Partisipasi Masyarakat

BAB I
PENDAHULUAN
Di masa-masa lalu kita sudah terlalu sering mendengar kisah bagaimana
kebijakanpublik yang dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah, dan tak
melibatkan masyarakatyang berkepentingan.Cara semacam ini seringkali justru
menghasilkan persoalan-persoalanbaru yang rumit.Hal ini muncul karena kebijakan
yang ada, tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.
Dalam sistem politik yang tertutup, partisipasi masyarakat dianggap sebagai
sesuatuyang remeh dan tak terlalu penting bagi pemerintah. Pemerintah menganggap
dirinyasebagai satu-satunya aktor yang tahu tentang apa yang dibutuhkan
masyarakatnya. Atasnama pembangunan dan kesejahteraan yang ditafsirkan sepihak
oleh pemerintah,kebijakan publik acapkali membawa petaka dan keruwetan bagi
masyarakat.
Kini jaman sudah berubah dan makin terbuka.Tuntutan membuka ruang
partisipasiyang luas bagi masyarakat menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Kalau kita
ingin menjadikandemokrasi sebagai ruh perubahan bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara makaketerlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan
harus mulai diperkuat.Mengapa?Ini karena demokrasi dan good governance pada
dasarnya berkait denganpersoalan bagaimana mengejawantahkan kehendak dan
kebutuhan publik ke dalamkebijakan.
Disisi lain, Plan for People merupakan suatu slogan yang seharusnya
mendorong para perencana untukbekerja lebih terfokus kepada masyarakat. Rencana
Tata Ruang yang disusun oleh perencana adalah media perantara untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, para perencana harus lebih
banyak bekerja sama dengan masyarakat (plan by people) dan turut serta mendorong
kegiatanperencanaan tata ruang agar menjadi proses yang partisipatif. Keterlibatan
masyarakat menjadi komponen penting dalam perencanaan.Begitu juga halnya dalam
pembangunan karena anggota masyarakat memiliki perspektif yang berbeda-beda,
baik dalam haknya sebagai orang yang memiliki pengetahuan maupun sebagai aktor

1
strategis dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi rencana tersebut (Chambers,
1997; Arnstein, 1969 dalamSimarmata, 2005).
Keberhasilan penataan ruang akan ditentukan oleh seberapa besar masyarakat
dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang difasilitasi oleh Pemerintah. Agar lebih sesuai dengan
kultur budaya kota/wilayah yang direncanakan, sangatdiperlukan tekik perencanaan
partisipatif yang tepat sehingga dapat menghasilkanprodukyang partisipatif.
Paper ini akanmenginformasikan mengenai teknik partisipatif yang dapat
diterapkan dalam perencanaan partisipatif, dalam pemecahan masalah di lingkungan
masyarakat. Dalam paper ini jugaakan disampaikan bagaimana setiap teknik dapat
dilakukan dan bagaimana partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan) guna
mewujudkan lingkungan yang berkeadilan. Selain itu, paper ini disusun untuk
memastikan setiap teknik dapat digunakan, dalam situasi yang tidak sama.

2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perencanaan
Secara umum, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dilakukan untuk
mengurangi ketidakpastian di masa depan dan melakukan intervensi terhadap
kondisi yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pengertian perencanaan yang
dikemukakan oleh Tjokroamidjojo bahwa: Perencanaan dalam arti seluas-
luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan cara
mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya
lebih efisien dan efektif.(Pontoh dkk, 2009).
B. Partisipasi
1. Pengertian
Pengertian tentang partisipasi telah banyak dikemukakan oleh para
ahli, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal
dari bahasa Inggris participate yang artinya mengikutsertakan, ikut
mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004 dalam Anonim, 2012). Pengertian
lain yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh (Fasli Djalal dan
Dedi Supriadi 2001 dalam Anonim, 2012), dimana partisipasi dapat juga
berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat
ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang,
keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok
mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat
keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Makna dasar dari partisipasi adalah “proses berbagi dan mengambil
bagian dari...”. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana

3
negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat mengambil bagian di
dalamnya. Partisipasi merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu
membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan
keputusan dari berbagai aktivitas perencanaan. Melalui proses ini berbagai
pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pemegang kewenangan
dan kontrol disaat merumuskan inisiatif-inisiatif pembangunan, ketika
mengambil keputusan-keputusan, dan tatkala menentukan sumber daya yang
nantinya bisa mempengaruhi mereka (World Bank 1996dalamKurniadi dkk,
2009).
Hampir semua instrumen hukum, terutama instrumen hukum yang
bersifat
sektoral, memuat bab mengenai partisipasi masyarakat. Namun demikian
hanya UU No. 25 / 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang mendefinisikan cukup jelas mengenai partisipasi masyarakat (Suhirman
2006 dalam Kurniadi dkk, 2009). Menurut UU No. 25 / 2004, partisipasi
masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan
kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencanapembangunan.
Selain itu, pemaknaan ide partisipasi sebenarnya sangat luas dan
beragam. Partisipasi bisa dipahami sebagai prinsip, proses maupun ruang.
Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat
dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan
rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan propublik dengan cara
meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling
menguntungkan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, partisipasi bisa
merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena
imbas langsung oleh kebijakan publik (International IDEA 2002 dalam
Kurniadi dkk, 2009).

4
2. Macam-Macam Partisipasi
Terdapat beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli.
Berdasarkan cara keterlibatannya, menurut Anonim (Sugiyah, 2010),
partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
a. Partisipsai langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu
dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat
mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan
keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
b. Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya
pada orang lain.
Secara lebih rinci, partisipasi dari segi tingkatannya dibedakan
kedalam empat jenis (Siti Irene A.D., 2011 dalam Anonim, 2012)yang
meliputi:
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan
orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti
kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan
terhadap program yang ditawarkan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan
sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran
program.
c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai
baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas,
dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat
dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.

5
d. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah
direncanakan sebelumnya.
3. Unsur-Unsur Partisipasi
Bila partisipasi dimaknai sebagai proses interaksi negara dan warganya
yang saling menguntungkan dan bersifat dua arah maka partisipasi memiliki
dua unsur penting, yaitu keterwakilan dan keterlibatan. Dua unsur tersebut
tidak berdiri sendiri melainkan saling berkelindan dan simultan satu dengan
yang lainnya (Kurniadi dkk, 2009).
a. Keterwakilan
Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi
karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan
demokratis. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan
suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa
pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab konsep keadilan
demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep “penyertaan”
(inclusion).
b. Keterlibatan
Keterlibatan aktor yang beragam dalam proses kebijakan tidaklah cukup.
Keterlibatan itu harus diorganisasikan. Keterlibatan itu harus disatukan
melalui suatu proses pengambilan keputusan bersama yang terstruktur.
Interaksi antara pemerintah dan warganya dalam proses partisipasi bukan
berasal dari pola interaksi yang pertalian antar pihak lebih disebabkan oleh
pertemuan “kebetulan” yang terjadi pada satu momentum. Semua pihak
yang berinteraksi dalam proses partisipasi dengan sadar bertemu untuk
membangun kolaborasi yang terstruktur, merencanakan proses secara
bersama dan membagi beban amanat untuk mewujudkan keputusan-
keputusan yang sudah disepakati.

6
4. Bentuk Partisipasi
Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut
Effendi (Siti Irene A.D., 2011 dalam Anonim, 2012) terbagi atas partisipasi
vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi
dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian
dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada
sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi
horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau
kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.
Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat
yang mampu berkembang secara mandiri.
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi
seseorang yang tercermin dalam perilaku dan aktifitasnya dalam suatu
kegiatan.Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak
faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam
berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan, serta lamanya tinggal (Angell,2011 dalam Anonim, 2012).
a. Usia
Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia
menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma
masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi
daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
b. Jenis Kelamin
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan
bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti
bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah
mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan

7
tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan
perempuan yang semakin baik.
c. Pendidikan
Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.
Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap
lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan
kesejahteraan seluruh masyarakat.
d. Pekerjaan dan Penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang
akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan
dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat
mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu
kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
e. Lamanya Tinggal
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya
berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi
seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa
memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya
yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.
C. Teknik Perencanaan Partisipatif
Teknik perencanaan partisipatif adalah teknik mengenai metode-
metode partisipasi yang digunakan untuk kegiatan survey dan proses
perencanaan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder perencanaan
pembangunan. Dalam pengkajian desa secara partisipatif, sejumlah teknik
digunakan untuk mengumpulkan dan membahas data. Selain itu, teknik
tersebut juga berguna untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Teknik
partisipasi tersebut meliputi:Secondary Data Review (SDR), Direct
Observation, Semi-Structured Interviewing (SSI)/(Wawancara), Focus Group

