2. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
412
Dalam perkembangannya, fenomena globalisasi telah menyebabkan terjadinya
hubungan saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya.Ditandai
dengan semakin banyaknya Multi National Coorporation’s (MNC’s) yang
beroperasi melintasi batas-batas wilayah negara dan berkembang dengan pesat.
Cara yang paling umum digunakan oleh Multi National Coorporation’s (MNC’s)
untuk masuk dalam suatu negara adalah dengan melakukan investasi asing
langsung atau Foreign Direct Invesment (FDI). Diantaranya adalah Shell, Exxon-
Mobil, Unilever, dan Freeport (T. May Rudy, 2007: 158).
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. adalah perusahaan tambang internasional
utama dengan pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat.Perusahaan ini
mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di
atas empat benua (http://ptfi.co.id/id/about/overview).Hal inilah yang membawa
Freeport McMoran terkenal sebagai perusahaan publik di bidang tembaga dan
penghasil utama molybdenum (logam yang digunakan pada campuran logam baja
berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas), serta sebagai produsen
emas terbesar didunia melalui cadangan emas yang terdapat di Pegunungan
Grasberg Provinsi Papua, Indonesia (http://ptfi.co.id/id/about/overview).
PT. Freeport Indonesia mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
dari tahun 1967 sampai dengan sekarang dengan berdasarkan pada dua Kontrak
Karya.KK I pada tahun 1967, dengan masa berlaku kontrak selama 30
tahun. Kemudian pada tahun 1991, dibuat KK II dengan masa berlaku kontrak
selama 50 tahun terhitung dari Kontrak Karya I. Berdasarkan Kontrak Karya II
ini, luas penambangan Freeport bertambah seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6
juta ha) (disebut Blok B). Dari Blok B, telah dilakukan eksplorasi seluas 500 ribu
acres (sekitar 203 ribu
ha)(http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-
freeport-313853.html).Jenis galian tambang berupa emas, perak, tembaga dan
material ikutan lainnya.
Mayoritas saham yang terdapat pada PT. Freeport Indonesia dimilikiolehFreeport-
McMoRan Copper & Gold Inc, dengan presentase sebanyak 90,64 %, sementara
itu sisanya sebesar 9,36 % dimiliki oleh Pemerintah
Indonesia(http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-
kontrak-freeport-313853.html).
Sejauh ini, Freeport McMoran telah melakukan eksplorasi pada dua tempat di
Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kedua tempat tersebut
diantaranya: tambang Erstberg (operasional dimulai dari tahun 1967-1988)
dantambang Grasberg (operasional dimulai dari tahun 1988-
sekarang)(http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hila
ngnya.Nurani.Pemerintah).
Sejak beroperasi di Indonesia, beragam kerugian dialami negara ini.Mulai dari
melakukan penambangan emas pada gunung Erstberg selama 30 tahun tanpa ijin
(berdasarkan Kontrak Karya I tidak ada kesepakatan penambangan berupa emas
3. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
413
hanya tembaga, perak, molydenum).Selain itu terbilang banyak terjadi tindak
pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap warga negara Indonesia sampai
dengan tindak pencemaran yang serius bagi lingkungan sekitar tambang,
khususnya lingkungan air (http://www.mongabay.co.id/tag/tambang/page/2/).
Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen
lainnya kedalam air sehingga kualitas air menjadi menurun.Menurut WALHI,
pencemaran air yang terjadi di Papua Barat, disebabkan oleh pembuangan limbah
tambang (Tailing) oleh PT. Freeport Indonesia yang berupa batuan dan cair yang
berpotensi menyebabkan Air Asam Tambang atau (Acid Rock Drainage)
sebanyak 1 milyar ton ke dalam sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa yang
bermuara di Laut Arafura atau Arafuru mencapai 1.4 milyar ton serta buangan
limbah tambang (tailing) ke sungai Ajkwa sebesar 536 juta ton (www.walhi.or.id).
Limbah tambang (Tailing) Freeport yang dibuang ke sistem sungai, sejauh ini
telah menimbulkan sejumlah masalah bagi lingkungan. Diantaranya matinya
ekosistem disekitar lokasi tambang oleh karena air yang diserap oleh tanaman
sudah tercemar, satwa liar sekitar Taman Nasional Lorentz terpapar logam berat
akibat meminum air dari sungai yang telah tercemar, matinya fungsi Sungai
Ajkwa, Aghawagon, dan Otomona dikarenakan badan sungai dipenuhi dengan
tumpukan limbah batuan dan tailing sisa ekstraksi, serta mengakibatkan sebagian
besar kehidupan air tawar telah hancur (www.walhi.or.id).
Sungai Ajkwa merupakan satu dari tiga sungai yang menjadi tempat pembuangan
limbah Freeport.Sungai ini merupakan area yang memiliki peranan penting bagi
daerah sekitar serta penduduk lokal (Suku Kamoro) pada khususnya.Dikarenakan
pada muara sungai Ajkwa terdapat lingkungan daratan dan perairan yang
memiliki keragaman habitat diantaranya hutan bakau setinggi 25-30 meter, hutan
rawa dan sagu lahan basah.
