Dokumen tersebut membahas langkah-langkah penilaian risiko atas urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah yang mencakup penetapan konteks, identifikasi risiko, dan analisis risiko serta rencana tindakan pengendalian risiko.

2. “Penilaian Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah
1.Memberikan panduan dalam mengidentifikasi
dan menganalisis risiko penyelenggaraan urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah;
2.Memberikan panduan dalam perumusan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang
memadai untuk mengoptimalkan efektivitas
pencapaian tujuan urusan wajib/pilihan pada
Pemerintah Daerah;
3.Memberikan bahan pertimbangan perbaikan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern
atas pelaksanaan urusan wajib/pilihan secara
lebih akuntabel dan transparan.
Penilaian risiko meliputi penilaian risiko urusan
wajib/pilihan yang dilakukan pada pemerintah
daerah dalam rangka mencapai Tujuan Strategis
Pemda, Tujuan Strategis OPD, dan Kegiatan
Operasional.
RUANG LINGKUP
TUJUAN
Bimtek Penilaian Risiko pada Pemda
bertujuan untuk menyusun daftar risiko
(strategis Pemda, OPD, dan kegiatan
operasional), serta rencana tindak
pengendaliannya.

3. KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
K LA SIFIK ASI U RU SA N P EM ERIN TA HA N
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi
kewenangan daerah:
- Asas Pelaksanaan:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan
daerah dilaksanakan berdasarkan asas
otonomi
- Anggaran: APBD
- Hak Daerah :
Mengatur & mengurus urusan yg sdh
diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi
masyarakat setempat & kondisi daerah dalam
prinsip NKRI dengan berpedoman pada
NSPK
Prinsip:
- Urusan Pemerintahan yang
merupakan kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan yang
pelaksanaannya di daerah
dilaksanakan oleh gubernur,
bupati/walikota di wilayahnya.
- Anggaran: dibiayai dari APBN.
- Pelaksana :
Di drh dilaksanakan o/ gubernur,
bupati dan walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh
instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan
urusan pemerintahan umum yang
dilaksankan bupati/walikota di
tingkat kecamatan
- Pertanggungjawaban
Gub bertanggung jawab kpd
Presiden melalui Mendagri &
Bupati/Walikota betanggung jawab
kpd Mendagri melalui Gubernur sbg
Wakil Pemerintah Pusat.

4. WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
S P M
P E M B A G I A N U R U S AN P E M E R I N T A H AN K O N K U R E N
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & Tata Ruang;
4. Perumahan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial
Tenaga Kerja, Pemberdayaan
Perempuan & Pelindungan
Anak, Pangan, Pertanahan,
LH, Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk & KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah, Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi dan
Kepentingan Strategis Nasional
Urusan yang mempunyai dampak
ekologis yang serius hanya
diotonomikan sampai ke daerah
provinsi (kehutanan, kelautan
dan pertambangan) sehingga

5. KEPALA DAERAH
K E D U D U K AN G U B E R N U R
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
 Memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi
 melaksanakan tugas
pembantuan dari Pemerintah
Pusat
 Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan tugas lain
(Pasal 91)
 Melaksanakan tugas dan
wewenang lain selain yang
diatur dalam Pasal 91
Membentuk perda bersama DPRD
Dibantu perangkat daerah
Tidak membentuk perda
Dibantu perangkat gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
Dibiayai APBN
Pelaksana
urusan
pemerintahan
umum (APBN)

6. P E R A N G U B E R N U R S E B A G A I W A K I L P E M . P U S A T
MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH
KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN TUGAS DAN
WEWENANG LAIN
DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEM. PUSAT
DIBIAYAI OLEH APBN (PASAL 91)
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MENJATUHKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA (PASAL 91)
JIKA GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TIDAK MELAKSANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA,
MENDAGRI MENGAMBIL ALIH TUGAS DAN WEWENANG NYA (PASAL 92)

7. KEPALA DAERAH
K E D U D U K A N B U P A T I / W A L I K O T A
 Memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi
 melaksanakan tugas
pembantuan dari Pemerintah
Pusat
Mendapat pelimpahan dari
Presiden untuk melaksanakan
urusan pemerintahan umum
Membentuk perda bersama DPRD
Dibantu perangkat daerah
Tidak membentuk perda
Dibantu instansi vertikal (Kesbangpol
Kemendagri
Dibiayai APBN

