1.1Latar Belakang Sistem Informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah,dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem Informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Tetapi pengertian Sistem Informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem ini mampu memberikan kemudahan pihak pengelola menjalankan kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas dalam berbagai bidang. Proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dasar yang muncul dan dikenal sebagai Informatika Masyarakat. Masyarakat informatika melibatkan diri lebih dari sekedar pengadopsian teknologi informasi dan komunikasidi dalamnya, tetapi ikut dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi keuntungan masyarakat lokal. Komunikasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kesehjateraan masyarakat secara geografis sepanjang sejarah. Sejak permulaan, tujuan utama teknologi masyarakat adalah untuk menggunakan prasarana, aplikasi, dan layanan informasi dan komunikasi untuk memberdayakan dan melestarikan modal sosial masyarakat lokal (jaringan, organisasi,kelompok, aktivitas, dan nilai yang mendasari kehidupan masyarakat). Namun, terkadang terdapat beberapa pihak dalam masyarakat yang kurang tepat menggunakan teknologi informasi secara bijak. Hal itu terlihat pada beberapa penyalahgunaan mereka dalam beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya pengetahuan etis dalam penggunaan teknologi inormasi menjadi kajian lanjut yang perlu dipelajari demi tercapainya tujuan awal teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan

1. 1.1 Latar Belakang
Sistem Informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software
jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah,dan menyebarkan
informasi dalam sebuah organisasi. Sistem Informasi adalah satu kesatuan data olahan yang
terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara
maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang
mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan
menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Tetapi pengertian Sistem Informasi
secara umum merupakan kegiatan atau aktifitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi
informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sistem ini mampu memberikan
kemudahan pihak pengelola menjalankan kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas dan
akuntabilitas dalam berbagai bidang.
Proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dasar yang muncul dan
dikenal sebagai Informatika Masyarakat. Masyarakat informatika melibatkan diri lebih dari
sekedar pengadopsian teknologi informasi dan komunikasidi dalamnya, tetapi ikut dalam
penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi keuntungan masyarakat lokal.
Komunikasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan
kesehjateraan masyarakat secara geografis sepanjang sejarah. Sejak permulaan, tujuan utama
teknologi masyarakat adalah untuk menggunakan prasarana, aplikasi, dan layanan informasi dan
komunikasi untuk memberdayakan dan melestarikan modal sosial masyarakat lokal (jaringan,
organisasi,kelompok, aktivitas, dan nilai yang mendasari kehidupan masyarakat). Namun,
terkadang terdapat beberapa pihak dalam masyarakat yang kurang tepat menggunakan teknologi
informasi secara bijak. Hal itu terlihat pada beberapa penyalahgunaan mereka dalam beberapa hal
yang tidak sesuai dengan nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya pengetahuan
etis dalam penggunaan teknologi inormasi menjadi kajian lanjut yang perlu dipelajari demi
tercapainya tujuan awal teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan
2.1 Moral, Etika, dan Hukum
a. Moral
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah
institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita telah diajarkan mengenai moral sejak
kita kecil. Kita dapatkan itu mulai dari orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan rumah,
ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan kita baik secara fisik

2. maupun mental, seiringan dengan pertambahnya usia, kita belajar mengenai peraturan-peraturan
masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku inilah yang akan menjadi moral kita.
Tidak semua masyarakat di dunia ini memiliki moral yang sama, namun pada prinsipnya ada
satu kesamaan yaitu “Melakukan apa yang secara moral benar” merupakan landasan dasar
perilaku sosial masyarakat pada umumnya.
b. Etika
Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa yunani “ethos”, yang
berarti “karakter”. Etika (Ethics) adalah sekumpulan kepercayaan standart atau teladan yang
mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Setiap individu bertanggung
jawab atas komunitas mereka atas perilaku mereka.
Etika berbeda dengan moral. Etika bisa bervariasi dari komunitas satu dengan komunitas
lainnya. Keberagaman dalam komputer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan (pirated
software) – peranti lunak yang diduplikasi secara illegal dan kemudian digunakan atau dijual.
Apapun alasan untuk pembajakan peranti lunak tidak seharusnya diterima begitu saja.
Pembajakan peranti lunak adalah suatu masalah, karena tidak terdapat insentif untuk merancang
dan mendistribusikan peranti lunak baru kecuali jika penggunanya menyadari nilai ekonomisnya.
c. Hukum
Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang
seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Pada awalnya sekitar 10 tahun
pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak ada hukum yang
berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan
inovasi baru, dan system hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya.
Pada tahun 1966, kasus kejahatan komputer pertama menjadi berita ketika seorang
programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program komputer sehingga sehingga program
tersebut tidak akan menandai rekeningnya. Ia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di
dalam rekeningnya. Tipuan ini bekerja sehingga komputer tersebut rusak, dan pemrosesan
manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah negative dan tidak ditandai tersebut.
Programmer tersebut tidak dituntut atas kejahatan komputer tersebut, karena pada saat itu tidak
ada hukum mengenai kejahatan tersebut. Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entri
palsu dan catatan bank.
Jadi, Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika ialah satu set
kepercayaan, standart atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok dan masyarakat.
Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah

3. pada rakyat atau warga negaranya.Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai
moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai dan juga hukum yang
berlaku. Hukum paling mudah diiterprestasikan karena berbentuk tertulis. Dilain pihak etika
moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat.
2.2 Etika Etis Penggunaann Teknologi Komputer
James H. Moor mendefinisikan Etika Komputer (computer ethics) sebagai analisis sifat dan
dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang
terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis.
Dengan demikian, etika komputer terdiri dari 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang
paling logis menjadi pilihan untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus
menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang
menjaga agar teknologi tersebut digunakan diseluruh perusahaan secara etis.
Satu hal amatlah penting, CIO tidak menggunakan tanggung jawab manajerial untuk
penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif-eksekutif lain juga harus memberikan
kontribusi. Keterlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan absolute dalam era
komputasi pengguna akhir masa kini, dimana semua manajer diseluruh wilayah bertanggung
jawab untuk menggunakan komputer diwilayah mereka secara etis. Selain manajer, seluruh
karyawan pun bertanggung jawab untuk tindakan mereka yang berkaitan dengan komputer.
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu:
1. Hak atas komputer :
a. Hak atas akses komputer
b. hak atas keahlian komputer
c. hak atas spesialis komputer
d. hak atas pengambilan keputusan komputer
James Moor mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika
komputer,yaitu :
1. Kelenturan secara Logis
Moor mengartikan kelenturan secara logis (logical malleability) sebagai kemampuan untuk
memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan.
Komputer akan dengan tepat melakukan apa yang kita instruksikan, dan hal ini bisa menjadi
pikiran yang menakutkan. Tetapi, jika komputer digunakan untuk melakukan hal yang tidak
etis bahayanya bukan terletak pada komputer tersebut, melainkan pada orang-orang yang
berada di balik komputer tersebutlah yang bersalah.
2. Faktor Transformasi
Alasan atas etika komputer yang satu ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat
mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastic. Salah satu contoh yang baik adalah

4. e-mail. E-mail tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon melainkan
menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Transformasi yang sama juga
dilihat dari manajer harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama, kini dapat
mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video.
3. Faktor Ketidakpastian
Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat
memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut
tersembunyi dari penglihatan. Ketidakpastian operasi internal ini memberikan kesempatan
terjadinya nilai-nilai diantaranya :
a. Nilai pemograman yang tidak tampak
Adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang
menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Selama proses penulisan program,
programmer tersebut harus melakukan serangkaian penilaian mengenai bagaimana
program tersebut harus mencapai tugasnya. Hal ini bukan merupakan tindakan jahat
yang dilakukan pemogram, tetapi lebih pada kurangnya pemahaman.
b. Perhitungan rumit yang tidak tampak
Berbentuk progam yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya.
Seorang manajer dapat menggunakan program semacam ini tanpa mengetahui
bagaimana komputer melakaukan semua perhitungan tersebut.
c. Penyalahgunaan yang tidak tampak
Mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis. Semua
tindakan kejahatan komputer berada pada kategori ini, misalnya tindakan tak etis
seperti pelanggaran hak individu akan privasi dan memata-matai orang lain.
Richard O. Mason juga mempresentasikan empat hak dasar masyarakat sehubungan dengan
informasi yang tergabungn dalam hak sosial komputer yang dikenal dengan akronim “Hak PAPA”
yaitu :
1. Hak Privasi (Privacy)
Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Pertama adalah meningkatnya kemampuan
komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan yang kedua adalah meningkatnya nilai
informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut Mason, para pembuat keputusan menempatkan nilai yang amat tinggi pada informasi
sehingga mereka seringkali melanggar hak privasi seseorang untuk mendapatkannya.
2. Hak untuk mendapatkan Keakuratan
Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan system
nonkomputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa system