Suku Kamoro adalah salah satu suku yang mendiami dataran rendah sejak dahulu
kala dan masyarakatnya memiliki ketergantungan pada air sungai untuk
kelangsungan hidup mereka.Menurut penelitian antropologi oleh Universitas
Cendrawasih dan Australian National University menunjukkan persentase yang
tinggi dari keluarga-keluarga suku Kamoro yang menggunakan air sungai dalam
kegiatan sehari-hari.Mulai dari untuk mencuci (mencapai 95%) dan sebagai
sumber air minum utama (mencapai 60%).Disamping itu, sungai Ajkwa yang
bermuara di laut Arafura atau Arafuru juga merupakan sumber air bagi makhluk
hidup di Taman Nasional Lorentz, yang letaknya berdampingan dengan kawasan
Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia.Berdasarkan hal tersebut, dapat tercermin
betapa pentingnya aliran sungai Ajkwa bagi kelangsungan hidup manusia serta
makhluk akuatik lainnya, yang hidup di sungai maupun di laut Arafura atau
Arafuru sehingga perlu dijaga kualitas airnya (www.walhi.or.id).
Dari berbagai kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Freeport Indonesia di
Papua, menghasilkan berbagai bentuk produk yang dapat meningkatkan devisa
negara namun, disamping itu industri juga menghasilkan limbah yang akan
menambah beban negara, daya dukung lingkungan dalam mencerna limbah
4. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
414
industri tersebut serta mempengaruhi kehidupan Suku Kamoro yang hidup
berdampingan dengan wilayah Kontrak Karya Freeport. Dan juga dapat terlihat
banyak pemodal, yang dalam hal ini merupakan para pemegang saham PT.
Freeport Indonesia tidak peduli bahkan mengabaikan masalah pencemaran
lingkungan.Mereka justru berlomba-lomba memperluas kepentingan ekonominya
tanpa memperdulikan aspek keseimbangan lingkungan secara adil, sebagai
dampaknya lingkungan di Papua kini semakin memprihatinkan.
Masalah yang ditimbulkan PT. Freeport Indonesiasebagai akibat dari kegiatan
operasional tambang membuat fenomena tersebut menarik untuk di teliti lebih
jauh.Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Dampak
Operasional PT. Freeport Indonesia Pada Kehidupan Suku Kamoro.
Kerangka Dasar Teori
1. Konsep Perubahan Iklim (Climate Change)
Secara umum, iklim didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu, tekanan udara,
dan angin dalam jangka waktu panjang.Biasanya perhitungannya dilakukan setiap
tahun dan didasarkan pada temperature rata-rata setiap musim. Pasca revolusi
industri terjadi peningkatan secara perlahan unsur-unsur iklim (suhu, curah hujan
dan tekanan udara), peristiwa ini dikenal dengan perubahan iklim)
(DadangRusbiantoro, 2008: ix).
Perubahan iklim yaitu perubahan suhu udara dan curah hujan serta tekanan udara
yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang antara 50-
100 tahun (inter centenial). Perubahan tersebut disebabkan oleh kegiatan manusia
(anthropogenic), khususnya yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil
dan alih guna lahan industri.Perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami,
seperti tambahan aerosol dari letusan gunung berapi tidak diperhitungkan dalam
pengertian perubahan iklim. Selain itu fenomena alam yang menimbulkan kondisi
iklim ekstrim seperti siklon yang terjadi didalam satu tahun (inter annual) dan El-
Nino serta La-Nina yang dapat terjadi didalam sepuluh tahun (inter decadal) juga
tidak dapat digolongkan kedalam perubahan iklim
(http://climatechange.menlh.go.id/). Perubahan iklim menimbulkan dampak bagi
kehidupan, antara lain: (http://walhibali.blogspot.com/2007/08/html)
1. Ekosistem
Bertambahnya CO2 di atmosfer akan meningkatkan tingkat keasaman yang
berdampak negatif bagi organisme-organisme serta spesies-spesies yang ada
di muka bumi.
2. Pangan dan Hasil Hutan
Meningkatnya resiko bencana kelapran, meningkatnya frekuensi kekeringan
dan banjir.Yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi produksi
lokal terutama persediaan pangan.
3. Pesisir dan Dataran Rendah
Daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi pantai dan naiknya
permukaan air laut.
5. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
415
4. Sumber dan Managemen Air Tawar
Rata-rata aliran air sungai dan ketersediaan air di daerah subpolar dan daerah
tropis basah diperkirakan akan meningkat 10-40 %, sedangkan didaerah
subtropik dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang 10-30%, sehingga
daerah-daerah yang sekarang sering mengalami kekeringan akan semakin
parah kondisinya.
5. Pemukiman dan Masyarakat
Pemukiman dan masyarakat yang paling rentan umumnya berada di daerah
pesisir dan bantaran sungai, komunitas miskin sagat rentan dikarenakan
kapasitas beradaptasi yang terbatas, serta kehidupan mereka yang sangat
tergantung kepada sumber daya yang mudah terpengaruh pada iklim seperti
persediaan air dan makanan
6. Kesehatan
Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap
diare, gizi buruk, serta berubahnya pola distribusi penyakit-penyakit yang
ditularkan.
2. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)
Sesungguhnya tidak ada definisi tunggal mengenai konsep CSR. Berikut ini
adalah pengertian CSR berdasarkan tiga lembaga besar di dunia (Dwi
Kartini,2009 : 2) :
1. Versi World Bussiness Council for Sustainable Development;
“CSR is continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life of the
workforce and their families as well as of the local community and society at
large.”
