Dokumen tersebut membahas dua kasus perusahaan pertambangan besar di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia di Papua dan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kasus Freeport membahas manfaat dan kontroversi operasinya terhadap pemerintah, lingkungan, dan masyarakat Papua. Kasus Lapindo membahas tanggung jawab perusahaan atas bencana lumpur yang mengakibatkan penduduk harus mengungsi. Dokumen ini menyimpulkan bahwa k
1. Contoh kasus :
Kasus PT. Freeport Indonesia
Apakah benar operasi PT Freeport Indonesia di Papua telah banyak memberikan manfaat
kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua? Benarkah keberadaan PT. Freeport
Indonesi di Papua lebih banyak merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat? PT.
Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki
Freeport-MCMoRan Copper & Gold Inc. sebuah perusahaan Amerika Serikat,
PT. Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang
Grasberg. Freport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing
tambang Erstberg (dari tahun 1967) dan tambang Grasberg (sejak tahun 1988) di kawasan
Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Freeport telah berkembang menjadi
perusahaan dengan penghasilan 2,3 milliar dollar AS pertahun, keberadaannya telah memberikan
manfaat langsung dan tidak langsung Indonesia dimana 33 milliar dollar AS dari tahun 1992 –
2004 telah berikan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut New York Times pada Desember
2005, jumlah yang telah dibayarkan Freport Indonesia kepada pemerintah Indonesia antara tahun
1998 – 2004 mencapai hampir 20 milliar dollar AS.
Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua dan PT. Freepot telah menyetujui pembaruan
kontrak investasi PT. Freeport di Papua dengan di tanda-tanganinya kontrak investasi untuk 30
tahun yang akan datang. Perusahaan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada
masyarakat dan lingkungannya, ini dibuktikan dengan mempekerjakan orang-orang Papua di
area pertambangan dan melakukan konservasi terhadap lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat
dari sudut pandang perusahaan bahwa investasi yang sangat besar yang dilakukan di tanah Papua
harus menguntungkan dari segi financial untuk jangka panjang karena terkait dengan
kepentingan para pemegang saham perusahaan. Dengan ditanda tanganinya kontrak artinya
semua pihak yang terlibat paham dan mengerti isi kontrak tersebut, jadi PT. Freeport harus
menjalankan kewajibannya terhadap pemerintah, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan isi
kontrak tersebut.
PT. Freeport Indonesia telah memberikan kompensasi terhadap masyarakat Papua,
namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat Papua yang lain tidak
mendapatkan ganti rugi. Mereka yang tidak memperoleh kompensasi dengan didukung oleh
pihak-pihak yang menolak keberadaan PT Freeport Indonesia dan atau mereka yang mencari
keuntungan pribadi, selalu berusaha untuk mengganggu kegiatan opersional perusahaan baik
melalui media massa maupun dengan melakukan penyerangan langsung ke area pertambangan,
sehingga banyak karyawannya yang tidak bersalah telah menjadi korban penyerangan tersebut.
Two Freeport workers, an Australian mining expert and an Indonesian security guard, were
killed in _HYPERLINK
"http://www.nytimes.com/2009/07/13/world/asia/13indo.html"_skirmishes over the weekend_;
and a police officer fleeing from an ambush died after falling down a ravine (Sumber New York
Times July 15, 2009).
”Mereka berpendapat bahwa PT. Freeport Indonesia tidak memberikan manfaat apa-apa
kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut mereka telah terjadi kerusakan luar biasa pada
lingkungan yang selama ini mereka tempati dan itu berdampak jangka panjang. Akibatnya
mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini banyak
2. tersedia di alam. Selain itu dampak sosial seperti jumlah penderita AIDS yang semakin
bertambah, ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung keberadaan PT. Freeport Indonesia
memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat Papua”.