8
Discussion (FGD), Preference Ranking and Scoring, Pairwise Ranking, Direct
Matrix Ranking (Bagan Peringkat), Wealth Ranking, Mobility Mapping,
Social Mapping, Transect(Penelusuran Desa), Seasonal Calendar, Time Line
(Trends and Historical profile), Livelihood Analysis, Flow/Causal Diagram,
Venn Diagram (Bagan Hubungan Kelembagaan), Farm Sketch, Trends and
Changes (Bagan Perubahan dan Kecenderungan), Daily Routine Diagram,
Historical Profile.
Dalam beberapa referensi tentang perencanaan partisipatif, terdapat
beberapa kesamaan tahapan dalam proses perencanaan. Secara umum,
setidaknya ada 4 (empat) tahapan yang harus diperhatikan oleh para
perencana, yaitu:
1. Tahapan Pengkondisian (prepatory action)
Tahap awal ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses
partisipatif. Substansi yang paling penting pada masa ini adalah bahwa
urgensi proses perencanaan sangat penting untuk menentukan masa depan
kota/wilayah mereka pada 20 tahun mendatang. Oleh karena itu,
perencana harus dapat berperan aktif menciptakan kondisi tersebut,
terutama dalam berinteraksi dengan tokoh masyarakat, media massa,
tokoh agama, dan lain-lain. Perencana harus mampu meyakinkan
masyarakat bahwa proses penataan ruang tersebut penting untuk
perikehidupan kota/wilayah tersebut.
2. Tahapan Pembentukan Forum Stakeholder (key penting untuk dapat
menjamin suksesnya pelaksanaan proses perencanaannya nanti)
Menurut Friedmann (2001), setidaknya ada 3 (tiga) aktor yang terlibat,
yaitu: Politisi dan Pemerintah (politicians and bureaucrats) yang
mewakili lembaga pemerintahan pada setiap level wilayah, Dunia Usaha
(corporate capital) baik yang bersifat trans-nasional maupun domestik, dan
organisasi kemasyarakatan (civil society. Substansi yang paling penting
dalam tahapan ini adalah pemilihan perwakilan dari ketiga aktor tersebut
(representative system). Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi oleh

9
wakil-wakil dari ketiga aktor tersebut, antara lain adalah harus mampu
menyampaikan aspirasi kelompoknya (people voice), memiliki
pengaruh di dalam kelompoknya (influenced people), dan memiliki
kepentigan dalam pembangunan kota/wilayah di sana (interested
people).
Oleh karena itu, peran perencana di sini sangat vital dalam menyeleksi
partisipan yang memenuhi criteria tersebut diatas, selain mendesain tata
laksana dan sistem kerja forum penataan ruang tersebut. Perencana juga
harus mampu menguraikan tugas dan fungsi dari masing-masing
perwakilan stakeholder tersebut.
3. Tahapan Pemilihan Media Partisipasi (participatory tools)
Menurut Amerasinghe, Farrell, Jin, Shin, and Stelljes (2008),
setidaknya ada 7 (tujuh) jenis instrument partisipasi, yaitu pengumuman
terbuka (notice and comment), dengar-pendapat public (public hearing),
diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), workshop
partisipatif (Participatory Workshops), konsultasi penasehat (Citizen
Advisory Committees), perundingan juri (Citizen Juries), dan pemilihan
langsung (Referenda). Pemilihan instrumen didasarkan pada kriteria-
kriteria, seperti karakteristik dan pengetahuan masyarakat, waktu yang
tersedia, serta kemampuan dan kapasitas pemerintah dan perencana.
Oleh karena itu, perencana mempunyai peran untuk dapat menilai
instrumen mana yang paling tepat untuk digunakan dalam proses
perencanaan tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk dapat
digunakan lebih dari satu instrumen dalam satu proses perencanaan.
Kemampuan perencana untuk memodifikasi instrument tersebut agar
lebih sesuai dengan kultur budaya kota/wilayah tersebut juga sangat
diperlukan agar menghasilkan produk yang partisipatif.
4. Tahapan Pembentukan Forum Pakar (Expert’s Choice)
Tahapan ini diperlukan apabila dalam media partisipasi yang
dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan dalam waktu yang

10
direncanakan. Untuk dapat memberikan pilihan-pilihan yang lebih
bervariatif, obyektif, dan tepat sasaran, maka dibutuhkan pendapat
pakar yang memiki kompetensi dan kapasitas dalam permasalahan atau
kebijakan yang akan dipilih. Jadi, Forum pakar ini dibentuk untuk
menghasilkan lebih banyak pilihan dan lebih informatif (well-informed
choice) kepada para partisipan (stakeholder) dalam proses
pengambilan keputusan nantinya. Oleh karena itu, peran perencana
adalah harus mampu memfasilitasi terciptanya variasi pilihan yang lebih
informatif untuk mencegah kebuntuan dalam proses pengambilan
keputusan rencana tata ruang (Siregar, 2009). Perencana juga harus
mampu berperan sebagai koordinator yang akomodatif (inclusive)
terhadap pendapat maupun pandangan dari berbagai disiplin kepakaran
yang terlibat dalam proses tersebut.
Sumber daya dan kapasitas persyaratan harus dipertimbangkan ketika
memilih alat untuk partisipasi publik . Kemampuan pemerintah untuk
mengkoordinasikan dan mendanai proses partisipatif dan untuk peserta untuk
memberikan kontribusi yang selama proses partisipatif akan berdampak pada
hasil yang dicapai .Menurut Fung penilaian alat partisipatif dibagi dalam lima
kategori :
1. Waktu - waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan
proses partisipatif secara efektif ;
2. Sumber Daya - jumlah manusia staf yang diperlukan untuk
mempersiapkan dan melaksanakan proses partisipatif secara efektif ;
3. Pendanaan - jumlah dana yang diperlukan untuk mendukung proses
partisipatif ;
4. Pengetahuan jumlah pemahaman , keahlian dan keterampilan yang
koordinator dan pelaksana proses partisipasi perlu harus melaksanakan
secara efektif proses partisipatif dan memberikan informasi yang relevan
kepada para peserta , dan

11
5. Pendidikan - tingkat pengetahuan dan keterampilan ( seperti membaca )
bahwa peserta sendiri harus terlebih dahulu agar dapat berpartisipasi
secara berarti dalam proses partisipatif .
Teknik-teknik partisipatif akan dievaluasi berdasarkan output yang mereka
hasilkan terkait dengan keadilan lingkungan .Amerasinghe(Fung, 2006)
menunjukkan bahwa ada tiga pertimbangan tambahan harus dibuat ketika
mengevaluasi partisipasi publik :
1 . Siapa yang berpartisipasi ?
2 . Bagaimana pemain berkomunikasi ?
3 .Bagaimana diskusi terkait dengan tindakan?
Untuk tujuan menilai efektivitas teknik perencanaan partisipatif
dapatdigunakan kriteria Fung yang telah diadaptasi ke dalam tiga kategori
sesuai output partisipatif , yang didefinisikan sebagai berikut :
1. Inklusi - akses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk
kelompok marginal, dengan proses pengambilan keputusan;
2. Interaksi - sejauh mana proses pengambilan keputusan adalah deliberatif
antara peserta, dan
3. Pemberdayaan - sejauh mana peserta dapat mempengaruhi keputusan
akhir, pengetahuan dan kapasitas akan ditransfer ke peserta, dan ada
peluang yang sedang berlangsung untuk keterlibatan dan pengaruh.

12
BAB III
METODOLOGI REFERENSI DAN PEMBAHASAN
Identifikasi dan penjabaran teknik perencanaan partisipatif ditentukan
berdasarkan media perencanaan (participatory tools)dankerangka acuan kerja paper
partisipatif . Perencanaan (participatory tools)sebagai semesta dankerangka acuan
kerja paper partisipatif sebagai himpunan teknik perencanaan partisipatif yang akan
dibahas. Sehingga teknik perencanaan partisipatif yang akan bahas adalah teknik
pengumuman terbuka (Notice And Comment), dengar-pendapat public (Public
Hearing), diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), workshop
partisipatif (Participatory Workshops), konsultasi penasehat (Citizen Advisory
Committees).
Dalam pengidentifikasian teknik perencanaan partisipatif digunakan pencarian
referensi melalui pencarian berbasis internet.Pencarian dilakukan menggunakan
Google (umum) dan Google Scholar. Permintaan pencarian kata kunci yang
digunakan adalah dengan penulisan standar, diikuti oleh kata kunci yang lebih
bertarget, sebagai tindak lanjut web atau jurnal pencarian ketika literatur yang
spesifik muncul tetapi tidak memiliki detail yang cukup untuk melukis gambaran
yang lengkap dari teknik perencanaan partisipatif yang dimaksud.
Informasi tentang teknik perencanaan partisipatif yang diidentifikasi
dimasukkan ke dalam tabelstandar .Berbagai " masukan " dan "output " kemudian
ditelaah lebih lanjut. Khususnya yang berkaitan dengan (i) durasi waktu proses
partisipatif , (ii) kebutuhan sumber daya manusia dan pendanaan, serta (iii)
persyaratan pendidikan dan keterampilan peserta dan penyelenggara . Output yang
terkait dengan proses kemudian dievaluasi berdasarkan (a) inklusi , (b) interaksi, dan
(c) pemberdayaan kelompok stakeholder (baik secara keseluruhan maupun bagi
kelompok terpinggirkan khususnya) yang dihasilkan melalui pelaksanaan proses
partisipatif.

13
Akhir dari laporan ini adalah merangkum lima alat partisipatif terpilih,
terhadap lima input dan tiga kategori keluaran yang diperlukan untuk mencapai
keadilan lingkungan. Disediakan pula kebutuhan kapasitas (input) untuk setiap alat
dan implikasi untuk lingkungan peradilan (output).

