SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
Laporan Awal
Kajian Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Latar Belakang
1. Tuntutan Perubahan dan Kebutuhan Reformasi Birokrasi
2. Tatakelola pemerintahan & aparatur berdaya saing global
3. Transformasi Birokrasi dan SDM yang berkompeten
4. Diperlukan Kompetensi Fungsional, Manajerial, Sosiokultur
5. Terdapat gap competencies Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Diperlukan Pengembangan Kompetensi ASN
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
Source : Hasil Seminar Nasional Perencanaan SDM Aparatur dalam Konteks UU No. 5 /2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Skema Perubahan
Transformasi Birokrasi & Pengelolaan SDM Aparatur
1
4
1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan kompetensi
Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kompetensi manajerial
dan sosio-kultural
2. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan dalam
pengembangan Kompetensi Nasional Aparatur Sipil
Negara (ASN) berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan transisi
dari pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
saat ini kepada pola baru sesuai tuntutan UU No 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2
3
4. Merumuskan arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam
rangka pengembangan Kompetensi berdasarkan UU No 5
tahun 2014
Tujuan Penelitian (awal)
1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
khususnya kompetensi manajerial dan sosio-
kultural
2. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan
dalam pengembangan Kompetensi Nasional
Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
1
2
Tujuan Penelitian
Kerangka Pikir
DESAIN STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
KAJIAN KONDISI KOMPETENSI
ASN DI DAERAH
KAJIAN LITERATUR TTG
KEBIJAKAN KOMPETENSI ASN
ANALISIS KUALITATIF
REVIEW MODEL-MODEL
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PROFIL KOMPETENSI DAN
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
Tahapan Penelitian
 Penyempurnaan TOR
 Penyusunan
Rancangan Penelitian/
(Research Design/ RD)
TAHAP
SATU
TAHAP
DUA
TAHAP
TIGA
TAHAP
EMPAT
 Penyusunan draft
laporan penelitian
 Expose terbatas/
Diskusi internal
 Pengumpulan dan
penggalian data
 Penelitian Lapangan
 Pengolahan data
 Analisis dan
Interpretasi data
Mengumpulkan bahan data
sekunder / studi kepustakaan
Desk study
Indepth
interview
Resource
panels
Wawancara kepada key informan
/ narasumber dan kuesioner
Menghimpun pendapat ahli dan
stakeholders tentang tema
penelitian
Pengumpulan Data
Tekhnik Pengumpulan Data
Lokus Kajian
KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
KOTA BONTANG
Lokus dipilih secara purposive
(bertujuan) dengan pertimbangan
sebagai Pilot Project Reformasi
Birokrasi di Daerah serta mendapat
peringkat tertinggi dalam Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD).
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
Hasil Penelitian
dan Pembahasan
Relevansi terhadap Nawa Cita
63.6
77.3
65.9
72.7
61.4
68.2
54.5
56.8
56.8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Rendah Sedang Tinggi
Propinsi Kalimantan Timur
Relevansi terhadap Nawa Cita
Kota Balikpapan
Relevansi terhadap Nawa Cita
50.0%
68.8%
56.3%
81.3%
68.8%
56.3%
56.3%
50.0%
68.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan
Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat
Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi
Kabupaten Kutai Kartanegara
Relevansi terhadap Nawa Cita
92.3%
76.9%
57.7%
92.3%
69.2%
69.2%
76.9%
61.5%
80.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Menghadirkan Kembali Negara
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan
Reformasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Meningkatkan Produktivitas
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat
Restorasi Sosial Indonesia
Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi
Kota Bontang
PERBANDINGAN
LOKUS PERBANDINGAN KARAKTERISTIK DAN TIPOLOGI
KALIMANTAN
TIMUR
 VISI AGROINDUSTRI, PERTAMBANGAN
 KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN (BUGIS, JAWA, KUTAI)
 PDRB TERTINGGI ; PERTAMBANGAN, MANUFAKTUR (NON MIGAS)
KOTA BALIKPAPAN  KOTA INDUSTRI
 KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN/ PENDATANG
 PDRB TERTINGGI SEKTOR MANUFAKTUR, JASA (NON MIGAS)
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 KOTA WISATA BUDAYA
 KULTUR MASYARAKAT HOMOGEN (KUTAI, JAWA)
 PDRB TERTINGGI SEKTOR PERTAMBANGAN, PERTANIAN (NON MIGAS)
KOTA BONTANG  KOTA INDUSTRI
 KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN/ PENDATANG
 PDRB TERINGGI SEKTOR MANUFAKTUR, KONSTRUKSI (NON MIGAS)
Karakteristik dan Tipologi Wilayah
TANTANGAN
LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
KALIMANTAN
TIMUR
 Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
 Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas,
 Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara terus menerus yang
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan.
KOTA BALIKPAPAN  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta
 Konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas
organisasi
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
KOTA BONTANG  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
 Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,
 Kualitas penyusunan rencana strategis
Kompetensi Manajerial
LOKUS RELEVANSI/ GAP KOMPETENSI MANAJERIAL