2. Versi Indonesia Business Links;
“CSR is the commitment of business to minimize its negative impacts and
maximize its positive contributions to all stakeholders in connection in
economic, social, and enviromental aspect to achive sustainable
development”
3. Versi The Commission for European Communities;
“CSR is essentially a concept where by companies decide voluntarily to
contribute to a better society and a clear environment.”
Berdasarkan pada definisi CSR diatas dapat ditarik esensi bahwa CSR merupakan
strategi perusahaan (dalam skala lokal, nasional, regional, atau global) kepada
seluruh stakeholders untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan
serta memaksimalkan laba atau keuntungan.
Pengertian ini sejalan dengan landasan teoritik yang dikemukakan oleh John
Elkington dalam bukunya Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of
Twentieth Century Business (1997) yang menyatakan bahwa CSR adalah
akitivatas yang mengejar triple bottom line, yang terdiri dari 3P (Teguh Sri
Pambudi dan Benny Setia Nugraha, 2005 : 19).3P tersebut adalah keuntungan
6. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
416
bisnis (Profit), selain itu perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan
stakeholders, yakni pemenuhan kesejahteraan masyarakat (People), serta
berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Planet).Kesemuanya
itu dilakukan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Menurut Carrol (1979), untuk mengejar triple bottom line tersebut,
CSR harus mempunyai komponen-komponen sebagai berikut: (Prof. Dr. Dwi
Kartini,2009 : 2)
1. Economic Responsibilites
Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi,
karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan
barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. Legal Responsibilities
Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan
yang berlaku pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga
legislatif.
3. Ethnical Responsibilities
Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis.
4. Discretionary Responsibilities
Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat
bagi mereka.Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui
berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini, perusahaan juga
ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (good citizen) dimana
kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan mempengaruhi
reputasi perusahaan.
Didalam pelaksanaan dilapangan, perusahaan menggunakan keempat komponen
diatas sebagai instrument, guna tercapainya aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR) serta menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa bagi
shareholders dan stakeholders perusahaan. Pengertian shareholders sendiri
merupakan pemilik perusahaan dan memiliki hak kepemilikan terhadap laba yang
dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan stakeholders sendiri mengacu pada
individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas
korporat. Termasuk didalamnya para karyawan (employees) dari perusahaan,
masyarakat secara umum (the general public), komunitas lokal (local community),
pemerintah pusat dan daerah (federal state and local governments) para
pemerintah asing (foreign governments), kelompok aktivis sosial (social activist
groups), media, dan berbagai kelompok pendukung bisnis (business support
groups).
Selain memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders melalui
keempat komponen tersebut, konsepsi CSR juga merujuk pada konservasi sumber
daya alam dan menurunkan dampak negatif lingkungan. Lingkungan tersebut
biasanya dibedakan dalam kategori-kategori sebagai berikut:(Soejono Soekanto,
2005 : 387)
7. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
417
a. Lingkungan fisik, yakni semua benda mati yang ada di sekeliling.
b. Lingkungan biologis, yakni segala sesuatu di sekeliling manusia yang berupa
organisme hidup.
c. Lingkungan sosial, yang terdiri dari orang-orang baik individual maupun
kelompok yang berada disekitar manusia
Metodologi Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif.Dimana
penulis mencoba untuk menggambarkan Dampak Operasional PT. Freeport
Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro.Adapun jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-
literatur seperti buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan informasi yang
diakses melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.Teknik
analisa data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil Penelitian
Pada saat ini pembangunan di Indonesia sedang mengalami perkembangan
pesat.Perkembangan yang pesat dari kegiatan pembangunan, terutama dalam
industri seringkali membawa akibat timbulnya resiko (risk) pencemaran
lingkungan, atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup
dan kesehatan manusia.
Dampak ini dipengaruhi antara lainoleh limbah yang dihasilkan dalam proses
operasional industri. Limbah industri, khususnya limbah cair memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran air. Jika pencemaran air terjadi,
maka akan membuka peluang terjadinya kontak manusia dengan senyawa kimia
berbahaya. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, mengingat
air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia (Fachruddin M. Mangunjaya,
2008 :25).
Bukan hal yang baru bahwa akhir-akhir ini masalah pencemaran oleh Perusahaan
Multinasional (MNC’s) menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat
internasional.Masalah ekologi, ditambah dengan pengalaman pahit negara-negara
maju yang terlambat untuk mengambil langkah pencegahan bukan saja patut
mendapat perhatian melainkan patut segera mendapatkan langkah-langkah nyata
untuk diamalkan.
Operasional PT. Freeport Indonesia di Papua merupakan angin segar bagi
pembangunan dan kemajuan daerah. Kedatangan perusahaan berskala
internasional ini telah membawa perubahan besar dalam segala aspek pada
wilayah papua, khususnya kabupaten Mimika Barat.
Sejauh ini, keberadaan PT. Freeport Indonesia di Papua telah membawa dampak
positif dan negatif baik itu bagi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat pada
khususya (Suku Kamoro) serta lingkungan sekitar. Berikut adalah dampak positif
dan negatif keberadaan PT. Freeport Indonesia:
8. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
418
1. Dampak Sosial-Lingkungan
a. Ekosistem
Tambang Freeport telah membuang 1 milyar ton limbah industri, dalam bentuk
tailings yang mengandung Air Asam Batuan (Acid Rock Drainage) ke sistem
sungai Aghwagon-Otomona-Ajkwa, meskipun pembuangan limbah tambang
kedalam sungai telah dilarang oleh PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air.
