk: Sapta Usaha Tama Panca Wardana 1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K 2.Meningkatkan seni dan olahraga 3.Mengharuskan “usaha halaman” 4.Mengharuskan penabungan 5.Mewajibkan usaha-usaha koperasi 6.Mengadakan kelas masyarakat, serta 7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan Universitas 1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/ keagamaan; 2. Perkembangan inteligensi; 3. Perkembangan nasional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin; 4. Perkembangan keprigelan(kerajinan tangan) 5. Perkembangan jasmani. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan pada masa demokrasi terpimpin
  • 73. RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKAN masa orde baru lebih menitikberatkan pada kualitas pendidikan Perguruan Tinggi Karena diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. konsep “Sekolah Pembangunan” para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya.