MATERI UH PKn KELAS 8

1. Adalah sebuah organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan
hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu
PEMERINTAH?

2. Sistem yang dimiliki suatu negara
dalam mengatur pemerintahannya
sesuai kondisi negara masing-masing
PEMERINTAHAN?

3. BENTUK-BENTUK
PEMERINTAHAN

4. REPUBLIK MONARKHI
ABSOLUT
KONSTITUSION
AL
PARLEMENTER
Preside
n
Dipilih
Rakyat
Masa
Jabatan
Raj
a
Keturun
an
Seumur
Hidup

5. Kepala negara
mempunyai kekuasaan
tak terbatas untuk
memerintah negaranya

6. Kekuasaan tertinggi
terletak pada parlemen
Kepala Pemerintahan
Perdana Menteri

7. Pemerintahan
yang dibatasi oleh
undang-undang
(Konstitusi)

8. SISTEM PRESIDENSIIL
Sistem pemerintahan negara republik
dimana kekuasan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasan legislatif

9. UNSUR-UNSUR
dipilih rakyat

10. PARLEMENTER
CIRI-CIRI
PRESIDENSIIL

11. DARI PRESIDENSIIL
Presiden diangkat berdasarkan demokrasi
Presiden memiliki hak prerogratif mengangkat menteri

12. DARI PARLEMENTER
Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
Menteri hanya bertanggung jawab kepada legislatif
Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif

13. INDONESIA

14. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Presiden Wakil
Presiden

15. TUGAS – WEWENANG KEPALA PEMERINTAHAN
Pasal 10, “Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan
Udara.”
Pasal 11 (1), “Presiden dengan persetujuan
DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain.”
Pasal 12, “Presiden menyatakan keadaan
bahaya..”
Pasal 13 (1), “Presiden mangangkat duta dan
konsul.”
Pasal 14 (1), “Presiden memberi grasi
dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.”
Pasal 14 (2), “Presiden memberi amnesti
dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.”
Pasal 15, “Presiden memberi gelar, tanda
jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
yang diaturkan dengan Undang-
undang.”

16. MENURUT UUD 1945, INDONESIA ADALAH
Pasal 1 (1)
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik”
Selain itu….

17. INDONESIA JUGA BERBENTUK..
Konstitusional & Presidensiil

18. MENURUT UUD 1945..
Pasal 1 (3)
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”
Pasal 4 (1)
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD”

19. PEMERINTAHAN DAERAH
Penyelenggaraan daerah otonom oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas desentralisasi dimana unsur
penyelenggara pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati atau walikota dan
perangkat daerah

20. PASAL 18 UUD 1945, PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18 (1)
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur
dengan undang-undang”

21. Secara Bahasa
Bahasa Sansekerta “ Nagari “ = kota
Secara istilah
Sekumpulan orang yang meneMpati wilayah
dan diorganisir pemerintah negara yang sah.
Negara

22. RAKYAT
Semua orang yang berada di
wilayah suatu negara

23. Rakyat
Penduduk Bukan Penduduk
Warga Negara Bukan Warga Negara
Cara Menentukan
Dalil & Hadist

24. Pasal 26 (2) UUD 1945= Warga Negara
Indonesia & asing yang bertempat tinggal tetap
di Indonesia
PENDUDUK

25. SENSUS PENDUDUK OLEH BADAN PUSAT
STATISTIK
237.641.326
Bank Dunia
Pertumbuhan penduduk
Indonesia = 1,21%/tahun
 2015 = 252.370.792
jiwa

26. orang yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai
dengan visa yang diberikan negara (kantor imigrasi) yang
bersangkutan.
BUKAN PENDUDUK

27. WARGA NEGARA
Pengertian
Naturalisasi
Hak DAN Kewajiban
Kategori
Kewarganega-
raan Indonesia
Kehilangan
Kewarganegaraan

28. Pasal 26 (1) UUD 1945 = Orang indonesia asli &
orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga
negara
WARGA NEGARA

29. Pengertian Syarat

30. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU adalah WNI
2. Anak yang lahir dari Ayah & Ibu WNI
3. Anak yang lahir dari Ayah WNI dan Ibu WNA ataupun sebaliknya
4. Anak yang lahir dari Ibu WNI dan ayah yang tidak berkewarganegaraan
5. Anak yang lahir dalam tenggat 300 hari setelah kematian ayah (Ayah WNI)
6. Anak yang lahir di wilayah RI dan Ayah Ibunya tidak diketahui
7. Anak yang lahir di wilayah lain dari ayah ibu WNI, bila negara tersebut mengizinkan
pemberian kewarganegaraan.
8. Anak WNI belum berumur 5 tahun yang diangkat menjadi anak sah oleh WNA melalui
pengadilan.
9. Anak berusia belum 5 tahun yang diangkat secara sah oleh WNI melalui pengadilan.
KATEGORIWNI

31. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
1.Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannyasendiri.
2.Masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizindulu dari presiden RI
4.Bertempat tinggal di luarwilayah RI dalam kurung waktu 5 tahun dan
tidak ada pernyataan tetap ingin berkewarganegaraan RI
3.Secara sukarela mengangkat janji atau sumpah terhadap warga asing

32. 1. Fotocopy akte kelahiran atau sarat
yang membuktikan kelahiran
pemohon yang disahkan oleh
kepala perwakilan R.I.
2. Fotocopy akte perkawinan/buku
nikah, kutipan akte
perceraian/perceraian atau kutipa
akte kematian suami/istri pemohon
bagi yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun dan sudah
kawin yang disahkan oleh kepala
perwakilan R.I.
3. Fotocopy surat Perjalanan R.I. atau kartu
tanda penduduk yang disahkan oleh kepala
perwakilan R.I.
4. Surat keterangan dari perwakilan Negara
asing bahwa dengan kehilangan
kewarganegaraan R.I. pemohon akan menjadi
warga Negara asing ;dan
5. Foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6
sentimeter sebanyak 6 (enam)lembar.

33. NATURALISASI
proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu
negara

34. PASAL 27
AYAT 3
Berhak & wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
AYAT 2
Berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
AYAT 1
WN bersamaan kedudukannya di dalam hukum & pemerintahan dan WN
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

35. PASAL 28
B
Hak Berkeluarga &
melanjutkan keturunan
D
Hak Keadilan
C
Hak Mengembangkan
diri
G
Hak Rasa Aman
F
Hak Komunikasi
E
Hak Pribadi
H
Hak Kesejahteraan
J
Kewajiban
menghormati hak
orang lain
I
Hak Kemerdekaan
A
Hak Hidup

36. PASAL 29
AYAT 2
Berhak memeluk agama masing2

37. PASAL 30
AYAT 1
WN Berhak & wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan & keamanan negara

38. AYAT2
WN wajib mengikuti pendidikan dasar &
pemerintah wajib membiayainya
AYAT 1
Berhak mendapat pendidikan
PASAL 31

39. orang yang berada di suatu negara dan secara hukum tidak
menjadi anggota negara tersebut, namun tunduk pada pemerintah
BUKAN WARGA NEGARA

40. Ius Sanguinis menurut keturunan Orang Tua
(Cina)
Ius Soli
menurut asas tempat kelahiran (USA)
Masalah
Cara mencegah :
Negara menyamakan asas
Solusi :
Memberi kebebasan orang tua untuk
memilih kewarganegaraan anak walau
lahir di negara lain.
Menyebabkan
Bipatride
(berkewarganegaraan
ganda)
Apatride
(tak berkewarganegaraan)
Negara
Berbeda Asas

41. KEWAJIBAN RAKYAT DALAM NEGARA
“Ingatlah, barang siapa mempunyai seorang penguasa lalu melihatnya
berbuat kemaksiatan, hendaknya ia membenci perbuatan maksiat yang
dilakukannya itu, namun jangan sekali-kali melepaskan (secara total)
kepadanya”
(HR. Muslim, Ahmad, dan ad-Darimi dari Auf bin Malik al-asyja’I
ra.)
“Akan ada perbuatan mementingkan diri sendiri (mengumpulkan harta
dan tidak memedulikan kesejahteraan rakyat) pada pemerintah dan hal
lain yang kalian ingkari.” Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa
yang engkau perintahkan kepada kami (jika dalam kondisi tersebut) ?”
Beliau bersabda, “Hendaknya kalian menunaikan hak (pemerintah)
yang wajib kalian tunaikan, dan mohonlah kepada Allah SWT. Hak
kalian.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud ra.)

42. HAK RAKYAT DALAM NEGARA
Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: “saya telah mendengar rasulullah
saw bersabda: ‘siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan kaum muslimin,
yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak
hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat.’” Maka kemudian muawiyah
mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan rakyat.
(Abu Dawud, Attirmidzy)

43. PENGERTIAN
 Pengakuan yang dilakukan suatu negara untuk
mengatur keberadaan suatu wilayah yang dihuni
suatu masyarakat

44. PENGAKUAN
INTERNASIONAL
DE FACTO DE JURE

45. DE FACTO
 De Facto ialah pengakuan fakta tentang adanya suatu
Negara.
Sementara : Pengakuan yang diberikan tanpa
melihat bertahan tidaknya Negara itu pada masa yang
akan datang.
Tetap : Pengakuan dari Negara lain kepada
suatu negara yang hanya Bisa menimbulkan hubungan
dibidang ekonomi perdagangan

46. DE JURE
 De Jure ialah pengakuan secara resmi berdasarkan
hukum oleh Negara lain.
Tetap : Pengakuan dari Negara lain
untuk selama-lamanya setelah melihat adanya
pemerintahan Negara itu stabil dalam jangka waktu yang
lama.
Penuh : Terjadinya suatu hubungan
bernegara baik berupa diplomatik,ekonomi,maupun
dagang.

