5. Latar Belakang 1
Beberapa peristiwa penting sebelum peralihan kekuasaan dari Presiden
Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto antara lain Tiga Tuntutan
Rakyat (Tritura), Reshuffle Kabinet, dan keluarnya Surat Perintah 11
Maret 1966.
6. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) 1
Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan Front Pancasila terus berlangsung
tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Tuntutan yang
disampaikan tidak lagi hanya mengenai pembubaran PKI, tetapi juga
mengenai perbaikan ekonomi dan pembubaran kabinet. Tuntutan
perbaikan ekonomi disampaikan karena masyarakat semakin sulit
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga tuntutan itu kemudian
dikenal dengan Tritura yang isinya adalah sebagai berikut:
1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia.
2) Retool Kabinet Dwikora.
3) Turunkan harga/Perbaikan ekonomi.
7. Reshuffle Kabinet 1
Karena semakin meningkatnya aksi-aksi demonstrasi, maka Presiden
Soekarno terpaksa mengadakan reshuffle kabinet. Kabinet Dwikora
menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan cara menambah
jumlah anggotanya menjadi 102 orang. Pelantikan kabinet yang
berlangsung pada tanggal 24 Februari 1966 diwarnai aksi demonstrasi
secara besar-besaran. KAMI melakukan aksi turun ke jalan sehingga lalu-
lintas praktis terhenti total. Pada keesokan harinya Presiden Soekarno
menyatakan pembubaran KAMI. Pusat kegiatan KAMI, yaitu Kampus UI
dinyatakan tertutup bagi mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa kembali
turun ke jalan dan menamakan dirinya Kabinet Jalanan.
8. Sidang Kabinet 11 Maret 1966 1
Pada tanggal 11 Maret 1966, diadakan sidang kabinet untuk mencari
jalan keluar dari berbagai krisis yang semakin memuncak. Untuk
mengamankan jalannya sidang itu, satu pasukan yang tidak mengenakan
tanda pengenal ditempatkan di sekitar istana. Pasukan itu ternyata
pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Kepala Stafnya Letjen Kemal Idris.
Melihat pasukan yang tidak dikenal itu, Komandan Pasukan Cakrabirawa
segera menyampaikan kepada Presiden bahwa ada pasukan liar di
sekitar istana. Presiden segera bergegas meninggalkan sidang kabinet,
diikuti oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana
Menteri III Chaerul Saleh. Mereka berangkat ke Bogor dengan
menggunakan helikopter.
9. Sidang Kabinet 11 Maret 1966 1
Sidang kabinet kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J.
Leimena. Setelah sidang ditutup, tiga orang Perwira Tinggi TNI AD, yaitu
Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir
Jenderal Amir Machmud menyusul Presiden ke Istana Bogor. Maksud
mereka untuk meyakinkan Presiden bahwa pasukan yang disebut liar dan
berada di sekitar istana sebenarnya Pasukan Kostrad yang sengaja
ditempatkan untuk mengamankan jalannya sidang.
10. Surat Perintah11 Maret 1966 1
Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan
dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh Waperdam Soebandrio,
Leimena, dan Chaerul Saleh. Akhirnya, Presiden Soekarno
mengeluarkan sebuah surat perintah yang ditujukan kepada Letjen
Soeharto agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna
mengatasi keadaan.
Surat Perintah 11 Maret 1966 yang telah mengantarkan Soeharto
menjadi Presiden selama 32 tahun, keabsahannya mulai diperdebatkan
banyak pihak, setelah pemerintahan Orde Baru berakhir.
11. Surat Perintah11 Maret 1966 1
Sementara itu, menurut Mukhlis
Paeni Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), ada
dua copy naskah Supersemar
yang disimpan pihaknya. Naskah
pertama diterbitkan oleh Pusat
Penerangan Angkatan Darat dan
naskah kedua oleh Setneg yang
termuat dalam buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka. Dari kedua
naskah itu, terdapat 23 macam
perbedaan, mulai dari isi naskah,
titik, koma, j.enis huruf, dan tanda
tangan.
13. Politik 2
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah
Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma
Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.
14. Politik 2
2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan,
ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :
● Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan
dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
● Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai
organisasi terlarang di Indonesia.
● Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri
yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
15. Politik 2
3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan
berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi)
sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada
ideologi tetapi atas persamaan program. Diantaranya :
● Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII,
dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok
partai politik Islam)
● Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik,
Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat
nasionalis).
● Golongan Karya (Golkar)
16. Politik 2
5. Peran Ganda ABRI
6. Pemasyarakatan P4
7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat
dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.
8. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan
dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR
terhadap pemerintah Indonesia.
9. Normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
10. Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations)
11. dan Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia.
18. Ekonomi 3
1. Program Jangka Pendek
Pemerintah berhasil menekan iflasi yang semula 650% menjadi 120 %
pada tahun 1967. Kemudian ekonomi terus membaik sampai tahun 1969
dan Indonesia siap menjalankan pembangunan jangka panjang.
19. Ekonomi 3
2. Program Jangka Panjang
a. Hasil Pada Pelita I
Pemerintah berhasil meningkatkan produksi beras dari 11.320.000 ton
menjadi 14.000.000 ton, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi
menjadi 6,7 %, selain itu juga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi
menjadi US$ 170/tahun dan inflasi juga turun menjadi 47,8%
b. Hasil Pada Pelita II
Pada tahap ini ada kenaikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 % per
tahun. Selanjutnya inflasi mampu diturunkan menjadi di bawah 10% yaitu
9,5% per tahun.
20. Ekonomi 3
c. Hasil Pada Pelita III
Pada pelita ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Trilogi Pembanguan
dengan delapan jalur pemerataan. Indonesia sudah menuju keberhasilan
swasembada pangan dengan produksi beras sebanyak 20.600.000 ton
pada tahun 1983.
d. Hasil Pada Pelita IV
Indonesia berhasil mendapatkan Penghargaan dari Lembaga Pangan
Dunia atau FAO tahun 1985 karena mampu swasembada pangan
dengan jumlah produksi beras sebesar 25.800.000 ton pada tahun 1984.
21. Ekonomi 3
e. Hasil dari Pelita V
Pemerintah sudah berhasil meningkatkan hasil industri untuk ekpor,
sehingga mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas, selain itu
swasembada pangan masih terus dipertahankan keberhasilnya pada
pelita V.
Pelita VI tidak menampakan keberhasilan karena terjadi krisis moneter di
Indonesia pada tahun 1997/1998.
22. Kesimpulan
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto
di Indoneisa. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada
era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi
total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Disamping memiliki
kekurangan, orde baru juga memiliki beberapa kelebihan salah satunya
sukses memerangi buta huruf.