Sejarah Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur

SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Kehadiran Perpres No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN) di
bulan September 2018 memberikan gambaran bahwa tugas dan fungsi organisasi LAN
terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan mengenai LAN pada masa sebelumnya, kita dapat melihat bahwa
salah satu fungsi LAN yang tidak pernah berubah sejak terbitnya PP No. 30 Tahun 1957
tentang Lembaga Administrasi Negara hingga saat ini ialah penyelenggaraan dan
pengawasan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri
Sipil.
Perdana Menteri Djuanda saat peringatan HUT LAN ke-2 tanggal 6 Mei 1960
menyampaikan, “Seperti keselamatan kapal yang berlayar di tengah samudra, tergantung
pula daripada kecakapan dan kepatuhan anak kapalnya, demikianlah keselamatan negara
dan kesejahteraan rakyatnya, tergantung pula kepada kecakapan dan kesungguhan dan
pegawai negerinya.” Pidato Djuanda ini tentu saja erat kaitannya dengan fungsi LAN dalam
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pegawai Negeri Sipil. Keselamatan
negara dan kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada kecakapan pegawai, dan
kecakapan pegawai umumnya sangat bergantung pada kualitas Diklat.
Buku Sejarah dan Perkembangan Diklat LAN ini lahir dari keinginan untuk memiliki satu
pegangan yang sama dalam melihat perjalanan Diklat LAN dari awal pembentukan LAN
hingga saat ini. Tujuannya ialah untuk memahami dengan tepat sejarah dan perkembangan
yang terjadi pada sistem kediklatan sebagai bekal perbaikan Diklat PNS baik di masa kini
maupun masa yang akan datang. LAN sepenuhnya menyadari perubahan-perubahan
strategis yang terus berlangsung di lingkungan pemerintahan berimbas pada semakin
pentingnya Diklat bagi PNS untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan
profesional dalam bertindak untuk merespon perubahan-perubahan tersebut.
Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tri Widodo Wahyu
Utomo, MA dan Dr. Makhdum Priyatno, M.Si beserta Tim Penyusun yang telah berupaya
keras menyelesaikan buku ini. Kami berharap buku “Sejarah dan Perkembangan Diklat
LAN” dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas yang ingin
mengetahui perjalanan Diklat LAN.
Jakarta, 7 Januari 2019
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dr. Adi Suryanto, M.Si

SEKAPUR
SIRIH
Memasuki usianya yang ke-62, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
semakin menunjukkan kiprah mengesankan khususnya dalam penyelenggaraan dan
pembinaan Diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berbicara tentang Diklat PNS, LAN memang
harus menjadi rujukan utama. Ibarat kata, Diklat PNS dan LAN adalah dua sisi dari satu mata
uang yang tidak dapat dipisahkan. Terbentuk dan ditempa oleh pasang surut sistem
kepegawaian di republik ini dari pasca kemerdekaan, melintasi berbagai orde pemerintahan,
baik Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi, hingga saat ini.
Menyusun Buku Sejarah dan Perkembangan Diklat LAN memaksa Tim untuk melakukan
eksplorasi besar-besaran terhadap data dan informasi sistem kediklatan yang terentang dari
tahun 1957 sampai dengan 2018. Membayangkannya pun sudah membuat dahi berkenyit,
namun disinilah tantangan bagi Tim yang terdiri dari lintas unit dan lintas generasi di LAN.
Berkolaborasi untuk menghasilkan buku dengan basis data akurat dan dapat memberikan
gambaran secara utuh tentang sejarah dan perkembangan Diklat LAN.
Berdasarkan kesepakatan, Tim memutuskan untuk menuangkan data dan informasi tentang
sejarah dan perkembangan diklat mengacu pada perubahan-perubahan penting dan
fundamental yang terjadi dalam bentuk periodisasi dengan harapan buku ini dapat
menampilkan data dan informasi secara detil tanpa ada yang terlewatkan. Tim mengakui atas
keterbatasan yang ada, maka tidak semua data dan informasi dituangkan dalam buku ini.
Buku Sejarah dan Perkembangan Diklat LAN disusun sebagai pengingat dan pemandu arah
untuk terus berbakti kepada Ibu Pertiwi. Tim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada Pimpinan
LAN, STIA LAN Jakarta, para Narasumber, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu
persatu. Semoga Buku Sejarah dan Perkembangan Diklat LAN memberikan manfaat bagi
seluruh pemangku kepentingan dan bagi Indonesia tercinta.
Tim Penyusun

MUKADIMAH
Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan semakin
luasnya tugas kewajiban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
Terbatasnya jumlah pegawai pada masa itu khususnya untuk kualifikasi pimpinan dan tenaga
ahli memunculkan gagasan guna membentuk sekolah bagi tenaga administrasi pemerintahan.
Dengan dukungan penuh dari Ir. Djuanda selaku Perdana Menteri, pada tanggal 6 Agustus
1957 dibentuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30
Tahun 1957 dan diikuti dengan Keputusan Perdana Menteri Nomor 283/P/M/1957 yang
mengatur tentang struktur, dan tugas fungsi lembaga.
LAN, mulai efektif menjalankan tugas dan
fungsinya pada tanggal 5 Mei 1958 seiring dengan
dilantiknya Prof. Prajudi Atmosudirjo sebagai
Direktur Lembaga Administrasi Negara yang
pertama.
LAN merupakan institusi langsung di bawah
koordinasi Perdana Menteri dengan maksud
untuk:
“menyempurnakan aparatur Pemerintahan
serta administrasinya sehingga tercapai
kelancaran jalannya pemerintahan”.
Untuk mewujudkan maksud tersebut, LAN:
1. Menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/atau
calon pegawai negeri sipil, sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang
mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya;
2. Menyelenggarakan dan memberikan bantuan kepada usaha penyelidikan dalam
lapangan administrasi negara;
3. Memberikan jasa-jasa guna perbaikan dan penyempurnaan administrasi aparatur
pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri;
4. Memperkembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia.
Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, sangat jelas bahwa LAN memiliki tugas utama
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil termasuk melaksanakan
penelitian administrasi negara dan pembangunan administrasi negara di Indonesia.
Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH pada
Peresmian Kantor Lembaga
Administrasi Negara

MUKADIMAH
Selaras dengan tugas fungsi yang diembannya
serta untuk meningkatkan program
pengembangan kompetensi aparatur, pemerintah
mendirikan Perguruan Tinggi Dinas Ilmu
Administrasi Negara (PTDIAN) yang menjadi
cikal bakal STIA LAN sebagai bagian dari
Lembaga Administrasi Negara berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pertama No.
578/MP/1960 tanggal 24 Desember 1960.
PTDIAN merupakan lembaga pendidikan yang
bersifat kedinasan dan bergerak dalam rangka
perbaikan administrasi negara.
Tujuan utama lembaga ini adalah: 1) pembentukan kader yang berpendidikan universitas di
kalangan pegawai negeri, 2) pengembangan ilmu administrasi secara mendalam dan meluas,
dimulai di kalangan pegawai negeri sebagai alat aparatur pemerintahan, kemudian dilanjutkan
kepada kalangan yang lebih luas. Pembentukan PTDIAN linier dengan maksud dan tujuan
pendirian LAN sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi pendidikan dan latihan
pegawai negeri.
Bulan Maret 1962, LAN untuk pertama kali menyelenggarakan temu kaji administrasi yang
disebut “Musyawarah Ilmu Administrasi Negara dan Niaga”, yang dihadiri oleh para ahli
administrasi. Rumusan strategis hasil temu kaji bagi LAN adalah rekomendasi atas pentingnya
pengembangan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang dan penguatan kapasitas
LAN selaku instansi pembina Diklat. Kedudukan semakin kuat ketika pemerintah membentuk
Kementerian PAN tahun 1969 (saat itu bergabung dengan Bappenas) yang selanjutnya
membentuk tim untuk menyusun program pengembangan aparatur negara. Tidak lama setelah
itu pada tahun 1970 dimulailah pelaksanaan program Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi
(SESPA) oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai transformasi dari program Sesko TNI.
Untuk memperkuat pelaksanaan Diklat SESPA, pada tahun 1971 dibentuk unit Sekolah Staf
Pimpinan Administrasi (SESPA) dan menjadi momentum penting dalam sistem kediklatan bagi
pegawai negeri. Di tahun yang sama (1971) Bappenas membentuk Tim untuk mengembangkan
administrasi pembangunan yang salah satu pokok bahasannya adalah tentang aparatur negara.
Hasil kerja Tim merekomendasikan perlunya mengembangkan Diklat Aparatur berjenjang, baik
pada diklat Struktural, Teknis dan Fungsional.

MUKADIMAH
Dalam perjalanan selanjutnya LAN memperoleh momentum-momentum strategis yang
memperkuat legitimasi LAN sebagai satu-satunya institusi pemerintah dalam
menyelenggarakan diklat Pegawai Negeri Sipil secara nasional baik pada konteks pimpinan
maupun pelaksana.
Contoh konkritnya adalah terbitnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung
Jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan. Pasal 3 Keppres tersebut menyebutkan bahwa:
a. Menteri Pendidikan dan Kebudajaan bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan
pendidikan umum dan kedjuruan;
b. Menteri Tenaga Kerdja bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan latihan
keachlian dan kedjuruan tenaga kerdja bukan Pegawai Negeri;
c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung djawab atas
pembinaan pendidikan dan latihan chusus untuk Pegawai Negeri.
Mencermati Keppres tersebut, kedudukan LAN sebagai penanggungjawab dan pembina diklat
pegawai negeri secara nasional semakin kokoh. Hal ini menjadi dasar utama bagi pimpinan
LAN pada masa itu untuk terus mengembangkan sistem kediklatan bagi pegawai negeri secara
nasional. Perbaikan kurikulum, pengajar, sarana dan prasarana diklat terus disempurnakan dan
LAN menjadi leading sector untuk Diklat bagi:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah;
b. Pegawai Perekonomian Negara;
c. Pegawai Negeri yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
Pada tahun 1974, dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, maka konsekuensi pengembangan aparatur semakin besar. Hal ini menjadi
tantangan baru bagi implementasi tugas LAN dalam pembinaan Diklat Aparatur. Pada tahun
1981, terbit Keppres No. 30 tentang Latihan Pra Jabatan yang teknis pelaksanaannya
dituangkan melalui Surat Edaran Bersama antara Ketua LAN dengan Kepala BAKN Nomor 11
SE/1981/181/Seklan/7/81 Tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi
CPNS dengan tujuan agar CPNS dapat tampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan
kepadanya (penjelasan Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1974). LAN juga ikut membidani lahirnya
OTO BAPPENAS (Overseas Training Office) hasil kesepakatan antara BAPPENAS,
Kemenkeu, dan LAN untuk menangani bantuan luar negeri dalam pengembangan SDM
Aparatur. Disamping itu LAN secara aktif melakukan kerjasama dengan BUMN untuk
pengembangan Aparatur Perekonomian Negara melalui penyusunan modul-modul diklat
manajerial.