KALIMANTAN
TIMUR
 Pengambilan Keputusan
 Kerjasama (Team building) dan
 Berorientasi pada kualitas
KOTA BALIKPAPAN  Manajemen Perubahan (MP),
 Inovasi,
 Kemandirian dalam bertindak,
 Ketahanan Pribadi
 Mengeksekusi Tugas
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Pengambilan Keputusan
KOTA BONTANG  Integritas
 Kepemimpinan dengan Visi
 Membangun motivasi bawahan
 Kerjasama (Team building),
 Mengeksekusi tugas
 Berorientasi pada pelayanan
 Berorientasi pada kualitas
RELEVANSI/ GAP
Kompetensi Manajerial
DESAIN PENGEMBANGAN
LOKUS DESAIN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
KALIMANTAN
TIMUR
Model Benchmarking
Benchmarking diartikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kirnerja maupun produk atau jasa/ pelayanan yang lebih
baik dengan pemanfaatkan pengembangan teknologi/ teknik/ metode yang lebih maju di tempat/ negara lain dengan cara
yang jujur, bukannya meniru secara gelap. Meniru dan memodifikasi secara jujur artinya kita meminta izin dan bekerja
sama dengann pemilik patentnya.
KOTA BALIKPAPAN Model Learning Organization
Hal menarik dari prinsip learning organization (organisasi pembelajaran) ialah prinsip peningkatan kinerja secara kelompok
sehingga tuntunan keteraturan yang saling terkait dapat diproses melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepekaan,
sikap dan keyakinan serta upaya meningkatakan keahlian dan kemampuan secara bersama melalui gagasan-gagasan
penuntun, teori, metode dan alat, akan dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya peorangan.
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
Model Learning Organization
Hal menarik dari prinsip learning organization (organisasi pembelajaran) ialah prinsip peningkatan kinerja secara kelompok
sehingga tuntunan keteraturan yang saling terkait dapat diproses melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepekaan,
sikap dan keyakinan serta upaya meningkatakan keahlian dan kemampuan secara bersama melalui gagasan-gagasan
penuntun, teori, metode dan alat, akan dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya peorangan.
KOTA BONTANG Model Gemba Kaizen
Gemba Kaizen adalah kisah perbaikan mutu sepanjang waktu di tempat kerja yang meliputi langkah-langkah pokok yakni
diawali dengan menetapkan tema, latar belakang dan sasaran, mementukan penyebab melalui analisis data, menetapkan
tindakan penanggulangan, memastikan hasil dan dampaknya, menetapkan atau merubah standar yang ada agar kwalitas
meningkat dan masalah-masalah teratasi, evaluasi dan rencana selanjutnya agar terus menerus berputar, sehingga
kwalitas produk makin baik dan diperoleh dengan keyakinan dan gairah kerja yang tinggi.
Kompetensi Manajerial
LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
KALIMANTAN
TIMUR
 Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
 Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan,
 Membangun sinergi dengan stakeholder,
 Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan
 Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang meningkat
KOTA BALIKPAPAN  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik,
 Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang menyangkut
kepentingan bersama, dan
 Kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi dalam masyarakat
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Peran serta dan pemberdayaan masyarakat
 Membangun Sinergi dengan stake holders
 Kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi
 Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan
KOTA BONTANG  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan
 Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi serta
 Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial.
TANTANGAN
Kompetensi Sosio Kultural
LOKUS RELEVANSI/ GAP KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
KALIMANTAN
TIMUR
 Relevansi/ Gap relatif rendah
KOTA BALIKPAPAN  Mengelola Keragaman
Lingkungan Budaya
 Manajemen Konflik
 Emphaty Sosial
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Relevansi/ Gap relatif rendah
KOTA BONTANG  Mengelola keragaman
Lingkungan Budaya
 Membangun Network Sosial
 Manajemen Konflik
 Kepekaan Gender
 Kepekaaan Difabelitas
RELEVANSI/ GAP
Kompetensi Sosio Kultural
DESAIN PENGEMBANGAN
LOKUS DESAIN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
KALIMANTAN
TIMUR
 Keragaman tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi organisasi
 Pengembangan diarahkan pada upaya pemenuhan harapan masyarakat
KOTA BALIKPAPAN  Keragaman berpotensi menciptakan konflik dan masalah
 Pelatihan Keragaman, Manajemen Konflik , Empathy Sosial
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
 Keragaman tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi organisasi
 Status Quo
KOTA BONTANG  Keragaman berpotensi menciptakan konflik dan masalah
 Pelatihan Keragaman, Manajemen Konflik , Fokus kepada kelompok yang
dilindungi
Kompetensi Sosio Kultural
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III
LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA
Sekian
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulseltemanna #LABEDDU
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di KalimantanKajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di KalimantanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmtemanna #LABEDDU
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivhoyin rizmu
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)temanna #LABEDDU
 