8. HIRARKI INDIKATOR KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH
IKU
DAERAH
INDIKATOR
HASIL
PER
URUSAN
OUTPUT
∆ PDRB PDRB/ kapita Indeks Gini
Laju Inflasi Indeks Williamson
Tingkat Kemiskinan
Daya Saing Daerah
Indeks Pembangunan Manusia
Pendidikan Kesehatan Ketenagakerjaan Pelayanan Umum Pariwisata Pekerjaan Umum Pertanian Urusan Lainnya
Angka
Partisipasi
Kasar
Angka
Partisipasi
Murni
Angka Melek
Huruf
Tingkat
Kelulusan
Angka Putus
Sekolah
Usia Harapan
Hidup
Angka Gizi
Buruk
Angka
Kematian Bayi
Cakupan
Kasus
Penyakit
Persentase
Kasus
Tertangani
Tingkat
Pengangguran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Ratio RS thd
Jml Penduduk
Jumlah
Wisatawan
Rata-rata
Lama Menetap
Persentase
Jalan Kondisi
Baik
Ratio Sarana
terhadap Jml
Penduduk
Produktivitas
Padi, Jagung,
etc
Produksi per
hektar
Jumlah
Sekolah dibina
Jumlah Guru
Dilatih
Jumlah
Puskesmas
dibina
Jumlah Obat
Dibeli
Jumlah Orang
dilatih
Jumlah Diklat
diselenggarakan
Jumlah
Layanan
Jumlah Pasien
dirawat
Jumlah Sarana
wisata
dibangun
Jumlah Jenis
Wisata
Panjang jalan
dibangun
Jumlah
Jembatan
Dibangun
Jumlah Petani
dididik
Jumlah Pupuk
dibeli
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

9. Sekretariat
Daerah
Kepala Daerah
Wakil Kada
Dinas
Badan Inspektorat
Kecamatan
Bidang Bidang Bidang Bidang
Indikator
Kinerja
Sasaran
RPJMD
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Sasaran
Renstra OPD
Risiko
Strategis
Daerah
Risiko
Operasional
Risiko Entitas
OPD
Tujuan &
Sasaran pada
RPJMD
Sasaran
kegiatan
Tujuan dan
Sasaran pada
Renstra OPD
KEINTEGRASIAN MR-SPIP DENGAN MANAJEMEN STRATEGIS & MANAJEMEN KINERJA
Manajemen
Strategis
Manajemen
Kinerja
MR & SPIP