14
BAB IV
PEMBAHASAN
A. PENGUMUMAN TERBUKA
Pengumuman terbuka adalah prosedur umum yang sering dibutuhkan oleh
hukum, aturan, kebijakan atau kegiatan yang disediakan untuk masyarakat umum
dalam menyampaikan pendapatnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
Idealnya, semua pendapat akan dibaca dan dipertimbangkan dalam keputusan
akhir .Jika tidak, pembuat keputusan harus memberikan respon yang masuk akal
dan penjelasan untuk setiap dan semua pendapat. Di Amerika Serikat, instrumen
dijadikan sebagai perkembangan hukum administrasi yang dimaksudkan untuk
memperluas partisipasi masyarakat dalam perumusan standar, sementara pada
saat yang sama memungkinkan lembaga untuk mengadopsi aturan dengan cepat
dan mudah tanpa melalui proses pembuatan peraturan birokrasi formal. Tujuan
pengumuman terbuka dalam teori antara lain digunakan untuk mengurangi
kerugian informasi dan meningkatkan transparansi antara lembaga dan politisi
atau masyarakat, memberi hak memilih dalam lembaga pengambilan keputusan
serta meyakinkan bahwa lembaga yang responsif dan akuntabel kepada publik.
Ini menggabungkan proses hukum dalam pengambilan keputusan untuk
memastikan tindakan yang diambil tidak sewenang-wenang atau tidak berubah.
Sebuah lembaga harus mengumumkan sesuatu hal karena untuk
mempertimbangkan masalah baik sebelum keputusan apapun, dan secara aktif
mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kepada publik.Kadang-kadang,
tergantung pada tindakan kedua belah pihak,pendapat publik dapat membantu
mengidentifikasi kepentingan.
Konteks
Pengumuman terbuka tidak hanya digunakan dalam kasus pembuatan peraturan
lembaga saja akan tetapi juga digunakan dalam ruang lingkup yang luas,
misalnya, dalam membangun bisnis baru di area lokal atau standarisasi proses

15
perijinan. Hal ini juga kadang-kadang digunakan oleh para pemimpin terpilih
sebagai alat untuk akuntabilitas politik atau prosedural atas tindakan.
Persyaratan Kapasitas
1. Waktu
Pengumuman terbuka merupakan proses yang panjang karena memerlukan
waktu yang cukup lama bagi masyarakat untuk mengirimkan pendapatnya.
Waktu yang dibutuhkan berkisar 15-180 hari, tergantung pada kompleksitas
masalah. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi yaitu skala
pemberitahuan, keputusan akhir dapat memakan waktu antara beberapa
bulan atau bahkan beberapa tahun (Lubbers 2006). Pembuatan peraturan
nasional skala besar , di sisi lain , membutuhkan lebih banyak waktu karena
kompleksitas dari kedua isu dan jumlah pejabat dan pemangku kepentingan
yang terlibat.
2. Sumber Daya Manusia dan Pendanaan
Proses menyebarkan pemberitahuan dalam publikasi resmi atau daerah lain
dapat diakses oleh semua kalangan. Terutama dengan adanya situs online
dan teknologi yang cangih untuk negara-negara maju, dana yang
dibutuhkan untuk menyebarkan informasi telah menurun. Proses
pengumuman terbuka hanya terdiri dari pengumuman resmi pembukaan
sebuah instansi atau permintaan untuk berpendapat, serta penyusunan
informasi yang relevan dengan masalah ini . Namun penerimaan,
penanganan, tanggapan suatu pendapat memang merupakan proses sumber
daya intensif yang mungkin memerlukan staf tambahan, terutama pada isu-
isu kontroversial yang dapat menerima ratusan ribu pendapat dari
masyarakat.
3. Pendidikan dan Pengetahuan
Peserta harus memiliki pengetahuan tentang pengumuman terbuka yang
akan digunakan dalam partisipasi. Dengan asumsi ini, orang harus cukup
melek untuk membaca aturan yang diusulkan dan menulis pendapat yang

16
efektif. Ini biasanya memerlukan lebih dari tingkat keaksaraan dasar .
Mengingat bahwa bahasa tubuh dan verbal tidak dapat faktor ke dalam
proses komunikasi , beban jatuh pada peserta untuk secara efektif
menyampaikan pikiran dan masukan mereka dalam bahasa para pengambil
keputusan agar dapat didengar. Individu tanpa tingkat pendidikan yang
tinggi kurang memungkinan untuk berpartisipasi. Selain itu, individu juga
harus memiliki pengetahuan tentang masalah yang dibahas dan memiliki
pendapat individu terhadap masalah dalam proses memahami,
merenungkan, dan mengomentari.
Di sisi pemerintah, tidak ada keterampilan khusus atau pengetahuan yang
diperlukan untuk mendirikan sebuah pengumuman terbuka. Pemerintah
hanya mengumpulkan, membaca dan menanggapi pendapat tersebut. Namun
masyarakat harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemerintah memiliki
kapasitas yang memadai dan kemauan politik untuk mempertimbangkan
komentar publik yang ada.
Implikasi untuk Keadilan Lingkungan
1. Inklusi
Pengumuman terbuka memiliki potensi untuk menjadi sangat inklusif . Jika
digunakan secara efektif, seluruh masyarakat dapat diinformasikan pada
suatu masalah, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan
komentar . Namun, dalam negara berkembang telah menunjukkan banyak
hambatan. Meskipun pengetahuan sebelumnya atau tingkat pendidikan yang
diberikan tidak secara tegas disyaratkan , rendahnya tingkat pendidikan dan
pengetahuan dapat bertindak sebagai penghalang terhadap partisipasi
anggota masyarakat . Demikian pula , kurangnya akses terhadap informasi.
Di negara-negara berkembang, bentuk komentar online bersifat sangat
eksklusif , mengingat bahwa beberapa orang memiliki komputer , apalagi
internet . Bahkan di mana akses internet tersedia , bandwidth mungkin tidak

17
cukup untuk memungkinkan orang untuk mengunduh file teknis untuk
memberikan ulasan dan komentar.
2. Interaksi
Pengumuman terbuka memiliki nilai yang sangat rendah pada dimensi
interaksi . Meskipun warga memiliki kesempatan untuk berkomentar, jika
respon lembaga tidak diperlukan maka dapat dengan mudah menjadi
komunikasi satu arah. Dalam kasus ini masyarakat diperbolehkan untuk
komentar dan badan memastikan untuk mengirim tanggapan terhadap
komentar, kedua belah pihak sering lebih puas dengan proses, dan individu
merasa lebih dilibatkan dalam proses dengan peningkatan interaksi. Praktek
yang baik termasuk memberikan respon terhadap isu yang diangkat oleh
komentar publik, dan analisis diperbarui dan justifikasi keputusan akhir .
3. Pemberdayaan
Dalam sebuah penelitian telah ditemukan bahwa faktor utama dalam
menentukan pembuatan peraturan akhir adalah jumlah konsensus dalam
komentar publik . Sebagai konsensus meningkat, badan lebih mungkin untuk
membuat perubahan. Jika opini publik adalah divergen , lembaga cenderung
berpihak dengan komentar yang mendukung posisi badan (Golden 1998). Ini
bukan pertanda baik untuk pemberdayaan kelompok marjinal, yang
umumnya merupakan pendapat minoritas.
Pemberdayaan umumnya bersifat rendah, karena pejabat tidak diberi mandat
untuk melakukan modifikasi berdasarkan komentar. Mereka hanya harus
membenarkan keputusan yang diambil dalam terang komentar.
Pengumuman terbuka diperlakukan sebagai renungan birokrasi. Sebuah
lembaga sering menerbitkan respon penuh untuk isu yang diangkat oleh
komentar publik dan analisis diperbarui dan pembenaran untuk aturan akhir,
meskipun hal ini tidak selalu diperlukan. Dalam beberapa kasus, jika
menimbulkan masalah baru, pemerintah akan mempublikasikan draft kedua
aturan yang diusulkan dengan notasi perubahan dari draft pertama, untuk
memberikan masyarakat kesempatan lain untuk komentar, meskipun aturan

18
akan lebih sering daripada tidak diselesaikan tanpa ini periode komentar
tambahan. Namun, undang-undang biasanya memudahkan masyarakat untuk
mengambil tindakan hukum untuk mengajukan banding keputusan
sesudahnya dalam judicial review.
B. PUBLIC HEARING
Public hearing adalah salah satu teknik yang paling umum dilakukan
dalam perencanaan partisipatif di negara maju maupun negara
berkembang.Public hearing sering dipakai sebagai syarat formal untuk
kebijakan, hukum, dan proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, legislatif
memberikan presentasi mengenai keputusan yang telah dibuat atau masalah
kebijakan, untuk mendapatkan pandangan masyarakat.Public hearing dalam
konteks peradilan bertujuan untuk mendokumentasikan kesaksian untuk
memenuhi persyaratan dalam proses hukum. Dalam konteks proyek, Public
hearing merupakan bagian yang diperlukan dalam proses AMDAL. Public
hearing umumnya diberitahukan di muka umum (koran, pengumuman publik)
atau melalui surat ke pihak-pihak terkait.
Public hearing hanya berada pada tataran “konsultasi” pada perencanaan
partisipatif.Masyarakat dapat mengajukan pertayaan dan menyuarakan masalah
mereka. Namun, arus informasi umumnya satu arah, dan tidak ada jaminan
bahwa masalah yang telah diutarakan akan dibahas dalam keputusan akhir.
Konteks
Public hearing digunakan untuk memperoleh kesaksian publik dan/atau
komentar dalam berbagai konteks keputusan seperti pembuatan kebijakan,
penyusunan / mengubah undang-undang, dan AMDAL. Dalam bidang lingungan
hidup, Public hearing juga banyak diterapkan.Seperti disebutkan sebelumnya,
banyak negara hukum memerlukan Public hearing sebagai bagian dari proses
pengambilan keputusan. Meskipun digunakan secara luas, kasus yang
menggunakan teknik Public hearing sukar didapat.Hal ini bisa jadi karena di