Pembuangan tailings yang mengandung Air Asam Batuan PT. Freeport ini jelas
telah memberikan dampak yang cukup serius bagi ekosistem sekitar, mulai dari
perusakan habitat muara, kontaminasi pada rantai makanan di muara khususnya
bagi spesies hewan dan tumbuhan yang berada disepanjang sungai Ajkwa serta
dikawasan Taman Nasional Lorentz. Hal ini dikarenakan tailingsFreeport
mengandung tingkat racun logam yang tinggi seperti, selenium (Se), timbal (Pb),
Arsenik (As), seng (Zn), mangan (Mn), dan tembaga (Cu). Konsentrat dari
beberapa jenis logam tersebut ditemukan dalam tailings melampaui batas acuan
US EPA dan pemerintah Australia, Indonesia dan juga batas ilmiah phytotoxicity.
Berdasarkan pada pengujian sampel dilapangan menunjukkan bahwa tanaman
yang tumbuh disekitar tailings mengalami penumpukan logam berat pada jaringan
(tissue), dan hal ini yang pada akhirnya menimbulkan bahaya bagi makhluk hutan
yang memakannya.Beberapa spesies hewan (seperti burung dan mamalia) telah
didapati terkontaminasi logam berat dari tailings dengan kandungan melebihi
ambang batas. Berikut ini adalah unggas atau burung yang didapati terkontaminasi
logam berat: (www.walhi.or.id)
a. Burung Raja Udang (kingfishers) dan burung lain yang makanannya berupa
ikan,
b. Burung Maleo Waigeo (brush turkey),
c. Burung Kipas (fantail) dan burung lainnya yang makan binatang tak
bertulang belakang yang hinggap pada dedaunan atau tanah, serta,
d. Kasuari dan burung besar lainnya yang makan buah.
Sedangkan mamalia yang terancam bahaya logam berat dari tailings adalah
sebagai berikut: (www.walhi.or.id)
1. Mamalia seperti Keluang pulau (flying fox), atau hewan berukuran serupa
yang mengkonsumsi biji-bijian dalam buahnya maupun yang hanya memakan
buahnya saja,
2. Mamalia seperti Kelelawar yang makan hewan tak bertulang belakang pada
dedaunan,
3. Mamalia seperti Kuskus yang makan tanaman, serta
4. Mamalia omnivora seperti Babi.
Bukan hanya kehidupan didaratan, kehidupan laut juga menjadi terganggu akibat
adanya pembuangan limbah sisa operasional PT. Freeport ini.Contohnya adalah
Larva Udang (Caridina sp), Udang sungai dewasa (Macrobrachium
rosenbergii), Larva Ikan Minnow (Cyprinodont Variegatus dan Pimephales
Promelas), Gangang sungai (Chorella), embrio dan larvarainbowfish
9. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
419
(Metanoteania Spledida), dan hewan tak bertulang belakang (Chammarus dan
Nassarius sp) (www.walhi.or.id).
Disamping itu, pembuangan tailings kedalam badan sungai ini telah menimbulkan
sejumlah masalah lingkungan diantaranya, pencemaran air yang memicu rusaknya
ekosistem perairan serta daratan sekitar.Yakni habitat muara menjadi rusak,
sebagian besar kehidupan air tawar menjadi hancur, adanya pembekapan terhadap
tanaman, kontaminasi pada rantai makanan di muara, dll.
b. Pangan dan Hasil Hutan
Selain membawa dampak pada ekosistem setempat, kegiatan operasional PT.
Freeport Indonesia di Mimika, Papua juga membawa dampak negatif bagi hasil
hutan dan pangan (pertanian) masyarakat sekitar.
Pangan, dalam hal ini pertanian masyarakat Suku Kamoro merupakan salah satu
sektor yang terkena dampak langsung operasional PT. Freeport Indonesia. Dimana
terganggunya siklus air akibat adanya pencemaran dan pendangkalan sungai
sehingga menyebabkan adanya banjir. Banjir kemudian meluap kedaerah-daerah
subur dan mengakibatkan terjadinya pembekapan terhadap tanaman.
Pembekapan tanaman ini terjadi oleh karena adanya pengendapan tailing disekitar
tanaman.Pengendapan ini yang akhirnya menyumbat difusi oksigen ke zona akar
tanaman dan menyebabkan tanaman tersebut kering dan mati.Hal ini memberikan
efek yang besar bagi produksi lokal dan persediaan pangan sagu dan sayur-
sayuran masyarakat Kamoro.
c. Pesisir Pantai dan Dataran Rendah
Daerah pantai dan dataran rendah yang menjadi wilayah pemukiman Suku
Kamoro.Daerah ini merupakan daerah yang terbilang sangat rentan dan beresiko
tinggi terkontaminasi logam berat dari pembuangan sisa operasional PT. Freeport
Indonesia dikarenakan pada daerah ini, masyarakat Suku Kamoro mencari makan
dan bertani sagu basah. Kejadian ini, memaksa masyarakat suku Kamoro mencari
tempat lain yang letaknya lebih tinggi untuk bertani dan beralih cara bercocok
tanam, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk makan dan
memperoleh penghasilan.