10. Pada
Pemerintah Daerah
Langkah-langkah Penilaian
Risiko Urusan Wajib/Pilihan

11. 11
Strategis Pemda
Data: RPJMD Pemda
Urusan
Pemerintahan
Urusan Wajib Pangan danUsaha
kecil dan Menengah
Nama Dinas
Terkait
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Dinas Kelautan Dan Perikanan
DPMPPT SPTT, Diskop,DP4PM
Dinas UKM Perindag
Tujuan
Strategis
RPJMD
Imewujudkan pemberdayaan Ekonomi
melalui peningkatan Produksi dan
Produktivitas di sector riil pertanian
perkebunan,kelautan ,UKM
Sasaran
RPJMD
Tersedianya sumber daya manusia yg
terampil,terjaminnya bibit,pupuk,pakan
dan obat serta tersedianya sarpras
pertanian kelautan dan kehutanan
IKU Sasaran
RPJMD
Isi dengan IKU terkait pemberdayaan
ekonomi masyarakat
Prioritas
pembangunan
dan program
unggulan
Isi dengan prioritas pembangunan dan
program unggulan terkait
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penetapan
konteks Risiko
Strategis
Pemda
Diisi dengan Tujuan/sasaran strategis
yang akan dinilai risiko strategisnya
(berdasarkan FGD)  satu atau dua
tujuan/sasaran
Strategis OPD 1
Data Renstra OPD PERTANIAN
Tujuan Strategis
Diisi dengan tujuan strategis
terhadap pemberdayaan
ekonomi masyarakat
Sasaran Strategis Diisi dengan sasaran Strategis
IKU OPD Diisi dengan IKU OPD terkait
Penetapan konteks
Risiko Strategis OPD
Pilih salah satu Tujuan/sasaran
yang akan dinilai risiko strategis
OPD-nya
Strategis OPD 2
Renstra OPD kelautan
Tujuan Strategis
Diisi dengan tujuan strategis
terkait Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
Sasaran Strategis Diisi dengan sasaran Strategis
IKU OPD Diisi dengan IKU OPD terkait
Penetapan konteks
Risiko Strategis OPD
Pilih salah satu Tujuan/sasaran
yang akan dinilai risiko strategis
OPD-nya
Strategis OPD 3
Renstra OPD UKM Perindag
Tujuan Strategis
Diisi dengan tujuan strategis
terkait Pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Sasaran Strategis Diisi dengan sasaran Strategis
IKU OPD Diisi dengan IKU OPD terkait
Penetapan konteks
Risiko Strategis OPD
Pilih salah satu Tujuan/sasaran
yang akan dinilai risiko strategis
OPD-nya
Operasional OPD 1
Renja OPD Pertanian Tahun 2019
Program terkait
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Diisi dengan tujuan strategis
terkait pem
Kegiatan terkait
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
Diisi dengan sasaran
Strategis PEM
Tujuan kegiatan Diisi dengan tujuan kegiatan
Indikator keluaran kegiatan
Diisi dengan Indikator
keluaran
Penetapan konteks risiko
operasional
Pilih salaah satu kegiatan
utama pada program
prioritas untuk dinilai risiko
operasionalnya
Operasional OPD 2
Renja OPD PU Tahun 2019
Program terkait pem
Diisi dengan tujuan strategis
terkait PEM
Kegiatan terkait pem
Diisi dengan sasaran Strategis
PEM
Tujuan kegiatan Diisi dengan tujuan kegiatan
Indikator keluaran kegiatan Diisi dengan Indikator keluaran
Penetapan konteks risiko
operasional
Pilih salaah satu kegiatan utama
pada program prioritas untuk
dinilai risiko operasionalnya
Operasional OPD 3
Renja OPD UKM Perindag Tahun 2019
Program terkait PEM
Diisi dengan tujuan strategis
terkait PEM
Kegiatan terkait PEM
Diisi dengan sasaran Strategis
PEM
Tujuan kegiatan Diisi dengan tujuan kegiatan
Indikator keluaran kegiatan Diisi dengan Indikator keluaran
Penetapan konteks risiko
operasional
Pilih salaah satu kegiatan utama
pada program prioritas untuk
dinilai risiko operasionalnya
1. PENETAPAN KONTEKS

12. 12
N
o
.
Sub unsur Penilaian awal Berdasarkan Data/Dokumen Survei Persepsi Simpu-lan Penjelasan
Hasil Uraian Hasil Uraian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Penegakan integritas dan nilai etika Tidak Memadai Tidak memadai Tidak Memadai
2 Komitmen Terhadap Kompetensi Tidak Memadai Cukup memadai Tidak memadai
3 Kepemimpinan yang kondusif Tidak Memadai Tidak memadai Tidak memadai
4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan Tidak Memadai Cukup memadai Tidak Memadai
5 Pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab yang tepat
Cukup Memadai Cukup memadai Cukup memadai
6 Penyusunan dan Penerapan
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Tidak Memadai Tidak memadai Tidak memadai
7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif Tidak Memadai Cukup memadai Tidak Memadai
8 Hubungan Kerja yang Baik dengan
Instansi Pemerintah Terkait
Tidak Memadai Cukup memadai Cukup memadai
Contoh
Kertas Kerja Penyimpulan Kondisi Lingkungan Pengendalian
Lampiran 5
2. IDENTIFIKASI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

13. 13
3a. MEMILIH TUJUAN YANG RELEVAN DAN IDENTIFIKASI RISIKO
1. Pelajari data statistik dari BPS, browsing, media massa, dsb terkait permasalahan, rencana
kedepan mengenai urusan yang akan dinilai.
2. Dapatkan RPJMD Pemda
3. Dapatkan Tujuan, Sasaran RPJMD, dan Indikator sesuai dengan urusan yang ditetapkan
(sebagaimana dalam langkah kerja Penetapan Konteks)
4. Tetapkan OPD-OPD yang terkait dengan urusan tersebut
5. Diskusikan dengan peserta diskusi yang terdiri dari OPD-OPD terkait. Peserta diskusi minimal
pejabat eselon 3 dan 1 staf:
a. Diskusikan Tujuan, Sasaran RPJMD, dan Indikator yang akan dinilai risikonya. Jika
terdapat beberapa tujuan/sasaran minta peserta FGD untuk menentukan tujuan/sasaran
yang paling penting untuk ditangani.
b. Identifikasi Risiko strategis Pemda atas tujuan, sasaran, dan indikator urusan dalam
RPJMD
c. Tuangkan risiko strategis Pemda, sebab dan dampak
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMDA
3. PENILAIAN RISIKO