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
 
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...Khrisna Ariyudha
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Heru Syah Putra
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritTri Widodo W. UTOMO
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...b hendarsyah
 

What's hot (20)

Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di KalimantanKajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
 
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdmPermenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
Permenpan no 37 tahun 2020 ttg jft analis sdm
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab iv
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Laporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisiLaporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisi
 
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
Aktualisasi Latsar (alfa sari ode rusli)
 
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
 
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
Visualisasi Laporan Keuangan Untuk Meningkatkan Understandability Pengguna La...
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasi
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
 

Similar to ASN Kompetensi

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengahKutsiyatinMSi
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKamila129910
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxssuser9d9030
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdfimamsanak
 
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptx
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptxKelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptx
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptxDiahMuswa
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfDanangEkaSandi
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkrickygunawan84
 
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyahLaporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyahAhmad Irfansyah
 
Prioritas Diklat
Prioritas DiklatPrioritas Diklat
Prioritas Diklatsu7as
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdfFauzan Rasip
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoFatihElluqmani
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Tri Widodo W. UTOMO
 

Similar to ASN Kompetensi (20)

Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengah
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptx
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
 
Overview PKP.pptx
Overview PKP.pptxOverview PKP.pptx
Overview PKP.pptx
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
 
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptx
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptxKelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptx
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptx
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
Laporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyahLaporan penelitian ahmad irfansyah
Laporan penelitian ahmad irfansyah
 
Prioritas Diklat
Prioritas DiklatPrioritas Diklat
Prioritas Diklat
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
 
LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanLAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa Depan
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 
Layanan Kedeputian I LAN
Layanan Kedeputian I LANLayanan Kedeputian I LAN
Layanan Kedeputian I LAN
 
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
Agenda Kajian Administrasi Negara Berbasis Karakteristik dan Kebutuhan Wilaya...
 

More from National Institute of Administration Public

"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...
"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ..."Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...
"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...National Institute of Administration Public
 
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...National Institute of Administration Public
 
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...National Institute of Administration Public
 
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...National Institute of Administration Public
 
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...National Institute of Administration Public
 

More from National Institute of Administration Public (9)

"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...
"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ..."Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...
"Ruslani" Social Innovation in Public Service Based on Community Empowerment ...
 
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah BumbuModel Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
 
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...
Penyusunan Standar Kompetensi Sosio Kultural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di...
 
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...
Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi : Studi Kasus pada Pusat Kajian dan...
 
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (...
 
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas DuniaCorporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
Corporate University : Antara Komitmen Pimpinan dan Visi Birokrasi Kelas Dunia
 
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
Netralitas ASN dalam Pilkada, Sebuah Keharusan!
 
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...
Meneropong Visi Misi Calon Kepala Daerah terhadap Pengembangan Sumber Daya Ap...
 
Kartini dan Juang Literasi
Kartini dan Juang LiterasiKartini dan Juang Literasi
Kartini dan Juang Literasi
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (9)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 