MUKADIMAH
Diklat LAN terus bertransformasi mengikuti perubahan dan perkembangan lingkungan strategis
yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tuntutan reformasi birokrasi dan
lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendorong LAN
melakukan perubahan yang signifikan terhadap Diklat. Sejak tahun 2013 perubahan tersebut
berlangsung secara sistemik. Penyelenggaraan Diklatpim Pola Baru menjadi mementum penting
perubahan tersebut, dilanjutkan dengan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
(Reform Leader Academy) hingga Diklat Prajabatan yang berubah secara total menjadi Pelatihan
Dasar CPNS. Bahkan hingga detik-detik ini proses penyempurnaan Diklatpim Pola Baru dan
Pelatihan Dasar CPNS sedang berjalan.
Sepanjang usia negeri, Diklat LAN berkontribusi besar dalam mendidik, menyiapkan, dan
meningkatkan kompetensi PNS. Diklat LAN ikut mewarnai perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan NKRI. LAN memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan
kompetensi PNS sesuai amanat undang-undang ASN melalui penyelenggaraan dan pembinaan
Diklat yang terus diperbarui. Jejak pembaharuan tersebut berlangsung mulai dari Direktur LAN
pertama yaitu Prof. Prajudi Atmosudirdjo hingga Kepala LAN saat ini, Dr. Adi Suryanto, M.Si dan
kedepan pembaharuan tersebut akan terus berlangsung. LAN akan menciptakan milestone-
milestone baru bagi Diklat PNS untuk mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional
sehingga mampu memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan negeri yang kita cintai,
Indonesia sebagai pengejawantahan marwah LAN, yaitu: Makarti Bhakti Nagari.
Sejarah dan Perkembangan Diklat LAN, 1957 - 2018

MASA
KOLONIAL
BELANDA
Para Pelajar OSVIA (Opleiding Schoolen voor Indlandsche
Ambtenaren ) Sebagai Usaha Belanda untuk Merekrut
Birokrat
Sumber Gambar: historia.id, 2018

Dalam sistem kepegawaian masa
kolonial Belanda, terdapat 3 (tiga)
klasifikasi pegawai, yakni pegawai A, B,
dan C. Pegawai kelas A adalah mereka
yang menduduki posisi paling rendah
dengan gaji yang paling sedikit, dan
hampir seluruhnya dihuni oleh orang
Indonesia. Pada tahun 1832, dari 80.253
pegawai golongan A, terdapat 322 orang
Eropa, 504 orang China, dan sisanya
orang Indonesia. Adapun kelas B pada
umumnya dihuni oleh orang Euroasia
dan kelas C oleh orang Belanda. Selain
itu, pegawai kelas A juga tidak
mendapatkan fasilitas pelatihan
sebagai syarat menduduki jabatan
manajerial
Pada tahun 1819, Gubernur Jenderal van der Capellen mengeluarkan sebuah peraturan yang
memerintahkan para calon pegawai untuk ditempatkan sebagai trainee selama waktu tertentu
dibawah pengawasan kepala distrik sebelum diangkat dalam jabatan. Namun program training
untuk calon pegawai dari Bumiputera sangat terabaikan.
Pada periode 1879-1880, terdapat sedikit sekolah pribumi, yang kemudian berfungsi sebagai
tempat pelatihan bagi calon pegawai dari kalangan pribumi. Tempat pelatihan itu tersebar di
berbagai tempat; 6 di Jawa, 1 di Bukittinggi, dan 1 di Makassar. Lulusan sekolah ini akan
diangkat sebagai Kepala Sub-distrik atau Asisten Demang. Namun hingga 1909, tidak ada
kesempatan sama sekali untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bagi pribumi
(Siagian, 1965).
Pada Masa Kolonial Belanda,
terdapat diskriminasi yang
sangat tajam antara
penduduk Indonesia dan
orang Belanda (termasuk
Euroasia) dalam hal struktur
kepegawaian.
“
”
Sekolah Rajo di Bukittinggi merupakan salah satu usaha untuk
membangun tenaga pegawai di zaman Belanda. Duduk di ke-3 dari kanan,
Direktur Sekolah Rajo: J.L. van der Toom
Sumber Gambar: Rusli Amran, 1988

Pemimpin dan Anggota PUTERA sedang Berfoto Bersama
Sumber Gambar: buihkata.blogspot.com, 2018
MASA
PENJAJAHAN
JEPANG

Awal kedatangan Jepang di Indonesia
mendapatkan simpati dari kalangan pegawai
pribumi karena mereka memberi kesempatan
bagi kaum pribumi untuk menduduki jabatan
yang ditinggalkan oleh Belanda. Bahkan tidak
sedikit diantara pegawai pribumi yang
mendapatkan kenaikan 2 hingga 3 tingkatan
jabatan. Kesempatan ini sekaligus membuka
akses terhadap pelatihan untuk
meningkatkan jenjang jabatan.
Meskipun demikian, Jepang sangat brutal dan
kejam dalam hal merampok kekayaan alam
Indonesia, dan ini memicu menguatnya
kesadaran nasional di kalangan rakyat
Indonesia, yang bermuara pada terbentuknya
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada tanggal 9
Maret 1943.
SumberGambar:HumasLAN,2018
Bagi rakyat Indonesia,
pada masa penjajahan
Jepang Putera menjadi
instrumen penting dalam
pembentukan kader
kepemimpinan (Siagian,
1965).
”
“
Empat Serangkai yakni Mohammad Hatta, Ki Hadjar
Dewantara, Ir. Soekarno dan KH. Mas Mansyur pada saat
Pembentukan Putera
Sumber Gambar: www.hariansejarah.id, 2017

MASA
KEMERDEKAAN
Pegawai Lembaga Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang
bertugas menangani masalah kepegawaian pada saat
pemerintahan Republik Indonesia Serikat
Sumber Gambar: www.tirto.id, 2017

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, terjadi eksodus besar-
besaran orang Belanda yang kembali ke
negaranya. Dampaknya, banyak posisi di
pemerintahan yang kosong. Sayangnya,
pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak
segera mengisi dengan para pegawai
pribumi karena masih fokus pada upaya
Belanda untuk menjajah kembali tanah air
kita. Namun, masalah sebenarnya bukan
kekosongan jabatan ini, melainkan
rendahnya ketrampilan di kalangan
pegawai karena adanya prioritas bagi
ex-militer untuk menduduki jabatan di
birokrasi.
Dalam rangka membentuk mesin negara
dan membangun kepemimpinan nasional,
dibentuklah 16 kementerian, dengan 12
diantaranya kementerian portofolio.
Kementerian tersebut dilengkapi dengan
perangkat kepegawaian yang hampir
seluruhnya orang asli Indonesia.
Sayangnya, pada saat itu belum ada
program pengembangan kompetensi
bagi para pegawai dan pemimpin di
kementerian (Siagian, 1965).
Pejabat di Masa Kemerdekaan Menggunakan Baju
Tradisional Jawad an Beskap
Sumber Gambar: solopos.com, 2018

PERIODE
1957 - 1972
Kantor Lembaga Administrasi Negara
Sumber Gambar: Humas LAN, 2018
Membangun Infrastruktur
Diklat Nasional

Lembaga Administrasi Negara didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30
tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957.
Selanjutnya penjabaran teknis dituangkan
dalam Surat Keputusan Perdana Menteri
Nomor 283/ P.M./1957 yang mengatur
susunan dan lapangan pekerjaan Lembaga
Administrasi Negara. Dalam keputusan
tersebut tercantum tugas LAN untuk
melakukan penataan bidang administrasi
pemerintahan dan peningkatan kapasitas
aparatur negara dalam melaksanakan
tugasnya. Dalam memperkuat peran LAN
di awal pembentukannya, pada tahun 1959
diterbitkan Peraturan Presiden No. 7
tahun 1959 tentang Wajib Latihan bagi
Pejabat Negeri Warga Negara Republik
Indonesia.
Latihan yang dimaksud dalam Perpres
tersebut adalah kegiatan-kegiatan pendidikan
yang ditujukan untuk menjadikan pejabat
negeri mempunyai semangat pengabdian
terhadap Negara Proklamasi, kepribadian,
pengetahuan dan kecakapan yang tiap-tiap
kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-
masing. Secara jelas disebutkan dalam pasal
3 bahwa LAN ditugaskan untuk mengatur dan
menyelenggarakan latihan pegawai
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sejak Agustus tahun 1958 sampai awal tahun
1960 telah dilatih 1.505 pegawai mengenai
berbagai macam manajemen (Madjalah
Administrasi Negara, 1960. 2 tahun Lembaga
Administrasi Negara).
Peserta Pelatihan Jabata Peserta Pelatihan
Jabatan Pimpinan Penyelenggaraan
Pengangkutan oleh LAN Tahun 1959

Selanjutnya melalui Surat Lembaga Administrasi Negara No. 104 tanggal 8 Mei tahun 1961
yang ditujukan kepada wakil ketua DPA, menerangkan telah dilaksanakannya latihan jabatan
ketatanegaraan. Keterangan ini didapatkan dari inventaris arsip DR. H. Roeslan Abdulgani
1950-1976.
Tahun 1963, LAN membuat program
akselerasi penyelenggaraan dan
pengembangan pelatihan administrasi
perkantoran. Program ini merupakan hasil
kerjasama antara The Ford Foundation,
Indiana University dan LAN dimuat dalam
surat perjanjian tanggal 16 Mei 1963. Surat
perjanjian tersebut ditandatangani oleh
Direktur LAN Brigjen Polisi Memet
Tanuwidjaja, SH., dan Sekretaris The Ford
Foundation Joseph M. McDaniel.
Pembiayaan program ini diperoleh dari dana
hibah The Ford Foundation dan Indiana
University Foundation. (Johnson, 1966).
Pada tahun 1970 dimulailah pelaksanaan program Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi
(SESPA) oleh Lembaga Administrasi Negara, sebagai transformasi dari program SESKO TNI.
Seiring dengan perkembangan zaman dan sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan 5
tahunan bangsa Indonesia, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan
susunan organisasi LAN. Oleh karena itu pada tahun 1971 diterbitkannya Peraturan Pemerintah
nomor 5 tahun 1971 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara.
Sejak saat itu organisasi LAN diatur dengan Keppres No. 5 Tahun 1971. Dalam peraturan
tersebut, tugas LAN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara,
meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara, sehingga
tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya. Pada tahun 1972,
tugas dan fungsi LAN diperluas. Melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, Ketua LAN bertanggungjawab atas
pembinaan pendidikan dan pelatihan khusus untuk PNS. Dengan demikian, LAN menjadi
instansi pembina untuk seluruh penyelenggaraan diklat bagi PNS (Buku 60 tahun Lembaga
Administrasi Negara).
Prof. Dr. Prajudi bertemu dengan
Herman Wells dari Indiana University

