Rancangbangun Hukum dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara

1. RANCANGBANGUN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PROVINSI SULAWESI UTARA(Law Design and Implementation in Managing Outermost Small Islands in the North Sulawesi Province) Denny B.A. Karwur C261030051 KomisiPembimbing Prof. Dr.Ir. Dietriech G. Bengen, DEA Prof. Dr. Ir. RokhminDahuri, MS Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja, Dr. Ir. Victor Ph. Nikijuluw, MSc . Prof. D. Maria F. Indrati, SH, MH

2. PENDAHULUAN REPUBLIK INDONESIA : Negara Kepulauan (Archipelagic State) yang berciri Nusantara, wilayahpadaposisisilangSamudraPasifik & SamudraHindia Panjangpantai 95.181 km2 Luaswilayahlaut 5.8 juta km2 JumlahPulau 17.480 Pulau : memilikikeanekaragaman habitat ygtinggi, PotensiSumberdaya, jasalingkungankelautan EkosistemwilayahPesisir: unik, dinamisdanproduktif PotensiPulau-pulaukecil : menunjang Pembangunan perluKonsepkebijakan : azaskelestariandanberkelanjutan

3. Batas Negara RI dan 10 Negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste.

4. MasalahPerbatasan Negara & Analisis

5. MasalahPesisir (Coastal Problems) Pulau Kecil Perbatasan Negara Coastal Desease in Outermost Small Islands Resources Small Islands / Outermost island Destructive Fishing : Illegal fishing, Trawl, Boming/Explosive, Sianide, Potasium, etc Transnasional Crime (= extra ordinary crime) Terorism, Rebel, Narcotics, Smuggling guns, good household, woman & child traficcking, Prostitution, Gambling, etc Environmental: Waste, Marine pollution/Oil Spills, Residential, Reclamation, port, etc. International Border Ocean Illegal fishing, Trans Shipping, Flooting market, etc

6. Masalah Perbatasan : Indonesia - Filipina

7. Transnasional Crimes

8. TujuanPenelitianRancangbangunHukum

9. PUSTAKA PWP-PPK : adalah suatu proses PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGAWASAN, & PENGENDALIAN SDPesisir & PPK antarsektoryaitu : antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraEkosistem darat dan Laut, antara Ilmu Pengetahuan dan Manajemen, untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat.

10. Wilayah Pesisir Wilayah pesisir : peralihanantaradaratandanlautan (Dahuri et.al.2001) Ditinjau dari garis pantai (coastline), : 2 macam batas (boundaries), 1. sejajar garis pantai (longshore) dan 2. tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore). UU No. 27/2007 Pasal 1 angka2. Wilayah Pesisir adalah : Daerah Peralihan antaraEkosistem Darat dan Laut yang dipengaruhi olehperubahan di darat dan laut. (batas ekologis) UU No. 32/2004 Pasal 18 ayat (4): Wilayah Laut : paling jauh 12 (dua belas) mil, laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arahperairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. (batasadministratif)

11. KarakteristikPulau Kecil (Bengen 2006) Terpisahdari habitat ataupulauinduk (main land), sehinggabersifatinsuler, 2. Sumberdaya air tawar yang terbatas, dimanadaerahtangkapanairnyarelatifkecil, 3. Pekadanrentanterhadappengaruheksternalbaikalamimaupunakibatkegiatanmanusia, misalnyabadaidangelombangbesarsertapencemaran,

12. 4. Memilikisejumlahjenisendemik yang bernilaiekologistinggi, Area perairan yang lebihluasdari area daratannyadanrelatifterisolasidaridaratanutama (benuaataupulaubesar). Jikapulautersebutberadadibatassuatunegara, makakeberadaanpulautersebutmempunyainilai yang sangatstrategisuntukpenentuanteritorialsuatunegara. 6. Tidakmempunyaihinterland yang jauhdaripantai

