Dokumen tersebut merupakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta pendanaan pembangunan perumahan."

1. RENCANASTRATEGIS
DIREKTORATJENDERALPENYEDIAAN PERUMAHAN
TAHUN 2015-2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORATJENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN

2. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq
serta Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dapat
diselesaikan. Rencana Strategis ini kami susun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 telah disusun sebagai dokumen
perencanaan dan acuan penganggaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode
lima tahun mendatang. Renstra Direktorat Penyediaan Perumahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta
kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan.
Substansi Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 merupakan penjabaran
dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015) yang disusun sebagai penjabaran dari
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015 – 2019. RPJMN 2015 – 2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan
pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perumahan yang
bersifat multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah di tingkat Pusat
dan Daerah, swasta dan masyarakat.
Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita
untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Direktorat Penyediaan Perumahan, yaitu “Setiap
Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah yang Layak Huni”.
Jakarta, 2015
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Syarif Burhanuddin

3. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Kerangka Regulasi Penyediaan Perumahan ………………………………………… 16
Tabel 5.1 Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja Direktorat Jenderal
Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 ……………………………………….. 21
Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2015 – 2019 ………………………………………………………………………….. 22
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan ……….. 20
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………………. 1
1.2 Kondisi Pembangunan Perumahan …………………………………………………………… 3
1.3 Potensi dan Permasalahan Perumahan …………………………………………………….. 4
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi ……………………………………………………………………………………………………….. 6
2.2 Misi ………………………………………………………………………………………………………. 7
2.3 Tujuan ………………………………………………………………………………………………….. 7
2.4 Sasaran Strategis …………………………………………………………………………………… 8
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional……………………………………………………….. 10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan …………………………………. 12
BAB 4 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN
4.1 Kerangka Regulasi …………………………………………………………………………………. 15
4.2 Kerangka Kelembagaan …………………………………………………………………………. 19
BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

4. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019
5.1 Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………………. 21
5.2 Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………………………… 22
BAB 5 PENUTUP …………………………………………………………………………………………….. 23
LAMPIRAN
Lampiran I Sasaran Pembangunan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2015 – 2019 …………………………………………………………………….. 25
Lampiran II Pendanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2015 – 2019 …………………………………………………………………….. 34

5. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk
bertempat tinggal serta
berkehidupan yang layak.
Sebagai hak dasar yang
fundamental dan sekaligus
menjadi prasyarat bagi setiap
orang untuk bertahan hidup
dan menikmati kehidupan
yang bermartabat, damai,
aman dan nyaman, maka
penyediaan perumahan dan
permukiman yang memenuhi
prinsip-prinsip layak dan
terjangkau bagi semua orang
telah menjadi komitmen
global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul
Declaration on Human Settlements) dan Millenium Development Goals (MDGs). Untuk itu,
Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat
tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya.
Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan
permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh
sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk
mewujudkan kota tanpa kumuh.

6. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 2
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau
memiliki rumah yang layak dalam
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi
tidak hanya hak tetapi juga kewajiban,
bahwa setiap orang wajib menjaga dan
memelihara prasarana lingkungan, sarana
lingkungan dan utilitas umum yang berada
di perumahan dan kawasan permukiman.
Infrastruktur dan rumah merupakan modal
sosial masyarakat yang memegang peranan
penting dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional dan daya saing global.
Sebagai konsekuensi logis dari amanat
konstitusi, pemerintah wajib menghormati,
melindungi, menegakan, dan memajukan perumahan dengan menciptakan iklim yang
kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) secara berkelanjutan Hal tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari
sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam visi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
Pengarusutamaan pembangunan perumahan berkelanjutan merupakan upaya penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga)
pilar, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi
kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam
indikator–indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan
ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan,
partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak
terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di
masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem
(keanekaragaman hayati). Dengan demikian dalam setiap penyelenggaraan
pembangunan perumahan rakyat harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan
berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan dapat
dimanfaatkan secara terus menerus.
Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di
bawah umur, orang-orang dengan kebisaan berbeda/difable, serta orang-orang yang

7. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 3
tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indicator kesetaraan akses, kontrol,
partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.
Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu
dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan
penghidupan masyarakat. Perumahan tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan
kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam
menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati
diri. Di samping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap
peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect
terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta
penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan pembangunan perumahan baik di perkotaan
maupun pedesaan untuk mendorong dan memperkukuh demokrasi ekonomi serta
memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara,
koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan di bidang
perumahan yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Di samping itu, upaya peningkatan
pembangunan perumahan juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum
dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
1.2 KONDISI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kondisi perumahan di Indonesia, berdasarkan konsep kepemilikan, backlog perumahan
pada tahun 2014 sebesar 13,5 juta unit (Sumber : BPS dan Bappenas). Berdasarkan
konsep penghunian, backlog perumahan sebesar 7,6 juta unit (Sumber : Perpres No.2
Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
Sementara itu kondisi rumah tidak layak
huni pada tahun 2014 sebesar 3,4 juta
unit (Sumber: Proyeksi Data Indikator
Perumahan dan Kesehatan Lingkungan
(Inperkesling) Tahun 2011, BPS).
Capaian pembangunan perumahan selama
kurun waktu 2010 – 2014 dalam
mendukung penyediaan perumahan,
antara lain:
1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun, PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat);

8. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 4
2. Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas
umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 Twin Block/Tower Block atau
18.216 unit dengan total daya tampung untuk 143.072 jiwa, Fasilitasi pembangunan
PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 unit
rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5
Ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 unit, yang mencakup
rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan
NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua
dan Papua Barat);
3. Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak
64.757 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak
596.162 unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitasi Pra
Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang);
4. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran
kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit melalui pola
Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui
pola subsidi selisih bunga/uang muka.
Sampai tahun 2014 masih tersisa backlog sebanyak 7,6 juta unit rumah.
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Secara umum potensi dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan
perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat
menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu
memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
Pada RPJMN 2015 – 2019
pembangunan perumahan diarahkan
untuk mengurangi pertumbuhan
backlog yang mencapai 13,5 juta atau
sebesar 22% rumah tangga yang telah
menghuni rumah, namun bukan milik
sendiri sehingga kebutuhan mendesak
pemenuhan penyediaan perumahan
diarahkan pada penyelesaian jumlah
backlog sebesar 7,6 juta unit
berdasarkan konsep penghunian. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4
juta unit rumah tidak layak huni yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta
akses terhadap prasarana dan sarana utilitas perumahan.

9. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 5
Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang
memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara pasokan (supply)
dan kebutuhan (demand) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur
dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas
pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif
ditambah rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR baik membangun atau membeli
rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di
rumah layak huni. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman
dan menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan
khususnya di area perkotaan (urban area) yang terkendala dengan proses pengadaan
lahan.
Fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR selama tahun 2005 – 2013 seperti
pembangunan rumah susun
sederhana sewa, penyediaan
prasarana dan sarana dasar,
penyediaan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan
peningkatan kredit mikro perumahan
masih belum tepat sasaran.
Permasalahan tersebut semakin sulit
karena kegiatan fasilitasi belum
diiringi dengan penguatan peran
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sebagai enabler, melainkan
lebih berperan sebagai developer
yang umumnya akan lebih cepat dan efisien jika dilakukan oleh masyarakat dan
pengembang (developer).
Sementara itu, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perumnas dalam
pembangunan rumah untuk MBR masih belum optimal dan dihadapkan pada persaingan
dengan pengembang perumahan. Demikian halnya dengan Bank Tabungan Negara (BTN)
dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang diharapkan menjadi katalisator pembiayaan
perumahan bagi MBR masih memerlukan tambahan likuiditas.
Permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat di dalam pembangunan
perumahan, peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam hal penyediaan
perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran
tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu
dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam
bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan
perumahan. Dukungan pemerintah daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka
sinergi pusat dan daerah.

10. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 6
Di samping pemerintah daerah, pelaku yang juga perlu diberdayakan adalah masyarakat
dan dunia usaha, termasuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan dan
kawasan permukiman yang selama ini belum didorong secara maksimal. Peran dunia
usaha seharusnya dikembalikan sebagai investor yang efektif dan sebagai generator
pengembangan kawasan. BUMN harus didorong untuk dapat melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat sekaligus membantu Pemerintah untuk menyelesaikan target-target
yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan
rendah, perlu diberdayakan secara terorganisir dan ditempatkan sebagai aktor penting
pembangunan.
Di sisi lain, terdapat tantangan penyediaan perumahan, yaitu:
1. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
3. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum
optimal;
4. Efisiensi proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan
kurang maksimal;
5. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan
perumahan;
6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan
masih kurang maksimal;
7. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan; dan
8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu
dikembangkan.

11. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 6
BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
2.1 VISI
Untuk mewujudkan pembangunan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019
menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta
berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan
Visi Pembangunan Nasional tersebut ke dalam Visi. Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta
dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat periode Tahun 2010 – 2014, potensi dan permasalahan, tantangan
utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah
kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019.
Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-
2019 adalah:
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang
Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Arah kebijakan pembangunan perumahan berdasarkan RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah
meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak,
aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
yang memadai.
Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 –
2019 dan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat
Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan menetapkan Visi, yaitu:

12. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 7
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang
Layak Huni”.
Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di
bidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus
ditangani. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai salah satu pemangku
kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator,
fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan
rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia.
2.2 MISI
Misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang merupakan rumusan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam mencapai visi serta
mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang
diemban oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PU dan
Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap
ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan;
2. Mempercepat penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai untuk mendukung layanan
infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup
manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
3. Mempercepat penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur perumahan
rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung pemanfaatan teknologi dan industri
konstruksi yang berkualitas untuk pembangunan perumahan dalam rangka
keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan Negara, dan daerah pasca bencana/konflik dan kawasan
maritim/nelayan dalam kerangka NKRI;
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal;
5. Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan
perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.
2.3 TUJUAN
Tujuan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang
hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi
serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka

13. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 8
mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019. Tujuan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan secara umum adalah menyelenggarakan
fasilitasi penyediaan perumahan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan,
serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan,
mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi
kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai
masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan,
termasuk dukungan kebijakan kebijakan penyediaan perumahan terhadap
ketersediaan dan harga lahan, efisiensi proses dan biaya perizinan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Menyelenggarkan penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang
layak yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manuasia, melalui fasilitasi bantuan PSU
rumah umum, penyediaan rumah susun, pembangunan dan peningkatan kualitas
rumah layak huni;
3. Menyelenggarakan penyediaan perumahan yang didukung dengan prasarana dan
sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dan
industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan
antardaerah, melalui penyediaan rumah khusus di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan maritim/nelayan;
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan;
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pembangunan perumahan.
2.4 SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Perumahan sebagai
penjabaran dari tujuan adalah:
1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta
evaluasi kinerja pengembangan perumahan;
2. Terlaksananya pembangunan 550.000 unit satuan rumah susun yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya;
3. Terlaksananya pembangunan 50.000 unit rumah khusus di kawasan tertinggal,
kawasan perbatasan negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan
maritim/nelayan;
4. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kulitas dan
pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masayarakat

14. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 9
berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan
serasi;
5. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial;
6. Terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit;
7. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui
penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas;
8. Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh
BUMN.

15. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 10
BAB 3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025
menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka
panjang adalah terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan
jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa
kumuh.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019,
Agenda prioritas pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita
yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda Nomor 6, yaitu Meningkatkan
Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas
Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung
oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
Sasaran pembangunan perumahan yang menjadi target RPJMN Tahun 2015 – 2019
adalah:
1. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah
tangga dari anggaran Pemerintah dalam menurunkan akumulasi kekurangan tempat
tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah
tangga di tahun 2019 melalui:
1) penyediaan rumah umum untuk 900.000 rumah tangga yang didukung dengan
penyaluran bantuan pembiayaan perumahan berupa Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) sejahtera tapak, KPR satuan rumah susun (sarusun), dan KPR sewa beli
untuk sarusun;
2) penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga;
3) penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tangga;
4) bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah
tangga; serta

16. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 11
5) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana, dan
pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga.
2. Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat
tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan
angka kekurangan rumah.
3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk
dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.
Strategi sesuai arah kebijakan pembangunan perumahan dilakukan melalui:
1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan
hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru
(sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan
sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk
pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan
stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta
integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional.
Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana,
sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulant
dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh
yang berbasis komunitas.
2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan
pembangunan perumahan melalui:
1) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam
memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang
efektif dan tidak mendistorsi pasar;
2) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank);
Pembangunan Rusunawa

17. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 12
3) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan
perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan; dan
4) mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan
perumahan.
3. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan
penyediaan perumahan untuk MBR melalui:
1) peningkatan ekuitas Perum Perumnas dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)
salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
2) mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembangunan perumahan,
serta
3) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Sekunder
Perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan
pemerintah.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan
melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi
rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk
perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land
banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan
masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.
5. Pengembangan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar
penyelesaian backlog kepenghunian.
6. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta
pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
7. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan
penyediaan dan pengembangan perumahan.
8. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYEDIAAN PERUMAHAN
Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan
dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun
ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang
layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk
seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem
penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan
Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan
Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.
Target Rencana Strategis penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target
RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU
pendukungnya sebanyak 550.000 unit.

18. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 13
b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritime/nelayan
dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.
c. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000
unit.
d. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak
1.500.000 unit.
e. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni
yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.
Target bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit tidak termasuk dalam target
RPJMN 2015 – 2019, akan tetapi masuk dalam target strategis Renstra Penyediaan
Perumahan 2015 – 2019 dikarenakan dalam rangka mendorong pembangunan rumah
baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendukung Program Strategis
Nasional “Sejuta Rumah”.
Sebelum Sesudah
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Sebelum
Sesudah
Bantuan PSU Rumah Umum

19. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 14
Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah:
1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan
kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada
seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta
iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi
MBR.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan
pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah
sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai
provider:
a. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan
pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk
penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan
pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang
layak huni;
d. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam
pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana
dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
perumahan:
a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan
pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
b. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke
dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD;
c. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang
terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;
d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui
pengembangan audit perumahan.
4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan
perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah:
a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan
rumah susun di perkotaan;
b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan
lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah wakaf.
5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan:
a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang,
serta penetapan insentif dan disinsentif;

20. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 15
b. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak
yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa
maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
c. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan
masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak
layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan
baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan
perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat
(TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan
bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan
peningkatan kualitas rumah;
d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah
pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan
negara.
6. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang
berkelanjutan:
a. Standardisasi perijinan
b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
c. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.
Pembangunan Rumah Khusus

21. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 15
BAB 4
KERANGKA REGULASI DAN
KELEMBAGAAN
4.1 KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan
untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara
pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang
perumahan. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan
permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian
sasaran pembangunan bidang perumahan dan lebih jauh dalam rangka pencapaian
sasaran nasional.
Saat ini efektivitas regulasi bidang perumahan yang ada belum optimal sehingga masih
perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan,
terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan
Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi
pada Prolegnas.
Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang perumahan yang
berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi,
tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat
berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah.
Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang perumahan rakyat ke dalam dokumen
perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
sektor.

22. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 16
Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program
pembangunan bidang perumahan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian
rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut:
TABEL 4.1 KERANGKA REGULASI
PENYEDIAAN PERUMAHAN
No.
Arah Kerangka Dan/Atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian Dan Penelitian
Unit
Penanggung
Jawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
1 RPP tentang Sertfikat
Kepemilikan Bangunan
Gedung Satuan Rumah
Susun
Penguat/turunan dari UU No.
20/2011 dan UU No. 28/2002
Ruang Lingkup pengaturan:
a. Bentuk;
b. Tata cara penerbitan;
c. Kelembagaan; dan
d. Pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan
Kemkoekonomi,
Bappenas,
Kemen PUPR
 KemenLH
 Kemen.ESDM
 Kemen
 BUMN
2015
2 RPP tentang
Penyelenggaraan Rumah
Susun
Penguat /turunan dari UU
No.20/2011 Dan UU No.
28/2002 Ruang Lingkup
pengaturan :
a. Pembinaan;
b. Pelaksanaan pembangunan;
c. Pelaksanaan pasca
pembangunan;
d. Pengendalian;
e. Kelembagaan;
f. Pemberian bantuan dan
kemudahan; dan
g. sanksi
Kemkoekonomi,
Bappenas,
Kemen PUPR
2015
3 RPP tentang Rumah Negara Penguat /turunan dari UU No 1
/2011 dan UU No.72/1957 dan
UU No.17 /2003
Kemkoekonomi,
Bappenas,
Kemen PUPR
Kemenkeu 2015
4 Perubahan PP No 15 Tahun
2004 tentang Perum
Perumnas
a. Turunan dari UU No 1 Tahun
2011
b. Dukungan Program
Pembangunan Sejuta Rumah
Kemen PUPR PERUMNAS 2015
5 Perubahan PP No 99 Tahun
2013 tentang Pengelolaan
Aset Jaminan
Ketenagakerjaan
Dukungan Program
Pembangunan Sejuta Rumah
Kemen PUPR BPJS
Ketenagakerjaan
2015
6 RPP tentang
Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penguat/turunan dari UU nomor
1 tahun 2011
a. Penyelenggaraan
Kemenko
ekonomi,
Bappenas,
Kemenkeu, BPN 2015

23. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 17
Perumahan;
b. Penyelenggaraan
KawasanPermukiman;
c. Pemeliharaan dan perbaikan;
d. Konsolidasi Tanah; dan
e. Jenis, besaran, denda, tata
cara, dan mekanisme
pengenaan sanksi
administratif
Kemenhukham,
Kemen PUPR
7 Perubahan Keppres No 46
Tahun 1994 tentang
Bapertarum PNS
Dukungan Program
Pembangunan Sejuta Rumah
Kemen PUPR BAPERTARUM
PNS
2015
8 Rapermen PUPR Pedoman
Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan
Swadaya
Revisi Permenpera No. 06 Tahun
2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
(disesuaikan dengan Kebijakan
Kemen PUPR)
Kemen PUPR Kemendagri,
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kab/Kota
2015
9 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Bantuan
Pembangunan Rumah
Susun
Revisi Permenpera No. 21 Tahun
2011
Kemen PUPR 2015
10 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Pelaksanaan
Dekonsentrasi Bidang
Perumahan
Dukungan Pencapaian Renstra
Bidang Penyediaan Perumahan
Kemen PUPR Kemendagri 2015
11 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Pelaksanaan DAK
Bidang Perumahan
Dukungan Pencapaian Renstra
Bidang Penyediaan Perumahan
Kemen PUPR Kemendagri 2015
12 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Teknis
Penghunian Sementara dan
Penghunian Kembali dalam
Peningkatan Kualitas
Rumah Susun
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2016
13 Rapermen PUPR tentang
Pengikatan Jual Beli,
termasuk juga PPJB Rumah
Susun
2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan
Undang-Undang No. 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun
Kemen PUPR 2016
14 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Perencanaan
Pembangunan Rumah
Susun
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2016
15 Rapermen PUPR tentang
Standar Pelayanan Minimal
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) Rumah Susun
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2016
16 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Rumah Susun
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2016

24. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 18
17 Rapermen PUPR tentang
Perubahan Permenpera No.
14 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Rusunawa
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2016
18 Rapermen PUPR tentang
Pemberian Kemudahan
Perizinan dan Tata cara
Pencabutan Izin
Pembangunan Terhadap
Badan Hukum Oleh
Pemerintah Daerah.
Penguat/turunan dari UU nomor
1 tahun 2011, Pasal 33 ayat (3).
Ruang Linngkup pengaturan :
Bentuk kemudahan perizinan
Tatacara Pencabutan Izin
Pembangunan
Kemen PUPR Kemendagri,
Kemenkumham
2016
19 Rapermen PUPR tentang
Sistem Perjanjian
Pendahuluan Jual Beli
Rumah
Penguat / turunan dari UU
nomor 1 tahun 2011, Pasal 42
ayat (3). Ruang Lingkup
pengaturan: Subyek dan obyek
jula beli rumah Sistem perjanjian
pendahuluan jual beli rumah
Hak, kewajiban, dan larangan
Pembinaan
Kemen PUPR Kemendagri,
Kemenkumham,
Kemenkeu, Bank
Indonesia
2016
20 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Permohonan Izin
Rencana fungsi dan
Pemanfaatan serta
Pengubahan Rumah Susun
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2017
21 Rapermen PUPR tentang
Perubahan Permenpera No.
18 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Perhitungan Tarif Sewa
Rusuna yang Dibiayai APBN
dan APBD
Amanat Undang-Undang No. 20
Tahun 2011 tentang Rumah
Susun
Kemen PUPR 2017
22 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Perumahan Skala Besar
Penguat / Turunan dari UU
nomor 1 tahun 2011 Pasal 37.
Ruang Lingkup pengaturan:
Penyelenggaraan Perumahan
Kriteria Hunian Berimbang
Kemen PUPR Kemendagri,
Kemenkumham
2018
23 Rapermen PUPR tentang
Pedoman Teknis
Pelaksanaan Peran
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penguat / turunan dari UU
Nomor 1 tahun 2011 Pasal 133
dan UU nomor 20 tahun 2011
Pasal 96 ayat (6). Ruang Lingkup
pengaturan:
pelibatan peran masyarakat.
Pembentukan Forum
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman .
Kemen PUPR Kemendagri,
Kemenkumham
2018

25. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 19
4.2 KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara
yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus,
dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan
perumahan;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
penyediaan perumahan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan
perumahan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan
perumahan;
g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

26. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 20
GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

27. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 21
BAB 5
PROGRAM, KEGIATAN DAN
KERANGKA PENDANAAN
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan bidang perumahan di atas, Program Pengembangan
Perumahan termasuk dalam Program Teknis, yaitu merupakan program-program Kementerian
PU dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok
sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).
Program Pengembangan Perumahan meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan;
c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
d. Penyediaan Rumah Khusus;
e. Pemberdayaan Perumahan Swadaya; dan
f. Penyediaan Rumah Susun.
Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja pelaksana kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut:
TABEL 5.1
STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN UNIT KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN UNIT KERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan
Sekretariat Ditjen Penyediaan
Perumahan
2 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
Direktorat Perencanaan Penyediaan
Perumahan
3
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan
Komersial
Direktorat Rumah Umum dan Komersial
4 Penyediaan Rumah Khusus Direktorat Rumah Khusus
5 Pemberdayaan Perumahan Swadaya Direktorat Rumah Swadaya
6 Penyediaan Rumah Susun Direktorat Rumah Susun

28. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 22
5.2 KERANGKA PENDANAAN
Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan penyediaan perumahan dalam rangka
pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2015 – 2019 bidang perumahan serta sasaran strategis
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2015 – 2019, maka kebutuhan pendanaan adalah sebesar Rp. 184,663 Trilyun.
Sementara alokasi pendanaan dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 sebesar Rp. 33,099 Trilyun,
sehingga ada gap pendanaan sebesar Rp. 151,56 Trilyun.
Dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019, alokasi
pendanaan yang tercantum dam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, yaitu sebesar Rp. 184,663 Trilyun.
Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menngacu pada Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masuk dalam Tujuan Ke – 4, yaitu
Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
TABEL 5.2.
KERANGKA PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019
Dalam Juta Rupiah
NO PROGRAM/KEGIATAN SATUAN
TOTAL
TARGET ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1
Dukungan Manajemen
Penyelenggaraan Penyediaan
Perumahan
1,035,826
2
Penyusunan Perencanaan
Penyediaan Perumahan
737,752
3
Pembinaan dan Pengembangan
Rumah Umum dan Komersial
Unit 676,950 5,680,744
4 Penyediaan Rumah Khusus Unit 50,000 12,451,961
5
Pemberdayaan Perumahan
Swadaya
Unit 1,750,000 34,259,115
1. Bantuan Stimulan Pembangunan
Baru Rumah Swadaya
Unit 250,000 7,881,773
2. Bantuan Stimulan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya
Unit 1,500,000 26,377,342
6 Penyediaan Rumah Susun Unit 550,000 130,497,412
TOTAL 184,662,810

29. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 23
BAB 6
PENUTUP
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 disusun
untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan sebagai arahan operasional bagi Unit Eselon 2 di
lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam mengemban visi, misi dan
sasaran yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi,
konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya
yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal
dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih
merata dan berkelanjutan.
Pencapaian saran target rencana strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Tahun 2015 – 2019 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga
diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih
besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan
rakyat. Berbagai insentif diberikan oleh Pemerintah untuk medorong swasta dan
masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik melalui pemberian bantuan
prasarana, sarana dan utilitas rumah umum, maupun melalui bantuan stimulan
perumahan swadaya rumah swadaya.
Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah
baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang
memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan
kualitas perumahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang
berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan
dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak
sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih
berjati diri, mandiri dan produktif.

30. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015-2019 24
Melalui pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 –
2019 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan
masyarakat, diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni dan
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam rangka proses peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal
maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan penyediaan
perumahan rakyat sangat diperlukan.
Rencana Srategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan, sesuai
dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis
dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang dinamis.

31. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 19
LAMPIRAN I. SASARAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019
LAMPIRAN II. PENDANAAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019

32. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 25
LAMPIRAN I. SASARAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN
SASARAN PROGRAM
1 Menurunnya kekurangan tempat tinggal
(backlog) dan menurunnya rumah tidak layak
huni
1
Persentase penurunan kekurangan
tempat tinggal (backlog) berdasarkan
perspektif menghuni
% 0.63 0.56 3.03 3.25 3.72 11.18
2
Persentase penurunan rumah tidak
layak huni
% 1.47 3.04 10.29 14.60 14.71 44.12
KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SASARAN KEGIATAN
1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan
Laporan
52
24
53
24
52
24
53
24
52
24
262
24
1
Jumlah Laporan Pengembangan Organisasi,
Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
2
Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan
dan Manajemen Kepegawaian
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
3 Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20

33. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 26
4
Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitasi
Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan
perundang-undangan bidang Perumahan
Laporan Pusat 8 8 8 8 8 40
5
Jumlah Laporan Pelayanan
Pertimbangan/Opini hukum dan
Pendampingan hukum
Laporan Pusat 4 4 4 4 4 20
6
Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi
Keuangan
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
7 Jumlah Laporan Keuangan Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
8
Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi,
Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan
pelayanan Perlengkapan dan
Kerumahtanggaan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
9
Jumlah Laporan penyelenggaraan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara
di lingkungan ditjen perumahan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
10
Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip dan
Tata Persuratan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
11 Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
12
Jumlah Laporan Layanan Kehumasan,
Publikasi dan Dokumentasi
Laporan Pusat 5 5 5 5 5 25
13
Jumlah Laporan fasilitasi Pelaporan
Pimpinan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
14
Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana
Bidang Penyediaan Perumahan
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
15 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
16 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
17 Kendaraan Bermotor Laporan Pusat 0 1 0 1 0 2
18
Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
19 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12

34. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 27
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
SASARAN KEGIATAN
1
Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan
Perumahan
Dokumen/
Laporan
36
18
12
35
19
12
34
19
12
33
19
12
34
21
12
172
96
12
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis
Penyediaan Perumahan
Dokumen Pusat 6 6 4 4 4 24
2
Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Perumahan
Dokumen Pusat 4 4 4 4 4 20
3 Jumlah Dokumen RP3KP Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40
4
Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan
Rumah Susun dan Rumah Khusus
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
5
Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan
Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan
Komersial
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
6
Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan
Perumahan
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
7
Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan
Perumahan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
8
Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria
Evaluasi Penyediaan Perumahan
Dokumen Pusat 2 1 2 1 2 8
9
Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan
Penyediaan Perumahan Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10

35. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 28
10
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan
Perumahan
Laporan Pusat 3 4 4 4 6 21
11
Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan
Perumahan
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
12
Jumlah Laporan Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
13
Jumlah Laporan Pengembangan Informasi
Perumahan
Laporan Pusat 1 1 1 1 1 5
14
Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan
Hunian Skala Besar
Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40
15
Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan
Hunian Bukan Skala Besar
Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40
16 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12

36. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 29
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
SASARAN KEGIATAN
1 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum
dan Komersial
Dokumen/
Laporan
35
12
35
12
35
12
35
12
35
12
175
12
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis,
Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan
Rumah Umum dan Komersial
Dokumen Pusat 7 7 7 7 7 35
2
Jumlah Dokumen Pengaturan dan
Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan
Rumah Umum dan Komersial
Dokumen Pusat 7 7 7 7 7 35
3
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Bantuan Rumah Umum
Dokumen Pusat 8 8 8 8 8 40
4
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan
Pelaksanaan Hunian Berimbang
Dokumen Pusat 6 6 6 6 6 30
5
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama,
Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan
Tanah
Dokumen Pusat 7 7 7 7 7 35
6 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
2 Rumah Umum Tapak Layak Huni yang
Difasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)
Unit/
Laporan
40,700 42,000 180,000 190,000 224,250 676,950
1
Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni
yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah
Umum (PSU)
Unit
Tersebar di 34
Provinsi
40,700 42,000 180,000 190,000 224,250 676,950
2 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 12

37. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 30
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
SASARAN KEGIATAN
1 Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan
kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang
layak dan terjangkau bagi MBR dalam
lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi
Dokumen /
Laporan
9
6
12
9
6
12
10
6
12
9
6
12
10
6
12
47
30
12
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis
Pengembangan Perumahan Swadaya
Dokumen Pusat 3 3 4 3 4 17
2
Jumlah Dokumen Pembinaan Pendataan
Rumah Swadaya
Dokumen Pusat 3 3 3 3 3 15
3
Jumlah Dokumen Pembinaan
Pemberdayaan MBR dalam Penyediaan
Rumah Swadaya
Dokumen Pusat 3 3 3 3 3 15
4
Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan
Pengembangan Perumahan Swadaya
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
5
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pengembangan Rumah Swadaya
Laporan Pusat 3 3 3 3 3 15
6 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
2
Pembangunan rumah dan peningkatan kualitas
rumah swadaya
Rumah
Tangga
Bulan
70.000
12
126.000
12
410.000
12
556.000
12
578.000
12
1.750.000
12

38. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 31
1
Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
Rumah
Tangga
Tersebar di 34
Provinsi
20,000 22,500 60,000 69,500 78,000 250,000
2
Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
Rumah
Tangga
Tersebar di 34
Provinsi
50,000 103,500 350,000 496,500 500,000 1,500,000
3 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 12
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEGIATAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
SASARAN KEGIATAN
1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan
Rumah Khusus
Dokumen/
Laporan
40
12
34
12
35
12
35
12
36
12
180
12
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah
Khusus dan Negara
Dokumen Pusat 5 3 3 4 4 19
2
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan
Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan
Pengelolaan Rumah Negara
Dokumen Pusat 5 7 8 7 8 35
3
Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan
dan Pengelolaan Rumah Khusus dan
Rumah Negara
Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10

39. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 32
4
Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan
dan Pengelolaan Rumah Khusus dan
Rumah Negara
Dokumen Pusat 7 4 4 4 4 23
5
Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran
dan Penghunian Rumah Negara
Dokumen Pusat 5 2 2 2 2 13
6
Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian
Rumah Negara
Dokumen Pusat 6 6 6 6 6 30
7
Jumlah Laporan Penghunian Rumah
Negara
Dokumen Pusat 3 3 3 3 3 15
8
Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah
Negara
Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10
9
Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah
Negara
Dokumen Pusat 5 5 5 5 5 25
10 Laporan Layanan Perkantoran Laporan Pusat 12 12 12 12 12 12
2 Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik,
maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi
dengan PSU Pendukung
Unit/
Laporan
7.320
12
5.000
12
10.000
12
12.680
12
15.000
12
50.000
12
1
Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta
PSU dan Meubelair
Unit
1. Kawasan
Perbatasan Negara
2. Pasca Bencana
dan Konflik
3. Maritim
4. Daerah
Tertinggal
7,320 5,000 10,000 12,680 15,000 50,000
2 Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi Unit
1. Kawasan
Perbatasan Negara
2. Pasca Bencana
dan Konflik
3. Maritim
4. Daerah
Tertinggal
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
3 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 12

40. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 33
SASARAN/
SATUAN LOKASI
TARGET
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEGIATAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SUSUN
SASARAN KEGIATAN
1
Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan
Penyediaan Rumah Susun
Dokumen
Laporan
Bulan
7
6
12
7
6
12
7
6
12
7
6
12
7
6
12
35
30
12
1
Jumlah Dokumen Analisa Teknis
Penyediaan Rumah Susun
Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10
2
Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan
Rumah Susun
Dokumen Pusat 1 1 1 1 1 5
3
Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan
Standar Penyediaan Rumah Susun
Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10
4
Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan
Teknis Penyediaan Rumah Susun
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
5
Jumlah Laporan Pendampingan
Penyediaan Rumah Susun
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
6
Jumlah Dokumen Penghunian dan
Pengelolaan Rumah Susun
Dokumen Pusat 2 2 2 2 2 10
7
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penyediaan Rumah Susun
Laporan Pusat 2 2 2 2 2 10
8 Layanan Perkantoran Bulan Pusat 12 12 12 12 12 12
2
Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi
dengan PSU pendukungnya
Unit
Laporan
20.500
12
15.000
12
160.000
12
165.000
12
189.500
12
550.000
12
1
Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun
beserta PSU dan Meubelair
Unit
Tersebar di 34
Provinsi
20,500 15,000 160,000 165,000 189,500 550,000
2 Laporan Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12 12

41. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 34
LAMPIRAN II. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN
SASARAN PROGRAM 7,768,028.04 8,780,260.00 52,731,672.85 55,410,349.00 59,972,500.12 184,662,810.00
1 Menurunnya kekurangan tempat tinggal
(backlog) dan menurunnya rumah tidak
layak huni
1 Persentase penurunan kekurangan
tempat tinggal (backlog) berdasarkan
perspektif menghuni
2 Persentase penurunan rumah tidak
layak huni
KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
SASARAN KEGIATAN
220,141.04 220,630.00 191,277.09 199,973.78 203,804.58
1,035,826.49
1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Penyediaan Perumahan 220,141.04 220,630.00 191,277.09 199,973.78 203,804.58
1,035,826.49
1
Jumlah Laporan Pengembangan
Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi
Birokrasi
2
Jumlah Laporan Perencanaan,
Pembinaan dan Manajemen
Kepegawaian
3
Jumlah Laporan Administrasi
Kepegawaian

42. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 35
4
Jumlah Laporan Pembinaan dan Fasilitasi
Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan
perundang-undangan bidang Perumahan
5
Jumlah Laporan Pelayanan
Pertimbangan/Opini hukum dan
Pendampingan hukum
6
Jumlah Laporan Pembinaan Administrasi
Keuangan
7 Jumlah Laporan Keuangan
8
Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi,
Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan
pelayanan Perlengkapan dan
Kerumahtanggaan
9
Jumlah Laporan penyelenggaraan
pengelolaan barang milik/kekayaan
negara di lingkungan ditjen perumahan
10
Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip dan
Tata Persuratan
11 Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan
12
Jumlah Laporan Layanan Kehumasan,
Publikasi dan Dokumentasi
13
Jumlah Laporan fasilitasi Pelaporan
Pimpinan
14
Jumlah Laporan Tanggap Darurat
Bencana Bidang Penyediaan Perumahan
15
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
16 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
17 Kendaraan Bermotor
18
Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
19 Laporan Layanan Perkantoran
*) Sudah termasuk alokasi belanja aparatur

43. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 36
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
SASARAN KEGIATAN 103,507.00 188,240.00 134,326.40 149,999.46 161,679.43 737,752.29
1
Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan
Perumahan
103,507.00 188,240.00 134,326.40 149,999.46 161,679.43 737,752.29
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis
Penyediaan Perumahan
2
Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Perumahan
3 Jumlah Dokumen RP3KP
4
Laporan Fasilitasi Keterpaduan
Perencanaan Rumah Susun dan Rumah
Khusus
5
Laporan Fasilitasi Keterpaduan
Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah
Umum dan Komersial
6
Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan
Perumahan
7
Jumlah Laporan Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pelaku Penyediaan Perumahan
8
Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria
Evaluasi Penyediaan Perumahan

44. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 37
9
Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan
Penyediaan Perumahan
10
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Penyediaan Perumahan
11
Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan
Perumahan
12
Jumlah Laporan Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi
13
Jumlah Laporan Pengembangan Informasi
Perumahan
14
Jumlah Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hunian Skala Besar
15
Jumlah Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar
16 Laporan Layanan Perkantoran

45. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 38
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN 2.3 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
SASARAN KEGIATAN 394,340.00 376,880.00 1,637,375.67 1,489,732.07 1,782,415.89 5,680,743.63
1 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan
Komersial
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan,
Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial
2
Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan
Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
3
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah
Umum
4
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan
Hunian Berimbang
5
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan
Pemantauan Penyediaan Tanah
6 Laporan Layanan Perkantoran
2 Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi
Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)
1
Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi
Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU)
2
Laporan Layanan Perkantoran

46. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 39
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
SASARAN KEGIATAN 1,515,800.00 2,729,460.00 8,348,146.96 10,953,719.59 10,711,988.29 34,259,114.84
1 Keswadayaan masyarakat untuk
peningkatan kualitas dan
pembangunan rumah/hunian yang
layak dan terjangkau bagi MBR dalam
lingkungan yang aman, sehat, teratur
dan serasi
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis
Pengembangan Perumahan Swadaya
2
Jumlah Dokumen Pembinaan
Pendataan Rumah Swadaya
3
Jumlah Dokumen Pembinaan
Pemberdayaan MBR dalam
Penyediaan Rumah Swadaya
4
Jumlah Laporan Pembinaan
Pelaksanaan Pengembangan
Perumahan Swadaya
5
Jumlah Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Pengembangan Rumah
Swadaya
6 Laporan Layanan Perkantoran

47. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 40
2
Pembangunan rumah dan
peningkatan kualitas rumah swadaya
1
Jumlah Rumah Tangga yang
terfasilitasi Bantuan Stimulan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya
754,900.00 751,730.00 1,925,180.91 2,141,637.83 2,308,323.96 7,881,772.70
2
Jumlah Rumah Tangga yang
terfasilitasi Bantuan Stimulan
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
760,900.00 1,977,730.00 6,422,966.06 8,812,081.75 8,403,664.33 26,377,342.14
3 Laporan Layanan Perkantoran
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN 2.5 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
SASARAN KEGIATAN 1,499,240.00 1,383,430.00 2,657,223.69 3,235,849.40 3,676,217.83 12,451,960.91
1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan
Rumah Khusus
1
Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah
Khusus dan Negara
2
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan
Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan
Pengelolaan Rumah Negara
3
Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan
dan Pengelolaan Rumah Khusus dan
Rumah Negara

48. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 41
4
Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan
dan Pengelolaan Rumah Khusus dan
Rumah Negara
5
Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran
dan Penghunian Rumah Negara
6
Jumlah Dokumen Pendaftaran
Penghunian Rumah Negara
7
Jumlah Laporan Penghunian Rumah
Negara
8
Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah
Negara
9
Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah
Negara
10 Laporan Layanan Perkantoran
2 Rumah khusus di daerah pasca
bencana/konflik, maritim dan perbatasan
negara yang dilengkapi dengan PSU
Pendukung
1
Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta
PSU dan Meubelair
2 Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi
3 Laporan Layanan Perkantoran

49. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 42
SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta)
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN 2.6 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RUMAH SUSUN
SASARAN KEGIATAN 4,035,000.00 3,881,620.00 39,763,323.03 39,381,074.71 43,436,394.10 130,497,411.84
1
Perencanaan, Pembinaan, Bantuan, dan
Penyediaan Rumah Susun
1
Jumlah Dokumen Analisa Teknis
Penyediaan Rumah Susun
2
Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyediaan Rumah Susun
3
Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan
Standar Penyediaan Rumah Susun
4
Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan
Teknis Penyediaan Rumah Susun
5
Jumlah Laporan Pendampingan
Penyediaan Rumah Susun
6
Jumlah Dokumen Penghunian dan
Pengelolaan Rumah Susun
7
Jumlah Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penyediaan Rumah Susun
8 Layanan Perkantoran
2 Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi
dengan PSU pendukungnya
1
Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun
beserta PSU dan Meubelair
2 Laporan Layanan Perkantoran

50. RENSTRA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 – 2019 43