km

1. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 70 TAHUN 1999
TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA
SISTEM INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN
UNTUK DAERAH BALI DAN SUMATERA BAGIAN UTARA
MENTERI PERHUBUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan hasil pencatatan
kejadian kecelakaan lalu lintas guna evaluasi
dan upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan, perlu menyelenggarakan sistem
informasi kecelakaan lalu lintas di jalan;
b. bahwa untuk dapat menghasilkan sistem informasi
kecelakaan lalu lintas di jalan yang andal,
perlu dilakukan secara bertahap dengan melakukan
uji coba di wilayah tertentu yang cukup padat arus
lalu lintasnya;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Pelaksanaan Sistem Informasi
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Untuk Daerah Bali
dan Sumatera Bagian Utara;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3529);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang
Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun
1998;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

2. Memperhatikan : 1. Pendapat Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat
Nomor : Um.01.03-Db/329 tanggal 13 April 1999
perihal Sistem Informasi Kecelakaan LLAJ;
2. Pendapat Direktur Lalu Lintas POLRI melalui
Surat Nomor : B/257/IV/1999/Lantas tanggal 15
April 1999 perihal Tanggapan Rancangan
Keputusan tentang Uji coba sistem informasi
kecelakaan lalu lintas;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSA-
NAAN UJI COBA SISTEM INFORMASI KECELAKAAN LALU
LINTAS DI JALAN UNTUK DAERAH BALI DAN SUMATERA
BAGIAN UTARA.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas adalah
kumpulan komponen yang berupa manusia, prosedur dan
data yang saling berinteraksi untuk menghasilkan
informasi tentang kecelakaan lalu lintas;
2. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di
jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan
lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian
harta benda;
3. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan
yang mengalami luka-luka tidak serius sebagai akibat
terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan;
4. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang
mengalami luka-luka serius sebagai akibat terjadinya
suatu kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga
menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam
jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadi kecelakaan;
5. Korban mati adalah korban kecelakaan yang dipastikan
mati sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan
lalu lintas jalan, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan;
6. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana
terjadi kecelakaan lalu lintas;

3. 7. Formulir 3-L adalah formulir yang dipakai oleh
petugas Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) untuk mencatat
data kecelakaan;
8. Pusat Pemasukan Data Propinsi (PPDP) adalah unit
pengumpulan data di tingkat Kantor Kepolisian Daerah
(POLDA) pada Daerah Tingkat I Propinsi.
Pasal 2
(1) Data kecelakaan lalu lintas meliputi :
a. lokasi dan waktu;
b. kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan;
c. identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat;
d. identitas dan kondisi pelaku dan/atau korban
kecelakaan;
e. risalah kejadian kecelakaan.
(2) Korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf d, dapat berupa :
a. korban luka ringan;
b. korban luka berat;
c. korban mati.
(3) Data kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), dimasukkan ke dalam
formulir 3-L sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.
Pasal 3
(1) Tata cara penanganan sistem informasi kecelakaan
lalu lintas, meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. di TKP, dilakukan pencatatan informasi
kecelakaan yang dilaksanakan oleh petugas POLRI
dan disetujui oleh pengawas/atasannya yang
selanjutnya dilaporkan/dikirimkan ke Polres
setempat;
b. di kantor Polres, dilakukan kegiatan pengisian
data kecelakaan dari TKP ke dalam formulir 3-L
yang selanjutnya disebut sebagai data lapangan;
c. Polres melakukan pengiriman formulir 3-L yang
telah terisi data ke Polda yang berfungsi sebagai
PPDP;
d. di Polda (PPDP) dilakukan pemasukan data ke
dalam perangkat komputer dan dianalisis serta
penggandaan diskette untuk dikirimkan ke masing-
masing unit/instansi terkait, yang akan
digunakan sebagai masukan bagi masing-masing
pimpinan unit/instansi dalam pengambilan
kebijaksanaan.

4. (2) Mekanisme penanganan sistem informasi kecelakaan
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
ini.
(3) Bagan alir penanganan sistem informasi kecelakaan
lalu lintas di jalan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini.
Pasal 4
(1) Pelaksanaan kegiatan uji coba sistem informasi
kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut, dilakukan
untuk daerah :
a. Bali;
b. Sumatera Bagian Utara.
(2) Untuk daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a, meliputi Propinsi Bali.
(3) Untuk daerah Sumatera Bagian Utara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Propinsi DI Aceh;
b. Propinsi Sumatera Utara;
c. Propinsi Sumatera Barat;
d. Propinsi Riau.
Pasal 5
Pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu
lintas di jalan dilakukan secara terkoordinasi antara
jajaran Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan
Umum dan Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 6
Pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu
lintas di jalan untuk daerah Bali dan Sumatera Bagian
Utara, dilakukan sampai dengan ditetapkannya Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan, yang berlaku secara nasional.
Pasal 7
Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
ini.
Pasal 8
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan uji coba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal
Perhubungan Darat membentuk Tim Koordinasi Teknis
pelaksanaan uji coba sistem informasi kecelakaan lalu
lintas di jalan untuk daerah Bali dan Sumatera Bagian
Utara.

5. Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Agustus 1999
--------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
GIRI S. HADIHARDJONO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
----------------------------------------------
1. MENHANKAM/Panglima TNI;
2. KAPOLRI;
3. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat dan Kabadan Litbang
Perhubungan;
4. Gubernur KDH Propinsi Bali;
5. Gubernur KDH Propinsi DI Aceh;
6. Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara;
7. Gubernur KDH Propinsi Sumatera Barat;
8. Gubernur KDH Propinsi Riau;
9. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
10. Kepala Kepolisian Daerah DI Aceh;
11. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
12. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
13. Kepala Kepolisian Daerah Riau;
14. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Bali;
15. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi DI Aceh;
16. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Utara;
17. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat;
18. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Riau;
19. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali;
20. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi DI Aceh;
21. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Utara;
22. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat;
23. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Riau;
24. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Bali;
25. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi DI Aceh;
26. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
27. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
28. Kepala Dinas LLAJ Tingkat I Propinsi Riau.

6. LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
N O M O R :
TANGGAL :
-----------------------------------------
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
PENANGANAN DATA KECELAKAAN
DENGAN MENGGUNAKAN FORMULIR 3-L
-------------------------------
1. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di
lapangan, petugas POLANTAS melakukan penanganan dan
selanjutnya mencatat semua kejadian yang ada di TKP.
2. Berdasarkan hasil pencatatan data tersebut, dilakukan
pengiriman data kepada POLRES setempat untuk selan-
jutnya data dimaksud dimasukkan ke dalam formulir 3-L.
3. Data yang sudah dimasukkan ke dalam formulir 3-L dari
POLRES-POLRES, dikirimkan ke POLDA dalam periode
bulanan untuk dilakukan kompilasi data berdasarkan
formulir 3-L yang terkumpul dan selanjutnya dimasukkan
ke dalam perangkat komputer untuk dianalisis yang
selanjutnya digandakan dalam bentuk diskette yang siap
untuk disampaikan dan dipergunakan oleh instansi-
instansi terkait yang berkepentingan.
4. Berdasarkan data yang terkumpul di POLDA dalam bentuk
diskette untuk periode bulanan, diteruskan kepada :
a. DITLANTAS POLRI, untuk keperluan analisis dan
rekapitulasi data bulanan kecelakaan yang dapat
menggambarkan data kecelakaan dan daerah rawan
kecelakaan (black spot) pada tingkat nasional atau
untuk seluruh daerah PPDP;
b. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat,
untuk keperluan penanganan daerah rawan kecelakaan
(black spot) dalam daerah kewenangannya;
yang harus sudah diterima selambat-lambatnya dalam
waktu 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
5. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat berkewa-
jiban mengirimkan :
a. data laporan bulanan kepada Menteri Perhubungan
cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
Tingkat I dalam bentuk salinan diskette, yang
harus sudah diterima selambat-lambatnya dalam
waktu 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya guna
dilakukan proses rekapitulasi data laporan
bulanan di tingkat nasional;

7. b. hasil analisis dan evaluasi berdasarkan diskette
triwulanan dalam bentuk buku laporan, kepada Dinas
PU Daerah Tingkat I setempat.
6. Dari data masukan dengan menggunakan formulir 3-L
tersebut, maka masing-masing instansi berdasarkan
fungsinya mengambil langkah-langkah kebijaksanaan
sebagai berikut :
a. POLRI, melakukan analisis data kecelakaan dalam
rangka keperluan identifikasi pelaku kecelakaan
serta upaya preventif jangka pendek di lokasi
rawan kecelakaan tersebut;
b. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen
Pekerjaan Umum, melakukan analisis data kecelakaan
dalam rangka keperluan penataan geometrik jalan
(geometric road design);
c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen
Perhubungan, melakukan analisis data kecelakaan
dalam rangka pengambilan kebijaksanaan terutama di
lapangan selaku pembina teknis LLAJ, yang dititik
beratkan terutama pada kinerja transportasi yang
antara lain ditunjukkan oleh tinggi rendahnya
tingkat kecelakaan, kelaikan kendaraan, serta
manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah-
daerah rawan kecelakaan, antara lain berkaitan
dengan penempatan rambu-rambu lalu lintas dan
fasilitas prasarana lainnya.
MENTERI PERHUBUNGAN
GIRI S. HADIHARDJONO