13. PengelolaanPesisirTerpadu (Cicin-Sain & Knecht 1998) Untuk Mencapaipembangunanpesisirdanlautanberkelanjutan Mengurangigangguanalam yang membahayakandaerahpesisirdanmakhlukhidup Mempertahankanprosesekologi, sistempendukungkehidupan, dankeanekaragamanhayati

14. ZonaMaritim UNCLOS 1982 Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (rezime)yang berlaku di laut, yaitu (1) Perairan pedalaman (internal waters), (2) Perairan kepulauan (archipelagic waters), (3) Laut teritorial (teritorial waters), (4) Zona tambahan (contiguous zone), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), (6) Landas kontinen (continental shelf), (7) Laut lepas (high seas), dan (8) Kawasan dasar laut internasional (international seabed area).

15. HukumLaut 1. UU No. 17 Tahun 1985 (UNCLOS 1982) 2. UU No. 43 2008 Wilayah Negara LautTeritorial 12 Mil ZonaTambahan : 24 Mil ZEEI : 200 Mil LandasKontinen : 200 – 300 Mil LautBebas

16. 92 PulauTerluar(Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar)

17. RancangbangunHukum PPKT

18. METODEAnalisis SWOT (Rangkuti 1997) : PengambilanKeputusanuntukPenentuanStrategiberdasarkanlogika Alatformulasistrategi: Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportunities) Ancaman (Treats)

19. AnalisisHierarkhiProses [AHP] (Saaty 2003) : UntukPengambilanKeputusan Menstrukturkanmasalahuntukmenghasilkanskalaprioritas. PengambilanKeputusan : Perumusantujuan, kriteriadanalternatif PenyusunanStrukturHierarki PenentuanPrioritas Konsistensilogis Nilaikonsistensi yang dihasilkantidakmelebihi 10%

20. Analisis : DiagnosadanTerapiHukum

21. LOKASI PENELITIAN PULAU MIANGAS PULAU MARORE

22. 11 Pulau Terluar diProvinsi Sulawesi Utara P.BATUBAWAIKANG P.KAWALUSO P.KAWIO P.MARORE P.MIANGAS P.MARAMPIT P.INTATA P.KAKARUTAN P.BANGKT P.MANTERAWU P.MAKALEHI

24. WaktudanTempat Juli 2007 – Agustus 2008 PulauMiangasKabupatenKepulauan Talaud PulauMaroreKabupatenKepulauanSangihe Sulawesi Utara Wawancara & PenyebaranKuesioner

25. Responden : Expert & Fungsi

26. III. Hasil & Pembahasan HasilAnalisis SWOT FAKTOR EKSTERNAL : PELUANG: PengeloaanPulau Kecil Terluar Kebijakannasionalmendoronginvestasi Kebijakanpemerintahdalampemberianotoritaspengelolaanwilayah Meningkatnyakebutuhanpasarlokaldaninternasionalterhadaphasilsumberdayaalam KonvensiInternasionalterhadaphukumlaut Indonesia Kerjasama bilateral antara Indonesia dengannegaratetangga Kebijakanpemerintahuntukmembentukkelembagaandalampengelolaanpulau-pulaukecilterluar

27. ANCAMAN : PengeloaanPulau Kecil Terluar Belumadapenetapanbataslaut yang disepakatibersama (ZEE) Masihlemahnyaresponpengawasanperbatasanlautantarnegara Adanyakonflikkepentinganantarstakeholerdalampengelolaanpulau-pulaukecilterluar.

28. FAKTOR INTERNAL Kekuatan : PengeloaanPulau Kecil Terluar Sumberdayaalamdanjasalingkungankelautan yang besar Posisigeografis yang cukupstrategis Adanya program daripemerintahdaerahuntukpembangunanpulau-pulaukecilterluar.

29. BerdasarkanTabelStrategiPrioritas : Rancangbangunhukum : Prioritas : penataanbataswilayahnegara. Implementasi : peningkatankerjasama bilateral daninternasional. Evaluasi : menjaminkepastianhukumuntukpengelolaanpulau-pulaukecilterluardiProvinsiKepulauan Sulawesi Utara.