ASN Kompetensi

  • 1. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA Laporan Awal Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
  • 2. Latar Belakang 1. Tuntutan Perubahan dan Kebutuhan Reformasi Birokrasi 2. Tatakelola pemerintahan & aparatur berdaya saing global 3. Transformasi Birokrasi dan SDM yang berkompeten 4. Diperlukan Kompetensi Fungsional, Manajerial, Sosiokultur 5. Terdapat gap competencies Aparatur Sipil Negara (ASN) 6. Diperlukan Pengembangan Kompetensi ASN
  • 3. RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE 2013 2018 2025 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Source : Hasil Seminar Nasional Perencanaan SDM Aparatur dalam Konteks UU No. 5 /2014 tentang Aparatur Sipil Negara Skema Perubahan Transformasi Birokrasi & Pengelolaan SDM Aparatur
  • 4. 1 4 1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kompetensi manajerial dan sosio-kultural 2. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan Kompetensi Nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan transisi dari pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan saat ini kepada pola baru sesuai tuntutan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 3 4. Merumuskan arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan Kompetensi berdasarkan UU No 5 tahun 2014 Tujuan Penelitian (awal)
  • 5. 1. Mengidentifikasi peta kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kompetensi manajerial dan sosio- kultural 2. Mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan Kompetensi Nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 2 Tujuan Penelitian
  • 6. Kerangka Pikir DESAIN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN KAJIAN KONDISI KOMPETENSI ASN DI DAERAH KAJIAN LITERATUR TTG KEBIJAKAN KOMPETENSI ASN ANALISIS KUALITATIF REVIEW MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFIL KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
  • 7. Tahapan Penelitian  Penyempurnaan TOR  Penyusunan Rancangan Penelitian/ (Research Design/ RD) TAHAP SATU TAHAP DUA TAHAP TIGA TAHAP EMPAT  Penyusunan draft laporan penelitian  Expose terbatas/ Diskusi internal  Pengumpulan dan penggalian data  Penelitian Lapangan  Pengolahan data  Analisis dan Interpretasi data
  • 8. Mengumpulkan bahan data sekunder / studi kepustakaan Desk study Indepth interview Resource panels Wawancara kepada key informan / narasumber dan kuesioner Menghimpun pendapat ahli dan stakeholders tentang tema penelitian Pengumpulan Data Tekhnik Pengumpulan Data
  • 9. Lokus Kajian KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KOTA BONTANG Lokus dipilih secara purposive (bertujuan) dengan pertimbangan sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi di Daerah serta mendapat peringkat tertinggi dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
  • 10. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA Hasil Penelitian dan Pembahasan
  • 11. Relevansi terhadap Nawa Cita 63.6 77.3 65.9 72.7 61.4 68.2 54.5 56.8 56.8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Menghadirkan Kembali Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Membangun Indonesia Dari Pinggiran Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Meningkatkan Produktivitas Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Tidak Relevan Rendah Sedang Tinggi Propinsi Kalimantan Timur
  • 12. Relevansi terhadap Nawa Cita Kota Balikpapan
  • 13. Relevansi terhadap Nawa Cita 50.0% 68.8% 56.3% 81.3% 68.8% 56.3% 56.3% 50.0% 68.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Menghadirkan Kembali Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Membangun Indonesia Dari Pinggiran Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Meningkatkan Produktivitas Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi Kabupaten Kutai Kartanegara
  • 14. Relevansi terhadap Nawa Cita 92.3% 76.9% 57.7% 92.3% 69.2% 69.2% 76.9% 61.5% 80.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Menghadirkan Kembali Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Membangun Indonesia Dari Pinggiran Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Meningkatkan Produktivitas Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Tidak Relevan Relevan Sedang Tinggi Kota Bontang
  • 15. PERBANDINGAN LOKUS PERBANDINGAN KARAKTERISTIK DAN TIPOLOGI KALIMANTAN TIMUR  VISI AGROINDUSTRI, PERTAMBANGAN  KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN (BUGIS, JAWA, KUTAI)  PDRB TERTINGGI ; PERTAMBANGAN, MANUFAKTUR (NON MIGAS) KOTA BALIKPAPAN  KOTA INDUSTRI  KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN/ PENDATANG  PDRB TERTINGGI SEKTOR MANUFAKTUR, JASA (NON MIGAS) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  KOTA WISATA BUDAYA  KULTUR MASYARAKAT HOMOGEN (KUTAI, JAWA)  PDRB TERTINGGI SEKTOR PERTAMBANGAN, PERTANIAN (NON MIGAS) KOTA BONTANG  KOTA INDUSTRI  KULTUR MASYARAKAT HETEROGEN/ PENDATANG  PDRB TERINGGI SEKTOR MANUFAKTUR, KONSTRUKSI (NON MIGAS) Karakteristik dan Tipologi Wilayah
  • 16. TANTANGAN LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL KALIMANTAN TIMUR  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,  Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas,  Tuntutan perbaikan kinerja organisasi secara terus menerus yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan. KOTA BALIKPAPAN  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,  Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta  Konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas organisasi KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Membangun profesionalisme bawahan dalam menjalankan tugas  Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KOTA BONTANG  Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,  Pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,  Kualitas penyusunan rencana strategis Kompetensi Manajerial