PT. Freeport Indonesia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hal
perbaikan kerusakan lingkungan alam. Menurut majalah pertambangan Mining International,
tambang emas Freeport sebagai yang terbesar diunia. Freeport Indonesia sering dikabarkan telah
melakukan penganiayaan terhadap penduduk setempat. Selain itu Freeport Indonesia juga
mengakui bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari
wilayah mereka. _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kementerian_Lingkungan_Hidup&action=edit&redli
nk=1"_Kementerian Lingkungan Hidup_ telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak
tahun _HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/1997"_1997_, Freeport melanggar peraturan
perundang-undangan tentang _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup"_lingkungan hidup_. Menurut perhitungan
Freeport sendiri, penambangan mereka dapat menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-
kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat
_HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Terusan_Panama"_Terusan Panama_). Kebanyakan
dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-
sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Lorentz"_Taman Nasional Lorentz_, sebuah
hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/PBB"_PBB_.
Menurut seorang pejabat dan dua bekas pejabat perusahaan yang terlibat dalam mengembangkan
suatu program rahasia, Freeport selama ini menyadap _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/E-mail"_e-mail_ para aktivis lingkungan yang melawan perusahaan
ini untuk memata-matai apa yang mereka lakukan. Freeport menolak mengomentari hal ini.
Freeport bersama dengan perwira-perwira intelijen _HYPERLINK
"http://id.wikipedia.org/wiki/TNI"_TNI_, menyadap korespondensi e-mail dan percakapan
telepon lawan-lawan aktivis lingkungannya seperti dikatakan karyawan Freeport yang terlibat
dalam kegiatan ini dan bertugas membaca e-mail tersebut.
Studi parametrix menghasilkan rekomendasi kepada OPIC (overseas private investment
corporation) pemberi asuransi politik kepada perusahaan-perusahaan Amerika, tidak
membatalkan garansi (asuransi) resiko politik kepada pihak freeport senilai USD100 juta. Dasar
pertimbangannya, terlalu besar resiko pencemaran lingkungan yang dihasilkan akibat operasi
freeport di papua. Dari hasil studi tersebut menunjukkan hasil bahwa PT. Freeport Indonesia
telah melakukan pengrusakan lingkungan di Papua Barat dan hasil studi tersebut disimpan/
dirahasiakan selama bertahun-tahun dan akhirnya tersebar juga ke berbagai media.
Sumber : wikipedia.org dan Google searching
LUMPUR LAPINDO
PT. Lapindo Brantas Inc. dengan lumpur yang menggenangi sebagian wilayah Sidoarjo dan
sampai saat ini masalahnya belum dapat diselesaikan oleh perusahaan. Puluhan hektar daratan
terendam lumpur, sehingga membuat masyarakat harus meninggalkan rumahnya dan perusahaan
harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Sesuai dengan
tanggung jawabnya PT. Lapindo Inc. telah memberikan ganti rugi berupa uang maupun
perumahan kepada masyarakat yang didata oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh perusahaan.
3. Meskipun banyak diantara masyarakat yang sudah menikmati bantuan tersebut, namun masih
ada yang mengalami kesulitan karena tidak mampu menggunakan uang yang diperoleh dengan
baik atau belum memperoleh bantuan karena di data oleh perusahaan. Untuk menyelesaikan
kasus lumpur lapindo diperlukan biaya yang sangat besar dan disamping itu citra perusahaan
semakin menurun dimata masyarakat, hal ini justru akan sangat merugikan bagi perusahaan. Bisa
jadi bencana lumpur Lapindo ini ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak yang terkait
dalamnya, baik itu perusahaan, pemerintahan, masyarakat dan pihak lainnya yang
berkepentingan.
Kasus-kasus diatas terjadi karena etika bisnis belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan
terutama terhadap lingkungan dan masyarakat. Di dalam etika itu sendiri terkandung
penghargaan, penghormatan, tanggungjawab moral dan sosial terhadap manusia dan alam. Kalau
dilihat lebih jauh tentu ada dua kepentingan, yaitu perusahaan dan masyarakat yang perlu
diselaraskan dan di dalamnya terkandung juga hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.
Sebenarnya dengan diterapkannya etika bisnis oleh perusahaan akan ada biaya tambahan yang
harus dikeluarkan, sehingga dalam jangka panjang perusahaan dapat beroperasi dengan lancar
dan memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.