Dokumen tersebut membahas tentang tatakelola pemerintahan negara Republik Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden beserta menteri-menterinya, tugas dan fungsi kementerian, serta ketentuan pembentukan dan pengubahan kementerian.

1. 1
TATAKELOLA PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA1
Antun Nastri Sidik
Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Deputi Kajian Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail nastri_sidik@yahoo.com
A. PEMERINTAHAN PUSAT
Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945. Pemerintahan dimaksud dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dibantu oleh Wapres, dan para Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan ini diwujudkan dalam fungsi pelayanan, pengayoman (pengaturan), dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
1. KEMENTERIAN NEGARA
Pada saat ini, ketentuan administrasi penyelenggaraan Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sebagai berikut :
- Kementerian merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- Menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin Kementerian
- Urusan Pemerintahan merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pembentukan Kementerian dilakukan dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji
- Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
- Pembubaran Kementerian merupakan menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.
1 Disampaikan oleh Penulis dalam FGD Kajian Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Tanggal 7 Mei 2014, di Kementerian PAN dan RB.

2. 2
Kedudukan dan Urusan Kementerian
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (pasal 2 dan 3).
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas :
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Setiap urusan pemerintahan tidak harus dibentuk/diwadahi dalam satu Kementerian tersendiri, , kecuali untuk urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan (harus dibentuk/diwadahi dalam satu kementerian tersendiri) (Pasal 6)
Tugas dan Fungsi Kementerian
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi kementerian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok kementerian.

3. 3
Pengelompokkan Fungsi Kementerian Kelompok Kementerian Fungsi
I. Yang melaksanakan urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
II. Yang melaksanakan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan,
a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya,
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
III. Yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Susunan organisasi kementerian

4. 4
Susunan organisasi Kementerian dibedakan dalam 4 (empat) kelompok kementerian :
Pengelompokkan Susunan Organisasi Kementerian Kelompok Kementerian Susunan Organisasi
I. Yang melaksanakan urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
II. Yang melaksanakan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.
f. pelaksana tugas pokok di daerah.
III. Yang melaksanakan urusan hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan,
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.
IV. Yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
a. pemimpin, yaitu Menteri;
b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian;

5. 5
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
c. pelaksana tugas pokok, yaitu deputi;
d. pengawas, yaitu inspektorat.
Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.
Pembentukan Kementerian
Pembentukan Kementerian dilakukan dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.
- Jumlah keseluruhan Kementerian dari 3 kelompok paling banyak 34 (tiga puluh empat) kementerian.
- Pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji
Ketentuan Pembentukan Kementerian Kelompok Kementerian Ketentuan Pembentukan
I. Yang melaksanakan urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
Wajib
II. Yang melaksanakan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan,
Mempertimbangkan:
a. efisiensi dan efektivitas;
b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
d. perkembangan lingkungan global..
III. Yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
Mempertimbangkan:
a. efisiensi dan efektivitas;
b. cakupan tugas dan proporsionalitas

6. 6
pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
beban tugas;
c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
d. perkembangan lingkungan global
e. untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
Pengubahan Kementerian
Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk
- Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan
Ketentuan Pengubahan Kementerian Kelompok Kementerian Ketentuan Pengubahan
I. Yang melaksanakan urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
Tidak dapat diubah
II. Yang melaksanakan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan,
Mempertimbangkan:
a. efisiensi dan efektivitas;
b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
f. kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau
III. Yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,

7. 7
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.
Pembubaran Kementerian
Pembubaran Kementerian merupakan menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.
Ketentuan Pembubaran Kementerian Kelompok Kementerian Ketentuan Pembubaran
I. Yang melaksanakan urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
Tidak dapat dibubarkan
II. Yang melaksanakan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan
Dapat dibubarkan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
III. Yang melaksanakan urusan hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan,
Dapat dibubarkan dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
IV. Yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal,
Pengangkatan Menteri
Menteri diangkat oleh Presiden Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

8. 8
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai:
a. Pejabat negara lainnya;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pemberhentian Menteri
Menteri berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatan, atau
c. diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
- alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
d. Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih)
Hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian
1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan

9. 9
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan
2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.
Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah
Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Lembaga Pemerintah Non Kementerian disingkat (LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan
1) Kedudukan
LPNK merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
2) Tugas
Melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Susunan Organisasi
LPND, susunan organisasinya terdiri atas :
a) Kepala, yang jika dipandang perlu dapat dibantu oleh Wakil Kepala;
b) Sekretariat Utama, sebagai pelaksana fungsi staf/penunjang dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama;
c) Deputi, sebagai pelaksana fungsi lini dan membawahi Direktorat dan/atau Pusat. Istilah Direktorat digunakan sebagai nomenklatur unit yang

10. 10
menjalankan fungsi pembinaan, sedangkan istilah Pusat digunakan untuk unit yang menjalankan fungsi pelaksanaan;
d) Unit Pengawasan yang dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat, bertugas melaksanakan pengawasan internal.
Saat ini terdapat 28 LPNK yakni :
1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Intelijen Negara (BIN)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
12. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
15. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
17. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
18. Badan Pusat Statistik (BPS)
19. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
20. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
22. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
25. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
27. Lembaga Sandi Negara (LAMSANEG)