30. Kelemahan : PengeloaanPulau Kecil Terluar Keterpencilanpulau-pulaukecilterluar Terbatasnyasaranadanprasaranaperekonomian. Terbatasnyasaranaprasaranasosial Lemahnyakoordinasiantarlembaga KontrolPendanaan yang lemah Batas Maritim yang belumselesai BelumtersosialisasinyaHukumLautkepadamasyarakatluastermasukpadapejabateksekutifdanlegislatif, sertaimplikasinyasecarakomprehensif. Belumterencananyaperencanaannasionalterpadu yang mengintegrasikankebijakan yang berbasiskelautandenganjuridiksimaritimdalamsuatusistemMarine Space Database Belumadanya UU yang khususmengenaipulau-pulaukecilterluar

31. Faktoreksternal: Kebijakanpemerintahuntukmembentukkelembagaandalampengelolaanpulau-pulaukecilterluar yang merupakanprioritaskeduadarifaktoreksternal yang dapatdimanfaatkanuntukpeningkatanpengelolaanpulau-pulaukecilterluardiProvinsi Sulawesi Utara denganbobot0.121. Lembaga yang terbentukmampumelakukankoordinasikelembagaan yang efektifdanmampumemainkanperansesuaikewenangannya. Koordinasi : BadanNasionalPengelolaanPerbatasan (Perpres 12/2010)

32. Ancamandalampeningkatanpengelolaanpulau-pulaukecilterluaradalahbelumadapenetapanbataslaut yang disepakatibersama (pada ZEE) denganbobot0.113. Hal iniperluuntuksegeradiselesaikandandisepakatidenganupaya-upayapolitisdandiplomatis. Konflikkepentinganantarstakeholerdalampengelolaanpulau-pulaukecilterluardenganbobot0.099dapatmenjadiancamandalampengelolaanpulau-pulaukecilterluar diselesaikankarenatidakjelasnyakewenanganantarlembagamaupunantarpemerintahanpusatdandaerah. Solusi : keterpaduandalampengelolaanpulau-pulaukecilterluarperbatasannegara.

33. HasilEvaluasi External – Internal (hal. 86). FaktorEkternaldan Internal : ToralSkorEkternal : 2.339 Total Skor Internal : 2.418 Posisipadakuadran V Artinya : Pengelolaanpulau-pulautersebutberadapadakondisi yang stabilatautetap Bahwapengelolaandipulautersebutmasihbelummengalamipertumbuhandanperkembangan yang signifikanbaikdariaspeksumberdayaalam, sosialekonomi, pendanaan, hukumdankelembagaan.

34. HasilAnalisis AHP 5 Faktor yang mempengaruhidalampembuatanrancangbangunhukumdanpengelolaanpulaukecilterluaryaitu : Sumberdayaalam Sosialekonomi Pendanaan Hukum Kelembagaan

35. BerdasarkanTabeldiatas yang mendudukiprioritaspertama yang mempengaruhipembuatanrancangbangunhukumadalahfaktorhukumdenganbobot0.289. Bobotinimenunjukkanbahwafaktorhukummemilikiperanan yang sangatbesar(PENTING) dalampembuatanrancangbangunhukumpengelolaanpulau-pulaukecilterluardiProvinsi Sulawesi Utara. Hal inidisebabkanolehmasihbanyaknyapermasalahanhukumdalampengelolaanpulau-pulaukecilterluar, baikdarisisieksternalataupun internal (dalamnegeri) yang belumdiselesaikan.

36. HasilAnalisis DTAL Pendekatan Historis (historicalapproach), Pendekatan Undang-Undang (statue approach), Pendekatan Kasus (caseapproach), Pendekatan Komparatif (Comparativeapproach) dan Pendekatan Konseptual (conceptualapproach).