Sejauh ini operasional PT. Freeport Indonesia juga mempengaruhi kondisi pesisir
pantai.Kondisi pesisir pantai saat ini telah mengalami pendangkalan. Jadi ketika
air laut surut maka masyarakat suku Kamoro tidak memiliki akses menuju lautan
baik itu untuk mencari makanan yang berupa ikan maupun menuju pusat kota
Papua.
d. Sumber dan Managemen Air Tawar
Sungai Ajkwa dan muara Ajkwa, merupakan sumber air utama yang dahulu-
sekarang dipakai masyarakat suku Kamoro untuk mencukupi kebutuhan sehari-
hari, mulai dari minum, masak, mandi dan transportasi.Namun sekarang, daerah
ini telah berganti menjadi daerah yang dangkal dan keruh. Hal ini tentunya akan
menimbulkan kekeringan dan sungai tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana
10. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
420
mestinya. Dan keadaan seperti ini memaksa masyarakat Kamoro untuk mencari
sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
e. Pemukiman dan Masyarakat
Kedatangan PT. Freeport Indonesia di Mimika, Papua telah membawa perubahan
yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Papua pada umumnya dan
masyarakat suku Kamoro pada khususnya. Perubahan yang cukup besar tersebut
dapat dilihat dari kehadiran PT. Freeport telah menimbulkan kesenjangan
sosial.Kesenjangan sosial ini timbul dikarenakan Freeport gagal dalam menepati
janji untuk mensejahterakan hidup masyarakat Suku Kamoro dan Suku
Amungme, (yang merupakan penduduk asli Papua dimana perusahaan ini
melakukan penambangan).Menurut data Freeport tahun 2005, hanya 20% dari
tenaga kerja tambang yang berasal dari Papua.Kebanyakan dari mereka bukan
merupakan suku asli pemilik tanah dataran tinggi (Suku Amungme) dan dataran
rendah (Suku Kamoro) sekitar situs tambang. Hal yang lebih mencengangkan
adalah jumlah pekerja tambang yang berasal dari Suku Kamoro, yang merupakan
pemilik tradisional dari tanah di dataran rendah, yang harus menerima dampak
terberat akibat operasional tambang tersebut bagi sumber daya alam produktif
mereka hanya dipekerjakan dalam jumlah yang sedikit.
f. Kesehatan
Operasional PT. Freeport berpengaruh banyak terhadap kesehatan manusia
khususnya masyarakat suku Kamoro. Dikarenakan air yang menjadi konsumsi
masyarakat Suku Kamoro sehari-hari, telah terparar oleh endapan tailingsFreeport
mengandung tingkat racun logam yang tinggi seperti, selenium (Se), timbal (Pb),
Arsenik (As), seng (Zn), mangan (Mn), dan tembaga (Cu) serta adanya konsentrat
dari beberapa jenis logam tersebut ditemukan dalam tailings melampaui batas
acuan US EPA dan pemerintah Australia, Indonesia dan juga batas ilmiah
phytotoxicity.
Sejauh ini Limbah buangan PT Freeport Indonesia menjadi penyebab radang
selaput otak (meningitis), yang mengakibatkan kematian bayi Kamoro. Radang
selaput otak (meningitis) terus merambah hingga 2009, bersama penyakit lain,
seperti kerusakan pada pencernaan, sistem saraf, reproduksi, gangguan pada
pernafasan, paru-paru, mata, katarak, kemandulan hingga berkurangnya usia
harapan hidup dan diare. Pada 2008 lalu, serangan Diare di Mimika menelan
korban jiwa hingga puluhan orang.Kesemuanya ini akibat menurunnya kesehatan
lingkungan.Disamping itu, perlu diketahui bahwa Diare, Polio, DBD, Alergi,
ISPA hingga Flu dikategorikan jenis penyakit yang dipengaruhi faktor
lingkungan.(http://suarakolaitaga.blogspot.com)
2. Dampak Sosial-Kultural
Suku Kamoro adalah suku yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai
nelayan. Dikarenakan lingkungan dataran rendah yang menjadi tempat masyarakat
Suku Kamoro mencari ikan, molusca dan tambelo telah tercemar maka
masyarakat beralih mata pencaharian dengan berusaha untuk mencari sumber
pendapatan lain.
419
11. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
421
Masyarakat Suku Kamoro berusaha mencari sumber pendapatan lain dengan
mencari tempat lain yang letaknya lebih tinggi untuk bertani dan beralih cara
bercocok tanam. Disamping itu, mereka juga beralih mata pencaharian dengan
menjadi peternak.agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk
makan dan memperoleh penghasilan.
3. Dampak Sosial-Ekonomi
OperasionalisasiPT. Freeport Indonesia di Mimika, Papua telah menyumbang
banyakkerugian bagi Papua secara khusus dan bagi Indonesia secara umum.
Kerugian tersebut diantaranya:(http://ptfi.co.id/id)
1. PT. Freeport Indonesia telah melakukan penambangan emas tanpa ijin selama
30 tahun.
Penambangan emas dilakukan pada gunung Erstberg selama 30 tahun tanpa
ijin (berdasarkan Kontrak Karya I tidak ada kesepakatan penambangan berupa
emas hanya tembaga, perak, molydenum).(http://oase.kompas.com)
2. PT. Freeport Indonesia hanya mampu menambah pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar US$ 3,4 Milyar (sampai dengan desember 2013) danPemerintah
daerah Papua sebesar US$ 7,7 Milyar (dalam bentuk infrastruktur)
Pendapatan yang diperoleh pemerintah terbilang tidak sebanding dengan
banyaknya sumber daya alam (berupa emas, perak, tembaga) Indonesia yang
di eksploitasi oleh PT. Freeport Indonesia dan juga biaya kerusakan dan
pencemaran lingkungan yang harus ditanggung oleh pemerintah dikemudian
hari.