11. 11
28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
3. LEMBAGA NON STRUKTURAL
Dalam rangka revitalisasi tugas pemerintahan, Presiden dapat membentuk lembaga yang tidak termasuk dalam struktur organisasi Pemerintah Pusat yang secara fungsional bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan efektifitas pengawasannya, keanggotaan lembaga dimaksud mengakomodasi pula unsur-unsur lain di luar Aparatur Pemerintah, baik yang berasal dari kalangan masyarakat, swasta maupun akademisi. Nomenklatur yang digunakan untuk lembaga ini bervariatif, diantaranya : dewan, komisi, badan, lembaga, dan tim.
Beberapa contoh Lembaga Non Struktural diantaranya adalah : Dewan Riset Nasional; Komisi Kepolisian Nasional; dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
4. PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
Lembaga ini adalah satu-satunya Aparatur yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. Perwakilan ini dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KONJENRI), Konsulat Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Perwakilan Republik Indonesia tertentu yang bersifat sementara.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri terdiri atas Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat.
1) Perwakilan Diplomatik
Cakupan kegiatan Perwakilan Diplomatik menyangkut semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
a) Susunan Organisasi
Perwakilan Diplomatik terdiri atas KBRI dan PTRI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.
b) Tugas
Tugas Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi segenap kepentingan negara dan warga Negara Republik Indonesia di negara penerima sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang

12. 12
ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional.
2) Perwakilan Konsulat
Cakupan kegiatan Perwakilan Konsulat meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
a) Susunan Organisasi
Perwakilan Konsuler terdiri atas KONJENRI dan Konsulat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsul, yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
b) Tugas
Tugas Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah tersebut diatur berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.
1. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, yang masing-masing berkedudukan sebagai Kepala Daerah; dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. 13
a. Kepala Daerah
Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah. Untuk Provinsi disebut Gubernur, Kabupaten disebut Bupati, dan Kota disebut Walikota. Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2) mengajukan Rancangan Perda (Raperda);
3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4) menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Masing-masing Kepala Daerah dimaksud dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, yang untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) adalah sebagai berikut :
1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;
d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

14. 14
f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila berhalangan.
2) Dalam melaksanakan tugas di atas, Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
3) Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
b. Perangkat Pemerintah Daerah
Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas :
a) Sekretariat Daerah;
b) Sekretariat DPRD;
c) Dinas Daerah; dan
d) Lembaga Teknis Daerah.
2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
a) Sekretariat Daerah;
b) Sekretariat DPRD;
c) Dinas Daerah;
d) Lembaga Teknis Daerah,
e) Kecamatan, dan
f) Kelurahan.
Mengacu pada uraian di atas, secara rinci dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
1) Sekretariat Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
a) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila berhalangan, pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. 15
b) Sekretaris Daerah diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan. Untuk Provinsi, Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kedudukannya tersebut, Sekretaris Daerah menjadi Pembina PNS di daerahnya.
2) Sekretariat DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
a) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
(a) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
(b) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
(c) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
(d) menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini, Sekretaris DPRD wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.
Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
b) Susunan organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
3) Dinas Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
a) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
b) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
4) Lembaga Teknis Daerah
Merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah aik Provinsi mbaupun Kabupaten/Kota, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga ini berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Lembaga

16. 16
Teknis Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
5) Kecamatan
Mengenai lembaga ini dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
a) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
b) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas dimaksud, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
(1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
(2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
(4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
(5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
(6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
(7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan.
Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
c) Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan ketentuan di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
6) Kelurahan.
a) Berdasarkan PP No.73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

17. 17
b) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
c) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Selain tugas dimaksud, Lurah mempunyai beberapa tugas lain, yaitu :
(1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
(2) pemberdayaan masyarakat;
(3) pelayanan masyarakat;
(4) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
(5) pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dan dibantu oleh Perangkat Kelurahan, yang bertanggung jawab kepada Lurah.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda
Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
a. Tugas dan Wewenang
1) membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2) membahas dan menyetujui Raperda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

18. 18
5) memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9) membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Selain tugas dan wewenang di atas, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Hak dan Kewajiban
DPRD mempunyai hak :
1) Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;
2) Angket, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3) Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
c. Alat Kelengkapan
DPRD, alat kelengkapannya terdiri atas :
1) Pimpinan.
2) Komisi.
3) Panitia Musyawarah.

19. 19
4) Panitia Anggaran.
5) Badan Kehormatan.
6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dimaksud diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. PEMERINTAHAN DESA
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1) Kepala Desa,
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2) Perangkat Desa
Perangkat Desa terdiri atas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis
b. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

20. 20
1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Selain tersebut di atas, Desa dapat membentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
C. HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ANTAR DAERAH
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, baik kepada Daerah Provinsi maupun kepada Daerah Kabupaten dan Kota, berdasarkan asas desentralisasi.
Salah satu prinsip pemberian otonomi daerah menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta Antar-Daerah. Hubungan dimaksud dalam prakteknya terkait dengan pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi daerah ditinjau dari segi hubungan kerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah. Otonomi daerah tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi tersebut.
Mengacu pada ketentuan Pasal 18A dan 18B UUD 1945, mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah dapat diidentifikasi beberapa aspek hubungan sebagai berikut:
1) Hubungan wewenang, yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang; dan
3) Hubungan dalam hal pengakuan pembentukan Daerah.