1957 - 1958
MASA
PENDIRIAN LAN
Kepergian orang-orang Belanda setelah
pengakuan kedaulatan, telah mendorong
banyak pejabat/pegawai dengan cepat
mendapat promosi ke jabatan-jabatan
menengah dan atas. Akan tetapi di antara
mereka hanya sedikit yang pernah
memperoleh latihan dan memiliki
pengalaman yang diperlukan. Akibatnya,
produktivitas kerja aparatur pemerintah
mencapai tingkat yang jauh di bawah bila
dibandingkan pada zaman penjajahan
Belanda. Kemerosotan itu bahkan sampai
mencapai angka 50% (Litchfield dan
Franklin, 1954). Dengan demikian, dua
peneliti tersebut menyimpulkan bahwa
pembangunan administrasi negara
merupakan tantangan yang terpenting
bagi Indonesia pada permulaan tahun
lima puluhan.
Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal
Kementerian yang diselenggarakan pada
tanggal 1 November 1956, masalah tersebut
telah dibahas secara mendalam dan dicapai
kata sepakat untuk mengajukan hal itu
kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu
yaitu M. Hutasoit, telah membicarakan secara
mendalam dan mendapat persetujuan dari
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan, yang selanjutnya dengan
suratnya nomor 1727/S tertanggal 5 Januari
1957 telah mengusulkan kepada Perdana
Menteri, untuk mendirikan suatu institut bagi
pendidikan tenaga administrasi
pemerintahan.
Rapat Panitia Pembentukan Lembaga Administrasi
Negara yang Berasal dari Beberapa Instansi

Rencananya institut tersebut akan diberi nama Lembaga Pendidikan untuk Administrasi
Negara/Educational Institute for Government Administration kepada Menteri Pendidikan,
Pengajaran, dan Kebudayaan (Siagian, 1965). Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto sangat antusias dengan usulan itu. Sarino pun bersurat
kepada Perdana Menteri untuk menyampaikan usulan tersebut tanggal 5 Januari 1957.
Akhirnya dalam sidang kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengajukan sebuah rencana yang
konkrit tentang pembentukan institut tersebut. Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut,
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 16079/S
tertanggal 15 Februari 1957 telah membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga
Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah dengan tugas pokok mengajukan kepada Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sebuah rancangan yang lengkap dan konkrit tentang
pembentukan lembaga dimaksud.
Panitia itu bersifat antar instansi dan diketuai oleh Kosim Adisaputra, dari Kementerian Dalam
Negeri, dengan anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan; Kementerian Perburuhan; Kantor Urusan Pegawai, dan Biro
Perancang Negara. Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan mengajukan
rancangan tentang pembentukan Lembaga tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan.
Setelah pembahasan di tingkat kabinet, tanggal 6 Agustus 1957 terbitlah Peraturan Pemerintah
No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara. Jika dilihat dari usulan awal nama
“Lembaga Pendidikan untuk Administrasi Negara” yang diajukan Hutasoit itu, dapat dilihat
bahwa pendirian LAN pada awalnya sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk mendidik
aparatur pemerintah agar cakap dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.
Kantor LAN di Gedung Kementerian Perindustrian
(Museum Arsip) Tahun 1958
Sumber Gambar: Jakarta.panduanwisata.id, 2018

Meski peraturan pembentukannya ada sejak 1957, baru setahun kemudian LAN mulai
beroperasi dan melakukan kegiatan, tepatnya sejak 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr.
Prajudi Atmosudirjo, SH sebagai Direktur LAN yang pertama.
Dalam pidato sambutannya saat dilantik menjadi Direktur LAN, Prof. Dr. Mr. Prajudi
Atmosudirdjo menyatakan:
Berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1957, LAN mempunyai tugas menyempurnakan aparatur
Pemerintah serta administrasinya, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, LAN memiliki 4 (empat) fungsi, salah satu fungsinya ialah
menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dan/atau
calon pegawai negeri sipil, sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang mempunyai
kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya.
...Dengan mendirikannya Lembaga
Administrasi Negara ini Pemerintah ingin
mempercepat proses perubahan jiwa
pegawai-pegawai negeri kita, yang pada
masa ini masih selalu menjadi ejekan
masyarakat, yaitu perubahan dari pegawai
negeri yang ”hanya menjalankan peraturan”
saja ke pegawai negeri Indonesia Baru, yang
mempunyai entrepreneurship dan leadership,
yang berjiwa sebagai ”managers of the state”
atau ”public managers” yang penuh dengan
inisiatif sendiri serta berjiwa dinamis dan
yang selalu berusaha untuk mempertinggi
produktivitas kerja, produktivitas modal
nasional dan sebagainya, guna mencapai
kemakmuran Bangsa dan Negara yang
setinggi-tingginya dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya... (Buchari, 1963:10).
”
“

Pada saat pertama kali berdiri, organisasi Lembaga Administrasi Negara terdiri dari: Biro
Pendidikan, Biro Penyelidikan, Perpustakaan, Tata Usaha, Dewan Penasihat (Buchari, 1963).
Fungsi Diklat pada saat itu dilaksanakan oleh Biro Pendidikan. Biro Pendidikan pada saat itu
memiliki tugas:
Mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin
terselenggaranya secara teratur rencana latihan jabatan bagi Pegawai
Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lapangan
administrasi negara;
Memperluas dan memperdalam pengetahuan Pegawai Negeri Sipil
dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil tentang administrasi negara;
Menjalankan koordinasi dan pengawasan kursus-kursus dan latihan jabatan
dalam administrasi negara yang diselenggaraka oleh kementerian-
kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnya.
Dalam melaksanakan latihan jabatan bagi pegawai negeri, LAN pada saat itu melakukan
pembagian menurut sifat serta tingkat pegawai. Pada saat itu ada 4 (empat) jenis latihan:
Management Training, Staff Training, Technical Specialized Training dan Latihan
Ketatausahaan. Management Training dilaksanakan untuk pegawai-pegawai yang memegang
kursi pimpinan dalam administrasi pemerintah (kepala seksi, kepala bagian, kepala kantor,
kepala jawatan, kepala biro, sekretaris, kepala direktorat). Management Training bertujuan
untuk membina kepribadian dan mengembangkan kecakapan memimpin kantor atau pegawai-
pegawai bawahan. Staff Training dilaksanakan untuk pegawai-pegawai yang diperbantukan
untuk mengerjakan tugas-tugas kerja bantuan (staff). Technical Specialized Training
dilaksanakan untuk mendidik pegawai-pegawai yang mempunyai tugas khusus dan bersifat
teknologis/teknis tinggi atau spesialisasi mendalam. Technical Specialized Training
diselenggarakan oleh Departemen/Jawatan yang bersangkutan. Mata pelajaran yang bersifat
umum diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara. Latihan Ketatausahaan dilaksanakan
untuk pegawai-pegawai yang akan bekerja di bagian tata usaha dan sekretariat. Latihan-latihan
tersebut, setelah ditentukan kurikulum dan standardisasinya, dapat dilakukan di mana saja
dengan bimbingan atau pengawasan LAN (Buchari, 1963).
Dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun 1958 hingga 1962, jumlah latihan-latihan
jabatan yang telah dilaksanakan oleh LAN adalah sebanyak 69 kali, sedangkan
penyelenggaraan bersama instansi-instansi 23 kali. Dalam kurun waktu tersebut ada 4.066
pegawai yang telah dilatih atau rata-rata setiap tahunnya 813 pegawai (Buchari, 1963).
1
2
3

1963
PENDIRIAN PROGRAM
IN-SERVICE TRAINING UNTUK
PUSAT PELATIHAN NASIONAL
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pada tahun 1963, Lembaga Administrasi
Negara mendirikan pusat pelatihan nasional
administrasi perkantoran. Pusat ini di bentuk
melalui kerjasama dengan The Ford
Foundation dan Indiana University
Foundation. Pusat pelatihan ini dirancang
untuk memberikan keterampilan klerikal
(pekerjaan di bagian administrasi) bagi
pegawai pemerintah maupun perusahaan
negara di Indonesia.
Fokus utama dalam pelaksanaan program
ini adalah untuk membuat,
mengembangkan, validitas, dan
penyempurnaan kurikulum dan bahan ajar
administrasi perkantoran. Tujuan program ini
adalah untuk membantu LAN dalam
membangun pusat nasional untuk pelatihan
In-Service dan peningkatan keterampilan
pegawai administrasi, khususnya
administrasi perkantoran. Serta untuk
mempersiapkan instruktur/pegawai
pemerintah yang dapat melanjutkan program
pelatihan secara aktif.
Kerjasama antara The Ford Foundation dan LAN mengenai pendidikan administrasi perkantoran
dimuat dalam surat perjanjian tanggal 16 Mei tahun 1963. Surat perjanjian tersebut
ditandatangani oleh Direktur LAN Brigjen Polisi Memet Tanuwidjaja, SH., dan Sekretaris The
Ford Foundation Joseph M. McDaniel. Pembiayaan program ini diperoleh dari dana hibah The
Ford Foundation dan Indiana University Foundation.
Prof. Dr. Prajudi Bertukar Cinderamata
Dengan Herman Wells dari
The Ford Foundation