14. 14
1. Dapatkan Renstra OPD terkait (masing-masing OPD peserta FGD)
2. Dapatkan Tujuan, Sasaran Renstra OPD, dan Indikator sesuai dengan urusan yang akan
dinilai risikonya (sebagaimana dalam langkah kerja Penetapan Konteks)
3. Diskusikan dengan peserta diskusi yang terdiri dari OPD-OPD yang terkait:
a. Diskusikan Tujuan, Sasaran Renstra, dan Indikator yang akan dinilai risikonya. Jika
terdapat beberapa tujuan/sasaran minta peserta FGD untuk menentukan tujuan/sasaran
yang paling penting untuk ditangani
b. Lakukan Identifikasi Risiko strategis OPD atas tujuan, sasaran, dan indikator urusan dalam
Renstra
c. Tuangkan risiko strategis OPD, sebab dan dampak
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

15. 15
1. Dapatkan dokumen RKPD
2. Dapatkan dokumen perencanaan tahunan (Renja) atau dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
3. Dapatkan kegiatan utama dan indikator keluaran sesuai dengan urusan yang akan dinilai
risikonya (sebagaimana dalam langkah kerja Penetapan Konteks)
4. Tetapkan OPD-OPD yang terkait dengan urusan tersebut
5. Diskusikan dengan peserta diskusi yang terdiri dari OPD-OPD terkait:
a. Apa Risiko operasional atas kegiatan
b. Tuangkan risiko operasional Pemda, sebab dan dampak
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

16. Gubernur DKI Jakarta
Kepala Dinas LH
Pasukan Oranye
Sasaran RPJMD DKI (SIMULASI) Indikator Kinerja
Terbangunnya Pembangunan kota yang
berwawasan lingkungan sebagai perwujudan kota
berkelanjutan dan lestari
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH = 30% IPA x 30%IPU x 40 %ITH)
Sasaran Renstra Dinas LH DKI Indikator Kinerja
Tertanganinya Sampah dan Limbah B3 dari
fasilitas kesehatan dasar, kegiatan usaha kecil,
dan rumah tangga
1. Persentase sampah terkirim ke TPA
2. Persentase penanganan kasus limbah
B3
Kegiatan Indikator Keluaran
Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Bantar
Gebang
Jumlah Sampah terangkut per hari
RISIKO
RISIKO
RISIKO
Kesalahan teknik
pengumpulan sampah
oleh Petugas Sampah
Kerusakan alat angkut
sampah
Volume Sampah terangkut
per hari di bawah standar
Kesalahan metode
penanganan limbah B3
Pencemaran air sungai
dari sampah dan limbah
Input ke Lampiran 6c-
Identifikasi Risiko
Operasional
Input ke Lampiran 6b-
Identifikasi Risiko
Strategis-OPD
Input ke Lampiran 6a-
Identifikasi Risiko
Strategis-Pemda

17. 17
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Risiko Sebab
C/U
C
Dampak
Uraian
Kode
Risiko
Pemilik
Uraian Sumber Uraian
Pihak yang
Terkena
a b c d e f g h i j K
A. Tujuan /Sasaran Strategis
Pemda:
Terbangunnya Pembangunan
kota yang berwawasan
lingkungan sebagai perwujudan
kota berkelanjutan dan lestari
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
(IKLH = 30% IPA
x 30%IPU x 40
%ITH)
Pencemaran air
sungai dari
sampah dan
limbah
RSP1 Kepala
Daerah
 Rendahnya
kesadaran warga
 Lemahnya
penegakan
hukum terhadap
warga dan
pemilik industri
Eksternal C Rusaknya
lingkungan
hidup
Terciptanya
kawasan
yang
tercermar
dan tidak
sehat
Banjir
Masyarakat
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemda Urusan Lingkungan Hidup
Lampiran 6a
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (Simulasi)