19
sebagian besat tempat teknik ini dilakukan, proses ini sudah dianggap biasa, jadi
tidak ada pendokumentasian dalam penggunaan teknik ini.
1. Waktu
Waktu yang dibutuhkan tergantung pada jumlah audiensi yang akan
diselenggarakan pada setiap masalah yang akan dibahas. Diasumsikan
bahwa satu pendengaran bisa membutuhkan beberapa jam sampai satu hari
dari proses, ditambah waktu tambahan untuk persiapan, pemberitahuan
terlebih dahulu, dan koordinasi logistic. Ini menunjukkan bahwa proses
public hearing bisa berlangsung minggu, bulan, atau tahun, tergantung pada
waktu keputusan dan ukuran konstituen sedang berkonsultasi.
Menjadi hal penting untuk memberikan pemberitahuan yang cukup
terlebih dahulu mengenai public hearing , dan juga memastikan bahwa
tanggal yang dipilih bisa meningkatkan partisipasi maksimal. Sangat
memungkinkan bagi pihak yang terkena dampakperencanaan tidak puas
dengan tanggal yang dipilih untuk Public hearing.
Karena umumnya lebih terbatas pada lingkup" partisipatif ", Public
hearing umumnya lebih murah daripada banyak teknik-teknik lain yang
diuraikan dalam paper ini.Namun, bukan berarti mereka juga tidak
menggunakan anggaran. Anggarannya berupa dana dan sumber daya
manusia yang diperlukan untuk mengamankan lokasi pertemuan , tuan
rumah pertemuan , dan mempublikasikan acara tersebut. Jika public hearing
diadakan beberapa kali, implikasi terhadap keuangan juga bisa menjadi
tinggi.
Public hearing dimaksudkan untuk memberikan sebuah forum yang
hidup bagi publik, guna memberikan komentar atau mengangkat isu-isu pada
kegiatan yang diusulkan,teknik ini tidak memerlukan tingkat melek huruf

20
atau pendidikan tertentu dari peserta.Namun, penyelenggara harus
memastikan bahwa informasi yang memadai disediakan untuk
menginformasikan masyarakat tentang isu yang sedang dibahas. Dengan
kata lain, tanggung jawab berada pada penyelenggara Public hearing untuk
menyediakan semua pengetahuan yang relevan untuk membentuk opini
informasi tentang keputusan yang akan diambil. Sebuah proses Public
hearing yang tepat harus memastikan bahwa informasi teknis disampaikan
dengan cara yang dapat di mengerti masyarakat umum.
1. Inklusi
Public hearing yang pada umumnya terbuka untuk umum.Namun,
dalam kenyataannya, kelompok marjinal mungkin menghadapi hambatan
untuk berpartisipasi karena waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk
melakukan perjalanan ke tempat pertemuan dan duduk dalam
presentasi.Inklusi juga tergantung pada sejauh mana Public hearing secara
efektif diiklankan kepada semua pihak terkait. Hambatan budaya mungkin
menjadi faktor keengganan kelompok untuk berpartisipasi atau kurangnya
kenyamanan dengan berbicara di depan para pejabat. Pengalaman negatif
sebelumnya dengan Public hearing sebagai formalitas hukum belaka juga
dapat mencegah beberapa anggota masyarakat untuk datang, mengingat
bahwa Public hearing umumnya tidak mencapai partisipasi murni atau
memuaskan para peserta jikalau pendapat mereka akan mereka didengar.
Karena semua tantangan yang diuraikan di atas, umumnya mereka
yang berpartisipasi dalam Public hearing ,baikpendukung atau penentang
masalah, ataupun perwakilan kelompok kepentingan yang terorganisir yang
memiliki andil dalam keputusan. Ketika sidang didominasi oleh orang-orang
dengan pandangan yang kuat, kaum moderat dapat mewakili segmen besar
masyarakat marjinal.

21
2. Interaksi
Meskipun arus informasi seharusnya dua arah,teknik ini cenderung
tidak menjadi deliberatif dan tidak mendorong dialog yang konstruktif.
Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat
mereka,tetapi proses kerja teknik ini tidak dapatmembujuk para pejabat
untuk mengubah posisi mereka. Hal ini menciptakan atmosfer" kita"
melawan " mereka".
Dalam proyek-proyek kontroversial,sering terjadi ketegangan tinggi
antar kelompok stakeholder, dan bisa jadi mengelola sesi tanya jawab akan
cukup sulit. Sejumlah pengamatan penting tentang kekurangan dari Public
hearingdalam membina produktif , interaksi inklusif :
• Distribusi kekuasaan tampak jelas dalam tata letak fisik dan aturan
untuk berbicara.Pejabat yang melakukan proses dianalisis umumnya di
atas panggung, dan masyarakat diberikan umumnya hanya 2-3 menit per
pembicara untuk berkomentar.
• Ada kecenderungan perasaan antara individu bahwa mereka terlibat
dalam pertempuran.
• Ketidaksetaraan ditunjukkan dalam cara pengusul diperlakukan.
Beberapa kelompok yang kurang beruntung merasa bahwa stakeholder
yang lebih kuat diberi lebih banyak waktu daripada yang lain .
3. Pemberdayaan
Teknik ini adalah salah satu alat yang paling membantu perkembangan
pemberdayaan. Seperti halnya alat konsultasi, tidak ada jaminan bahwa
komentar yang diangkat pada audiensi publik akan dibahas. Dengan kondisi
tersebut, tidakakan ada tindak lanjut dan peserta kekurangan kekuatan untuk
memastikan bahwa keprihatinan mereka akan diperhatikan. Monitoring
sebagai ritual demokrasi yang memberikan rasa legitimasi palsu hasil
legislatif, di mana para pejabat mengatakan mereka bisa menerima masukan
dari masyarakat meskipun tidak berdampak . Dalam sebuah penelitian, untuk

22
memeriksa pandangan peserta pada pertemuan yang disponsori pemerintah
publik tentang situs sampah di dua komunitas tetangga di New York, hasil
penelitian menunjukkan bahwa para peserta sangat percaya bahwa
partisipasi mereka tidak akan mempengeruhi. Bahkan ada peserta yang
membuat komentar publik pada pertemuan tersebut, tidak percaya bahwa
pandangan mereka akan di pedulikan.
Sehubungan dengan kelompok marjinal secara khusus, jelas bahwa
dalam sebuah pertemuan besar seperti Public hearing di mana sulit untuk
mendapatkan "air time," kelompok tersebut mungkin tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka, atau mungkin tidak
nyaman mengekspresikan mereka jika dilihat di lingkungan seperti itu. Oleh
karena itu, untuk melibatkan kelompok-kelompok marginal teknik ini bukan
merupakan alat yang efektif.
Mengapa kemudian, ada orang yang berpartisipasi, mengingat sinisme
yang meluas tentang kemanjuran teknik ini? McComas (2003) dalam
Amerasinghe dkk (2008) mendalilkan bahwa orang dapat hadir:
(i) untuk memperoleh informasi lebih lanjut,
(ii) untuk mempelajari apa yang orang lain (dalam lingkungan yang sama)
rasakan tentang masalah yang dibahas
(iii) untuk memberikan dukungan kepada tetangga atau teman-teman yang
merasa terlibat tentang masalah tersebut
(iv) untuk menyediakan bantuan psikologis bahwa mereka melakukan
sesuatu terhadap masalah yang ada
(v) merasa mereka memiliki “sense of belonging” atas situasi, dan
(vi) untuk melayani jenis tujuan ritual bagi masyarakat. Dalam pengertian
ini,pembangunan masyarakat dalamjumlah terbatas dapat terjadi akibat
proses public hearing
Namun secara keseluruhan, pengalaman menunjukkan bahwa alat ini
tidak berada pada skor tinggi pada bagian pemberdayaan.