1971
RESTRUKTURISASI PERTAMA LAN
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI LAN
DI BIDANG DIKLAT
Memasuki masa 1970-an, diangkatlah Mayjen
Pol. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA sebagai
pemimpin tertinggi LAN. Mulai masa
kepemimpinannya, sebutan Direktur LAN
berubah menjadi Ketua LAN. Seiring dengan
Repelita, maka dipandang perlu untuk
menyesuaikan tugas, fungsi, dan susunan
organisasi LAN dengan tuntutan perkembangan
zaman. Oleh karena itu lahirlah Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971 yang
mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1957, dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan LAN akan diatur dalam Keputusan
Presiden. Sejak saat itu organisasi LAN diatur
dengan Keppres No. 5 Tahun 1971 tentang
Organisasi LAN.
Dalam peraturan tersebut, tugas LAN adalah membantu Presiden dalam menyempurnakan,
memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi
negara, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya.
Pada tahun 1971 terdapat dua Deputi, Sekretaris LAN, Staf ahli sebanyak lima orang, dan
perwakilan LAN di daerah. Struktur LAN pada tahun 1971 sudah lebih lengkap daripada struktur
tahun 1957. Tahun 1957 pendidikan dan latihan untuk Pegawai Negeri Sipil berada di bawah
biro pendidikan. Pada masa tahun 1971 ada satu Deputi khusus untuk urusan pendidikan dan
latihan yang membawahi Pusat Pendidikan dan Latihan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, dan
Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (Sespa). Deputi lainnya khusus untuk urusan
Penelitian dan pengembangan yang membawahi Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat
Organisasi dan Metode Konsultasi, dan Pusat Perpustakaan dan Dokumentasi.
Mayjen Pol. Prof. Dr. Awaloedin
Djamin, MPA

Dalam menjalankan fungsi tersebut, LAN memiliki 6 (enam) tugas pokok, salah satunya ialah
merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi
pegawai negeri, termasuk memberi petunjuk serta melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan departemen-departemen dan
badan-badan pemerintah lainnya.
Mulai tahun 1971, seiring dengan perubahan organisasi Lembaga Administrasi Negara, program
pendidikan dan latihan yang disebut pada PP 30/1957 sebagai Manegement Training dan Staff
Training digantikan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA).

PERIODE
1972 - 1984
Menyempurnakan Sistem
Diklat Nasional

1972
PEMBAGIAN TUGAS
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
Tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antar instansi pemerintah merupakan hal
yang jamak terjadi. Oleh karena itu perlu dibuat batasan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi masing-masing instansi, termasuk dalam penyelenggaraan Diklat. Semangat untuk
meminimalisir tumpang tindih dan pentingnya pembagian tugas, Presiden Soeharto
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Djawab Fungsionil
Pendidikan dan Pelatihan. Standarisasi lembaga Diklat, akreditasi atau penilaian, dan izin
pendirian Lembaga Diklat sudah dituangkan dalam Keppres ini. Poin penting lainnya yang diatur
dalam Keppres Nomor 34 Tahun 1972 ini adalah pembagian tanggung jawab seperti yang
tertuang dalam pasal 3, yaitu:
Ruang lingkup pembidangan tugas dan tanggung djawab dalam melaksanakan pembinaan
pendidikan dan latihan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini diatur sebagai berikut:
Menteri Pendidikan dan Kebudajaan bertugas dan bertanggung djawab atas
pembinaan pendidikan umum dan kedjuruan;
Menteri Tenaga Kerdja bertugas dan bertanggung djawab atas pembinaan
latihan keachlian dan kedjuruan tenaga kerdja bukan Pegawai Negeri;
Ketua Lembaga Administrasi bertugas dan bertanggung djawab atas
pembinaan pendidikan dan latihan chusus untuk Pegawai Negeri.
1
2
3
Para Peserta Diklat Berfoto Bersama di Depan Gedung PPLPN
LAN Pejompongan

Pelaksanaan operasional Keppres ini dituangkan dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 1972. Dalam dua produk hukum ini pemegang peran
sentral dalam urusan Diklat secara umum adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tanggung jawab dalam menetapkan
kebijaksanaan umum tentang Pendidikan dan Latihan.
Salah satu ayat yang terkandung dalam Inpres ini adalah Ketua Lembaga Administrasi Negara
berkewajiban menetapkan pengaturan pembakuan aspek serta tingkat pendidikan dan latihan
Pegawai Negeri. Hal ini menjadi dasar bagi Lembaga Administrasi Negara untuk mengatur
pembakuan aspek dan tingkat pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.
Sesuai amanah yang diberikan kepada Lembaga Administrasi Negara dalam Inpres
Nomor 15 Tahun 1974 tentang pembinaan pendidikan dan latihan khusus Pegawai
Negeri, maka kepala LAN berkewajiban untuk membuat pengaturan pengajaran,
penentuan pengajar, buku dan bahan ajar lainnya bidang administrasi untuk pendidikan
dan latihan Pegawai Negeri.
Inpres ini juga memberikan wewenang kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara dalam
menentukan penyelenggaraan Latihan dan Pendidikan Pegawai Negeri dan Sekolah Staf dan
Pimpinan Administrasi (SESPA) dalam ruang lingkup departemen atau instansi. Kegiatan-
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Ketua Lembaga
Administrasi Negara.
Dalam Inpres ini dibagi dua jenis pendidikan
dan latihan bagi pegawai negeri yaitu
pendidikan dan latihan bidang teknis
fungsionil yang berkaitan dengan bidang
teknis sesuai tugas pokok instansi; dan
pendidikan dan latihan bidang administrasi
yang menyangkut administrasi umum,
administrasi manajemen dan administrasi
pembangunan.

1978
AWAL MULA
LATIHAN PENJENJANGAN
Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR, 16
Agustus 1978, disebutkan bahwa:
Pada tahun ini juga muncul Surat Edaran Ketua Lembaga Administrasi Negara No.
007.A/SEKLAN/1/78 tanggal 4 Januari 1978 tentang Pedoman Pendidikan dan Latihan
Penjenjangan.
Jika dilihat dari informasi di atas, dapat disimpulkan pada tahun sebelumnya (1977) diklat
penjenjangan tingkat menengah sedang dikembangkan. Surat Edaran Ketua LAN tersebut juga
menunjukkan bahwa LAN pada tahun 1978 baru saja menyelesaikan penyusunan Pedoman
Pendidikan dan Latihan Penjenjangan.
CVBNMJY,
…program pendidikan dan latihan administrasi
umum tingkat menengah dewasa ini sedang
dikembangkan. Program ini di kemudian hari akan
dikembangkan menjadi program pendidikan dan
latihan bagi Pegawai Negeri yang akan
dipromosikan ke jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi dalam golongan jabatan pimpinan tingkat
menengah. Program tersebut meliputi bidang
kepegawaian, organisasi dan metode, pengelolaan
peralatan dan perlengkapan, kearsipan,
pengawasan, PPBS dan sebagainya.
“
”

1979
LATIHAN
PENJENJANGAN
Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR, 16
Agustus 1980, disebutkan bahwa:
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 1979, diklat administrasi umum
tingkat madya, tingkat lanjutan dan tingkat dasar telah dikembangkan menjadi sebuah program.
Selanjutnya program pendidikan dan latihan
administrasi umum tingkat madya, tingkat
lanjutan dan tingkat dasar dewasa ini telah
dikembangkan. Program-program ini telah
menjadi program pendidikan dan latihan bagi
Pegawai Negeri yang dipromosikan ke jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi dalam golongan
jabatan pimpinan.
“
”
Lokakarya Identifikasi Kebutuhan Latihan Manajemen
pada Perusahaan Negara Tahun 1979

1981
LATIHAN PRAJABATAN AMANAH
UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1974
Lembaga Administrasi Negara berwenang melaksanakan pembinaan dan koordinasi
penyelengaraan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri berdasarkan Keppres No. 5 tahun
1971, Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974. Wewenang dan
tanggungjawab itu dilaksanakan dengan pemberian pedoman, konsultasi, perumusan
kebijaksanaan teknis dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik di instansi
pusat maupun daerah.
Pada tahun 1981, terbit Keppres No. 30 tahun 1981 tentang Latihan Prajabatan yang teknis
pelaksanaannya dituangkan melalui Surat Edaran Bersama antara Ketua LAN dengan Kepala
BAKN No. 11 SE/1981/181/SEKLAN/7/81 Tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat
Prajabatan bagi CPNS dengan tujuan agar CPNS dapat terampil melaksanakan tugas yang
akan dipercayakan kepadanya (penjelasan Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1974).
Pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan bagi Pegawai
Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1974 disebutkan bahwa:
Untuk mencapai daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya,
diadakan pengaturan pendidikan
serta pengaturan dan
penyelenggaraan latihan jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang
bertujuan untuk meningkatkan
pengabdian, mutu, keahlian,
kemampuan dan keterampilan.
“
”

Pada dasarnya, menurut penjelasan Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1974, latihan jabatan dapat
dibagi dua yaitu latihan prajabatan dan latihan dalam jabatan. Latihan prajabatan (preservice
training) adalah suatu latihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri, dengan tujuan agar
ia dapat tampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya; sedangkan latihan
dalam jabatan (in-service training) adalah suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan
mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
Pelaksanaan latihan prajabatan secara operasional ditetapkan melalui Keppres No. 30 Tahun
1981. Latihan prajabatan ini merupakan amanat dari UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian.
Latihan Prajabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap Calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981. Latihan ini diselenggarakan
oleh Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif di
lingkungannya masing-masing.
Sedangkan Ketentuan-ketentuan mengenai Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus
ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri
yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.
Latihan Prajabatan yang
Bersifat Umum
Latihan Prajabatan yang
Bersifat Khusus

1982
KEMUNCULAN
SEPADYA, SEPALA DAN SEPADA
Meski kehadiran istilah diklat penjenjangan sudah ada di tahun 1978, namun istilah SEPADYA,
SEPALA dan SEPADA baru muncul dalam dokumen-dokumen pemerintah di tahun 1982. Hal
ini dapat dilihat dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan
Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1983, bahwa:
Di tahun-tahun sebelum itu, istilah SEPADYA, SEPALA dan SEPADA belum pernah disebutkan.
Kemudian, sebagai data pembanding, dapat juga dilihat dari Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri No. 893/800/Diklat tanggal 14 Agustus 1982 tentang Pendayagunaan Tamatan SESPA,
SEPADYA, SEPALA dan SEPADA. Kedua dokumen ini menunjukkan bahwa istilah SEPADYA,
SEPALA dan SEPADA baru muncul secara resmi di tahun 1982.
Termasuk dalam pendidikan dan latihan bidang
administrasi umum ialah program-program
pendidikan dan latihan tingkat madya (SEPADYA),
tingkat lanjutan (SEPALA) dan tingkat dasar
(SEPADA) yang secara terus-menerus dikembangkan
dengan tujuan untuk meningkatkan serta
memantapkan kemampuan pegawai dalam jabatan
struktural Eselon III ke bawah. Program-program ini
juga merupakan program penjenjangan bagi
Pegawai Negeri yang dipromosikan ke jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi dalam golongan
jabatan pimpinan.
“
”

