perkembangan peserta didik

1. MODUL 3
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR
KELOMPOK 2 :
1. KANTIKA
2. SITI RAHAYU

2. KB 1
Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar di
Era Orde Baru
A. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENDIDIKAN SD
Ketentuan perundang-undangan pertama yang mengatur system
Pendidikan nasional sesuai Pasal 31 UUD 1945 adalah Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor 104/Bhg O, tanggal 1 Maret
Tahun 1946 tentang pembentukan panitia Penyelidikan Pengajaran RI
dibawah Ki Hajar Dewantara.
Secara Singkat, sampai dengan permulaan era orde baru tahun 1968,
Pendidikan SD menunjukan gambaran profil kuantitatif yang mencakup
sejumlah 60. 023 SD dengan 12. 163. 495 murid dan sebanyak 308. 657
guru. Inilah dasar (base-line) yang menjadi landasan pijakan
pengembangan Pendidikan SD pada masa orde baru.

3. B. BERBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS TERKAIT DAN/ATAU TENTANG
PENDIDIKAN SD
Kebijakan Strategis secara harfiah merupakan terjemahan dari
strategic policy yang artinya kebijakan atau keputusan manajemen/
politik yang bersifat mendasar dan menyeluruh dari sebuah
organisasi, dalam hal ini Negara sebagai organisasi tertinggi yang
memiliki kekuatan dan alat-alat untuk memaksa warganya.
Kebijakan strategis negara merupakan kebijakan yang bersifat
nasional yang mencakup seluruh sector kehidupan bermasyrakat,
berbangsa, bernegara (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan dan agama (ipoleksosbudhankamag)

4. Kebijakan Nasional dalam sector Pendidikan pada era Orde Baru
(ORBA) dituangkan dalam Pembangunan jangka Panjang 25 Tahun .
1. PJP 1 kurun waktu tahun 1969/1970-1993/1994 dijabarkan dalam
Repelita I-V
2. PJP II Awal, dijabarkan dalam Repelita VI (1994/1995-1998/1999)

5. C. ISI DAN PROSES PENDIDIKAN SD
Secara singkat isi dan proses Pendidikan mencakup kurikulum dan
perangkat Pendidikan lainnya serta pengelolaan Pendidikan secara
keseluruhan. Sebagai isi Pendidikan dasar ditetapkan sekurang-
kurangnya 13 bidang kajian yang meliputi :
Pendidikan Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,
Membaca dan Menulis, Matematika, Pengantar Sains dan Teknologi,
Ilmu Bumi, Sejarah Nasional dan Umum, Kerajinan Tangan dan
Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Menggambar, dan
Bahasa Inggris.
Setelah keluar Kepmen dikbud No. 060/U/1993 ditetapkan kurikulum
Pendidikan Dasar yang mencakup 10 Mata Pelajaran.

6. Dalam rangka pembangunan Pendidikan, selama PJP 1 dilaksanakan
program perluasan dan pemeratan kesempatan belajar, terutama
pada Pendidikan di SD. Upaya tersebut dilakukan untuk
“…menciptakan keadaan sehingga setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk memperoleh Pendidikan “ (Djojonegoro, 1996, 189).
Program wajib belajar SD yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1984
mendorong pemerintah untk memperluas kesempatan belajar pada
tingkat SLTP. Sebagai Langkah persiapan penuntasan wajib belajar
Pendidikan dasar 9 tahun.

7. Menurut Djojonegoro untuk mewujudkan program wajar dikdas perlu
diterapkan 3 kriteria :
1. Daerah terpencil secara geografis karena letaknya berjauhan
dengan daerah lain dan sulit komunikasi.
2. Daerah dengan penduduk yang padat
3. Daerah normal.

8. Pelaksanaan wajib belajar SD di daerah normal (Djojonegoro: 1996,
194-197) secara simultan dilaksanakan melalui SD Tradisional
(konvensional), yakni SD biasa ; Madrasah Ibtidaiyah (MI); SD Pamong
; yakni Pendidikan anak orleh orang tua dan guru ; program kejar
paket A, SLB, SDLB, dan SD Terpadu.

9. KB 2
Perkembangan Pendidikan SD di Era Reformasi
A. KETENTUAN PERUNDANG_UNDANGAN TERKAIT PENDIDIKAN SD
Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur system Pendidikan
nasional pada Era Reformasi adalah
1. Pasal 31 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang
dijabarkan secara legal formal kedalam UU No. 2 Tahun 1989.
2. UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS yang mengatur Pendidikan
nasional dari tahun 2003 sampai dengan saat ini.
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 sebagai turunannya

10. B. BERBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS TERKAIT DAN/ ATAU TENTANG
PENDIDIKAN SD DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
NASIONAL
Untuk mewjudkna sasaran nasional kurun waktu 1998-2003
Ditetapkannya Kebijaksanaan Nasional Pembangunan Ketujuh (Pelita
VII) Untuk sector Pendidikan digariskan sejumlah prinsip
pembangunan (bisa dilihat pada modul hal 3.20-3.21).

11. KB 2
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ERA REFORMASI
C. MENGAPA DIPERLUKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN?
Dalam perwujudan paragdigma pendidikan nasional yang
desentralistik, pendidikan nasional memerlukan adanya standar nasional
pendidikan, sebagai sarana penjaminan mutu pendidikan nasional, yang
pengembangan dan pemantauanya dilakukan oleh badan standarisasi nasional
pendidikan (BSNP). Oleh karena diperlukan standar nasional pendidikan. Yang
mencakup :standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi , standar proses,
standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan , standar
pendanaan, standar pengelolaan dan pengawasan , dan standar sarana dan
prasarana. Dilain pihak, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sampai
dengan saat ini (mulai dari kurikulum 1946 s/d kurikulum 1994).

12. D. BAGAIMANA VISI DAN MISI PENDIDIKAN
NASIONAL?
Pendidikan nasional memiliki visi “Terwujudnya system
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu
dalam proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

13. E. APAKAH ESENSI DARI SISDIKNAS TERSEBUT?
Pendidikan diartikan sebagai “Usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

14. F. BAGAIMANA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH?
Pendidikan nasional dibangun dan diselenggarakan tidak
lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa
Indonesia sebagai nasion baru yang secara sosio politik
dikristalisasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui sumpah
pemuda, dan secara legal-formal terbentuk pada tanggal 17
Agustus 1945 memlalui proklamasi kemerdekaan Indonesia,
telah mempunyai wadah organisasi kekuasaan Negara kesatuan
Republik Indonesia.

15. G. BAGAIMANA KELEMBAGAAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL?
Pendidikan nasional diselenggarakan dalam suatu struktur
pendidikan yang bersifat nasional-Sistenik, yang tercakup dalam
jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sebagaimana diatur dalam
pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,
nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya, yang dapat diselenggarakan dengan system terbuka
melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pendidikan
formal sering disebut juga sebagai pendidikan persekolahan atau
schooling educations, contohnya SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
dan PTN/PTS.

16. H. ISI DAN PROSES PENDIDIKAN SD
Sebagai isi kurikulum pendidikan dasar ditetapkan
sekurang-kurangnya 10 bidang kajian (Pasal 37) yang secara
konseptual dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan
kepribadian anak didik. kesepuluh bidang kajian tersebut adalah,
pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial,
seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan
atau kejuruan, dan muatan local.

17. TERIMA KASIH