3. PT. Freeport Indonesia hanya menyumbang devisa yang sangat kecil bagi
negara.
Jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan selaku pengelola sumber
daya alam dan Negara Indonesia selaku pemilik sumber daya alam, devisa
yang diperoleh dari royalti, pajak, deviden dan retribusi dapat dikatakan
sangat kecil dan merugikan negara. Karena yang pertama, selama masa
Kontrak Karya I atau sekitar 30 tahun terhitung dari tahun 1967-1991
perusahaan tidak membayar royalti sedikitpun kepada Pemerintah Indonesia
dan pada Kontrak Karya II perusahaan baru membayar royalti. Royalti yang
diberikan pun terbilang amat sangat sedikithanya memperoleh 1% - 3,5% dari
100% untuk tembaga dan 1% flat fixed dari 100% untuk logam mulia seperti
emas dan perak. Royalti ini juga bergantung pada harga konsentrat tembaga,
serta berat kotor produk.Yang kedua,untuk pajak (pajak penghasilan juta dan
pajak lainnya) maupun deviden dan retribusi terbilang sangat kecil (semuanya
ini diklaim perusahaan mencapai US$ 15,2 Milyar sampai dengan desember
2013). (http://ptfi.co.id)
4. PT. Freeport Indonesia belum mampu meningkatkan taraf kesejahteraan
masyarakat asli Papua melalui penyerapan tenaga kerja.
Menurut data Freeport, perusahaan mampu menyediakan lapangan kerja dan
mampu menyerap tenaga kerja dengan mempekerjakan 12.000 karyawan
langsung dan 19.000 kontraktor (http://ptfi.co.id)
.Namun, jika dilihat
berdasarkan presentasenya hanya beberapa persen saja masyarakat Papua asli
yang terkena dampak langsung dari operasional (Suku Kamoro) yang dapat
12. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
422
bekerja di perusahaan tersebut.Hal ini menjadikan demonstrasi atau protes
sering kali disekitar oleh perusahaan.
4. Dampak Sosial-Politik
Operasional PT. Freeport Indonesia di Mimika, Papua telah membawa dampak
bagi segala aspek kehidupan masyarakat Suku Kamoro pada khususnya dan
masyarakat Papua pada umumnya. Dampak tersebut diantaranya adalah timbulnya
kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, hingga
pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dari kesemua itu memicu adanya protes atau
aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasaan masyarakat akan keberadaan
Freeport di Papua. Protes ini aplikasikan masyarakat suku asli Papua dalam
bentuk pemasangan patok-patok silang pada lokasi operasional perusahaan,
perusakan fasilitas dan penyanderaan mobilmilik perusahaan.
Kehadiran perusahaan berskala internasional yang telah mengeksploitasi kekayaan
alam Papua ini beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup.Karena sifat
perusahaannya mengorbankan aspek lingkungan hidup demi keberlangsungan
kegiatan operasional perusahaan.Dimulai dari adanya tindakan penebangan pohon
untuk keperluan konstruksi, penggundulan hutan sampai pada pembuangan
limbah sisa hasil ekstraksi kedalam badan sungai.Hal ini secara tidak langsung
telah mengacam kelestarian lingkungan hidup sekitar.
Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perkembangan masyarakat
semakin sadar akan hak-haknya, diantaranya hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat (right to a decentenvironment) (Mas Achmad Santosa, Jakarta :11).
Dengan keuntungan yang sedemikian besar, masyarakat Papua (khususnya suku
Kamoro) yang terkena dampaknya, sudah sewajarnya menuntut perhatian
perusahaan untuk memberikan jaminan dan pembagian keuntungan, baik itu
dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup bahkan perbaikan kondisi sosial
serta kelestarian lingkungan hidup yang mengalami perubahan besar akibat
kegiatan operasionalisasi tambang emas dan tembaga melalui kegiatan CSRnya.
Karena semangat pembangunan sendiri ditujukan untuk kepentingan rakyat dan
dipergunakam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan bunyi
pasal 33 ayat 3 UUD 1945 :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.
B Upaya Penangganan Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia
1. Upaya Penangganan Dampak Operasional OlehPT. Freeport Indonesia
Titik berat tanggung jawab perusahaan pada periode produksi ini yakni mulai dari
menyediakan bantuan.Untuk menanggani hal tersebut, PT. Freeport Indonesia
telah mengambil langkah-langkah teknis maupun non teknis. Diantaranya adalah
sebagai berikut :
a. Teknis
Pada langkah teknis ini, PT. Freeport Indonesia memilih proses kimiawi untuk
menetralisir tingkat pencemaran yang terjadi. Dalam hal ini perusahaan
13. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
423
menggunakan kapur yang tersedia secara gratis di sekitar lokasi tambang dan
melakukan audit lingkungan
b. Non teknis
Untuk mengurangi dampak yang timbulkan dilapangan, PT. Freeport
Indonesia juga menerapkan beberapa komponen tanggung jawab perusahaan,
diantaranya adalah:
1. Economic responsibilities
Perusahaan berusaha untuk mengaplikasikan tanggung jawab sosial utama
perusahaan kedalam bentuk-bentuk bantuan yang menguntungkan masyarakat
sekitar. Seperti pada bidang kesehatan (menyediakan layanan medis bagi
masyarakat dan mendirikan rumah sakit modern di Banti dan Timika), bidang
pendidikan (menyediakan bantuan dana pendidikan, dan bekerjasama dengan
pemerintah Mimika untuk melakukan peremajaan sarana-sarana penunjang seperti
gedung dan sarana sekolah umum), bidang sarana prasana (membangun
infrastruktur di dataran tinggi dan dataran rendah Mimika), pengembangan
ekonomi masyarakat adat, serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) masyarakat.