Seiring dengan munculnya Keppres No. 30 Tahun 1981 tentang Latihan Prajabatan, jika dilihat
dari Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Sidang DPR tanggal 16
Agustus 1983 dinyatakan bahwa:
Pada tahun keempat Repelita III disamping semakin
meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan
latihan juga ditandai oleh beberapa hal, seperti
mulai dilaksanakannya secara serempak pola yang
seragam dalam latihan prajabatan di seluruh jajaran
aparatur pemerintah serta meningkatnya intensitas
pertemuan-pertemuan koordinasi pendidikan dan
latihan antara Lembaga Administrasi Negara
sebagai instansi yang bertanggungjawab atas
pembinaan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri
dengan departemen/instansi pemerintah.
“
”
Aktivitas Peserta yang Sedang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

1984
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
SESPA NASIONAL OLEH LAN
Pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri dalam jabatan antara lain adalah pendidikan dan
latihan penjenjangan untuk mempersiapkan pegawai sebagai bekal untuk memikul tugas pada
jabatan yang lebih tinggi. Program pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang terutama
adalah Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA). Sebagai pelaksanaan dari Repelita
1, LAN mulai menyelenggarakan SESPA pada tahun 1971, selama 3 bulan, 3 kali
seminggu, tanpa diasramakan. Untuk mempercepat pensespaan, Ketua LAN menyetujui usul
Departemen dapat menyelenggarakan SESPA sendiri dengan ketentuan harus mengikuti
program SESPA LAN dan penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh LAN seperti yang
disebutkan dalam Inpres No. 15 Tahun 1974. Kemudian SESPA yang diselenggarakan LAN
disebut SESPA Interdep. SESPA yang diselenggarakan oleh suatu Departemen/lnstansi
diminta untuk memberi kesempatan Departemen/lnstansi lain untuk mengikuti SESPA
Interdep sebagai peserta tamu. Penentuan peserta tamu ini dikoordinasikan oleh LAN.
Selain itu, sejak tahun 1984/85 telah pula diselenggarakan SESPA Nasional (SESPANAS)
oleh Lembaga Administrasi Negara untuk para peserta dari berbagai Departemen dan instansi
Pemerintah lainnya. Penyelenggaraan SESPA, termasuk SESPANAS. Sespanas
menitikberatkan pada masalah-masalah kebijaksanaan yang bersifat lintas sektoral, antar
departemen, nasional dan manajemen pembangunan. Dalam Sespanas dikembangkan modul
yang lebih bersifat experiential learning process, yang di samping melalui seminar-seminar
juga melalui program simulasi.
Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Sidang DPR tanggal 16
Agustus 1985 dinyatakan bahwa:
Pendidikan dan latihan penjenjangan lainnya ialah Sekolah-
sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA),
Tingkat Lanjutan (SEPALA) serta Tingkat Madya (SEPADYA)
yang penyelenggaraannya didesentralisasikan di
Departemen/Lembaga masing-masing berdasarkan
pedoman dan koordinasi dari LAN. Jumlah lulusan SEPADA,
SEPALA dan SEPADYA selama Repelita III adalah masing-
masing 3926, 7100 dan 2481 orang.
”
“

1989
RESTRUKTURISASI
KEDUA LAN
Selama kurang lebih 18 tahun sejak 1971, pada tahun 1989 Lembaga Administrasi Negara
kembali melakukan pembaharuan secara struktur. Perubahan ini ditetapkan melalui Keppres No.
20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara sehingga Keppres No. 5 Tahun 1971
sudah dicabut dan tidak berlaku. Tuntutan untuk penyempurnaan aparatur dan administrasi
negara adalah latar belakang dikeluarkannya Keppres ini.
Hal substantial dalam Keppres ini adalah perubahan struktur Lembaga Administrasi Negara.
Sejak berlakunya Keppres ini struktur organisasi LAN terdiri dari:
Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LAN di
bidang pendidikan dan latihan penjenjangan tingkat dasar, menengah, dan widyaiswara.
Sedangkan Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas LAN di bidang pendidikan teknik manajemen, teknis fungsional bagi Pegawai Negeri serta
melaksanakan kerjasama administrasi luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, stakeholders LAN bukan hanya para pegawai negeri di lingkungan Departemen atau
Pemerintah daerah saja, tetapi juga Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
Termasuk dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
Untuk UPT yang ada di LAN terdiri dari dua, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekolah
Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas). Jika Pendidikan dan Latihan penjenjangan
tingkat dasar dan menengah dilaksanakan oleh Deputi, maka Sekolah Staf dan Pimpinan
Administrasi Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan
Ketua;
Deputi Bidang Penelitian dan
Pengembangan;
Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I;
Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II;
Staf Ahli
Sekretariat
Unit Pelaksana Teknis;
Perwakilan LAN di Daerah.
Struktur Kelembagaan LAN Berdasarkan
Keppres No. 20 Tahun 1989
1
2
3
4
5
6
7
8

penjenjangan tingkat tinggi, pendidikan dan latihan tingkat tinggi lainnya serta membina
dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan serupa yang dilaksanakan oleh
Departemen dan instansi Pemerintah lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara.
Berbagai jenis diklat pegawai negeri sipil yang dikembangkan dan terus ditingkatkan di periode
ini meliputi diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan. Penyelenggaraan diklat prajabatan bagi
calon pegawai negeri telah dilakukan secara makin teratur semenjak dikeluarkannya Keputusan
Presiden No. 30 Tahun 1981.
Di samping itu, diklat dalam jabatan yang
diperuntukkan bagi pegawai negeri terdiri dari
diklat penjenjangan dan diklat non
penjenjangan atau diklat khusus. Diklat
penjenjangan terdiri dari Sekolah Pimpinan
Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA),
Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat
Lanjutan (SEPALA), Sekolah Pimpinan
Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA),
Sekolah Staf dan Pimpinan
Administrasi/Nasional (SESPA/SESPANAS).
Pada dasarnya penyelenggaraan SEPADYA,
SEPALA, dan SEPADA didesentralisasikan di
Departemen/Instansi masing-masing. Hal ini
dikarenakan ketiga diklat tersebut masih
banyak berisi bidang tehnis
fungsional/substantif instansi. Oleh karena itu
fungsi LAN pada dasarnya ialah sebagai
pembina dengan menentukan pedoman-
pedomannya. Namun, LAN juga
menyelenggarakan SEPADYA dan SEPALA
untuk pegawai LAN, Sekretariat Negara, dan
LPND lain yang mengingat jumlah pegawainya
tidak efisien jika menyelenggarkan sendiri,
sedangkan SEPADA diselenggarakan hanya
untuk pegawai LAN sendiri saja (Lembaga
Administrasi Negara, 2007).
Sampai 1989/1990 oleh LAN telah
diselenggarakan 7 angkatan SEPADYA, 2
angkatan SEPALA, dan 3 angkatan
SEPADA. Secara keseluruhan hingga tahun
1989/1990 telah diselenggarakan 7
angkatan SEPADYA dengan 11.300 orang
lulusan, SEPALA 735 angkatan dengan
22.039 lulusan dan SEPADA 415 angkatan
dengan 12.613 orang lulusan (Lembaga
Administrasi Negara, 2007). Sedangkan
diklat non penjenjangan meliputi antara lain
kursus-kursus organisasi dan metode,
teknik-teknik manajemen, perencanaan
pembangunan, manajemen proyek,
manajemen perusahaan negara,
pengawasan, analisis jabatan, analisis
kebijaksanaan dan diklat khusus lainnya. Di
samping diklat penjenjangan dan diklat non
penjenjangan, bagi pegawai negeri
dimungkinkan pula untuk mengikuti program
pendidikan S-2 dan S-3 secara selektif di
dalam atau di luar negeri.
Para pengajar pendidikan dan latihan untuk Pegawai Negeri perlu ditingkatkan kompetensinya
terlebih dahulu agar bisa memfasilitasi pendidikan dan latihan dengan maksimal. Karena
pentingnya peningkatan kompetensi Widyaiswara maka dirasa perlu untuk melakukan
pendidikan dan latihan khusus bagi Widyaiswara. Pada tahun ini, LAN sudah fokus dalam

melakukan pembinaan pada Widyaiswara yang ada di seluruh Indonesia. LAN menjadi lembaga
Pembina untuk jabatan fungsional Widyaiswara.

Prof. Dr. JB Kristiadi, Kepala LAN Periode 1990-1998
beramah tamah dengan Perdana Menteri Australia, Paul
Keating
Menuju Era
Diklatpim
PERIODE
1994 - 2000

Program diklat pada periode ini ditandai dengan keluarnya PP No. 14/1994 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Menurut PP ini, diklat terdiri dari Diklat Prajabatan
dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan adalah diklat yang dipersyaratkan dalam
pengangkatan PNS, sedangkan Diklat Dalam Jabatan adalah diklat bagi PNS.
Diklat Dalam Jabatan sendiri terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat
Teknis. Diklat Struktural adalah diklat yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan
diangkat dalam jabatan struktural, terdiri atas 3 (tiga) jenjang sebagai berikut:
1
2
3
Diklat SPAMA (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama)
Diklat SPAMEN (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah)
Diklat SPATI (Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi)
Penjabaran lebih teknis terhadap PP No. 14/1994 dituangkan dalam Keputusan Ketua LAN
No. 304 A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan PNS. Selain mengatur tentang Diklat Prajabatan, Diklat Administrasi Umum, Diklat
Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis, Pedoman Umum ini juga mengatur tentang
Diklat PIMTI (Pimpinan Inti).
Diklat PIMTI adalah program diklat yang memberikan informasi mengenai berbagai
kebijaksanaan pemerintah yang aktual, dan perkembangan lingkungan strategis yang
berpengaruh terhadap tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
mengembangkan wawasan, baik nasional, regional, maupun internasional. Diklat ini hanya
diselenggarakan oleh LAN, dan diperuntukkan bagi Kader Pimpinan Tinggi Nasional atau
pejabat pemerintah yang serendah-rendahnya sederajat dengan jabatan Eselon I dalam
rangka pemantapan Kader Pimpinan Nasional.
Selain jenis-jenis diklat diatas, pada periode ini juga terdapat jenis diklat yang khusus
diperuntukkan bagi staf dan pimpinan BUMN dan BUMD, yakni Diklat Manajer.
Ketentuan selengkapnya tentang Diklat Manajer. Ketentuan selengkapnya tentang Diklat
Manajer dituangkan dalam Keputusan Kepala LAN No. 1030 A/IX/6/4/1994 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Staf dan Pimpinan BUMN dan BUMD.
Adapun sasaran dari Diklat Manajer adalah tersedianya calon manajer yang tepat dalam
jumlah yang memadai, profesional, memiliki kerangka pikir integralistik, berwawasan luas, dan
mampu melihat peluang ke depan serta kewirausahaan.
1
2
3