5. yang berbasis komputer lebih banyak berisikan kesalahan daripada yang diberikan system
manual.
3. Hak Kepemilikan
Yang dimaksud dengan hak kepemilikan disini adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya
dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak
kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, atau persetujuan lisensi.
4. Hak Mendapatkan Akses
Informasi berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistic pemerintah dan lain-lain. Untuk dapat
mengakses informasi tersebut pada era sekarang seseorang harus mempunyai peranti keras dan
peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses.
Dalam praktiknya biasanya penerapan hak-hak atau etika computer ini mengalami masalah.
Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke dalam suatu
kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa
informasi membuat kontrak dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang
mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala
sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak tersebutb, menyatakan bahwa :
a) Komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang
b) Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan computer
c) Hak milik intelektual akan dilindungi
d) Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari
ketidaktahuan informasi.
Undang-undang Komputer di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia sehingga
penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar
pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada.
Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah
Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA sederajat). Pelajar, mahasiswa dan karyawan
dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office.
Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan
internet. Survei Business Software Alliance (BSA) tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan
ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan China.
Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar
menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002
(penyempurnaan dari UUHC No. 6 Tahun 1982 dan UUHC No. 12 Tahun 1997). Upaya ini dilakukan

6. oleh pemerintah RI untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan
komputer di Indonesia.
Isu Seputar Etika Komputer
Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak
dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan komputer yang meliputi
kejahatan komputer, netiket, e-commerce, pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelekstual) dan
tanggung jawab profesi.
a. Kejahatan Komputer
Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena
penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan
kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi Denial of
Services (melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer),
penyebaran virus, spam, carding (pencurian melalui internet) dan lain-lain.
b. Netiket
Internet merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet
merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat
mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam
perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah dan bidang-bidang lainnya.
Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat
pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet yaitu netiket.
Netiket merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar
netiket ditetapkan oleh IETF (The Internet Engineering Task Force),
sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan dan peneliti yang
terkait dengan pengoperasian internet.
c. E-commerce
Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisiekonomi dan
perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan
efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini
menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak
transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani
permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Uncitral Model Law on
Electronic Commerce1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet.
d. Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran
HAKI seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal.
e. Tanggung Jawab Profesi

7. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru
seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis dan lain-lain. Para pekerja memiliki
interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam
mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku.
5. Paten Peranti Lunak
Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program
komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun
bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil
yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Program komputer
sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu Karya Cipta,
yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yan dilindungi oleh hukum. Obyek
perlindungan sebuah rogram komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-
instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprocessor agar dapat melakukan
tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang
diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta.
Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer ini adalah
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ini
dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut.
Undang-undang hak cipta pertama kali di Indonesia, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, yang
kemudian disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi
UU No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang – Undang Hak
Cipta, yaitu UU No. 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang perangkat lunak.
Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi
sebagai berikut: “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara
atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;”
tidak melanggar undang-undang.
Pasal 72 ayat 3 UU Hak Cipta berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak
memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah)”. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan program
komputer secara tidak sah. Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka

8. waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya,
pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan
mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta.
Dengan diberlakukannya Undang-undang hak cipta tersebut, berarti masyarakat Indonesia
yang merupakan bagian dari konsumen perangkat lunak tertentu, dengan sendirinya terikat secara
hukum untuk mematuhi Undang-undang tersebut. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-
undang yang melindungi program-program tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau denda.
Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11
tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi
elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia,
yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Asas dan Tujuan
Asas
Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Tujuan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan
untuk:

9. 1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
Teknologi Informasi.
Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi
menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan
pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi
elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law
on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk
mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna
mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.
Beberapa materi yang diatur, antara lain:
1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal
6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);
dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE,
antara lain:
1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28,
dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

10. Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua
institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI).
Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI
oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad
bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai
naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan
tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim
yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang
Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.
Peraturan Pelaksana
Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:
1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);
4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);
9. Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);
Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik

11. Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga sudah
disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). Peraturan Pemerintah ini disusun sejak
pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun 2010. Kemudian
dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan hasilnya ke Menkominfo
pada 30 April 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah Akhir RPP ini ke Presiden pada 6
Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP 82 tahun 2012 pada 15 Oktober 2012. PP ini mengatur
sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik, sanksi administratif,
tanggungjawab pidana serta perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan
elektronis, serta penawaran produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)
Tata Cara Intersepsi
Poin nomor 8 tadinya sempat direncakan menjadi Peraturan Pemerintah tersendiri, akan tetapi
koalisi masyarakat menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Mahkamah
menyetujui serta mengharuskan Pasal ini dibuat Undang Undang tersendiri bukannya
Peraturan Pemerintah karena intersepsi atau penyadapan membatasi sebagian hak asasi
manusia yang menurut pasal 28J UUD 1945, harus berbentuk Undang Undang.
Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa RPP merupakan bentuk potensi
intervensi Eksekutif terhadap lembaga penegak hukum, khususnya KPK, mengingat Pusat
Intersepsi Nasional (PIN) dikelola dan dibentuk pemerintah, karena dibentuk dengan
Keputusan Presiden.
Catatan kritis ICW terhadap RPP tentang Penyadapan per 3 Desember 2009:
1. Pasal 4 ayat (4) teknis operasional pelaksanaan intersepsi dilaksanakan melalui Pusat
Intersepsi Nasional.
2. Pasal 5 ayat (6) Hasil intersepsi rekaman informasi disampaikan secara rahasia kepada aparat
penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional
3. Pasal 8 Sertifikasi alat dan perangkat diatur dalam Peraturan Menteri
4. Pasal 11 ayat (2) Dewan Intersepsi Nasional bertanggungjawab pada Presiden (tugas
mengawasi pelaksanaan intersepsi di Polisi, Jaksa dan KPK)
5. Pasal 21 ayat (2) Sebelum PIN dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit independen
6. Pasal 21 ayat (6) Jika PIN sudah terbentuk, intersepsi yg dilakukan penegak hukum harus
melalui PIN

12. Presiden dan dan jajarannya di kabinet akan menjadi orang-orang yang sulit atau mustahil
disadap jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (Penyadapan)
disahkan. Presiden berperan membentuk Pusat Intersepsi Nasional dan mengangkat Anggota
Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Selain itu ada enam instansi lain yang juga akan sulit
disadap karena punya peran dominan bagi terlaksana atau tidaknya penyadapan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Enam instansi itu yaitu, Menkominfo, Jaksa Agung, Ketua PN Jakarta Pusat sampai
Mahkamah Agung, Anggota PIN, Kapolri, dan Dewan Intersepsi Nasional. Kesulitan ini
dapat berupa keputusan berlarut-larut atau infonya bocor.
Pasca pembatalan pasal tersebut oleh MK, per 2015 Kemkominfo memprosesnya untuk
membuat RUU TCI (Undang Undang Tata Cara Intersepsi). Meskipun RUU TCI ini tidak
masuk dalam daftar longlist Program Legislasi Nasional 2015–2019, namun tidak menutup
kemungkinan akan masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Sehingga pilihan pertama usulan
dimasukkan dalam prakarsa DPR dengan dititipkan dalam pembahasan RUU KUHAP
inisiatif DPR. Alternatif kedua didasarkan pada usulan pemerintah yang dilatari
pertimbangan kondisi tertentu serta harus mendapatkan izin prakarasa dari Presiden.
Peran Pemerintah
Poin nomor 9 akan dijadikan Peraturan Pemerintah Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan
TIK. Akan tetapi, per 2016 PP ini tidak kunjung dibuat.
Penegakan Hukum
Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik
Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse
Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
3. ID-CERT - Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai
komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan
oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)