23
C. Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data
yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif. FGD merupakan metode
yang populer dalam penelitian kualitatif.Teknik ini dimaksudkan untuk menggali
atau memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang
terpusat pada suatu permasalahan tertentu.Permasalahan yang dibahas yaitu
berupa suatu isu atau topik tertentu yang telah dipersiapkan.Ciri khas metode
FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitaif lainnya (wawancara
mendalam atau observasi) adalah interaksi.
Ada yang berpendapat bahwa metode ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin
pada tahun 1936. Awalnya metode ini berkonsentrasi pada proses yang terjadi di
dalam kelompok selama berdiskusi berlangsung, namun kemudian bergeser pada
penekanan isi diskusi. Pada tahun 1950-an metode ini dikembangkan secara luas
oleh Frankfurt Institute of Social Research untuk mempelajari opini dan sikap.
Sementara itu, Robert K. Merton menyatakan bahwa sejarah FGD bermula pada
tahun 1940-an, ketika Lazarsfeld melakukan studi tentang khalayak radio.
Dalam pelaksanaannya, FGD diikuti oleh para partisipan yang dibantu oleh
seorang moderator mendiskusikan sebuah topik berdasar pertanyaan penuntun
yang telah dirancang sebelumnya.Partisipan FGD merupakan individu-individu
yang terpilih untuk mengikuti wawancara mendalam secara berkelanjutan dalam
situasi yang dibangun secara terbuka.Diskusi terfokus pada suatu topik khusus
dengan difasilitasi oleh seorang moderator yang dipandang menguasai materi
tersebut.Pada umumnya, setiap kelompok diskusi terdiri dari enam sampai
dengan dua belas partisipan.Jumlah partisipan yang terlalu banyak atau terlalu
sedikit tidak memungkinkan terjadinya diskusi yang intensif.
Melalui teknik ini, anggota masyarakat dapat terlibat dalam penelitian yang
dilakukan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. FGD sangat
berguna untuk melakukan brainstorming konsep awal dan menghasilkan ide-ide
kreatif dari masyarakat (Vernon et al.,2003). Mereka juga sangat berguna dalam
mengumpulkan perspektif yang berbeda dengan mempertimbangkan perbedaan

24
geografis dan gender.Selanjutnya, interaksi sosial dirangsang melalui kelompok
fokus (FGD).Untuk alasan ini, mereka sering digunakan dalam evaluasi proyek
dan dalam pengujian strategi pesan untuk menginformasikan kepada masyarakat
mengenai berbagai isu.Ahli tentang masalah ini umumnya juga membawa ke
dalam diskusi kelompok terfokus.Karena itu, ketika digunakan secara efektif,
kelompok fokus mungkin dapat memaksa para ahli untuk mendengarkan
keprihatinan masyarakat, menjembatani kesenjangan pengetahuan antara
masyarakat dan para ahli.
FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang
dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.
Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data
dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang
sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
Konteks
Dewasa ini, FGD diterapkan ke dalam pengambilan keputusan lingkungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, ilmuwan lingkungan dan teknologi telah
membuat meningkatnya penggunaan kelompok fokus. Dalam aspek lingkungan,
mereka menggunakan teknik ini untuk tujuan seperti mengukur persepsi warga
lokal terhadap insinerator limbah yang direncanakan (Liebow, et al. 1993),
menyelidiki kebijakan energi nasional (Dürrenberger 1999) dan mengeksplorasi
pilihan untuk kebijakan keberlanjutan lokal (Macnaghten, et al.1995). FGD
sangat berguna dalam pengambilan keputusan sebagai penalaran peserta atau
pandangan mereka, kepentingan dan opini yang terungkap dalam proses diskusi.
FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial
jika:
1. Peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi,
sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan.
2. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif di antara
kelompok atau kategori masyarakat.

25
3. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset
kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan
berimplikasi luas.
4. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena
mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya.
FGD harus dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagai metode penelitian
sosial jika:
1. Peneliti ingin memperoleh konsensus dari masyarakat/peserta
2. Peneliti ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta
3. Peneliti akan mengajukan pertanyaan “sensitif” yang tidak akan bisa di-share
dalam sebuah forum bersama kecuali jika pertanyaan tersebut diajukan secara
personal antara peneliti dan informan.
4. Peneliti tidak dapat meyakinkan atau menjamin kerahasiaan diri informan
yang berkategori “sensitif”.
5. Metode lain dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik
6. Metode lain yang lebih ekonomis dapat menghasilkan informasi yang sama.
mengemukakan tiga alasan perlunya melakukan FGD, yaitu alasan filosofis,
metodologis, dan praktis.
1. Alasan Filosofis
Pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari
berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi,
memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang
diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden.
Penelitian tidak selalu terpisah dengan aksi. Diskusi sebagai proses
pertemuan antarpribadi sudah merupakan bentuk aksi .
2. Alasan Metodologis
Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami
dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok
dinilai sangat penting.

26
Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu relatif
singkat.
FGD dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang bersifat
spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat
dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.
3. Alasan Praktis
Penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang
diteliti- sehingga pada saat peneliti memberikan rekomendasi dan aksi, dengan
mudah objek penelitian bersedia menerima rekomendasi tersebut.Partisipasi
dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan
memiliki.
1. Waktu
Beberapa studi kasus pada penggunaan teknik FGD mengungkapkan
bahwa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan (Petts 1997 , IWRM
2008). Eksekusi yang sebenarnya dari sebuah kelompok fokus biasanya
berkisar dari diskusi satu hari untuk jangka waktu beberapa hari, yang relatif
pendek dibandingkan dengan individu wawancara. Selain itu, interpretasi
informasi yang dikumpulkan juga membutuhkan waktu.
2. Kapasitas SDM dan Pendanaan
Diskusi kelompok terfokus juga membutuhkan moderator netral yang
terampil dalam memfasilitasi untuk mempertahankan kelompok kontrol dan
memastikan suara yang cukup untuk semua peserta. Dalam teknik ini,
menyeimbangkan persamaan dan perbedaan sangat peserta penting, karena
keragaman terlalu banyak dan dapat menyebabkan konflik di antara anggota
kelompok tanpa menghasilkan sesuatu. Selain itu, dari segi pendanaan,
biaya melakukan diskusi kelompok terarah dapat sangat bervariasi,

27
tergantung pada berapa banyak anggota yang disertakan dan berapa banyak
sesi kelompok yang telah ditentukan.
Kelompok fokus memerlukan fasilitator terampil serta penyediaan
pengetahuan ahli untuk reaksi mereka. Namun, informasi ini harus tepat
ditargetkan untuk khalayak awam. Sebuah studi kasus FGD diselenggarakan
untuk menginformasikan kebijakan perubahan iklim di Uni Eropa
mengungkapkan bahwa ahli informasi yang sangat canggih umumnya tidak
diterima dengan baik oleh kelompok diskusi sehingga membuat peserta
kurang mengekspresikan perspektif mereka (Dürrenberger 1999). Selain itu,
diskusi kelompok sering didominasi oleh beberapa partisipan yang
cenderung memonopoli pembicaraan.
1. Inklusi
Secara teori, kelompok fokus dapat menjadi inklusif dari berbagai
pemangku kepentingan, termasuk kelompok marginal, ketika anggota yang
dipilih secara acak dari populasi yang luas. Namun, anggota kelompok fokus
tidak selalu dipilih untuk mewakili masyarakat yang lebih luas, melainkan
berdasarkan kesamaan mereka.
2. Interaksi
Umumnya , dalam kelompok fokus, antar peserta sangat interaktif. Para
pemangku kepentingan dalam kelompok fokus mungkin dapat membangun
jaringan atau kemitraan , serta rasa kepemilikan masukan tentang masalah .
Hal ini disebabkan oleh situasi kelompok yang menyediakan responden
dengan kenyamanan dan keamanan , serta memungkinkan penggunaan teknik
bola salju dan sinergis untuk membahas isu-isu baru yang muncul. Tingkat
interaksi menjadi lebih tinggi jika peserta memegang kepentingan dan
keprihatinan terkait dengan topik serupa. Selain itu, FGD memungkinkan

28
peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-
isu yang sangat spesifik dan metode ini memungkinkan memperoleh
tanggapan dari responden yang lebih lengkap dibanding wawancara
individual.
3. Pemberdayaan
Sebuah keuntungan besar dari kelompok fokus mungkin bahwa
kelompok kemudian dapat mengidentifikasi peran mereka dalam
menghasilkan kebijakan (Kahan 2001). Penggunaan kelompok fokus dalam
proses pengambilan keputusan tentang bagaimana untuk memperkuat tanggul
sungai di Belanda adalah contoh yang baik dari pemberdayaan. Masalah
kebijakan di sini adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan biaya total
terhadap manfaat nyawa dan harta yang diselamatkan dengan mencegah
sungai meluap dari dalam cincin tanggul (Kahan 2001). Selama proses
pembuatan kebijakan, lima FGD dilakukan bersama dengan studi kelayakan
pada konstruksi tanggul. Para anggota dari kelompok fokus tidak hanya
mencakup LSM lingkungan, tetapi juga orang-orang yang tinggal di dekat
tanggul dan warga yang membayar pajak untuk tanggul. Inklusi seperti orang-
orang yang mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung
dipengaruhi oleh pembangunan tanggul memberi mereka suara selama proses
pembuatan kebijakan. Studi Kahan itu menyimpulkan bahwa partisipan pada
semua kelompok sangat percaya bahwa pandangan mereka harus didengar
dalam proses memutuskan jenis tanggul apa yang harus dibangun, di mana,
dan kapan. Dengan demikian, maka keterlibatan mereka telah membantu
penerimaan temuan penelitian ilmiah.Oleh karena itu, kelompok fokus dapat
mendukung kelayakan politis dari keputusan kebijakan melalui pemberdayaan
masyarakat yang terkena dampak.