  • 17. LOKUS RELEVANSI/ GAP KOMPETENSI MANAJERIAL KALIMANTAN TIMUR  Pengambilan Keputusan  Kerjasama (Team building) dan  Berorientasi pada kualitas KOTA BALIKPAPAN  Manajemen Perubahan (MP),  Inovasi,  Kemandirian dalam bertindak,  Ketahanan Pribadi  Mengeksekusi Tugas KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Pengambilan Keputusan KOTA BONTANG  Integritas  Kepemimpinan dengan Visi  Membangun motivasi bawahan  Kerjasama (Team building),  Mengeksekusi tugas  Berorientasi pada pelayanan  Berorientasi pada kualitas RELEVANSI/ GAP Kompetensi Manajerial
  • 18. DESAIN PENGEMBANGAN LOKUS DESAIN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL KALIMANTAN TIMUR Model Benchmarking Benchmarking diartikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kirnerja maupun produk atau jasa/ pelayanan yang lebih baik dengan pemanfaatkan pengembangan teknologi/ teknik/ metode yang lebih maju di tempat/ negara lain dengan cara yang jujur, bukannya meniru secara gelap. Meniru dan memodifikasi secara jujur artinya kita meminta izin dan bekerja sama dengann pemilik patentnya. KOTA BALIKPAPAN Model Learning Organization Hal menarik dari prinsip learning organization (organisasi pembelajaran) ialah prinsip peningkatan kinerja secara kelompok sehingga tuntunan keteraturan yang saling terkait dapat diproses melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepekaan, sikap dan keyakinan serta upaya meningkatakan keahlian dan kemampuan secara bersama melalui gagasan-gagasan penuntun, teori, metode dan alat, akan dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya peorangan. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Model Learning Organization Hal menarik dari prinsip learning organization (organisasi pembelajaran) ialah prinsip peningkatan kinerja secara kelompok sehingga tuntunan keteraturan yang saling terkait dapat diproses melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepekaan, sikap dan keyakinan serta upaya meningkatakan keahlian dan kemampuan secara bersama melalui gagasan-gagasan penuntun, teori, metode dan alat, akan dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi, bukan hanya peorangan. KOTA BONTANG Model Gemba Kaizen Gemba Kaizen adalah kisah perbaikan mutu sepanjang waktu di tempat kerja yang meliputi langkah-langkah pokok yakni diawali dengan menetapkan tema, latar belakang dan sasaran, mementukan penyebab melalui analisis data, menetapkan tindakan penanggulangan, memastikan hasil dan dampaknya, menetapkan atau merubah standar yang ada agar kwalitas meningkat dan masalah-masalah teratasi, evaluasi dan rencana selanjutnya agar terus menerus berputar, sehingga kwalitas produk makin baik dan diperoleh dengan keyakinan dan gairah kerja yang tinggi. Kompetensi Manajerial
  • 19. LOKUS TANTANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL KALIMANTAN TIMUR  Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,  Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan,  Membangun sinergi dengan stakeholder,  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan  Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang meningkat KOTA BALIKPAPAN  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik,  Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, dan  Kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi dalam masyarakat KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Peran serta dan pemberdayaan masyarakat  Membangun Sinergi dengan stake holders  Kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi  Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut kualitas pelayanan KOTA BONTANG  Ketidakpastian dinamika lingkungan politik, dan  Masyarakat yang semakin menuntut adanya transparansi serta  Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial. TANTANGAN Kompetensi Sosio Kultural
  • 20. LOKUS RELEVANSI/ GAP KOMPETENSI SOSIO KULTURAL KALIMANTAN TIMUR  Relevansi/ Gap relatif rendah KOTA BALIKPAPAN  Mengelola Keragaman Lingkungan Budaya  Manajemen Konflik  Emphaty Sosial KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Relevansi/ Gap relatif rendah KOTA BONTANG  Mengelola keragaman Lingkungan Budaya  Membangun Network Sosial  Manajemen Konflik  Kepekaan Gender  Kepekaaan Difabelitas RELEVANSI/ GAP Kompetensi Sosio Kultural
  • 21. DESAIN PENGEMBANGAN LOKUS DESAIN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL KALIMANTAN TIMUR  Keragaman tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi organisasi  Pengembangan diarahkan pada upaya pemenuhan harapan masyarakat KOTA BALIKPAPAN  Keragaman berpotensi menciptakan konflik dan masalah  Pelatihan Keragaman, Manajemen Konflik , Empathy Sosial KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Keragaman tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi organisasi  Status Quo KOTA BONTANG  Keragaman berpotensi menciptakan konflik dan masalah  Pelatihan Keragaman, Manajemen Konflik , Fokus kepada kelompok yang dilindungi Kompetensi Sosio Kultural
  • 22. PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) – SAMARINDA Sekian Terima Kasih

Editor's Notes

  1. ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again