47. PENGAKUAN INTERNASONAL TERHADAP
INDONESIA
 Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada
tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan
Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab
Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma. Pengakuan de
facto diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas
wilayah Jawa, Madura dan Sumatra dalam Perundingan
Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan de jure
diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949
dalam KMB.

48. PENGAKUAN INTERNASIONAL DALAM UUD 1945
 Pasal 11 ayat 1
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain “

49. PERJUANGAN DIPLOMASI
 Perjuangan diplomasi -> Memperjuangkan
pengakuan dari negara lain
 Indonesia melakukan perjuangan diplomasi dan
mendapatkan hasilnya pada KMB di Den Haag

50. FUNGSI
1. Untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan
internasional.
2. Untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan
mencagah adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan bagi
kepentingan individu maupun hubungan antar bangsa

51. BENTUK KERJASAMA

52. BILATERAL
1. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan
antara dua negara. Kerja sama ini dalam bentuk hubungan
diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.
Contoh: Kerjasama antara Indonesia dengan thailand masalah
bahan pangan

53. REGIONAL
2. Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan
oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau
wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya
kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi,
dan pertahanan.
Contoh: ASEAN

54. INTERNASIONAL
3. Kerja sama Internasional adalah kerja sama yang
dilakukan oleh perserikatan negara negara yang ada di
dunia
Contoh: PBB (perserikatan bangsa – bangsa), KAA (koferensi
asia-afrika)

55. DAFTAR ISIKIO
Batas-Batas
TIMUR
BARAT
SELATAN
UTARA
Dasar Hukum
UUD
UU
•Pembagian
Provinsi
Waktu
Sebelum menjelajahi bab Wilayah Indonesia, pahami dahulu subbab-
subbab yang tertera di bawah ini.

56. PENGANTAR
Apa itu Wilayah?
Secara istilah, wilayah negara
adalah wilayah yang
menunjukkan batas-batas
dimana negara tersebut
sungguh-sungguh dapat
melaksanakan kedaulatannya.
Wilayah suatu negara
diklasifiasikan menjadi empat,
yakni:
1. Darat
2. Perairan (Laut)
3. Udara
4. Ekstra Teritorial.

57. DARAT
Wilayah darat merupakan tempat pemukiman di daratan
yang mempunyai batas – batas yang tegas.

58. PERAIRAN (LAUT)
 Wilayah perairan terbatas pada definisi lautan. Kemudian, perbatasan terbagi
menjadi 4 jenis :
 Batas laut teritorial : 12 mil dari garis pantai.
 Batas zona bersebelahan 12 mil dari batas laut teritorial.
 Batas zona ekonomi eksklusif (zee) : 200 mil dari garis pantai. Dapat
dimanfaatkan dari segi ekonomi tetapi negara lain dapat memakai dari segi
non ekonomi.

59.  Landas benua/landas kontinen boleh diambil manfaat ekonomi tetapi
harus bagi untung dengan masyarakat internasional.
Apa Itu Landas Kontinen?
• Landas benua/landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan
kelanjutan dari sebuah benua.

60. APA ITU BATAS LAUT TERITORIAL?
Jika kita menarik garis sepanjang 12 mil dari garis pantai, maka ujung garis itu
adalah batas laut teritorial. Pokoknya Intinya, batas laut teritorial adalah jarak
12 mil dari garis pantai.
Apa Itu Zona Ekonomi Eksklusif?
Zona Ekonomi Eksklusif adalah jarak 12 mil dari garis pantai. Pemilik ZEE
boleh melakukan eksploitasi SDA di ZEEnya sendiri.

61. DEKLARASI JUANDA
Pada zaman dahulu, tepatnya sebelum 13 Desember 1957, lebih
tepatnya lagi ketika Deklarasi Juanda belum dideklarasikan, batas
laut teritorial Indonesia adalah 3 mil dari garis pantai. Tetapi, setelah
Juanda bertindak, batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil.

62. BATAS-BATAS
.
Utara
Timur
Selatan
Barat
 Secara astronomis, terletak
pada 95° BT – 141° BT dan
6° LU – 11° LS.
 Luas perairan: 3.166.163
km2.
 Jumlah pulau: 13.669.

63. UTARA
• 90º-100º = Thailand
• 100º-110º = Singapura;
Malaysia; Laut Cina
Selatan
• 110º-120º =
Malaysia; Brunei
Darussalam; Laut Cina
Selatan
• 120º-130º =
Filipina
• 130º-140º =
Samudra Pasifik

64. SELATAN
• 90º-100º = Samudra Hindia
• 100º-110º = Samudra
Hindia
• 110º-120º = Australia; Samudra
Hindia
• 120º-130º =
Timor Leste; Australia
• 130º-140º =
Australia

65. TIMUR
 0º-10º =
Papua Nugini; Oceania
• 10º-0º
Samudra Pasifik
 10º-20º =
Oceania; Samudra Pasifik

66. BARAT
 0º-10º =
Samudra Hindia
• 10º-0º
Samudra Hindia; Maladewa
 10º-20º =
Samudra Hindia