29
D. PARTICIPATORY WORKSHOP
Participatory Workshop (Lokakarya Partisipatif)merupakan kegiatan yang
berorientasi pada aksi, di manaberbagai kelompokpemangku
kepentinganberkumpul untukmengatasimasalah.Mereka dapat digunakandalam
semua tahappada pengembangan danimplementasi kebijakanatau proyek, mulai
dari perencanaan hingga evaluasi.Umumnyalokakarya inidipimpin
olehfasilitatorterampil (didukung oleh orang lain, tergantung padaukuran
kelompok) danberbagi informasi, melibatkan para pemangku kepentinganuntuk
membangun konsensus, mencari solusi, dan membuat keputusan.Jumlah
pesertadapat bervariasi darisekelompok kecil yang kurang dari10 hingga
kelompokyang lebih besar.Dalampertemuankelompok besar, para pesertajuga
dapat membentukkelompok-kelompok kecil(ADB 2001).Lokakaryadapat
mencakuppresentasidan pameran, dan diakhiri dengankelompok kerja yang
interaktif. Perbedaan antaraparticipatory workshops dan Public hearings adalah
bahwaparticipatory workshops merupakansesi yang lebih interaktif,
mungkinlebihkhusus ditujukanterhadap kelompok-kelompokpemangku
kepentinganindividu,dan lebihsering mengakibatkanpenerapanperubahan
terhadap kebijakanyang diusulkanatau kegiatanberdasarkan umpan balik atau
masukan yang diperoleh dari peserta.
Lokakarya partisipatif mencakup berbagai teknik, yang digunakan oleh
fasilitator untuk :
1. membantu kelompok merasa nyaman dengan pendekatan partisipatif,
2. mendorong orang untuk berbagi informasi, ide, masalah dan pengetahuan,
3. mendukung pembelajaran dalam kelompok,
4. membantu berkomunikasi secara efektif,
5. mengelola dinamika kelompok,
6. menjaga terus bekerja praktis dan relevan, dan
7. membantu kelompok mengambil alih proses.
Teknik yang digunakan dalam Lokakarya Partisipatif tersebut mungkin
termasuk game, Role playing (latihan bermain peran), Visual mapping (pemetaan

30
visual), yang semuanya dapat membantu para pemangku kepentingan
menganalisis masalah, menggambarkan situasi lokal, dan preferensi peringkat
atau pilihan sesuai dengan yang dirasakan penting. Participatory Rural Appraisal
(PRA) menggunakan kombinasi alat ini, dan merupakan salah satu teknik yang
digunakan pada lokakarya partisipatif.Oleh karena itu, diskusi di bagian ini juga
menarik dari literatur dan studi kasus yang melibatkan PRA. Berikut adalah
teknik yang digunakan dalam Participatory Workshop (Lokakarya Partisipatif) :
Tabel 4.1 Teknik dalam Participatory Workshop
Teknik
Lokakarya Partisipatif
Deskripsi dan Kegunaan
Games
Digunakan oleh fasilitator, untuk membantu peserta saling
mengenal satu sama lain dan bekerja sama, dan untuk
memberikan para peserta lebih banyak energi dan
antusiasme
Role playing
Peserta memerankan karakter dalam situasi yang telah
ditentukan, diikuti oleh evaluasi interaksi. Hal ini
memungkinkan peserta untuk memperoleh pemahaman
tentang masalah ini dan melihatnya dari sudut pandang
lain.
Visual mapping
Fasilitator membantu peserta untuk membuat diagram
visual, untuk menganalisis masalah, menggambarkan
situasi lokal, dan tingkat pentingnya hal. Sebagai contoh,
masyarakat dapat memetakan desa, menandai fitur
penting, atau membuat pohon masalah, yang membantu
masyarakat memecah masalah besar menjadi masalah
kecil yang dapat lebih mudah dipahami dan ditangani.
Konteks
Participatory Workshop (Lokakarya Partisipatif) dapat digunakan di semua
tingkat pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan manajemen berbasis
masyarakat hingga perencanaan tingkat nasional di beberapa sektor, dan di
semua tahapan perencanaan dan proyek atau siklus implementasi kebijakan.

31
1. Waktu
Umumnya diperlukan komitmen waktu, minimal dua hari oleh
peserta.Ketika pertanyaan didefinisikan dengan baik, kerangka waktu ini
layak untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan dan untuk memperjelas ketidakpastian dengan para
peserta.Lokakarya partisipatif sering dilakukan beberapa kali selama
persiapan kebijakan. Beberapa studi kasus yang ditinjau menunjukkan proses
jangka panjang hingga sembilan tahun, yang menyiratkan bahwa beberapa
lokakarya telah diadakan selama jangka waktu tersebut. Namun studi kasus
tidak menunjukkan jumlah kali lokakarya yang diadakan selama seluruh
proses.
Dana diperlukan untuk membayar tempat, menjadi tuan rumah para
peserta, membayar untuk fasilitator dan, dalam beberapa kasus di mana
lokakarya baik dilanjutkan selama lebih dari satu hari atau peserta
mengadakan perjalanan jauh untuk berpartisipasi, menyediakan akomodasi
dan makanan untuk peserta. Selain itu, lokakarya partisipatif membutuhkan
bahan latar belakang, alat tulis dan barang-barang yang lain.
Keterbatasan instansi pemerintah dalam melakukan latihan adalah
kurangnya keterampilan secara efektif dalam berinteraksi dengan
masyarakat.Penggunaan fasilitator/moderator dalam sebuah lokakarya
partisipatif dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut.Namun Kapoor
(2002) dalam Amerasinghe (2008) berpendapat bahwa kekuasaan fasilitator
dapat menyebabkan adanya intervensi dalam diskusi, mengambil sisi dll,
daripada bertindak dengan transparansi, kerendahan hati, kejujuran dan rasa
hormat.Dalam suatu studi menggambarkan, jika fasilitator tidak cukup
mahir, tingkat yang diperlukan masukan dan interaksi mungkin tidak terjadi,
namun alat partisipatif mungkin.Hal ini menggarisbawahi pentingnya

32
menggunakan fasilitator yang terlatih untuk memastikan hasil positif dari
proses.
Sehubungan dengan dibutuhkannya pendidikan dan pengetahuan
peserta, sejak berbagai teknik tersedia untuk digunakan oleh fasilitator,
lokakarya partisipatif dapat dirancang untuk memenuhi tingkat yang berbeda
antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, dalam suasana
pedesaan, sarana bantu visual dapat digunakan untuk memperoleh informasi
dari peserta, terlepas dari tingkat keaksaraan mereka. Ini mungkin
melibatkan pemetaan di lantai atau penggunaan batu dan tongkat untuk
peringkat latihan.Tingkat tertentu dari informasi latar belakang harus
disediakan untuk memungkinkan para peserta dapat berpartisipasi secara
efektif.
Ketika peserta yang berbeda memiliki tingkat pendidikan yang
berbeda, keputusan harus dibuat apakah akan melakukan lokakarya terpisah
dengan masing-masing kelompok atau apakah untuk membawa beragam
kelompok bersama-sama dalam wadah tunggal. Masing-masing akan
membawa manfaat dan risiko.
1. Inklusi
Jika proses lokakarya dikelola dengan baik, dapat memberikan
kesempatan bagi semua suara untuk didengar. Inklusi peserta dalam
lokakarya dapat memfasilitasi pertukaran ide antara kelompok pengetahuan
yang berbeda.Mengenai implikasi gender (dalam konteks pedesaan
khususnya) dari waktu yang diperlukan, energi dan sumber daya untuk
menghadiri lokakarya perempuan, karena hari kerja yang panjang
(dibandingkan dengan laki-laki), mungkin tidak dapat berpartisipasi.

33
2. Interaksi
Kebanyakan kasus meninjau laporan tingkat interaksi yang
tinggi.Pendekatan yang digunakan dalam lokakarya partisipatif mendorong
kepemilikan publik, membangun kredibilitas, membantu kelompok kecil,
dan memaksimalkan peluang untuk umpan balik dari peserta (IAP2
2006).Peluang untuk partisipasi logis lebih besar dalam kelompok-kelompok
kecil.Kebanyakan orang - khususnya kelompok terpinggirkan - merasa sulit
untuk berbicara di antara sekelompok besar orang asing. Proses yang
diterapkan dalam lokakarya mendorong peserta untuk melihat sudut pandang
lain dan memusyawarahkan keputusan yang harus dibuat.
3. Pemberdayaan
Dalam studi kasus yang ditinjau, tampak bahwa tingkat tinggi
pemberdayaan dicapai untuk peserta.Sejak lokakarya mendorong para
peserta untuk menghasilkan ide-ide dan memecahkan masalah, mereka
menciptakan rasa kepemilikan.Peserta harus proaktif, dan tingkat
pemberdayaan sering dianggap tinggi.Pertukaran informasi terbuka antara
peserta membantu membangun kapasitas dan pengetahuan mereka.Dalam
beberapa kasus, saran peserta bahkan telah menyebabkan perubahan
legislatif yang lebih memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan.
E. CITIZEN ADVISORY COMMITEE
Citizen Komite Penasihat ( CAC ) adalah forum yang diadakan untuk
memberikan saran dan rekomendasi kepada pengambil keputusan pada isu
kebijakan yang diberikan , yang berlangsung lebih dari satu jangka wangtu.
Teknik ini dibangun diatas gagasan bahwa menyatukan beberapa pihak yang
bersama-saa mewakili keragaman pandangan diantara para pemangku
kepentingan dapat efektif mewakili dan menyalurkan masukan dari masyarakat
ke dalam keputusan kebijakan dan perencanaan.
Komite ini sering terdiri dari relawan yang merupakan penduduk dari
masyarakat dan sudah memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang dibahas