2. Legal responsibilities
Perusahaan berusaha untuk mengaplikasikan tanggung jawab sosial utama
perusahaan kedalam bentuk-bentuk bantuan yang menguntungkan masyarakat
sekitar. Seperti pada bidang kesehatan (menyediakan layanan medis bagi
masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di
Banti dan Timika), bidang pendidikan (menyediakan bantuan dana pendidikan
untuk pelajar Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika untuk
melakukan peremajaan sarana-sarana penunjang seperti gedung dan sarana
sekolah umum), bidang sarana prasana (membangun infrastruktur di dataran
tinggi dan dataran rendah Mimika), melakukan pengembangan wirausaha
masyarakat adat, serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
masyarakat.
3. Ethical responsibilities
PT. Freeport Indonesia sejauh ini berusaha untuk melakukan kegiatan produksi
sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan barang-barang berkualitas
tinggi. Hal ini di terapkan perusahaan dengan cara menerapkan etika dan
professional dalam bekerja berdasarkan pada prosedur jaminan kerangka
berkelanjutan ICCM (International Council on Mining and Metals), HAM dan
Kontrak Karya.
4. Discretionary responsibilities
PT. Freeport Indonesia telah menunjukkan ke masyarakat bahwa keberadaan
mereka sebagai perusahaan besar berskala internasional di Papua dapat
memberikan manfaat kepada mereka.Terkait dengan hal ini perusahaan
menerapkan aktivitas corporate giving/charity, corporate citizenship dan
community development.
14. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
424
Perwujudan corporate giving/charity, corporate citizenshipdan community
development adalah dengan selalu berusaha memberikan kontribusi positif bagi
masyarakat dimanapun PT. Freeport Indonesia melakukan kegiatan, berkarya
menuju pembangunan berkelanjutan dengan memastikan lingkungan tetap sehat
bagi tenaga kerja maupun bagi masyarakat sekitar yang berada didalam wilayah
kegiatan perusahaan. Kontribusi ini berupa pemberdayaan masyarakat adat
melalui, pengembangan program berbasis desa melalui program perikanan,
peternakan, pertanian, dan pemberdayaan wanita, peningkatan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM), pemberian dana bergulir, serta peningkatan kerjasama dengan
mitra yang dikelola oleh LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat
Amungme Kamoro) dengan dana operasi perusahaan.
2. Upaya Penangganan Dampak Operasional Oleh Pemerintah
Sejauh ini segala upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggani
dampak yang timbul akibat adanya operasional PT. Freeport Indonesia mulai dari
pemberitahuan, penyelidikan sampai dengan peringatan. Diantaranya:
1. Dalam laporan penyelidikan tanggal 13 Mei 2000 mengenai kecelakaan fatal
di Danau Wanagon, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)
menemukan bahwa ketinggian dan kemiringan lereng gundukan batuan
limbah sudah sedemikian rupa sehingga takkan dapat bertahan dalam curah
hujan yang tinggi. BAPEDAL menemukan bahwa ini bukanlah kecelakaan
yang pertama kali dan bahwa system peringatan dini yang dipasang oleh PT.
Freeport Indonesia gagal memberikan peringatan pada waktunya bagi
penduduk Desa Banti yang tinggal di daerah bawah tambang. BAPEDAL
mencatat bahwa ditemukan dasar perkara pidana berdasarkan kelalaian dari
pihak manajemen PT. Freeport Indonesia, yang dapat dilakukan atas dasar
permintaan pihak keluarga korban atau BAPEDAL (menggunakan pasal 359
dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pasal-pasal 41-46 dari
Undang-undang Lingkungan Hidup No. 23/1997).
Tim investigasi BAPEDAL juga mengunjungi dataran rendah dan melaporkan
bahwa PT. Freeport Indonesia tidak mampu untuk mengelola dampak
lingkungan dalam skala besar yang diakibatkan oleh pembuangan tailings ke
dalam sistem sungai.Laporan BAPEDAL merekomendasikan agar system
pembuangan tailings direvisi kembali. Serta BAPEDAL mencatat bahwa
dampak lingkungan dan kecelakaan di tambang Freeport merupakan dasar
yang cukup bagi pemerintah untuk mengganti ijin operasi perusahaan,
memberikan persyaratan baru, atau menghentikan operasi perusahaan
sementara atau permanen (BAPEDAL,2000)
2. Kementerian Lingkungaan Hidup telah mengirim surat pada tanggal 12 Juni
2001 yang isinya memperingatkan bahwa praktek pembuangan tailings yang
terus berlanjut telah melanggar tiga hukum lingkungan. Dan Kementerian
Lingkungaan Hidup dengan jelas meminta perusahaan ini untuk menghentikan
penggunaan sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa untuk mengalirkan tailings
dari puncak gunung hingga ke dataran banjir, dan sebagai gantinya tailings
disalurkan dengan pipa ke dataran rendah.