13. 4. ID-SIRTII/CC - Indonesia Security Incident Response Team on Internet
Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia
dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan
2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada
di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan
mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan
5. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) - Komunitas yang diberikan hak
mengelola domain .id
Kontroversi
Pemblokiran Situs-Situs Internet
Diawal tahun 2015, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam yang
dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT). Namun tindakan ini, menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah
masyarakat. BNPT merekomendasikan pemblokiran situs islam berdasarkan surat Nomror
149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemenkominfo
(Trust Positif). Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen (Pol) Arief
Dharmawan mengatakan, konten situs tersebut memuat tulisan yang menghasut dan
menyebar kebencian.
Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19
Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka Kominfo pun memblokir
situs yang diajukan. Merujuk Pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs adalah upaya yang
dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. "Dari 26 situs yang
diajukan, kami memblokir 22 karena yang lain ada yang mati, tidak aktif dan sudah ditutup,"
ujar Ismail, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo.
Pemblokiran ini dinilai sejumlah pihak telah membelenggu kebebasan pers dan kebebasan
berekspresi. Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, situs bermuatan terorisme saat ini
memang sulit dilacak, berbeda dengan situs porno yang menggunakan kata kunci populer.
Peneliti Setara Institute berkata dugaan terhadap 22 situs penyebar ajaran radikal seharusnya
diuji melalui proses peradilan. Ia menuturkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk
memidanakan pengelola situs yang menyebarkan kebencian. Aturan yang dimaksud

14. merupakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal itu melarang setiap orang menyebarkan informasi
yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan antarindividu atau kelompok
berdasarkan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.
Atas kekisruhan ini, blokir itu dibuka dan sebagai solusi jangka panjang, Menkominfo
membuat Tim Panel Ahli untuk menangani masalah pemblokiran situs ini. Sebelum situs
diblokir, situs akan dinilai oleh Tim Panel yang terdiri dari multistakeholder dengan expertise
masing-masing dan Tim ini dibagi 4 panel, yaitu: 1) Pornografi, Kekerasan Anak 2) SARA,
Terorisme, Kebencian. 3) Narkoba, Investasi Ilegal, 4) Hak Kekayaan Intelektual.
Rencananya kementerian bakal mengusulkan proses normalisasi 10 situs web Islam kepada
Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian dari Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan
Negatif (PSIBN)
2.3 Kebutuhan Akan Budaya Etika
Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan
kepribadian dari pemimpinnya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar
untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi
harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat
atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika (ethics culture).
a. Bagaimana Budaya Etika Diterapkan
Tugas dari manajeman tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya
merasuk ke seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap
karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui tiga tingkat, dalam bentuk
kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan.
1. Kredo Perusahaan (Corporate credo) adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai
yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu
individu dan organisasi, baik didalam maupun diluar perusahaan, akan nilai-nilai etis
yang dianut perusahaan tersebut.
2. Program Etika (ethics program) adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang
di desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo
perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk
para karyawan baru. Selama sesi ini perhatian cukup besar ditujukan untuk masalah
etika.
3. Kode Perusahaan Yang Disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik
perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk

15. industry atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan dipelajari kode etik untuk
profesi system informasi.
b. Meletakkan Kredo, Program, dan Kode pada Tempatnya
Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan.
Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan
oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan
elemen-elemen lingkungan perusahaan.
2.4 Audit Informasi
Saat menyusun etika penggunaan computer, satu kelompok dapat memegang peranan
yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran
mengandalkan auditor eksternal (ekternal auditor) dari luar organisasi untuk memverifikasi
keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri
yang berfungsi sebagai auditor internal (internal auditor), yang melaksanakan analisis yang sama
seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor
eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor
internal, namun setelah peristiwa Enron praktik ini tidak berlanjut. Praktik ini merupakan salah
satu kegagalan Arthur Andersen dengan Enron. Badan Pengawas Pasar Modal (Securities and
Echange Comission) telah menerapkan pembatasan-pembatasan pada jumlah audit internal yang
dapat dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini juga merupakan salah satu kegagalan Arthur
Andersen dengan Emerson.
Gambar dibawah menunjukkan salah satu cara popular yang menempatkan audit internal
di dalam organisasi. Dewan direktur mencakup komite audit (audit committee), yang
mendefinisikan tanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima sebagian besar
laporan audit. Direktur audit internal (director of internal audit) mengelola departemen audit
internal dan biasanya melapor ke CEO atau direktur keuangan (chief financial officer-CFO).
Posisi tingkat tinggi audit internal di dalam organisasi menjaga agar posisi ini dihormati
sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerja sama dari para manajer di semua tingkat.
a. Pentingnya Objektivitas
Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi
secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan
individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah
dengan dewan komisaris, CEO, dan CFO.
Agar para Auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa
mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional system yang mereka
bantukembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Mereka