34
dan isu-isu yang relevan. Anggota komite dipilih oleh pemerintah. Warga yang
duduk di komite memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang berarti
dalam menciptakan hubungan dengan pemerintah daerah dan / atau nasional.
Adapun manfaat dari adanya teknik ini adalah:
a. berfungsi sebagai alat yang berguna untuk transparansi dalam proses
pengambilan keputusan
b. CAC memungkinkan perspektif yang berbeda untuk datang bersama-sama dan
saling memahami, menganalisa isu-isu yang relevan, dan membuat kompromi.
(memberikan kesempatan bagi orang untuk datang bersama-sama untuk
kepentingan pertukaran informasi dan pembelajaran. Meskipun komite sering
menghabiskan sejumlah besar waktu di awal untuk membangun kepercayaan
dan mengklarifikasi masalah, sebuah CAC masih dianggap sebagai cara yang
sukses untuk memungkinkan kepentingan termasuk untuk berbagi informasi,
kebutuhan ekspres, dan meningkatkan komunikasi)
Konteks
CAC telah digunakan dalam berbagai macam sektor lingkungan di
kebijakan , regulasi , perencanaan , dan tingkat proyek . Kadang-kadang komite
penasehat bahkan dibentuk untuk memfasilitasi penggunaan alat-alat partisipatif
tambahan , seperti lokakarya (workshop) atau dengar pendapat . Studi kasus
ditemukan CAC ditampilkan dalam kebijakan air , pengelolaan daerah aliran
sungai , pengelolaan taman nasional , pertambangan , rehabilitasi lingkungan ,
pengelolaan sampah , transportasi , pengelolaan limbah berbahaya , penggunaan
lahan , pengelolaan perikanan , kebijakan pertanian dan arena ketahanan pangan
masyarakat.
1. Waktu
CAC umumnya memerlukan proses waktu-intensif bagi para peserta. Durasi
dimana komite diselenggarakan dapat bervariasi dari beberapa bulan,

35
beberapa tahun , untuk komite permanen yang sedang berlangsung. Beberapa
komite dapat bertemu hanya beberapa kali sementara yang lainnya
memerlukan banyak waktu dari anggota. Bagi pemerintah, waktu yang
dibutuhkan bervariasi. Dalam kebanyakan kasus, perwakilan pemerintah baik
duduk di komite bersama dengan warga, atau memainkan peran fasilitasi
aktif. Dalam semua kasus, pemerintah harus memberikan dukungan logistik
dan administrasi kepada panitia.
Anggota komite sering kali bersifat sukarela dan tidak menerima kompensasi
untuk keterlibatan mereka.Dalam beberapa kasus, terkadang para anggota
diberi biaya perjalanan serta uang saku.Pendanaan dapat berasal dari
berbagai sumber: donor asing, pajak terkait, atau lembaga lokal dan nasional.
Karena mereka sering diadakan untuk waktu yang lama , komite seringkali
membutuhkan staf , baik sebagai anggota komite , fasilitator , atau pengamat
/ pendukung . Selain itu, tergantung pada lingkup kerja komite, anggota pada
waktu tertentu dapat dipecah menjadi kelompok-kelompok kerja yang lebih
kecil atau bahkan mengambil kunjungan lapangan ke situs yang relevan
untuk penelitian tambahan , yang melibatkan tambahan biaya dan kebutuhan
sumber daya manusia. Sebuah CAC seharusnya menjamin kepentingan
perwakilan dari para pihak yang terpinggirkan atau kurang kuat di komite
diberdayakan melalui proses, bukan ditolak atau diabaikan oleh orang lain
pada komite.
Secara teori, anggota komite ini dipilih karena mereka mewakili kelompok
pemangku kepentingan yang berbeda pada suatu masalah, bukan karena
tingkat pendidikan mereka. Namun dalam kenyataannya, proses seleksi
hampir selalu nikmat individu yang berpendidikan dan berpengetahuan.
Dalam beberapa kasus yang diteliti, hanya ahli diundang untuk menjadi
anggota pada komite bersidang. Dalam kasus di mana non - ahli adalah
anggota, fasilitator mungkin perlu untuk memanggil keahlian eksternal

36
untuk memberikan kesaksian atau struktur proses pembelajaran di sekitar
masalah ini dengan anggota komite. Tergantung pada siapa yang
mengangkat anggota - sebuah panel setempat, kepala instansi, dll - mungkin
ada pendidikan yang berbeda dan persyaratan pengetahuan bagi peserta.
1. Inklusi
Sebuah perhatian utama dalam menggunakan teknik ini adalah ruang
lingkup partisipasi dan keterlibatan, atau inklusifitas proses. Dalam kasus di
mana partisipasi adalah posisi relawan tetaoi kurang pendidikan kurang
memenuhi persyaratan, warga pendidikan tinggi lebih mungkin untuk menjadi
sukarelawan karena mereka memenuhi persyaratan, pendidikan tinggi lebih
memberikan keyakinan dalam mengambil keputusan, pemahaman teknis,
kemampuan komunikasi, dan waktu untuk menjadi sukarelawan. Bahayanya
adalah bahwa anggota komite mungkin tidak mewakili kepentingan beragam
komunitas yang terkena dampak dan sebaliknya, seperti penelitian menunjukkan,
akan terdiri dari kelompok yang homogen dari orang-orang yang berpendidikan
tinggi, berpenghasilan lebih tinggi, dan lebih aktif secara politik (Koehler dan
Koontz 2008). Karena komitmen waktu untuk keanggotaan komite biasanya
sukarela, waktu dan biaya yang dibutuhkan juga dapat dianggap sebagai
penghalang untuk partisipasi (Moote , et al.1997). Individu usia yang lebih tinggi
dan kelas yang lebih tinggi sering memiliki pengetahuan untuk menjadi tertarik,
serta waktu luang yang diperlukan , untuk mengambil bagian dalam komite.
Misalnya, orang wiraswasta sering drop dari komite karena kerugian keuangan
dari mengambil cuti pekerjaan (Moote, et al.1997). Sementara itu, komite
memiliki potensi untuk menjadi dewan penasehat perwakilan untuk memberikan
konsultasi kepada para pengambil keputusan, masih banyak hambatan partisipasi.
Bahkan jika panitia membutuhkan representasi dari semua pemangku
kepentingan atau kepentingan yang terkena dampak, kelompok-kelompok
tertentu sering terasa absen jika cakupan terlalu luas. Rata-rata warga negara atau

37
kepentingan nonorganized bahkan mungkin tidak diakui sebagai pemangku
kepentingan.
2. Interaksi
Salah satu manfaat menggunakan teknik ini, dibandingkan alat-alat
partisipasi publik lainnya adalah kesempatan bagi orang untuk datang bersama-
sama untuk kepentingan pertukaran informasi dan pembelajaran. Meskipun
komite sering menghabiskan sejumlah besar waktu di awal untuk membangun
kepercayaan dan mengklarifikasi masalah, sebuah CAC masih dianggap sebagai
cara yang sukses untuk memungkinkan berbagai kepentingan untuk berbagi
informasi dan meningkatkan komunikasi. Kelemahan dari begitu banyak
kepentingan yang luas dan beragam adalah bahwa dalam kasus yang sering yang
memerlukan panitia untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan
akhir, konsensus ini mungkin tidak akan pernah tercapai. Bahkan setelah
beberapa tahun, beberapa komite tidak dapat mengartikulasikan tujuan bersama
atau tujuan. Dengan semua penekanan pada metode partisipatif untuk mendorong
keterlibatan warga dalam perencanaan, sering tidak jelas tentang bagaimana
sebuah komite akan mencapai kesepakatan.Fasilitasi terampil adalah kunci dalam
hal ini juga.
3. Pemberdayaan
Sebagai komite "penasehat",meskipun, dalam prakteknya, anggota
mungkin hanya melayani peran konsultatif dalam proses pengambilan keputusan
secara keseluruhan. Bahkan jika panitia tidak mencapai konsensus , keputusan
mereka tidak selalu dimasukkan ke dalam tindakan jika panitia tidak secara
eksplisit diberi kewenangan. Komite penasihat, tentu saja, memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk membahas masalah dan membuat
rekomendasi , dan beberapa bahkan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan
sumber daya dan menegakkan kesepakatan anggota. Namun, menggambar dari
studi kasus terakhir , sulit bagi panitia untuk membangun kredibilitas dan diakui
oleh masyarakat yang mereka layani , sering kali karena keluhan tentang
kurangnya transparansi dalam bagaimana anggota komite ditunjuk. jika warga

38
tidak merasa bahwa kepentingan mereka terwakili dalam komite , mereka
mungkin tidak merasakan kepemilikan keputusan panitia , penurunan legitimasi
dan otoritas. Pada saat yang sama, sebuah kelompok yang mewakili berbagai
kepentingan memperkuat rekomendasi yang dibuat untuk suatu badan atau
pembuat keputusan .