Pada tahun 1996 muncul Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini mengatur tentang
penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III yang dilaksanakan secara nasional di seluruh
Badan Diklat Provinsi sebagai upaya penyiapan kader pimpinan nasional. Dengan kebijakan
ini penganggaran penyelenggaraan diklat tersebut dipusatkan pada LAN.
Program diklat diatas secara umum masih terus berjalan sampai dengan tahun 2000 ketika
PP No. 14/1994 diganti dengan PP No. 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
PNS. Meski demikian, patut dicatat bahwa pada periode 1994-2000 ini terdapat 2 (dua) upaya
konkrit untuk memperkuat kebijakan dan program diklat.
Pertama, lahirnya Keputusan Kepala LAN No. 1594/IX/6/4/1997 tentang Pedoman
Penyusunan Kebutuhan Diklat PNS; dan kedua adalah Keputusan Kepala LAN
No.1597A/IX/6/4/1997 tentang Pedoman Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan PNS.
Keputusan Kepala LAN No. 1594/IX/6/4/1997 dan Keputusan
Kepala LAN No. 1597A/IX/6/4/1997 adalah wujud penjaminan
mutu program diklat agar mampu mencapai tujuan secara
efektif dan efisien.

Masa
Reformasi Diklat
PERIODE
2000 - 2013

2000 - 2008
SEJARAH
DIKLAT
Pada awal tahun 2000 dikenal dengan diklat SPAMA (Staff Pimpinan Tingkat Pertama) sesuai
dengan Keputusan Kepala LAN No. 358/IX/6/4/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Staff Pimpinan Tingkat Pertama (Diklat SPAMA). Dimana tujuan dari
diklat ini adalah untuk membentuk kepribadian dan sikap, memberikan pengetahuan dan
keterampilan serta kemampuan kepemimpinan, mempunyai kemampuan dalam
memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan serta
mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan program secara terkoordinasi, tertib, efektif
dan efisien.
Kemudian, pada bulan November, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP ini
menjelaskan dan mengatur mengenai pola pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. Untuk Diklat
Prajabatan, diatur juga mengenai syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS wajib
diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan
CPNS dan wajib mengikuti Diklat Prajabatan untuk diangkat menjadi PNS. Diklat
kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan struktur. Diklatpim terdiri
dari:
Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktur Eselon IV;
Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktur Eselon III;
Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktur Esselon II;
Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktur Eselon I.
Periode ini juga ditandai dengan lahirnya Keputusan Kepala LAN No. 9 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Penyelenggara Diklat.
Lembaga-lembaga diklat yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2)
Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan Keputusan Kepala LAN Nomor
194/XIII/10/6/2001 tentang pedoman akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negeri
Sipil, merupakan unit pelaksanaan teknis lembaga penyelenggaraan diklat pusat. Lembaga
diklat di daerah-daerah telah terakreditasi ini berfungsi sebagai Unit Penyelenggara Diklat Jarak
1
2
3
4

jauh (UPDJJ) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal yang telah
memperoleh akreditasi dari LAN RI untuk melaksanakan diklat.

TAHUN
2007
Selama tahun 2007 terdapat 7 Keputusan Kepala LAN yang berhubungan dengan diklat antara
lain:
Peraturan Kepala LAN No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PNS
yang diangkat dari Tenaga Honorer
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III bagi CPNS eks honorer
bertujuan agar kompetensi pembentukan PNS sebagaimana yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS dapat tercapai.
Peraturan Kepala LAN No. 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Diklat Bagi PNS
Peraturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Lembaga
Diklat Swasta mendorong partisipasi lembaga Diklat Swasta dalam menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai perwujudan pelaksanaan
Keperintahan yang baik (Good Governance) sehingga perlu dilakukan akreditasi bagi
Lembaga Diklat Swasta dan Lembaga Administrasi Negara perlu menetapkan Peraturan
Kepala LAN tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
Adapun program diklat yang diakreditasi kelayakannya adalah Diklat Fungsional dan/atau
Teknis tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil. Prasyarat Lembaga Diklat Swasta untuk dapat
diakreditasi adalah berbentuk badan hukum, memiliki kantor tetap, serta memiliki kelengkapan
perangkat organisasi. Unsur-unsur yang dari akreditasi Lembaga Diklat Swasta antara lain
tenaga kediklatan yang meliputi pengajar diklat dan pengelola diklat; program diklat terdiri dari
pedoman diklat, buku pegangan peserta, buku pegangan pengajar diklat dan panduan diklat;
serta fasilitas diklat yang meliputi komponen sarana dan prasarana.
1
2

Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala LAN Mendampingi Wakil
Presiden RI dalam Acara Penyerahan Akreditasi
Lembaga Diklat Pemerintah
Menggagas
Transformasi Diklat
PERIODE
2013 - 2018

Tahun 2013 menjadi tahun penting dalam perkembangan kebijakan diklat di LAN. Seiring
dengan perubahan struktur organisasi LAN, Prof. Agus Dwiyanto, Ph.D sebagai Kepala LAN
mengenalkan orientasi baru visi dan misi organisasi yang kemudian diterjemahkan secara
lebih detail dalam kebijakan tentang Diklatpim dan Diklat Prajabatan. Pembaruan diklat
aparatur ditetapkan sebagai agenda utama yang mendesak untuk diselesaikan. Melalui
serangkaian kebijakan yang ditetapkan, dapat dilihat bahwa baik Diklatpim atau Diklat
Prajabatan ini mengalami perubahan mendasar dari kebijakan sebelumnya.
LAN sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk membina dan menyelenggarakan diklat
kepemimpinan harus mampu membaca problem yang dihadapi oleh pemerintah dalam
mewujudkan pemerintah yang berkinerja tinggi. Diklatpim dapat memberi kontribusi terhadap
penyelesaian problem jika setiap alumni diklat mampu memberikan solusi nyata dalam
penyelesaian problem yang terjadi di institusinya. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan
dalam perubahan kebijakan diklatpim.
Pembaruan Diklatpim dilakukan untuk mengubah tujuan dan orientasi Diklatpim, yaitu
membentuk pemimpin perubahan dan memperbesar arus perubahan di birokrasi pemerintah
dan sektor publik lainnya. Konsekuensi dari perubahan tujuan dan orientasi ini yaitu kurikulum,
cara pembelajaran, cara pengelolaan dan peran pemangku kepentingan dalan
penyelenggaraan Diklatpim mengalami perubahan yang mendasar. Kurikulum yang dulunya
lebih terfokus pada penguatan kognisi, berdasar pada kebijakan baru diperkaya dengan
penguatan aspek afeksi dan psikomotorik. Cara pembelajaran dikelola berbasis pada
pengalaman (experiential learning) dimana para peserta harus melakukan inovasi pada unit
kerja masing-masing.
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim)
Rapat yang Dipimpin oleh Prof. Agus Dwiyanto, Ph.D
dalam Upaya Pembaharuan Diklatpim

Serangkaian regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala LAN sebagai berikut:
Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Selanjutnya, Diklatpim yang dilaksanakan dengan kebijakan ini disebut sebagai Diklatpim Pola
Baru. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perubahan
mendasar dalam Diklatpim Pola Baru ini, yaitu:
Diklatpim ditujukan untuk membentuk pemimpin perubahan dan memperluas arus
perubahan di birokrasi dan sektor publik lainnya. Kemampuan memimpin
perubahan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan
keberhasilan peserta tersebut dalam keikusertaannya pada Diklatpim.
Lokasi kegiatan berada di kampus pelatihan dan instansinya masing-masing (on
dan off campus) serta dilaukan visitasi di instansi pusat dan daerah.
Keterlibatan yang semakin tinggi dari instansi dan pimpinan peserta selama proses
diklat, dimana instansi diwajibkan untuk memberikan otoritas pada peserta untuk
melakukan inovasi dan perubahan serta mengirimkan atasan sebagai mentor,
melibatkan kolega dan anak buah peserta dalam proses perubahan.
Metode pembelajaran yang berbasis pengalaman (experiential learning) diri ketika
mengelola perubahan, diskusi dan konsultasi dengan mentor dan coach, serta
pengalaman yang diperoleh dari berbagai kegiatan di kelas.
Bagi Diklatpim Tk. I dan II diwajibkan untuk visitasi ke luar negeri untuk berbagi
pengalaman dengan negara mitra di ASEAN dan lainnya, mempromosikan potensi
daerah dan nasional serta memperkuat diplomasi dan kerjasama sektor publik
dengan negara sahabat.
Dalam upaya menyempurnakan kualitas Dikaltpim, evaluasi kebijakan terus-menerus dilakukan
oleh LAN. Pada tahun 2015, kembali diluncurkan Peraturan Kepala LAN tentang Diklatpim
sebagai berikut:
1
2
3
4
a.
b.
c.
d.
e.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Perubahan mendasar berikutnya adalah pada kebijakan Diklat Prajabatan. Diklat Prajabatan
memiliki posisi yang sangat strategis karena melalui diklat ini pemerintah untuk pertama
kalinya mengenalkan kepada calon pegawai ASN nilai-nilai yang harus menadi pegangan bagi
mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. Dengan pengelolaan
Diklat Prajabatan yang benar, maka akan dapat dilakukan pembentukan karakter pegawai
ASN yang professional untuk menggusur stereotip negatif yang selama ini melekat.
Regulasi yang dipakai sebagai dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala LAN No. 21
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Peraturan Kepala LAN No. 22 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan I dan II.
Diklat Prajabatan merupakan instrumen untuk membentuk generasi baru PNS yang dicirikan
dengan dimilikinya karakter baru yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang dimilikinya karakter
baru yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Nilai yang
dimaksud adalah nilai yang menggambarkan kesadaran pegawai ASN bahwa Indonesia
adalah bangsa yang beraneka dalam berbagai aspek budaya, etnisitas, agama, tingkat
kemajuan social-ekonomi dan kesejahteraannya. Dalam konteks tersebut setiap pegawai ASN
dituntut untuk mampu memafaatkan keragaman sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai
potensi ancaman dan kelemahan terhadap integrasi bangsa.
Nilai-nilai ini kemudian diadopsi pada materi Diklat Prajabatan sebagai ANEKA yang
merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Kekuasaan, Komitmen Mutu dan
Anti Korupsi. Secara lebih detail, penjelasan dari ANEKA yaitu:
Diklat Prajabatan
1
2
3
4