16. membuat rekomendasi untuk manajemen, dan manajemen memutuskan apakah mereka akan
menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
b. Jenis Aktivitas Audit
Terdapat empat jenis dasar aktivitas audit internal: financial, operasional, beriringan,
dan desain system pengendalian internal.
 Audit Financial (financial audit) memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan
jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal
bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor internal merupakan seluruh
pekerjaan audit sendiri.
 Audit operasional (operational audit) tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan
catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis
pekerjaan yang dilakukan oleh analisis system pada tahap analisis dari masa siklus
perancangan system. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik,
namun tidak selalu melibatkan computer.
Ketika para auditor internal melaksanakan audit opersional, mereka mencari tiga
fitur system dasar:
 Kecukupan pengendalian.
 Efisiensi.
 Kepatuhan dengan kebijakan perusahaan.
Ketika para spesialis informasi merancang system, mereka mencari fitur-fitur yang sama
ini.
 Audit berkelanjutan
 Desain system pengendalian internal.
c. Subsistem Audit Internal
Dalam system informasi financial, subsistem audit internal merupakan salah satu
subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan system merupakan suatu
langkah yang baik untuk mendapatkan system informasi yang terkendali dengan baik, dan
system tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan
kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika.
2.5 Menerapkan Etika Dalam Teknologi Informasi

17. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan
fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan
meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau
disesuaikan dengan perusahaan tersebut.
a. Kode Etik. Association for Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun 1947,
adalah sebuah organisasi komputer professional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode
etik dan perilaku professional (Code of Ethics and Professional Practice) yang diharapkan
diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa
Peranti Lunak (Software Engineering Code of Ethics and Professional Parctice) dinuat
dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan
rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan
peranti lunak.
b. Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi
pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan”, yang merupakan pernyataan tanggung jawab
pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi empat bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan
sebuah narasi singkat.
1. Keharusan Moral Umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral (member
kontribusi kepada masyarakat; menghindari bahaya; berlaku jujur, dapat dipercaya, dan
adil) dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hokum (hak milik, hak cipta,
privasi, dan kerahasiaan).
2. Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-
dimensi kinerja professional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi
dan menghargai komitmen dibahas disini. Isu hokum dan tanggung jawab sosial untuk
berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai computer juga dibahas.
3. Keharusan Kepemimpinan Organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki
tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya computer, menstimulasi
orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak
lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari computer, serta melindungi
kepentingan para pengguna.
4. Kepatuhan terhadap Kode Etik. Di sini, anggota ACM harus mengindikasi dukungan
untuk kode etik.
c. Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak Kode etik ini mencatat pengaruh
penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada system informasi dan terdiri atas

18. ekspektasi di delapan hal penting:
1. Masyarakat
2. Kien dan atasan
3. Produk
4. Penilaian
5. Manajemen
6. Profesi
7. Kolega
8. Diri Sendiri
Lima dari hal diatas berkaitan dengan tanggung jawab dimana ahli tersebut menjadi
bagian (Masyarakat, Klien dan Atasan, Manajemen, Profesi dan Kolega). Dua hal (Produk
dan Penilaian) berkaitan dengan kinerja professional, dan satu hal (Diri sendiri) mengacu pada
peningkatan diri sendiri.
2.6 Pendidikan Etika Komputer
Program edukasi formal dalam etika computer tersedia dari beragam sumber – mata
kuliah di perguruan tinggi, program professional, dan program edukasi swasta.
 Mata Kuliah di Perguruan Tinggi.
Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap
mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industry.
 Program Profesional.
Program professional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap
tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan
perubahan tuntutan sosial.
 Program Edukasi Swasta
ETIKA DAN CIO
Kebutuhan untuk mengembalikan integritas ke dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah
menjadi lebih besar. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk
mendatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung
jawab di bahu para eksekutih serta unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis
untuk memberikan informasi financial yang dibutuhkan kepada para eksekutif.

19. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namu
berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan
pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi,
sebagai seorang esekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu,
CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan
pelaporan ini. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti
program yang mencakup hal- hal berikut:
• Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip
akuntansi.
• Mempelajari system informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan
mengambil tindakan perbaikan.
• Mendidik eksekutif perusahaan mengenai system-sistem keuangan.
• Mengintegrasikan ke dalam system informasi alarm yang memperingatkan
eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian.
• Secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada
elemen lingkungan.
• Mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya
informasi.
Dengan mengikuti program seperti ini, CIO dapat menjadi mercusuar integritas informasi
di dalam perusahaan.
2.7 Contoh Penerapan Sistem Teknologi Informasi Manajemen
a. Contoh Perbuatan yang Etis Dalam Penerapan Atau Penggunaan Teknologi Informasi
1. Sistem Informasi Registrasi dan Pembayaran Biaya Kuliah
Sistem ini dibangun untuk melakukan kegiatan pencatatan dan menyajikan informasi –
infomasi yang berkaitan dengan jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester yang
dilakukan oleh para mahasiswa. Pemilihan matakuliah tentu saja akan terkait dengan siapa
pengajarnya dan beberapakapasitas ruangnya. Sistem ini juga dapat menghitung berapa
banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, mencetak daftar nilai dan presensi, serta
memberikan informasi tentang pengajar mana yang di sukai, konsentrasi apa yang paling
diminati. Titik kritis dari sistem ini terletak pada pemodelan database, dimana satu
mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, satu matakuliah dapat diambil banyak
mahasiswa, satu dosen dapat mengajar beberapa kelas dan beberapa mata kuliah. Selain itu,
faktor yang sangat penting adalah tentang matakuliah dan nilai prasyarat yang harus

20. dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang dipilihnya.
2. Sistem Informasi Supermaket
Sistem ini dibangun untuk meningkatkan kontrol baik terhadap tingkat pembelian,
persediaan barang maupun omset supermarket tersebut. Karena supermarket mrupakan
pasar modern yang harus menyediakan kebutuhan harian, maka dengan bantuan SI
Supermarket ini pihak pengelola dapat mngetahui setiap saat jenis barang yang harus
disorder kembali, direktur atau tidak dipsan lagi karena tidak terjual dalam jangka waktu
yang lama. Titik kritis ini adalah permodelan database untuk mendetksi dimana satu jenis
produk tersedia dalam jumlah yang banyak, atau bauran produk yang sejenis, seperti
indomie tersedia seribu kantong, tetapi baurannya ada indomie goring, sup ayam, kari ayam,
rasa sate, rasa soto, sup bakso dll. Disamping itu permodelan database yang ada juga
dihadapkan pada tantangan untuk pendeteksian tanggal kadaluarsa. Faktor kontrol penting
yang lainnya adalah mengenai barang yang akan yang segera kadaluarsa, jumlah barang
yang segera habis, pembatasan hak akses kasir dalam penentuan harga jual dan pembatalan
transaksi karena konsumen tidak jadi membeli
3.Sistem Informasi Rumah Sakit
Sistem ini sangat konmpleks karena harus dapat melakukan pencatatan transaksi mulai dari
pemeriksaan dokter, laboratorium, pemondokan, apotik, dan poliklinik untuk obat jalan, srta
fasilitas – fasilitas tambahan seperti infus, operasi dll. Lebih jelasnya sebagai berikut :
1. SIM adalah perangkat prosedur yang terorganisasi apabila dijalankan akan memberikan
umpan balik dan informasi kepada manajemen tentang masukan, proses, dan keluaran
dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.
2. SIM merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan
informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan
keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras
dan lunak komputer, dan prosedur-prosedur manual;model-model untuk analisis,
perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan; dan suatu “database” (Gordon
B.Davis dan Margareth H.Olson).
3. Management Information System is a spesifically designed communication system in
which data are gathered, stored, analyzed, formulated, and reported to manager (Rakich-
Longest-Darr).
Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit adalah sebuah sistem komputerisasi yang
memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam
bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh

21. informasi secara tepat dan tepat. sistem informasi rumah sakit umumnya mencakup
masalah klinikas (media), pasien dan informasi-informasi yang berkaitan dengan
kegiatan rumah sakit itu sendiri.
TUJUAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT ITU SENDIRI :
1. Lebih menigkatkan pelayanan rumah sakit
2. Agar data-data yang ada dalam rumah sakit tersusun rapih.
3. Kemudahan dalam pencarian data obat, pasien dll yang berhubungan dengan rumah sakit.
4. Meningktakan citra pelayanan rumah sakit.
MEKANISME KONTROL :
Mendukung pengendalian mutu pelayanan medis, penilaian produktivitas, analisis,
pemanfaatam dan perkiraan kebutuhan, perencanaan dan evaluasi program, menyederhanakan
pelayanan, penilaian klinis, sistem ini berguna untuk menunjang proses fungsi fungsi, manajemen
dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit.
Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi
informasi yang terintegrasi dan di intergrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain
untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan
keputusan manajemen, sehingga dalam tahapannya akan membuat bebrapa SOP baru guna
menungjang kelancaran penerapan Sistem yang tertata dengan rapih dan baik.
Berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat membagi Sistem Informasi Manajemen menjadi 5
komponen utama guna menunjang terlaksanana penerapan sistem informasi yang benar dan sesuai
kebutuhan:

22. 1. Software (Sistem Informasi Manajeman Rumah Sakit)
2. Hardware (Perangkat Kerasa berupa Komputer, printer dan lainnya)
3. Networking (Jaringan LAN, Wireless dan lainnya)
4. SOP (Standar Operasional Prosedur)
5. Komitment (Komitmen semua unit/instalasi yang terkait untuk sama-sama mejalankan sistem
karena sistem tidak akan berjalan tanpa di Input)
6. SDM (sumberdaya manusia adalah factor utama suksesnya sebuah sistem dimana data diinput
dan di proses melalui tenaga-tenaga SMD tersebut)
Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai
strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama
sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini.
Di bidang kesehatan terutama Rumah Sakit sangat membutuhan Sistem Informasi
Manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk menyongsong Indonesia
Sehat.
b. Contoh Perbuatan Yang Tidak Etis Dalam Penerapan Atau Penggunaan Teknologi Informasi
1. Menggunakan perangkat komputer untuk membahayakan orang lain.
2. Mencampuri pekerjaan komputer orang lain.
3. Mengintip file orang lain.
4. Menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal.
5. Menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu.
6. Menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar.
7. Menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorasi
8. Mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain
9. Tidak memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis.
10. Tidak menggunakan komputer dengan cara yang menunjukan tenggang rasa.
3.1 SIMPULAN
Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga Negara
yang memiliki tanggug jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku
etis, dan mematuhi hukum. Sama halnya seperti pelaksanaan teknologi informasi walaupun
berkecimpung di dunia maya namaun perlu mengetahui regulasi yang ada. Oleh karena itu
perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu komputer diperlukan. Untuk menjaga itu semua
diperlukanlah sebuah aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai itu. Banyak Negara
maju telah mempunyai undang-undang khusus mengenai komputer. Hal yang dapat ditimbulkan

23. bukan hanya masalah akses data pribadi secara bebas tapi juga menyangkut kejahatan komputer
dan juga hak paten peranti lunak.intinya hal yang perlu diketahui yaitu Moral,dimana Moral
adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan.
Moral juga merupakan institusi social yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Kita
mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak, kita dapatkan itu mulai dari orang
tua, lingkungan keluarga, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat.dengan
terciptanya moral manusia yang bagus akan memperlancar proses kehidupan yang aman dan
sejahtera.dengan demikian tidak terjadi pelanggaran dalam hal apapun seperti contoh teknologi
informasi di atas
DAFTAR PUSTAKA
Mc. Leod. Raymond. “Sistem Informasi Manajemen”. 2008. Jakarta: Salemba Empat
Donn B. Parker, “Ethics for Information Systems Personnel” Journal of Information Systems Management 5
(Summer 1988), 46.
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik
https://www.academia.edu/6612432/BAB_10_IMPLIKASI_ETIS_DARI_TEKNOLOGI_INFOMASI
http://ymayowan.lecture.ub.ac.id/files/2012/02/Implikasi-Etis-TI-REV.pdf

24. http://aniatih.blogspot.com/2013/05/implikasi-etis-dari-teknologi-informasi.html
Putra, Yananto Mihadi. (2018). Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen: Implementasi Sistem
Informasi. FEB - Universitas Mercu Buana: Jakarta.)
Sutanta, Edhy,S.T. “Sistem Informasi Manajemen”. 2003. Yogyakarta : Graha Ilmu.