37. Batas Maritim & Perjanjian Bilateral

38. I. Penekatan Historis (historical approach) Sriwijaya dan Majapahit abad ke 12 – 14 Sejarah Kerajaan Tabukan sejak Abad 15 – Abad 20 menguasai Sangihe dan Talaud Penjajahan Spayol di Filipina 1571- 1898 Perang Amerika Serikat – Spanyol : 12 April – 12 Agustus 1898 Jajahan AS 1898 - 4 Juni 1946 (Kemerdekaan Filipina) . Batas Wilayah Negara : Indonesia (1945-1950-1945-2002) dan Filipina (1899-1935-1943-1973-1987

39. II. Pendekatan Undang-Undang (statue approach) UUD 1945 (Amandemen ke IV Thn 2002) Pasal 25 A. Negara RI adalah Negara Kesatuan berciri Nusantara. Negara Kepulauan : Psl 46 UNCLOS

40. III. PENDEKATAN KASUS (case approach) Belanda menjajah Indonesia : AS menduduki Filipina 1898 VOC 1602 – 1800 Penjajahan sd 1945 KASUS PALMAS ISLAND 1928 MAX HUBER : MAHKAMAH INTERNASIONAL Keputusan 4 APRIL 1928 Tandatangan 7 Mei 1929 PALMAS ISLAND = MIANGAS

41. IV. PENDEKATAN KOMPARATIF (comparative approach) Konstitusi Negara RI – Filipina ProdukHukumNasionalmentaatiHukumInternasional UU LK (1/1973) UU HL (Unclos) 17/1985 UU ZEEI (5/83) UU WN (43/2008)

42. V. PENDEKATAN KONSEPTUAL (conceptual approach) PENGELOLOLAAN PULAU-PULAU KECIL PERBATSAN : PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN FungsiPengelolaan SumberdayaAlam SosialBudaya SosialPolitik SosialEkonomi PertahananKeamanan

43. RANCANGBANGUN HUKUM KOKOH RANCANGAN Filosofis Sosiologis Yuridis KERJASAMA Pemerintah Pakar Masy KONSULTASI PUBLIK Pemrakarsa - Masy IMPLEMENTASI Sustain able TidakRapuh

44. KONSEP RBH PENGELOLAAN PPKT RUU PERBATASAN & PPKT FILOSOFIS SOSIOLOGIS YURIDIS NASKAH AKADEMIS KONSULTASI PUBLIK DRAFT UU

45. Rekomendasi RBHAspekBiofisik Karakteristik PPK : habitat, ekosistem, RTRN-RTRW : PulauPerbatasan Garis Batas PencegahanDegradasi SD Pencemaran : RT, Laut, Tambang

46. AspekSosial, EkonomidanBudaya Pemberdayaanmasypulaukecil Kemiskinan Kepentinganmasyarakat & adat Mekanismepenyelesaiankonflik Pendidikandanpelatihannelayan & perempuan.

47. AspekHukum & Kelembagaan Kajiandaninventarisasi UU dan PP Kewenangandantanggungjawab Kejelasanposisi UU PulauPerbatasan agar tidak overlapping Kewenanganinstitusi SanksiHukum ProsesPenegakanHukum Tidakbertentangandgnhukumalam

48. KESIMPULAN Pulau Kecil Perbatasan Negara (PKPN) : Strategis, unikdankompleks : Pengelolaannya : Terpadu/komprehensifdanberkelanjutan KoordinasidanKonsultasi : Regional / Nasional / Internasional PertahanandanKeamanan : Rawan TerperangkapdenganKemiskinan : Terisolasi Pelintas Batas Tradisional BelumadakesepakatanPenetapan Batas / delimitasi : ZEE - LK - ALKI

49. SARAN PeningkatanPengawasanPerbatasan, PenegakanHukum, & PeranPengawasanMasyarakatPulauPerbatasan Indentifikasimasyarakatpelintas KeseriusanPemerintah : Pertemuan Bilateral Penyusunan : Tata Ruang, Rancangan NA dan UU tentangPulauPerbatasan Negara PulauTerluar : PenerbitanSertifikatPulau Negara