Akuntabilitas
Setiap tindakan pegawai ASN harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada
warga dan pada pemangku kepentingan.
Nasionalisme
Semangat mencintai tanah air, persatuan dan kesatuan Indonesia, yang diwujudkan
dengan menempatkan kepentingan bangsa diatas yang lainnya.
Etika Kekuasaan
Kesadaran etis bahwa jabatan publik yang diemban memiliki kewenangan tertentu, yang
penggunaan dan dampak dari penggunaannya mempengaruhi kehidupan warga dan
masyarakat luas.
Komitmen Mutu
Kepedulian untuk selalu memperbaiki kualitas kerja melalui pengembangan inovasi dan
pembentukan kapasitas diri sebagai insan pembelajar.
Anti Korupsi
Kesadaran untuk bersih dan membersihkan lingkungan dan birokrasi dari berbagai bentuk
tindakan korupsi.
Keberhasilan Diklat Prajabatan ditentukan oleh keberhasilannya mengubah pemahaman-
pemahaman menjadi tradisi dan budaya baru berbasis ANEKA, bukan dari inovasi cara
pembelajarannya. Inovasi pembelajaran merupakan hal penting karena hal tersebut dapat
memberi inspirasi dan menguatkan pemahaman mereka tentang ANEKA. Namun memastikan
aktualisasi ANEKA dalam kegiatan sehari-hari Calon Pegawai Negeri Sipil dan menjadikannya
sebagai tradisi baru adalah jauh lebih penting.
Untuk melaksanakan semangat tersebut, evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi yang
telah diterapkan menjadi agenda di LAN. Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tetang
Aparatur Sipil Negara, diklat untuk Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan terminologi Diklat
Prajabatan. Terminologi Prajabatan ini muncul sampai pada PP No. 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Sebagai hasilnya, pada tahun 2016 kembali dirilis regulasi baru yang menyempurnakan
pelaksanaan-pelaksanaan Diklat Prajabatan yang dalam aturan baru ini disebut sebagai
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Aturan-aturan baru ini adalah sebagai berikut:

Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
Kedua Perkalan tersebut pada dasarnya
tidak memiliki perbedaan kurikulum
termasuk jam pelajarannya. Perbedaannya
terdapat pada alat evaluasinya, khususnya
evaluasi akademik untuk essay (aspek
penilian kasus) dalam soal ujian. Untuk
Golongan I dan II hanya sampai
mendeskripsikan gagasan alternatif
pemecahan masalah berdasarkan konteks
deskripsi kasus, sedangkan untuk Golongan
III haru sampai mendeskripsikan
konsekuensi penerapan dari setiap gagasan
alternatif pemecahan masalah berdasarkan
konteks deskripsi kasus.
Dalam upaya menyempurnakan
pelaksanaan Latsar, Kepala LAN kembali
menerbitkan Perkalan No. 17 dan 18 Tahun
2017 dengan menambahkan mata ajar yaitu
Sikap Bela Negara. Pada Peraturan Kepala
LAN No. 21 dan 22 Tahun 2013 sikap
perilaku bela negara belum diperkenalkan
hanya sikap perilaku dan disiplin PNS.
Selain penambahan nilai bela negara,
Perkalan No. 24 dan 25 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS
pada dasarnya masih sama dengan
kurikulum Perkalan No. 21 dan 22 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelatihan Dasar
CPNS, namun lebih menekankan pada
tahap evaluasi peserta dengan bobot nilai
yang diberikan kepada penguji dan
penyelenggara.
1
2

Peresmian Grha Giri Wisesa PKP2A I Jatinangor
yang Dihadiri Menteri PAN, Taufiq Effendi
Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur
Lembaga Administrasi Negara
(PKP2A LAN)

Berdasarkan Keputusan LAN No. 004/LAN/KEPEG/1974 Pasal 2, tugas kantor perwakilan LAN
adalah melaksanakan tugas-tugas lembaga di daerah membantu dan memberikan pelayanan
kepada aparatur pusat dan aparatur pusat di daerah, yang bertujuan memperbaiki dan
menyempurnakan aparatur negara dan administrasinya.
Pada perkembangannya, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata cara kerja perwakilan LAN
di daerah diatur berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 171/IX/6/2/2001, namun nomenklatur
perwakilan LAN diganti dengan istilah Pusat Kajian Diklat dan Aparatur (PKDA). Adapun tugas
PKDA sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala LAN tersebut adalah
“Menyelenggarakan kajian serta pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala LAN”.
Penggunaan nomenklatur Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) LAN
dimulai sejak tanggal 10 Maret 2004, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala No. 4 Tahun 2004
tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN yang sebelumnya bernama Pusat Kajian dan Diklat
Aparatur (PKDA) berdasarkan Keputusan Kepala No. 171/IX/6/4/2001 tentang perubahan atas
Keputusan Kepala LAN No. 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN
terhitung sejak tanggal 20 Maret 2001 dan sebelumnya bernama kantor perwakilan LAN di
daerah. Pasal 140 menyebutkan “Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur atau
PKP2A adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kapala LAN secara substantif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Utama”. PKP2A mempunyai tugas menyelenggarakan kajian/penelitian dan
pengembangan di bidang administrasi negara dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala LAN. PKP2A LAN dipimpin oleh Kepala
Pusat yang meliputi:
Perwakilan LAN di Jawa Barat yang didirikan tahun 1963 di Gedung Sate dan tahun 1964
mendapat tambahan pinjaman ruangan di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Jl. Gatot Soebroto,
kemudian tahun 1966 pindah dirumah Jl. Cimandiri No. 14 yang diperoleh dari Sekretariat
Negara (rumah dinas), pada tahun 1968 memperoleh satu rumah lagi dari Sekretariat Negara
Jl. Cimandiri No. 16 Bandung.
Sejak tahun 2008 PKP2A I LAN pindah ke Jl. Kiarapayung km. 4,7 Kab. Sumedang, Jawa
Barat. Keberadaan gedung PKP2A I LAN di Sumedang - Jawa Barat didasarkan SK Gubernur
Jawa Barat yang telah meminjamkan lahan Pemerintah Propinsi Jawa Barat eks. pramuka
kepada PKP2A I LAN yang selanjutnya secara bertahap dibangun secara fisik. Sejalan dengan
perpindahan ke Kab. Sumedang, bangunan di Jalan Cimandiri digunakan untuk kegiatan
pendidikan regular kedinasan dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga
Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung.
PKP2A I LAN, Jatinangor

Pada mulanya Cabang LAN Sulawesi Selatan/PT DIAN Filian Ujung Padang berkantor di
gedung bekas sekolah Tiong Hoa di Jl. Timur No. 74 A. Proses belajar mengajar dimulai pada
tanggal 1 April 1968 dengan jumlah mahasiswa 125 orang. Tahun 1990 fungsi dan peran
LAN/PT DIAN Filian di pertajam melalui surat keputusan ketua LAN nomor 1202/IX/6/4/1990.
PT DIAN Filian Ujung Pandang yang kemudian menjadi STIA.
Tanggal 20 Maret 2001 terjadi perubahan LAN Perwakilan RI melalui Surat keputusan Kepala
LAN nomor 171/IX/4/2001 tentang organisasi dan tata kerja LAN, Maka LAN Perwakilan
Sulawesi Selatan berubah Nama dan Fungsi menjadi Pusat kajian dan Diklat Aparatur II
Makassar (PKDA II) yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan kajian serta pendidikan
dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
Pendirian Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur III Lembaga
Administrasi Negara (PKP2A III LAN)
berdasar pada Surat Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor
537/IX/1/10/2002 tentang Penyampaian
Pokok-Pokok Pikiran dalam
Pengembangan Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di
Samarinda.
Rencana pembentukan PKP2A III LAN di Samarinda disambut positif oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dengan diterbitkannya Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 61/7232/org perihal Persetujuan Pembentukan PKP2A Regional Wilayah Kalimantan.
Surat Gubernur tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor
14/Kep/I/2003 jo. Nomor 173B/Kep/VIII/2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rancangan
Organisasi LAN, dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
B/1021/M.PAN/6/2004 tentang Pembentukan PKP2A III LAN Samarinda.
PKP2A II LAN, Makassar
PKP2A III LAN, Samarinda
Gedung PKP2A III LAN, Samarinda

Kelembagaan PKP2A IV LAN di Aceh
diwujudkan dengan Surat Kepala LAN kepada
Menteri PAN Nomor: 07/KEP/I/2009 perihal
Usul Perubahan dan Pendirian Kantor Regional
LAN di Daerah. Kementerian Negara PAN
menyetujui pembentukan PKP2A IV di Banda
Aceh dengan pertimbangan untuk
mendekatkan dan meningkatkan peran LAN
serta untuk mendukung akselerasi peningkatan
SDM aparatur di Aceh melalui surat yang
ditujukan kepada Kepala LAN Nomor:
B/2496/M.PAN/2009 tanggal 31 Juli 2009.
Sejalan dengan itu LAN mengeluarkan
Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
LAN No. 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja LAN sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN
Nomor 4 Tahun 2008.
Kepala LAN membentuk Tim Persiapan Pembentukan Kantor PKP2A IV LAN di Banda Aceh
melalui SK Kepala LAN No. 795/IX/6/8/2009. Dengan tindak lanjut Surat Perjanjian antara
Pemerintah Aceh dengan LAN Nomor: 41/PKS/2009 dan Nomor: 1126/IX/3/3/2009 tentang
Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Aceh Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Jl. T.
Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.
PKP2A IV LAN, Banda Aceh
Gedung PKP2A IV LAN, Banda Aceh