15. Dampak Operasional PT. Freeport Indonesia pada Kehidupan Suku Kamoro (Ratih Hamsky)
425
Dalam surat tersebut pemerintah mensyaratkan agar muara Ajkwa tidak boleh
terkena dampak tailings, juga bahwa perusahaan harus menampung tailings
dalam sebuah bendungan yang dibangun berdasarkan standar yang ditentukan
oleh Komisi Keamanan Dam Indonesia, ketimbang mengandalkan struktur
tanggul yang rapuh dan berujung terbuka (namun dalam lima tahun kemudian,
tidak ada satupun perintah yang dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia.
3. Antara tanggal 22-28 November 2004, staf Laboratorium Kementerian
Lingkungaan Hidup mengadakan ekspedisi sampling di daerah Kontrak Karya
PT. Freeport Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, hasil investigasi
dituangkan dalam sebuah laporan (Laboratorium Kementerian Lingkungaan
Hidup 2005 No. M-84/Dep.VII/I/LH/04/2005), aisten Deputi menyatakan
bahwa dalam titik pengawasan S-260, di hilir dari daerah pengendapan
tailings, terekam tingkat TSS yang melanggar standar kualitas air yang diatur
dalam PP 82/2001 tentang Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air).
4. Pada tanggal 17 Februari 2006, Deputi Menteri Lingkungan hidup untuk
Komunikasi Lingkungan Hidup, Bpk. Sudarijono, mengumumkan
pemantauan pihak kementerian telah menemukan bahwa PT. Freeport
Indonesia telah melanggar standar Kualitas Air dalam PP 82/2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan meminta
Freeport untuk “menormalisasi” sungai dan untuk menerapkan alternatif lain
dalam metode transportasi tailings.
5. Pada tanggal 4 januari 2006, Asisten Menteri untuk Limbah Beracun dan
Berbahaya, Bpk. Rasio Ridho Sani, menegaskan kepada masyarakat bahwa
PT. Freeport Indonesia tidak memiliki izin untuk membuang tailings melalui
sistem sungai Aghwagon, Otomona dan Ajkwa. Izin yang perusahaan miliki
hanya berupa surat Gubernur Papua dan hal tersebut tidaklah cukup. Juga
belum ada izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkugan Hidup untuk
pembuangan tailings.
6. Pada tanggal 23 Maret 2006, Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar,
telah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa pembuangan
Air Asam Batuan (ARD) ditambang Grashberg milik PT. Freeport Indonesia
tidak memiliki izin, melanggar standar limbah cair industri, dan bahwa PT.
Freeport Indonesia dianggap telah gagal dalam membangun pos-pos
pemantauan ARD. Menteri juga menyampaikan bahwa pembuangan tailings
melalui ADA (Ajkwa Deposition Area) telah melanggar standar kualitas air
sungai. Dalam hal ini perusahaan diperintahkan untuk mengajukan
permohonan izin pembuangan dan memperbaiki pengelolaan tailings.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa operasional PT. Freeport Indonesia
di Papua telah membawa dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak
positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya Suku Kamoro.Untuk menanggani
dampak negatif yang timbul, Perusahaan maupun Pemerintah melakukan berbagai
upaya melalui:
16. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 411-426
426
a. Oleh PT. Freeport Indonesia
Yakni dengan menggunakan kapur yang tersedia disekitar lokasi tambang untuk
menetralisir tingkat pencemaran yang terjadi.serta menerapkan:Economic
responsibilities,Legal responsibilities,Ethical responsibilities, danDiscretionary
responsibilities
b. Oleh Pemerintah
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah (baik itu pusat maupun daerah) untuk
menanggani dampak ini adalah dengan caramenghimbau, menyelidiki sampai
dengan memberian peringatan.
Referensi
BUKU
B.N. Marbus, 2003, Kamus Politik Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Dadang, Rusbiantoro, 2008,Global Warming For Beginner : Pengantar
Komprehensif Tentang Pemanasan Global, Penerbit O2 : Yogyakarta.
Prof. Dr. Dwi Kartini, 2009, Corporate Social Responsibilty : Transformasi
Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, PT.
Refika Aditama, Bandung.
Situs Internet
Data Pemegang
Perusahaan,http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/00008312590
5000021/fcx200410-k.htm, diakses tanggal 20 Maret 2014, pukul 20.05
Freeport Siap Divestasi 15 persen Saham,
http://www.tempo.co/read/news/2013/07/27/093500148/Freeport-Siap-
Divestasi-15-Persen-Saham, diakses tanggal 08 Agustus 2013, pukul 10.
30
Http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-
freeport-313853.html, diakses tanggal 03 Oktober 2013, pukul 08.10
Http://oase.kompas.com/read/2011/11/26/1856067/Kasus.Freeport.Hilangnya.Nur
ani.Pemerintah, diakses tanggal 03 Oktober 2013, pukul 08.00
Sekilas tentang Freeport, http://ptfi.co.id, diakses tanggal 08 Agustus 2013
WALHI, Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas
Freeport-Rio Tinto di Papua. 2006 dalam www.walhi.or.id diakses 10
Oktober 2013, pukul 09.00