18. 18
Keterangan:
Kolom a: diisi dengan nomor urut
Kolom b: diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD
Kolom c: diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d: diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko strategis Pemda
Kolom e: diisi dengan Kode risiko (Misal RSP=Risiko Strategis Pemda )
Kolom f: diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk
mengelola risiko
Kolom g: diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko,
sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom h: diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i: diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika
unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j: diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk
mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan,
Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k: diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

19. 19
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Risiko Sebab
C/U
C
Dampak
Uraian
Kode
Risiko
Pemilik
Uraian Sumber Uraian
Pihak yang
Terkena
a b c d e f g h i j K
A. Tujuan/Sasaran Strategis OPD:
Tertanganinya Sampah dan
Limbah B3 dari fasilitas
kesehatan dasar, kegiatan usaha
kecil, dan rumah tangga
Persentase
sampah terkirim
ke TPA
Persentase
penanganan
kasus limbah B3
Volume Sampah
terangkut per hari
di bawah standar
RSO2 Kepala
Dinas LH
Kurangnya petugas
dan peralatan
pengangkut
sampah
Internal C Penumpuka
n sampah
dan polusi
udara
Masyarakat
Kesalahan metode
penanganan
limbah B3
RSO3 Kepala
Dinas LH
Tidak ada supervisi
penanganan limbah
B3
Internal C Pencemaran
lingkungan
Pemda
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD Urusan Lingkungan Hidup
Lampiran 6a
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (Simulasi)
OPD : Dinas LH

20. 20
Keterangan:
Kolom a: diisi dengan nomor urut
Kolom b: diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam Renstra OPD
Kolom c: diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d: diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko strategis OPD
Kolom e: diisi dengan Kode risiko (Misal RSO=Risiko Strategis OPD )
Kolom f: diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk
mengelola risiko
Kolom g: diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko,
sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom h: diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i: diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika
unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j: diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk
mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan,
Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k: diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

21. 21
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator
Keluaran
Risiko Sebab
C/U
C
Dampak
Uraian
Kode
Risiko
Pemilik
Uraian Sumber Uraian
Pihak yang
Terkena
a b c d e f g h i j k
A. Program : Peningkatan
Lingkungan
Kegiatan: Pengangkutan
Sampah dari TPS ke TPA Bantar
Gebang
Tujuan : Terciptanya lingkungan
yang bersih dan sehat
Sasaran: Sampah terangkut dari
TPS ke TPA setiap hari
Jumlah Sampah
terangkut per
hari
Kesalahan teknik
pengumpulan
sampah oleh
Petugas Sampah
RO1 Dinas LH  Petugas tidak
memahami teknik
pengumpulan
sampah
Internal C Biaya
pengangkut
an sampah
tidak
efisien
OPD LH
Masyarakat
Kerusakan alat
angkut sampah
RO2 Dinas LH  Rendahnya Biaya
perawatan alat
Internal Waktu
pengangkut
an lama
OPD LH
Masyarakat
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD Urusan Lingkungan Hidup
Lampiran 6b
Periode Penilaian : 2019
OPD : Dinas Lingkungan Hidup
Lakukan juga Identifikasi Risiko Strategis OPD terkait urusan lingkungan hidup
pada OPD lain yang terkait

22. 22
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS RISIKO
1. Input risiko dan kode risiko pada Lampiran 6a, 6b, dan 6c ke Lampiran 7
2. Lakukan penghitungan skala dampak dan skala kemungkinan, dengan cara:
a. Melakukan rata-rata atau modus atas skala dampak dan skala kemungkinan yang
ditentukan secara profesional judgement oleh masing-masing peserta FGD, atau
b. Seluruh peserta diskusi menyepakati bersama skala dampak dan skala
kemungkinan
c. Hitung skala risiko yaitu skala dampak x skala kemungkinan
3b. ANALISIS RISIKO

23. 23
1. Dapatkan Pedoman Penilaian Risiko pada Pemda, untuk mendapatkan
a. Kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
b. Tingkat risiko yang dapat diterima
2. Jika Pemda belum memiliki Pedoman Penilaian Risiko maka bahas dan sepakati
a. Kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko
b. Tingkat risiko yang dapat diterima
Skala
Tingkat
Dampak/Kons
ekuensi Risiko
Uraian
1 Tidak
signifikan/
Sangat kecil
Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan urusan tidak signifikan.
2 Kurang
signifikan/
Kecil
Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan urusan rendah/kurang
signifikan.
3 Signifikan /
Besar
Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan urusan tinggi/signifikan.
4 Sangat
signifikan /
Sangat besar
Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan urusan sangat
signifikan.
Skala Tingkat
Kemungkinan
Terjadinya
Risiko
Uraian
1 Sangat jarang Kemungkinan terjadinya Risiko
sangat kecil (sebesar 0 – 10%)
atau 1 kali dalam 10 tahun
2 Kemungkinan
kecil/
Jarang
Kemungkinan terjadinya Risiko
rendah/kecil (sebesar 11% -
40% atau 1 sd 4 kali dalam 10
tahun
3 Kemunginan
besar/
Sering terjadi
Kemungkinan terjadinya Risiko
sering (sebesar 41 - 70% atau 4
sd 7 kali dalam 10 tahun),
4 Hampir pasti
terjadi/
Sangat sering
Kemungkinan terjadinya Risiko
sangat sering (lebih dari 70%,
atau lebih dari 7 kali dalam 10
Tahun)
Tingkat
Risiko
Kriteria untuk
Penerimaan Risiko
Pihak Yang
Bertanggung
Jawab
1-2 (sangat
rendah)
Dapat diterima Kepala
Bidang
3-4 (rendah) Dapat diterima Kepala
Bidang
6-9 (Tinggi) Harus menjadi perhatian
manajemen dan
diperlukan pengendalian
yang baik
Kepala OPD
12-16 (Sangat
Tinggi)
Tak dapat diterima,
diperlukan pengendalian
yang sangat baik
Kepala
Daerah dan
Pusat
Contoh Skala Dampak Risiko Urusan ... Contoh Skala Kemungkinan Risiko Urusan ... Contoh Kriteria Tingkat Penerimaan Risiko
Urusan ...
3c. PENETAPAN SKALA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

24. 24
No.
“Risiko” yang Teridentifikasi
Kode
Risiko
Analisis Risiko
Skala
Dampak*)
Skala
Kemung-
kinan *)
Skala Risiko
a b c d e f=dxe
I Risiko Strategis Pemda
1 Pencemaran air sungai dari sampah dan limbah RSP1 4 2 8
2 ............ RSP2 2 2 4
3 ............ RSP3 1 3 3
II Risiko Strategis OPD Lingkungan Hidup
1 Volume Sampah terangkut per hari di bawah standar RSO2 4 3 12
2 Kesalahan metode penanganan limbah B3 RSO3 4 3 12
Risiko Strategis OPD PU
1 .......... RSO4 2 1 2
2 .......... RSO5 1 2 2
IV Risiko Operasional OPD Lingkungan Hidup
1 Kesalahan teknik pengumpulan sampah oleh Petugas Sampah RO1 3 2 6
2 Kerusakan alat angkut sampah RO2 3 3 9
Risiko Operasional OPD PU
1 RO3 2 2 4
2 RO4 4 1 4
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan: Lingkungan Hidup
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (Simulasi)
Lampiran 7

25. 25
Keterangan
Kolom a: diisi dengan nomor urut
Kolom b: diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a, 6b, dan 6c
Kolom c: diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a, 6b, dan 6 c
Kolom d: diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e: diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan
peserta diskusi
Kolom f: diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

26. 26
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS RISIKO (lanjutan)
3. Buat Matriks Hasil Analisis Risiko berdasarkan Lampiran 7
MATRIKS
ANALISIS RISIKO
Dampak/Konsekuensi
Tidak
signifikan
Kecil Besar
Sangat
signifikan
1 2 3 4
Kemungkinan
Terjadinya
Risiko
Hampir pasti 4
Kemungkina
n besar
3
RSP3 RO2 RSO2
RSO3
Kemungkina
n kecil
2
RSO4 RSP2
RO3
RO1 RSP1
Sangat jarang 1 RSO4 RO4
Keterangan : Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi

27. 27
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS RISIKO (lanjutan)
4. Urutan jenis risiko sesuai kategori yang telah ditetapkan.
5. Komunikasikan kepada Kepala Daerah (dalam hal ini diputuskan oleh peserta FGD)
untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani.
Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan
untuk ditangani.
6. Susun daftar risiko prioritas