39
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Secara teoritis , teknik yang disajikan dalam paper ini (pengumuman terbuka,
public hearing, focus group discussion, participatory workshops, citizen advisory
committees) dirancang untuk memungkinkan warga secara umum, dapat
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Temuan-temuan Utama
Untuk masing-masing teknik yang dijelaskan, dengan persyaratan masukan
keseluruhan (dana , waktu, sumber daya manusia, pengetahuan tentang
penyelenggara) ditemukan bernilai tinggi untuk citizen advisory committees, focus
group discussion, dan participatory workshops, bernilai rendah untuk pengumuman
terbuka. Berikut adalah tabelnya:
Tabel 5.1 Ringkasan Input yang Dibutuhkan pada Teknik Partisipatif
Sumber Daya Pengumuman
terbuka
Public
hearing
FGD Participatory
Workshop
Citizen
Advisory
Waktu Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Tinggi
Pendanaan Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi
Sumber daya
manusia
(penyelenggara)
Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Tinggi
Knowledge
(penyelenggara)
Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Education
(peserta)
Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi
Keadilan prosedural dan distributif hanya dapat dicapai melalui partisipasi
masyarakat. Namun, tidak semua alat partisipatif menghasilkan tingkat tinggi pada
keadilan prosedural atau distributif .Hal ini dapat dilihat bahwa untuk pengumuman
terbuka dan citizen advisory committees, peserta harus memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi dan keterampilan untuk berpartisipasi secara berarti. Akibatnya,
meskipun proses mungkin sangat inklusif, karena tingginya tingkat keterampilan dan

40
pengetahuan yang diperlukan, kelompok-kelompok tertentu khususnya yang
terpinggirkan tidak akan dapat berpartisipasi secara efektif.
Tabel 5.2 Ringkasan Output dari Teknik Partisipatif
Syarat Keadilan
Lingkungan
Pengumuman
Terbuka
Public
Hearing
FGD Participatory
Workshop
Citizen
Advisory
S M S M S M S M S M
Inklusi T R T R R R T T R R
Interaksi R R R R T T T T T T
Pemberdayaan R R R R R R T T T R
S-Semua, M-Kaum marjinal, T-Tinggi, R-Rendah
Implikasi bagi keadilan lingkungan didasarkan pada penentuan seberapa
inklusif, interaktif dan memberdayakan teknik tersebut , tabel berikut merangkum
temuan-temuan untuk setiap teknik :
Secara keseluruhan bagi kelompok terpinggirkan, semua alat dengan
pengecualian Citizen advisory committees inklusivitasnya berada pada tingkat tinggi .
Namun, bagi kelompok terpinggirkan , hanya partisipatory workshop dianggap
sangat inklusif . Focus group discussion ,partisipatory workshop , Citizen advisory
committees dianggap sangat interaktif , bahkan untuk kelompok yang terpinggirkan.
Pengumuman terbuka, Public Hearing dan focus group discussion dianggap rendah
dalam hal pemberdayaan masyarakat , sedangkan semua alat-alat lain yang tinggi
secara keseluruhan, dan partisipatory workshop yang tinggi bagi kelompok yang
terpinggirkan juga.
Oleh karena itu, secara keseluruhan, tampak bahwa partisipatory workshop,
meskipun membutuhkan sumber daya intensif, yang paling mampu mengaktifkan
alasan prosedural dan distributif, karena mereka dapat menampung peserta dengan
tingkat pendidikan yang berbeda dan ditemukan dalam prakteknya dapat menjadi
sangat inklusif, interaktif dan memberdayakan. Teknik-teknik lain, khususnya
sehubungan dengan kelompok-kelompok marjinal , gagal mencapai ini. Untuk
memastikan bahwa keadilan distributif terpenuhi , ketiga indikator , inklusi , interaksi
dan pemberdayaan harus tinggi . Seperti diilustrasikan dalam tabel di atas , hanya

41
partisipatory workshop , baik secara keseluruhan maupun bagi kelompok
terpinggirkan khusus , nilai tertinggi di semua indikator .
Implikasi bagi Pengambilan Keputusan Lingkungan dan Keadilan
Lingkungan
Terlepas dari kenyataan bahwa alat partisipatif menimbang berbeda
sehubungan dengan tingkat interaksi, inklusi, pemberdayaan, dan kebutuhan sumber
daya , jika dilakukan dengan baik (di mana ada keseriusan tujuan untuk benar-benar
melibatkan masyarakat dan mendengarkan dan menggabungkan keprihatinan dan
pandangan mereka) , hal itu adalah usaha yang pantas. Melibatkan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, membantu identifikasi awal masalah dan mendorong
pemecahan untuk membantu memudahkan pelaksanaan masalah secara kreatif .
Namun, untuk membuat proses partisipatif lebih bermakna bagi peserta ,
pemerintah perlu mempersiapkan umpan balik yang diterima dalam keputusan akhir
atau dapat memberikan alasan yang tepat jika tidak melakukannya. Bahkan alat yang
dianggap paling memberdayakan bisa dibuat lebih bermakna jika dikelola dengan
baik .Misalnya ,public hearing - yang peringkat terendah di antara alat yang ditinjau
dari segi potensi mereka untuk dimasukkan , interaksi , dan pemberdayaan peserta -
bisa memiliki hasil yang lebih baik jika tidak terbatas pada peristiwa satu kali.
Setelah komentar yang diterima , dan panitia telah memutuskan bagaimana untuk
memasukkan input, konsultasi publik lain harus diadakan untuk berkomunikasi
kepada publik dengan alasan untuk inklusi / eksklusi berbagai komentar , sehingga
masyarakat menyadari langkah-langkah berikutnya yang akan diambil .
Seperti yang ditekankan dalam Tabel 5.2, bahkan alat partisipatif paling
inklusif mungkin tidak begitu berarti bagi kelompok terpinggirkan. Keterbatasan
dalam akses ke proses partisipatif karena biaya transportasi, potensi kerugian upah,
dll, serta hambatan karena bahasa serta rendahnya tingkat pendidikan formal dan
melek huruf, menghasilkan tantangan tambahan bagi kelompok terpinggirkan . Untuk

42
keadilan lingkungan yang akan dicapai, upaya khusus karena itu harus dilakukan
untuk membawa kelompok-kelompok marginal ke dalam proses.
Pada negara berkembang yang sumber dayanya terbatas, public hearing
seringkali menjadi satu-satunya cara yang realistis untuk masyarakat dapat terlibat
dalam proses perencanaan. Namun, mengingat bahwa hasil yang lebih tahan lama dan
berkelanjutan dapat dicapai melalui partisipasi publik yang bermakna, kiranya layak
diusahakan untuk berinvestasi lebih banyak sumber daya dan memilih alat yang
terbaik untuk mencapai tujuan ini.

43
DAFTAR PUSTAKA
Amerasinghe, Manjula, dkk. 2008. Enabling Environmental Justice: Assessment of
Participatory Tools.Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.
Anonim. 2012. Dalam http://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%202%20-
05101241004.pdf. Diunduh pada tanggal 27 September 2013 pukul 11.25
WIB.
Kurniadi, Dardias, Bayu, dkk. 2009. Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal
yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabiltas dalam
http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Monograph-Vol-
3-No-1.pdf. Diunduh pada tanggal 26 September 2013 pukul 15.45 WIB.
Simarmata, Andy, Hendricus. 2005. Peran Perencanaan Dalam Proses Perencanaan
Tata Ruang Yang
Partisipatifdalamhttp://web.mit.edu/jcarmin/www/carmin/EnablingEJ.pdf.
Diunduh pada tanggal 26 September2013 pukul 21.50 WIB.

44
Lampiran
Tabel Log Book Penyusunan Paper Teknik Partisipatif
No Waktu Keterangan Peserta
Tugas
1 Rabu 25 September
2013
14.30-17.00 WIB
Pembagian Tugas dan mencari
referensi (internet)
Ardhina K.W Mencari Referensi
Mengenai Pengumuman
Terbuka, Publik Hearing,
dan FGD
Lintang P.S Mencari Referensi
Mengenai FGD,
Participatory Worksop,
dan Citizen Advisory
Commite
Lestari H.M Mencari Referensi
Mengenai Publik Hearing,
FGD, dan Participatory
Worksop
Salindri K. W Mencari Referensi
Mengenai Participatory
Worksop, Citizen
Advisory Commite, dan
Pengumuman Terbuka
2 Rabu 25 September
2013
19.00-22.00 WIB
Mencari Referensi (Individu) Ardhina K.W PR Mencari Referensi
mengenai materi teknik
partisipastif yang telah
dibagi
Lintang P.S
Lestari H.M
Salindri K. W
3 Kamis 26 September
2013
15.30-17.30 WIB
Diskusi Ardhina K.W Diskusi mengenai
informasi materi yang
telah didapat
Lintang P.S
Lestari H.M
Salindri K. W
4 Jumat 27 September
2013
19.30-04.15 WIB
Pembagian Tugas Per BAB,
Diskusi pembahasan materi,
meressume informasi materi
Ardhina K.W Participatory Worksop
Lintang P.S Publik Hearing
Lestari H.M Citizen Advisory Commite
Salindri K. W FGD
5 Sabtu 28 September
2013
06.00-07.00 WIB
Pengumpulan Tugas PR per-
BAB dan materi
Ardhina K.W Pengumpulan Tugas
melalui Email.Lintang P.S
Lestari H.M
Salindri K. W
6 Minggu 29
September 2013
19.00-04.00 WIB
Menyelesaikan Tugas Paper
dan PPT
Ardhina K.W Menyelesaikan Tugas
Lintang P.S
Lestari H.M
Salindri K. W

Partisipasi Masyarakat

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Partisipasi Masyarakat

Similar to Partisipasi Masyarakat (20)

Partisipasi Masyarakat