Materi usek

2. Siswa memahami pengertian
Kebijakan Publik
Siswa mampu menyebutkan
tujuan kebijakan publik
Siswa mampu menjelaskan
proses perumusan kebijakan
publik
Siswa mampu memberikan
contoh kebijakan publik

6. Adalah
Keputusan/peraturan/program kerja
yang dibuat oleh pembuat kebijakan
(kepala daerah/DPRD/tokoh
masyarakat) diperuntukkan bagi
kepentingan umum.

7. 1. Mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat
2. Melindungi hak-hak masyarakat
3. Mewujudkan ketentraman dan
kedamaian dalam masyarakat
4. Mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

8. 2.
Perumusan
kebijakan
publik
4.
Evaluasi
kebijakan
publik
3.
Penerapan
Kebijakan
(implementasi)
1.
Isu/masukan
publik (input)

9.  Kebijakan publik dapat berbentuk peraturan,
undang-undang, tindakan-tindakan pemerintah
dan program pemerintah.
 Beberapa contoh kebijakan publik :
Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel,
restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,
parkir dll
 Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum,
jasa usaha, dan perizinan tertentu.
 Penetapan larangan pedagang kaki lima
berdagang di trotoar, Larangan merokok
difasilitas umum
 Penetapan jalur bus dalam kota atau antar kota

10. 1. Penyampaian kebutuhan dan
masalah melalui media massa atau
pada pejabat pemerintah.
2. Memberikan opini, masukan,
maupun kritik terhadap rancangan
kebijakan
3. Mendukung dan melaksanakan
kebijakan dengan konsekuen dan
sepenuh hati

11.  Coba Perhatikan Fenomena ini
 Apa masalah yang terjadi dalam berita tersebut?
 Apakah peristiwa itu bisa disebut kebijakan
publik?berikan alasan? bentuknya apa ?
 Menurut pendapatmu apakah sudah tepat kebijakan
pemerintah daerah dalam penggusuran PKL? berikan
alasan!
 Apa tujuan kebijakan yang dibuat dalam kasus tersebut?
 Bagaimana seharusnya sikap masyarakat (PKL) dalam
menghadapi kasus tersebut?
 Coba membuat usulan kebijakan kepada pemkot tentang
cara-cara mengatasi masalah PKL yang efektif tanpa
harus menimbulkan kerusuhan!

14.  Menimbulkan banyak protes dan ketidaksetujuan
dari masyarakat dengan dilakukan berbagai aksi
unjuk rasa yang merugikan banyak pihak
 Berpotensi terjadi tindak kekerasan jika aksi
unjuk rasa jika dilakukan besar-besaran
 Menghambat berbagai aktivitas warga
masyarakat karena terganggunya pelayanan
publik
 Tujuan kebijakan publik tidak tercapai
 Menimbulkan pemborosan,waktu,tenaga dan
biaya dalam perumusan kebijakan publik
 Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
pengambil kebijakan

15. Kebijakan tidak sesuai dengan
aspirasi masyarakat
Sosialisasi yang kurang kepada
masyarakat yang diambil
Kesadaran masyarakat yang rendah
Fasilitas pendukung yang masih
kurang
Penegakan sanksi yang kurang tegas
bagi pelanggar

16. 1. Kebijakan publik sesuai dengan
harapan masyarakat
2. Tidak menimbulkan protes / unjuk
rasa
3. Meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah
4. Dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik dan pada Allah swt.