28. 28
No.
“Risiko” yang Teridentifikasi
Kode
Risiko
Analisis Risiko
Skala
Dampak*)
Skala
Kemung-
kinan *)
Skala Risiko
a b c d e f=dxe
I Risiko Strategis Pemda
1 Pencemaran air sungai dari sampah dan limbah RSP1 4 2 8
II Risiko Strategis OPD Lingkungan Hidup
1 Volume Sampah terangkut per hari di bawah standar RSO2 4 3 12
2 Kesalahan metode penanganan limbah B3 RSO3 4 3 12
IV Risiko Operasional OPD Lingkungan Hidup
1 Kesalahan teknik pengumpulan sampah oleh Petugas Sampah RO1 3 2 6
2 Kerusakan alat angkut sampah RO2 3 3 9
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib/Pilihan: Lingkungan Hidup
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta
Lampiran 8
Keterangan
Kolom a: diisi dengan nomor urut
Kolom b: diisi dengan risiko prioritas
Kolom c: diisi dengan kode risiko
Kolom d: diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

29. 29
4. PENILAIAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
1. Input Risiko dan Kode Risiko pada Kertas Kerja sesuai Lampiran 9
2. Diskusikan dan uraikan pengendalian‐pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar
diungkap tidak hanya nama SOP nya tetapi uraian SOP nya, misal dalam SOP
Pemeliharaan Kendaraan Angkut: Mobil dicuci satu kali sehari dan service rutin setiap
bulan.
3. Diskusikan dan tetapkan celah pengendalian yang ada dalam pengendalian Tidak
efektif. Pengendalian tidak efektif jika: (1) pengendalian yang ada belum mampu
menangani risiko yang ada, (2) pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan
diatasnya, (3) pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, (4)
pengendalian belum dilaksanakan, atau (5) pengendalian masih lemah (masih ada
risiko lain yang timbul).
4. Tetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan
5. Diskusikan dan tetapkan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan
kegiatan pengendalian.
6. Tuangkan dalam Lampiiran 9
Langkah-langkah

30. 30
No
Risiko Prioritas
Kode
Risiko
Uraian Pengendalian yang
Sudah Ada *)
Efektif/Tidak Efektif Celah Pengendalian Pengendalian yang
dibutuhkan
Pemilik/Penanggun
g Jawab
a b c d e f
g h
I Risiko Strategis Pemda
1 Pencemaran air sungai dari sampah dan
limbah
RSP1 Perda Nomor ../Tahun
20xx tentang Lingkungan
Hidup. Dalam Pasal ..
Dinyatakn bahwa
Masyarakat dilarang
membuang sampah dan
limbah sembarangan
Tidak efektif. Pengendalian
masih lemah. Dalam Perda
belum diatur adanya
mekanisme untuk
mengidentifikasi pelanggaran
oleh masyarakat dan
penanganannya .
Masyarakat dan
pengusaha masih
melalkukan
pembuangan
sampah dan limbah
secara
sembarangan
Peraturan yang
mengatur adanya
mekanisme untuk
mengidentifikasi
pelanggaran oleh
masyarakat dan
penanganannya.
Dinas Lingkungan
Hidup
Biro Hukum
II Risiko Strategis OPD Lingkungan
Hidup
1 Volume Sampah terangkut per hari di
bawah standar
RSO2 ... ... ... ... ...
2 Kesalahan metode penanganan limbah
B3
RSO3 ... ... ... ... ...
III Risiko Operasional OPD
Lingkungan Hidup
1 Kesalahan teknik pengumpulan sampah
oleh Petugas Sampah
RO1 ...
2 Kerusakan alat angkut sampah RO2 SOP Pemeliharaan
Kendaraan Angkut
Sampah. Diatur
bahwaMobil dicuci satu
kali sehari dan service
rutin setiap bulan.
Tidak Efektif. Tidak adanya
kartu kendali untuk mengecek
pelaksanaan pemeliharaan
Pemeliharaan tidak
dilakukan secara
rutin
Membuat kartu
kendali pemeliharaan
kendaraan angkut
untuk setiap
kendaraan.
Dinas Lingkungan
Hidup
Lampiran 9
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (Simulasi)

31. 31
Keterangan
Kolom a: diisi dengan nomor urut
Kolom b: diisi dengan risiko prioritas
Kolom c: diisi dengan kode risiko
Kolom d: diisi dengan uraian pengendalian‐pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar
diungkap tidak hanya nama SOP nya tetapi uraian SOP nya, misal dalam SOP
Pemeliharaan Kendaraan Angkut: Mobil dicuci satu kali sehari dan service rutin setiap
bulan.
Kolom e diisi ‘efektif’ atau ‘tidak efektif’ sesuai dengan hasil penilaian/ evaluasi.
Pengendalain tidak efektif jika (1) pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko
yang ada, (2) pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, (3)
pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, (4) pengendalian belum
dilaksanakan, atau (5) pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).