50. TERIMA KASIH

51. NOVELTY MENGINTEGRASIKAN DALAM KERANGKA HUKUM DENGAN MENDISAIN PENDEKATAN FILOSOFIS – SOSIOLOGIS – YURIDIS DALAM KETERPADUAN PENGELOLAAN PULAU KECIL TERLUAR PERBATASAN NEGARA

52. RancangbangunHukum

53. 92 PulauTerluar PEPRES 78/2005 24 84 25 9 89 5 83 26 8 88 82 29 4 19 14 27 87 7 1 81 30 37 11 20 3 12 15 28 80 32 39 85 86 10 13 22 31 33 34 35 36 38 92 6 16 17 18 21 23 2 91 90 40 67 78 77 76 75 79 74 73 72 71 70 69 66 65 62 61 54 53 50 49 48 46 64 63 44 41 42 68 51 47 45 55 58 43 56 52 59 57 60

54. JarakTempuhMiangas – Marore /mil1mil laut =1.852km (Monaco 1929)

55. Ketersebaran 92 Pulau-Pulau Terluardi Indonesia menurut menurut Provinsi (Data Bakosurtanal 2008)

56. Lanjutan

59. Pulau Miangas, Pulau Marore dan P. Batubawaikang

60. PulauMiangas

61. PulauMarore

63. Titik Dasar di Pulau Marore

64. Titik Dasar di Pulau Miangas

66. GarisPangkalKepulauan

67. Batas Laut 2 Negara

68. ZonaMaritim

69. Illegal Fishing

70. DEFENISI DAN PENGERTIAN WILAYAH PESISIR ‘Kawasanperalihan (interface area) antaraekosistemlautdandarat BATAS KE ARAH DARAT: 1. Ekologis: kawasandaratan yang masihdipengaruhiolehproses-proseskelautansepertipasangsurut, interusiair laut, dll 2. Administratif:batasterluarsebelahhuludaridesapantaiataujarakdefinitifsecara arbiter (2 km, 20 km dstdarigarispantai) 3. Perencanaan: bergantungpadapermasalahanatausubstansi yang menjadifokuspengelolaanwilayahpesisir, seperti :Pencemarandansedimentasi : suatukawasandaratdaratdimanadampakpencemarandansedimentasibersumber: Mangrove : batasterluardarikawasanhutan mangrove

71. BATAS KE ARAH LAUT: 1.Ekologis: kawasanlaut yang masihdipengaruhiolehproses-prosesdidaratan (aliran air sungai, run off) ataudampakkegiatanmanusia, sepertipencemaran, sedimen, ataukawasanlaut yang merupakanpaparanbenua 2.Administratif:4 mil, 12 mil, dstdarigarispantaikearahlaut 3. Perencanaan: bergantungpadapermasalahanatausubstansi yang menjadifokuspengelolaanwilayahpesisir, seperti :Pencemarandansedimentasi : suatukawasanlaut yang dimasihdipengaruhiolehpencemaran. Mangrove : kawasanlaut yang masihmendapatkanpengaruhdariatributekologis mangrove sepertibahanorganikdari mangrove

72. BATASAN DAN KARAKTERISTIK PULAU KECIL Pulauadalahmassadaratan yang seluruhnyadikelilingioleh air yang tetaptereksposesekalipunpadasaat air pasang. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya

73. Sasaran – Alternatif Rancangbangun Hukum Sasaran : 1. Pilihanrancangbangunhukumdanpelaksanaannya Alternatif : Perundang-undangan Internasional Nasional regional Kearifanlokal, adat / tradisional

74. Sasaran & Alternatif ke 2 Sasaran 2. Pilihanpengelolaanpulau-pulaukecil Alternatif Polakonservasi Polaadatistiadat Polausaha

76. Swadayamasyarakat

77. Investasi

79. Sasaran & Alternatif ke 5 Sasaran : 5. Pilihanhukum Alternatif Kebijakannasional Kebijakan regional Kebijakansektoral Adat kebiasaan/tradisional