Recommended
More Related Content
Similar to Reformasi Birokrasi
Similar to Reformasi Birokrasi (20)
More from herry susanto
More from herry susanto (8)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Reformasi Birokrasi
- 1. REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN TATA KELOLA YANG BERSIH DAN TRANSPARAN
- 2. Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar MENIMBANG Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. LATAR BELAKANG 2
- 3. PENDAHULUAN IPTEK Lingkungan Global & Lokal Organisasi Pemerintah Masyarakat (Stakeholders) Organisasi Swasta (Private) “ Critical Success Factor “ [ Ahli dalam administras| Agen Perubahan | Partner strategis] Professional Pelayanan yg baik “ Membutuhkan Sosok ASN yang profesional dna bersih dari KKN” Peran Strategis SDM (ASN) 3
- 4. Peran Sentral Pegawai ASN Tugas Pemerin- tahan Tugas Pembangunan Tertentu Tugas Pelayanan Publik Pendayagunaan Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan. Memberikan Pelayanan atas Barang, Jasa, dan/atau Pelayanan Publik. Pembangunan Bangsa (Cultural & Political Development), Pembangunan Ekonomi & Sosial (Economic & Social Development) yang diarahkan meningkatkan Kesejahteraan & Kemakmuran seluruh Masy 4
- 5. Jumlah PNS: 4.554.155 (BKN, 31 Jan 2016) Dari Honorer: 1.047.120 Rasio PNS: 1,76% STATISTIK ASN INDONESIA 2016 JPT : 19.190 Pusat : 3.319 Daerah : 15.871 Adm’tor & Pengawas : 339.529 Pelaksana : 1.786.507 Fungsional : 2.408.929 Sumber : BKN 5
- 6. Potret Birokrasi Indonesia 1. Organisasi • Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi 2. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Kontradiktif dan Ambigu 3. Sumber Daya Aparatur • Overstaffed dan Understaffed • Rekruitmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN • Promosi Jabatan tertutup dan KKN • Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja • Masalah Integritas 4. Business Process dalam Pelayanan Publik • Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti • Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi 5. Mindset dan Cultureset • Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan • Sistem dan budaya kinerja belum terbangun 6
- 8. Area Reformasi ASN • Rightsizing • Rekruitmen & Penempatan • Open Selection (Talent Pool) • Manajemen Kinerja • Sistem Kompensasi • Pengembangan Kompetensi • Kepastian Hukum • Vision & Mission Driven • Law Enforcement • Transparansi • Akuntabilitas • e-Office and e-Gov • Efektivitas & Efesiensi • Standarisasi • Simplifikasi • Mind-Set & Culture-Set • Kode Etik • Sistem Disiplin • Kepemimpinan • Komitmen yang Kuat • Konsistensi Manajemen ASN Budaya Organisasi Manajemen Regulasi Modernisasi Pelayanan 8
- 9. VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARA DI ERA UU ASN VISI MISI Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone 9
- 10. Kondisi Birokrasi Eksisting • Layanan Prima • Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN • Kepercayaan Masyarakat Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tata laksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi. Better, Faster, Cheaper !!!! Sekarang REFORMASI BIROKRASI 10
- 11. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI Integritas Produktivitas Tanggung Jawab Pelayanan Prima Profil dan Perilaku Aparatur Negara Budaya Kerja Pola Pikir 11
- 12. 8 AREA PERUBAHAN Manajemen Perubahan Pengawasan Akuntabili tas Kelembagaan Tata Laksana Sumber daya manusia aparatur Peraturan Perundang -undangan Pelayanan Publik Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 12
- 13. BUDAYA KERJA 13
- 15. Achievement Orientation Customers Statisfaction Team Work Integrity Visionary Entrepreneurship ACTIVE BUDAYA KERJA 1 2 3 4 5 6 15
- 17. DATA LAPORAN MASUK DI OMBUDSMAN RITH 2016 49% 11% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 3% DUGAAN PUNGLI PENDIDIKAN PERTANAHAN GAKKUM ADMINDUK CUKAI & PAJAK KEPEGAWAIAN PERHUBUNGAN PERIZINAN KESEHATAN LAINNYA Sumber : Data Ombudsman 2016 17
- 18. Mari kita Tata ASN kita supaya Terhindar dari: 18
- 19. 19
Editor's Notes
- ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again