32. 32
5. PENYUSUNAN RTP
1. Rumuskan tindakan pengendalian untuk mengatasi risiko
2. Tetapkan penanggung jawab dan target waktu pelaksanaan.
LANGKAH-LANGKAH:

33. 33
No
Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum
Memadai dan Pernyataan Risiko
Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan
Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan
Pengendalian
Penanggung Jawab Target Waktu
Penyelesaian
a b c d e
I Risiko Strategis Pemda
1 Pencemaran air sungai dari sampah dan limbah Peraturan yang mengatur adanya mekanisme
untuk mengidentifikasi pelanggaran oleh
masyarakat dan penanganannya.
Dinas Lingkungan
Hidup
Biro Hukum
Maret 2019
II Risiko Strategis OPD Lingkungan Hidup
1 Volume Sampah terangkut per hari di bawah standar ... ...
2 Kesalahan metode penanganan limbah B3 ... ...
III Risiko Operasional OPD Lingkungan Hidup
1 Kesalahan teknik pengumpulan sampah oleh Petugas
Sampah
2 Kerusakan alat angkut sampah Membuat kartu kendali pemeliharaan
kendaraan angkut untuk setiap kendaraan.
Dinas Lingkungan
Hidup
Pebruari 2019
Contoh
Formulir Kertas Kerja
Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada urusan Wajib/Pilihan ....
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI (Simulasi)
Lampiran : 10

34. 34
No
“Risiko” yang Teridentifikasi
Kode
Risiko
Analisis Risiko
Tanggal terjadi Sebab Dampak
I Risiko Strategis Pemda
1 Pencemaran air sungai dari sampah dan limbah RSP1
II Risiko Strategis OPD Lingkungan Hidup
1 Volume Sampah terangkut per hari di bawah standar RSO2
2 Kesalahan metode penanganan limbah B3 RSO3
III Risiko Operasional OPD Lingkungan Hidup
1 Kesalahan teknik pengumpulan sampah oleh Petugas
Sampah
RO1
2 Kerusakan alat angkut sampah RO2
CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) URUSAN WAJIB/PILIHAN .....
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (simulasi)
Lampiran : 11
Lampiran : 12
No
Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Media/Bentuk Sarana
Pengkomunikasian
Penyedia Informasi Penerima Informasi
Waktu
Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6
1 Peraturan yang mengatur adanya mekanisme untuk
mengidentifikasi pelanggaran oleh masyarakat dan
penanganannya.
Perda Dinas LH Satpol PP, Aparat
Desa, Kelurahan,
Kecamatan
Periodik setiap
triwulanan
2
3
4 Penyusunan kartu kendali pemeliharaan kendaraan
angkut untuk setiap kendaraan.
Peraturan Kepala OPD
Lingkungan Hidup
Dinas LH Pengguna Aset Periodik
triwuanan
5
CONTOH
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (simulasi)
6. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

35. 35
No
Kegiatan Pengendalian yang
Dibutuhkan
Bentuk/Metode
Pemantauan yang
Diperlukan
Penanggung
Jawab
Pemantauan
Jadwal Waktu
Pelaksanaan
Pemantauan
Realisasi Waktu
Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6
1 Peraturan yang mengatur adanya
mekanisme untuk mengidentifikasi
pelanggaran oleh masyarakat dan
penanganannya.
Pengawasan kepada
masyarakat, dan
industri
Satpol PP
Aparat Desa,
Kelurahan,
Kecamatan
Masyarakat
Setiap saat oleh
masyarakat
Rutin inspeksi ke
Perusahaan
2 ............
3 ............
4 Penyusunan kartu kendali
pemeliharaan kendaraan angkut
untuk setiap kendaraan.
Supervisi dan
monitoring kartu
kendali
Pengguna aset,
dan atasan
pengguna
Setiap bulan
CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Lampiran : 13
Periode Penilaian : 2019
Pemda : Prov DKI Jakarta (Simulasi)
7. MONITORING DAN EVALUASI RTP

36. 36
TERIMA KASIH