Rapat Koordinasi Kewidyaiswaraan PKP2A I LAN
Jatinangor
WIDYAISWARA

Dalam melihat perkembangan diklat tidak bisa
dilepaskan dari perkembangan Widyaiswara
(WI). Jika kebijakan dan kurikulum diklat
merupakan mesin, maka Widyaiswara
merupakan bahan bakar terselenggaranya
diklat. WI dikenal pertama kali secara formal
pada tahun 1985 melalui keluarnya
Keputusan MENPAN No. 68/MENPAN/1985
tentang Angka Kredit Jabatan Widyaiswara.
Sebagai pelaksana dari keputusan Menpan tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Bersama
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN, sekarang BKN) dan Ketua Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 31/SE/1985 dan Nomor 240/SEKLAN/XII/1985
tentang Angka Kredit bagi Jabatan Widyaiswara. Dengan tiga peraturan tersebut keberadaan WI
diakusi secara konstitusional. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan
Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklatpada Lembaga Diklat Pemerintah. Dikjartih
adalah proses mengajar dalam Diklat baik klasikal dan/atau non klasial.
Jabatan Fungsional Widyaiswara didefinisikan secara legal formal sebagai jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan
mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga
Diklat Pemerintah.
Sebelum tahun tersebut sebenarnya jabatan WI sudah dikenal secara luas. Namun belum
terformalisasi. Hal tersebut tidak terlepas dari amanat Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972
tentang Tanggung Djawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan dan diperkuat oleh Inpres No. 15
Tahun 1974 Bab II Pasal 7 ayat (2) berbunyi Ketua Lembaga Administrasi Negara mengatur
syarat pengangkatan dan penentuan calon tenaga pengajar untuk bidang administrasi bagi
pendidikan dan latihan Pegawai Negeri. Namun, tenaga pengajar bagi pendidikan dan pelatihan
Pegawai Negeri tersebut masih bersifat cair. Maksudnya dalam hal tersebut baru dikenal sebagai
nara sumber, pelatih, mentor, dan sebagainya yang sifatnya masih seperti adhoc. Selain belum
ada jabatan fungsional khusus untuk tenaga pengajar diklat (yang selanjutnya disebut WI), pada
tahun tersebut juga belum ada pengaturan dan pembinaan pengajar diklat yang terstruktur.
Ignasius Jonan, Menteri ESDM RI, Salah Satu
Widyaiswara Kehormatan LAN
Sumber Gambar: amazonawa.com, 2019

Setelah tahun 1985 baru terdapat jenjang karir dan manajemen pembinaan pengajar diklat yang
terstruktur dan sistematis di bawah Lembaga Administrasi Negara. Seiring dengan tuntutan dan
perkembangan jabatan fungsional dan sebagai pembinaan terhadap jabatan fungsional secara
keseluruhan, maka pada tahun 1994 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional, dan pada tahun 1999 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
LAN sebagai instansi pembina diklat dan pembina jabatan fungsional pada khususnya yang
secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat
pada umumnya. Dayaguna dan hasilguna diklat tergantung pada kualitas widyaiswara. Oleh
karena itu pembinaan terhadap WI sangat penting dalam rangka pembinaan diklat. Berikut
beberapa peraturan kunci terkait pembinaan karier WI.
SK MENPAN No. 68/MENPAN/1985 dan SEB Ketua LAN dan Kepala BAKN No.
31/SE/1985 dan 240/Sek1lan/XXI/1985 terkait angka-angka kredit Widyaiswara.
SK MENPAN No. 09/MENPAN/1989 terkait pembentukan Tim Penilai Jabatan WI Tingkat
Instansi (Pusat dan Daerah) yang diketuai oleh Ketua LAN. Dengan pengarahan dan
bimbingan LAN telah terbentuk 23 tim penilai tingkat instansi (Departemen, LPND dan
Provinsi).
Keppres No. 63 Tahun 1986 terkait penetapan batas usia pension widyaiswara yang antara
lain menetapkan batas usia pensiun WI 65 tahun.
Keppres No. 49 Tahun 1989 tentang penetapan tunjangan jabatan fungsional widyaiswara.
Keluarnya Keputusan MENPAN No. 01/M.PAN/2001 yang merupakan penyempurnaan
terhadap SK MENPAN No. 68/MENPAN/1985.
Dengan adanya Keputusan MENPAN No. 01/MENPAN/2001 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan angka kreditnya, jenjang WI yang semula berjumlah 13 jenjang berubah
menjadi 4 jenjang yaitu WI Utama, WI Madya, WI Muda, dan WI Pertama. Selain itu ada
persyaratan pengangkatan calon WI minimal S1 dengan pangkat minimal III/a. Keputusan
MENPAN tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan teknis.
1
2
3
4
5

Keluarnya PerMENPAN No. 66/M.PAN/2005 yang merevisi peraturan sebelumnya
yaitu Keputusan MENPAN No. 01/MENPAN/2001 tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya.
Dengan Per MENPAN No. 66/M.PAN/2005 terdapat pasal yang cukup fundamental yaitu:
Pengangkatan calon WI yang semula 2 tahun sebelum pension menjadi maksimal 50
tahun sudah harus mendapatkan SK Jabatan WI. Pasal ini muncul untuk menepis
kesan bahwa jabatan fungsional WI hanya untuk memperpanjang usia pension atau
hanya sebagai wadah pegawai yang kehilangan jabatan struktural seperti yang terjadi
di era 90-an (Surahardjo, 1999).
Kewajiban Orasi Ilmiah bagi WI Utama dan apabila tidak melakukan orasi ilmiah
dalam waktu 1 tahun diberhentikan dari jabatan fungsional Widyaiswara.
Peraturan ini sekaligus menjadi tonggak awal kewajiban Orasi Ilmiah bagi
Widyaiswara Utama.
Sebagai tindaklanjut dari Per MENPAN No. 66/M.PAN/2005 dikeluarkan berbagai
peraturan teknis pelaksananya.
Keluarnya Keppres No. 52 Tahun 2006 yang merupakan perubahan terakhir dari
Keputusan Preside No. 4 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1989 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara menjadi bentuk penghargan kepada WI.
Pada tahun 2009 keluar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara
dan Angka Kreditnya.
Setelah itu pada tahun 2014 keluar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Peraturan ini menjadi regulasi termutakir terkait
payung hukum Jabatan Fungsional WI.
Perubahan dari Per MENPAN No. 66/M.PAN/2005 sampai per MENPAN No. 22 Tahun 2014
terkait perubahan ketetapan angka kredit kenaikan jabatan WI. Secara keseluruhan tidak ada
yang berubah selain ketetapan angka kredit.
6
a.
b.
7
8
9

Sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan Diklat, WI memiliki tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk mendididk, mengajar dan melatih (Dikjartih) PNS pada
lembaga Diklat di instansi pemerintah. Seluruh peraturan tersebut di atas merangkum bentuk
pembinaan WI secara kontinu. Mengingat bervariasinya kebutuhan peningkatan keterampilan
mendidik, mengajar dan melatih (dikjartih) WI. Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
LAN melalui Direktorat Pembinaan Widyaiswara antara lain:
a. Penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara
b. Penetapan Standar Kompetensi Widyaiswara
c. Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional Widyaiswara
d. Penyelenggaraan Seminar, Serasehan, Diskusi Panel, Lokakarya Kewidyaiswaraan
e. Penyusunan Pedoman Formasi
f. Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Widyaiswara
g. Memfasilitasi pelaksanaan penerapan jabatan di lapangan dengan menggunakan
sosialisasi kepada instansi pengguna
h. Fasilitas pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional WI
i. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi WI
j. Akreditasi karya ilmiah WI
k. Monitoring dan Evaluasi Kinerja WI

Peserta RLA Angkatan V Tahun 2016 Berkunjung
Ke Sekretariat Kabinet untuk Menyampaikan
Hasil Diklat RLA
Sumber Gambar: setkab.go.id, 2019
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
(Reform Leader Academy)

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (2009 – 2014),
Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini diikuti
dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam
konteks Diklat, LAN merespon Perpres
tersebut dengan menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Reformasi Birokrasi (Reform Leader
Academy) yang diatur dengan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
8 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform
Leader Academy).
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Reformasi Birokrasi atau Reform Leader
Academy (RLA) merupakan Diklat yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan
pemimpin reformasi. Dalam RLA, calon pemimpin reformasi akan menjalani serangkaian tugas
breakthrough project yang berisikan tantangan dengan tingkat kesulitan tertentu. Keberhasilan
peserta mengatasi tantangan pada setiap tugas itulah yang akan menempanya menjadi pemimpin
reformasi.
Setelah mengikuti RLA para peserta didorong menjadi agent of change dengan mendorong dan
memperkuat inovasi tersebut melalui proses organizational streamlining yaitu penyesuaian proses,
struktur dan sumber daya organisasi pada instansinya masing-masing. Reformasi birokrasi
bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, rakyat yang lebih
sejahtera serta daya saing dunia bisnis yang lebih kokoh sehingga mampu mengangkat harkat dan
martabat bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, RLA ini didesain.
Tujuan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) adalah membentuk
sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar kepemimpinan dalam rangka
mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Adapun sasaran penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (RLA) ini adalah terwujudnya sumber daya aparatur yang
kompeten dan mampu melakukan perubahan dan mendorong pelaksanaan program reformasi
birokrasi di instansinya.
Menteri PAN RB, Asman Abnur dalam Pembukaan
Diklat RLA Angkatan VI Tahun 2017
Sumber Gambar: menpan.go.id, 2019

Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi ( RLA), mencakup:
Kemampuan dalam memahami konsep konsep dan kebijakan reformasi birokrasi;
Kemampuan mengelola perubahan;
Kemampuan menyusun road map dan menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi di
instansinya;
Kemampuan mengelola kinerja instansinya;
Kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di
instansinya; dan
Kemampuan menyusun rencana aksi reformasi birokrasi di instansinya.
RLA angkatan pertama dilaksanakan pada tahun 2013 dan hingga tahun 2018 telah
diselenggarakan 17 angkatan. Setiap angkatan berjumlah maksimal 25 peserta yang terdiri dari
PNS pusat dan daerah.
Kebijakan tentang RLA mengalami perubahan
dua kali setelah Perkalan No. 8 Tahun 2013,
kemudian diubah dengan Perkalan No. 37
Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Reform Leader Academy, dan terakhir melalui
Perkalan No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Reform Leader
Academy. LAN melakukan terobosan penting
berkaitan dengan status alumni RLA setara
dengan Diklatpim Tingkat II yang tertuang
dalam Pasal 3 Perkalan No. 5 Tahun 2017.
LAN kemudian mempertegas ketentuan
tersebut dengan menerbitkan Peraturan
Lembaga Administrasi Negara No. 21 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan
Alumni Pelatihan Reform Leader Academy.
1
2
3
4
5
6
Benchmarking Peserta RLA PKP2A I LAN
Ke Singapura

Sejarah Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sejarah Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur

Similar to Sejarah Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Sejarah Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur