SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
PERIZINAN ANGKUTAN UMUM
DAN SPIONAM
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Kasubdit Angkutan Barang
Alexander Hilmi Perdana, S.SiT, M.Si
Selasa, 28 September 2021
DASAR HUKUM
SPIONAM
UNDANG – UNDANG NO. 11
TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA
01
PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO
03
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 24
TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN
02
KEMUDAHAN
PERIZINAN
ANGKUTAN
BARANG
SPIONAM
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM
ANGKUTAN
BARANG
Menggunakan Mobil Barang yang
dirancang khusus sesuai dengan sifat
dan bentuk barang yang diangkut.
BARANG KHUSUS
1. Barang Berbahaya
2. Barang Tidak Berbahaya.
BARANG KHUSUS terdiri dari :
1. barang yang mudah meledak;
2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada
tekanan atau temperatur tertentu;
3. cairan mudah menyala;
4. padatan mudah menyala;
5. bahan penghasil oksidan;
6. racun dan bahan yang mudah menular;
7. barang yang bersifat radioaktif;
8. barang yang bersifat korosif; dan/atau
9. barang khusus berbahaya lainnya.
MUATAN BARANG BERBAHAYA
1. muatan umum;
2. muatan logam;
3. muatan kayu;
4. muatan yang dimasukkan ke
palet/dikemas;
5. kendaraan dengan tutup gorden
samping; dan
6. kaca lembaran.
MUATAN BARANG UMUM
Angkutan yang tidak berbahaya dan
tidak memerlukan sarana khusus.
BARANG UMUM
MUATAN BARANG TIDAK BERBAHAYA
1. benda yang berbentuk curah atau cair;
2. peti kemas;
3. tumbuhan;
4. hewan hidup; dan/atau
5. alat berat.
PERIJINAN MANUAL PERIJINAN DENGAN SPIONAM
Waktu lebih Lama Waktu lebih Cepat
Proses Lebih Rumit dan Panjang Proses Mudah dan Transparan
Input Data Oleh Petugas Kemenhub Input Data Langsung Oleh Perusahaan
Penyerahan Berkas ke Petugas Berkas di Upload
Pembayaran di Bank yang ditunjuk
(Bank di Pusat)
Pembayaran di Bank masing-masing (Bank
pilihan)
Pemberitahuan Informasi via Telepon
Pemberitahuan Informasi via Email dan
Aplikasi
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
MANFAAT DARI SISTEM PERIZINAN ONLINE ANGKUTAN DAN MULTIMODA
(SPIONAM) :
1. MEMBERIKAN TRANSPARANSI PROSES PELAYANAN MELALUI FITUR
MONITORING PROSES;
2. PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN DAPAT
DILAKUKAN DIMANA SAJA ATAU SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN;
3. PROSES PERIZINAN DAPAT DIPERCEPAT MENJADI 7 HARI KERJA;
4. MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS DATABASE PERUSAHAAN ANGKUTAN
DAN MULTIMODA;
5. MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS (LESS PAPER) PADA PROSES
PENGAJUAN IZIN;
6. MEMUDAHKAN PENGECEKAN DATA PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN
MULTIMODA OLEH PERUSAHAAN, PENERBIT PERIZINAN DAN INSTANSI YANG
MEMBUTUHKAN.
PERIZINAN ANGKUTAN SECARA ONLINE
PROSEDUR
PERIZINAN
Kartu Pengawasan
OUTPUT SISTEM PERIZINAN ANGKUTAN
BARANG
Sk Izin Penyelenggaraan
Tanda Tangan
Direktur dengan distempel
Ditjen Hubdat Kemenhub
Kode Penerbitan
Kartu Pengawasan
Asal Tujuan Lintasan dan
Jenis Barang yang
diangkut
Data Kendaraan
Sesuai Buku KIR/STNK
Tulisan Website Ditjen
Hubdat Warna Biru
& Terdapat Logo
Perhubungan yg hanya
dapat dilihat dgn Sinar
Ultra Violet
Barcode untuk mengecek
keabsahan Kartu
Pengawasan
CONTOH
KARTU PENGAWASAN
ANGKUTAN BARANG
IZIN
PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN
DALAM PEMERIKSAAN
KARTU PENGAWASAN
SISTEM PENGAMAN
& BUKTI KEABSAHAN
DOKUMEN
8
SPIONAM 2.0
SPIONAM
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
NO MATRIKS PENYENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG
SPIONAM 1.0 (now)
PENYENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
SPIONAM 2.0 (RENCANA PERUBAHAN)
1 WAKTU 7 HARI 5 HARI
2 APLIKASI SPIONAM OSS (spionam baru s.d dpt akun)
SPIONAM (setelah mendapat akun)
3 AKUN OLEH SPIONAM OLEH OSS
4 PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN
5 TAHUN SELAMA MASA BERUSAHA
5 PERPANJANGAN KP 1 TAHUN KENDARAAN 1 TAHUN KENDARAAN
6 JENIS PERIZINAN IJIN PENYELENGGARAAN STANDAR
MATRIKS PERUBAHAN
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Proses pelayanan perijinan yang
mudah, efektif dan efisien
Tersedianya database kendaraan
yang telah memenuhi persyaratan
perijinan dan telah memenuhi
kewajiban pembayaran iuran wajib
Jasa Raharja secara real time.
mempermudah perusahaan dalam
melakukan pembayaran iuran
wajib jasa raharja
tersedianya database sebagai
bahan menentukan kebijakan dan
pembinaan terhadap perusahaan
angkutan umum
INTEGRASI OSS
DENGAN
APLIKASI
PERIZINAN
DI KEMENHUB
SPIONAM
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Penyederhanaan Regulasi: UU No. 1
1Tahun 2020
Tentang CiptaKerja
Dengan metode Omnibus
Law, 79 Undang-Undang
direvisi sekaligus hanya
dengan satu UU Cipta
Kerja yang mengatur
multisektor
UU
Cipta
Kerja
186 Pasal dan
15 BAB dalam UU
CK
*51 RPP dan 5 RPerpres
turunannya.
https://uu-ciptakerja.go.id
disederhanakan menjadi
1
1Klaster
Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Usaha
Ketenagakerjaan
Dukungan Koperasi dan UMKM
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
Kemudahan Berusaha
Investasi Pemerintah
Pusat
dan Percepatan PSN
Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Tingkat Resiko
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah
telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia) yang dapat dicek di tautan ini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun
2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat
risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :
TINGKAT
RISIKO
Risiko Rendah
(R)
Risiko
Rendah (MR)
Risiko
Tinggi (MT)
Risiko Tinggi
PERIZINAN
BERUSAHA
Nomor Induk
(NIB)
 Nomor Induk
(NIB) dan
 Sertifikat Standar
berupa Pernyataan
Mandiri
 Nomor Induk
Berusaha (NIB)
 Sertifikat Standar
yang harus
oleh Kementerian/
Lembaga/
Daerah
 Nomor Induk
Berusaha
 Izin yang harus
disetujui oleh
Kementerian/Lembag
Pemerintah Daerah,
dan/atau Sertifikat
Standar (SS) jika
dibutuhkan
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
PERIZINAN BERUSAHA KBLI BERDASARKAN TINGKAT RESIKO
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
PERIZINAN BERUSAHA KBLI BERDASARKAN TINGKAT RESIKO
Mekanisme Sistem OSS RBA
Pemohon
Melakukan akses
pada Sistem OSS
RBA
1 Pemohon
 Mengisi Data Permodalan
 Memilih Jenis Perizinan
Usaha
2 Pemohon
 Melengkapi Persyaratan
 Menyerahkan
permohonan setelah
lengkap
3
OSS-RBA
Sistem OSS RBA akan
menentukan persyaratan apa
saja yang harus dilengkapi
oleh Pemohon berdasarkan
data dari tahapan 2
Pemegang Hak Akses
 Memverifikasi permohonan
 Menyetujui Penerbitan
Perizinan jika persyaratan
memenuhi
4
OSS-RBA
Perizinan
berusaha terbit
5
 Simulasi dilakukan untuk
skenario izin yang bersifat umum
(belum spesifik untuk izin terkait
sektor transportasi
 Simulasi belum membahas terkait
rencana integrasi sistem perizinan
elektronik eksisting dengan OSS
RBA
Batasan Ruang Lingkup
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Metode Integrasi
a. Proses permohonan dan penerbitan ditangani oleh
sistem OSS Pusat. Tetapi proses verifikasi
dilakukan pada sistem aplikasi online unit kerja
terkait di Kemenhub;
b. Metode ini direkomendasikan untuk mengelola
perizinan yang sudah atau akan didukung oleh
sistem aplikasi online;
c. Transaksi data melibatkan OSS Pusat, OSS
Kemenhub, dan sistem aplikasi perizinan terkait;
KARAKTERISTIK
INTEGRASI SECARA ELEKTRONIK INTEGRASI MELALUI WEBFORM
a. Proses permohonan hingga penerbitan dilakukan
pada sistem OSS Pusat, sementara proses verifikasi
dilakukan pada Gateway OSS Kemenhub;
b. Direkomendasikan untuk mengelola perizinan yang
masih belum didukung oleh sistem aplikasi online;
c. Transaksi data hanya melibatkan OSS Pusat dan
Gateway OSS Kemenhub, yang akan menjadi tempat
pencatatan data perizinan yang diterbitkan melalui
web form
KARAKTERISTIK
Integrasi SPIONAM Dengan OSS RB
Login OSS -
BR
Pengisian
Data Usaha
SPIONAM PROSES SPIONAM
Verifikasi
Dokumen
PNBP
Output
Data
Perizinan
NIB + SS *
Data Teknis
NIB + SS + Lampiran
Teknis
Proses di OSS - BR
Proses di SPIONAM
1. Berupa format standar Izin dan Sertifikat Standar yang
dilengkapi dengan lampiran teknis dari K/L/D
2. Nomor produk cetakan degenerate oleh sistem OSS
3. Merge dokumen PDF
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Gambaran Umum Sistem OSS
Berbasis Risiko
Sistem Perizinan
UMK Risiko Rendah
Registrasi
dan Hak
Akses Pelaku
Usaha
Perseorangan
Badan
Validasi data
badan usaha
Smart Engine
Risiko
Sistem Perizinan
UMK Risiko Menengah
Rendah/Tinggi,
Tinggi
Sistem Perizinan
Non-UMK Risiko
Rendah, Menengah,
Tinggi
Produk
Cetak
Persyaratan, Kewenangan
(K/L/D), dan Integrasi
dengan (K/L) terkait
sesuai pengampu bidang
usaha
Skala Usaha*,
Lokasi*, KBLI,
BUPM, dsb
Produk
Cetak
• Kewenangan Pusat
(Sistem OSS)
Hak Akses
K/L/D
Memproses dan
Validasi Parameter
Persyaratan Berizinan
Berusaha
Sub-Sistem
Pengawasan
Sub-Proses
Perizinan:
Pengajuan
Fasilitas
Pertukaran data terkait
sertifikasi halal dan
SNI
Pendaftaran
BPJS dan
NPWP
Input data pada OSS
digunakan untuk
pendaftaran pelaku
usaha belum memiliki
NPWP/BPJS
Penapisan
Bidang Usaha
Pemrosesan Perizinan
di K/L/D terkait
Validasi
1
2
3
Validasi data
perseorangan
Smart Engine
Perizinan
Database
KBLI berikut
Ketentuannya
Produk OSS UUCK
4
K/L/D (Kementerian, Lembaga, dan
Daerah)
Aliran Permohonan Sesuai
Sektor, Lokasi, dan Bidang
Usaha (terkait Izin
Lingkungan)
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
Gambaran Umum Pemrosesan oleh K/L/D
Pemilihan
Bidang
Usaha
Pelaku
Usaha
Pengisian
Data Usaha
Izin Lokasi
Darat,
Laut, Hutan
Risiko Rendah
(R)
Risiko Menengah
Rendah (MR)
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
Risiko Tinggi
(T)
Pemenuhan
Persyaratan
Dasar
Pemenuhan
Persyaratan
Sektoral
K/L/D
Verifikasi
Lokasi
Verifikasi
Persyaratan
Dasar
Verifikasi
Persyaratan
Izin / SS
NIB
Pernyataan
Mandiri
NIB + SS
NIB +
Izin
Sesuai KBLI
2020
Aliran data dan pertukaran data otomatis
sesuai bidang usaha, lokasi, skala, dan
tingkat risiko
Validasi
Tingkat
Risiko
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Angkutan Jalan
PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN SPIONAM (2).pptx

More Related Content

What's hot

TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Sekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanSekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanAni Rani
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptlukimnomleni
 
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Akademi Desa 4.0
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemen
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemenSistem transportasi 2 pengertian dan elemen
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemenRenhard Manurung
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANAN
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANANANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANAN
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANANAlBer MEt
 
Parking management
Parking managementParking management
Parking managementbangkit bayu
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarAmri Syam
 
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...Firdaus Albarqoni
 

What's hot (20)

TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Sekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahanSekilas administrasi pertanahan
Sekilas administrasi pertanahan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptSISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.ppt
 
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
 
Perkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di DaerahPerkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di Daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
ETIKA BERLALU LINTAS.ppt
ETIKA BERLALU LINTAS.pptETIKA BERLALU LINTAS.ppt
ETIKA BERLALU LINTAS.ppt
 
Lingkungan Kebijakan Transportasi Di Indonesia
Lingkungan Kebijakan Transportasi Di IndonesiaLingkungan Kebijakan Transportasi Di Indonesia
Lingkungan Kebijakan Transportasi Di Indonesia
 
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemen
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemenSistem transportasi 2 pengertian dan elemen
Sistem transportasi 2 pengertian dan elemen
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Tiket lion air
Tiket lion airTiket lion air
Tiket lion air
 
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANAN
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANANANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANAN
ANALISIS BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DAN WAKTU PERJALANAN
 
Parking management
Parking managementParking management
Parking management
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
 
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
 

Similar to PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN SPIONAM (2).pptx

PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptxPRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptxadhyamitra2022
 
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...tedy2629
 
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptxPETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptxMuhammadTaufiqHidaya35
 
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdf
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdfPPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdf
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdfPennypratiwi
 
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdfSistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdfDianHutami1
 
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptx
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptxKemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptx
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptxErmarahmawati10
 
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfSK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfFeryPrihadi2
 
145-Pengawas Teknis Jalan.pdf
145-Pengawas Teknis Jalan.pdf145-Pengawas Teknis Jalan.pdf
145-Pengawas Teknis Jalan.pdfACHMADRIDHOI
 
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdfSistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdfFandy45
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011ramos_namora
 
PM_69_TAHUN_2018.pdf
PM_69_TAHUN_2018.pdfPM_69_TAHUN_2018.pdf
PM_69_TAHUN_2018.pdfTedyBIA
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 

Similar to PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN SPIONAM (2).pptx (20)

PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptxPRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
 
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Tranportasi
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor TranportasiSosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Tranportasi
Sosialisasi Keamanan Informasi_Sektor Tranportasi
 
attachment(3).ppt
attachment(3).pptattachment(3).ppt
attachment(3).ppt
 
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
 
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptxPETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx
PETUNJUK TEKNIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI VERSI 2.pptx
 
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdf
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdfPPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdf
PPT RANCANGAN AKTUALISASI NURLAILA.pdf
 
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdfSistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum(2).pdf
 
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptx
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptxKemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptx
Kemenhub - Materi Sosialisasi Andalalin (PENGAWAS KORLANTAS SEPT 23).pptx
 
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
 
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdfSK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
SK Deputi II Nomor 88 Tahun 2022 servis kendaraan pdf (1).pdf
 
User manual tpb online
User manual tpb onlineUser manual tpb online
User manual tpb online
 
145-Pengawas Teknis Jalan.pdf
145-Pengawas Teknis Jalan.pdf145-Pengawas Teknis Jalan.pdf
145-Pengawas Teknis Jalan.pdf
 
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
Raker komisi v kemenhub dengan dpr ri Transportasi 2018
 
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdfSistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf
Sistem_Manajemen_Keselamatan_Perusahaan_Angkutan_Umum.pdf
 
Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011
 
Panduan aplikasi SPBE.pptx
Panduan aplikasi SPBE.pptxPanduan aplikasi SPBE.pptx
Panduan aplikasi SPBE.pptx
 
2022.08.25_NK BAN.pdf
2022.08.25_NK BAN.pdf2022.08.25_NK BAN.pdf
2022.08.25_NK BAN.pdf
 
P3DN.pdf
P3DN.pdfP3DN.pdf
P3DN.pdf
 
PM_69_TAHUN_2018.pdf
PM_69_TAHUN_2018.pdfPM_69_TAHUN_2018.pdf
PM_69_TAHUN_2018.pdf
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (13)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN SPIONAM (2).pptx

  • 1. PERIZINAN ANGKUTAN UMUM DAN SPIONAM Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan Kasubdit Angkutan Barang Alexander Hilmi Perdana, S.SiT, M.Si Selasa, 28 September 2021
  • 2. DASAR HUKUM SPIONAM UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 01 PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 03 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 24 TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN 02
  • 4. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan JENIS PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN BARANG Menggunakan Mobil Barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut. BARANG KHUSUS 1. Barang Berbahaya 2. Barang Tidak Berbahaya. BARANG KHUSUS terdiri dari : 1. barang yang mudah meledak; 2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu; 3. cairan mudah menyala; 4. padatan mudah menyala; 5. bahan penghasil oksidan; 6. racun dan bahan yang mudah menular; 7. barang yang bersifat radioaktif; 8. barang yang bersifat korosif; dan/atau 9. barang khusus berbahaya lainnya. MUATAN BARANG BERBAHAYA 1. muatan umum; 2. muatan logam; 3. muatan kayu; 4. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas; 5. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan 6. kaca lembaran. MUATAN BARANG UMUM Angkutan yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. BARANG UMUM MUATAN BARANG TIDAK BERBAHAYA 1. benda yang berbentuk curah atau cair; 2. peti kemas; 3. tumbuhan; 4. hewan hidup; dan/atau 5. alat berat.
  • 5. PERIJINAN MANUAL PERIJINAN DENGAN SPIONAM Waktu lebih Lama Waktu lebih Cepat Proses Lebih Rumit dan Panjang Proses Mudah dan Transparan Input Data Oleh Petugas Kemenhub Input Data Langsung Oleh Perusahaan Penyerahan Berkas ke Petugas Berkas di Upload Pembayaran di Bank yang ditunjuk (Bank di Pusat) Pembayaran di Bank masing-masing (Bank pilihan) Pemberitahuan Informasi via Telepon Pemberitahuan Informasi via Email dan Aplikasi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
  • 6. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan MANFAAT DARI SISTEM PERIZINAN ONLINE ANGKUTAN DAN MULTIMODA (SPIONAM) : 1. MEMBERIKAN TRANSPARANSI PROSES PELAYANAN MELALUI FITUR MONITORING PROSES; 2. PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN DAPAT DILAKUKAN DIMANA SAJA ATAU SESUAI DOMISILI PERUSAHAAN; 3. PROSES PERIZINAN DAPAT DIPERCEPAT MENJADI 7 HARI KERJA; 4. MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS DATABASE PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN MULTIMODA; 5. MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS (LESS PAPER) PADA PROSES PENGAJUAN IZIN; 6. MEMUDAHKAN PENGECEKAN DATA PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN MULTIMODA OLEH PERUSAHAAN, PENERBIT PERIZINAN DAN INSTANSI YANG MEMBUTUHKAN. PERIZINAN ANGKUTAN SECARA ONLINE
  • 7. PROSEDUR PERIZINAN Kartu Pengawasan OUTPUT SISTEM PERIZINAN ANGKUTAN BARANG Sk Izin Penyelenggaraan
  • 8. Tanda Tangan Direktur dengan distempel Ditjen Hubdat Kemenhub Kode Penerbitan Kartu Pengawasan Asal Tujuan Lintasan dan Jenis Barang yang diangkut Data Kendaraan Sesuai Buku KIR/STNK Tulisan Website Ditjen Hubdat Warna Biru & Terdapat Logo Perhubungan yg hanya dapat dilihat dgn Sinar Ultra Violet Barcode untuk mengecek keabsahan Kartu Pengawasan CONTOH KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMERIKSAAN KARTU PENGAWASAN SISTEM PENGAMAN & BUKTI KEABSAHAN DOKUMEN 8
  • 9. SPIONAM 2.0 SPIONAM Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
  • 10. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan NO MATRIKS PENYENGGARAAN ANGKUTAN ORANG SPIONAM 1.0 (now) PENYENGGARAAN ANGKUTAN ORANG SPIONAM 2.0 (RENCANA PERUBAHAN) 1 WAKTU 7 HARI 5 HARI 2 APLIKASI SPIONAM OSS (spionam baru s.d dpt akun) SPIONAM (setelah mendapat akun) 3 AKUN OLEH SPIONAM OLEH OSS 4 PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN 5 TAHUN SELAMA MASA BERUSAHA 5 PERPANJANGAN KP 1 TAHUN KENDARAAN 1 TAHUN KENDARAAN 6 JENIS PERIZINAN IJIN PENYELENGGARAAN STANDAR MATRIKS PERUBAHAN
  • 11. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan Proses pelayanan perijinan yang mudah, efektif dan efisien Tersedianya database kendaraan yang telah memenuhi persyaratan perijinan dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran wajib Jasa Raharja secara real time. mempermudah perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran wajib jasa raharja tersedianya database sebagai bahan menentukan kebijakan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum
  • 12. INTEGRASI OSS DENGAN APLIKASI PERIZINAN DI KEMENHUB SPIONAM Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
  • 13. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan Penyederhanaan Regulasi: UU No. 1 1Tahun 2020 Tentang CiptaKerja Dengan metode Omnibus Law, 79 Undang-Undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor UU Cipta Kerja 186 Pasal dan 15 BAB dalam UU CK *51 RPP dan 5 RPerpres turunannya. https://uu-ciptakerja.go.id disederhanakan menjadi 1 1Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha Ketenagakerjaan Dukungan Koperasi dan UMKM Dukungan Riset dan Inovasi Pengadaan Lahan Kawasan Ekonomi Kemudahan Berusaha Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN Administrasi Pemerintahan Pengenaan Sanksi
  • 14. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan Tingkat Resiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di tautan ini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya : TINGKAT RISIKO Risiko Rendah (R) Risiko Rendah (MR) Risiko Tinggi (MT) Risiko Tinggi PERIZINAN BERUSAHA Nomor Induk (NIB)  Nomor Induk (NIB) dan  Sertifikat Standar berupa Pernyataan Mandiri  Nomor Induk Berusaha (NIB)  Sertifikat Standar yang harus oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah  Nomor Induk Berusaha  Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembag Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan
  • 15. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan PERIZINAN BERUSAHA KBLI BERDASARKAN TINGKAT RESIKO
  • 16. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan PERIZINAN BERUSAHA KBLI BERDASARKAN TINGKAT RESIKO
  • 17. Mekanisme Sistem OSS RBA Pemohon Melakukan akses pada Sistem OSS RBA 1 Pemohon  Mengisi Data Permodalan  Memilih Jenis Perizinan Usaha 2 Pemohon  Melengkapi Persyaratan  Menyerahkan permohonan setelah lengkap 3 OSS-RBA Sistem OSS RBA akan menentukan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh Pemohon berdasarkan data dari tahapan 2 Pemegang Hak Akses  Memverifikasi permohonan  Menyetujui Penerbitan Perizinan jika persyaratan memenuhi 4 OSS-RBA Perizinan berusaha terbit 5  Simulasi dilakukan untuk skenario izin yang bersifat umum (belum spesifik untuk izin terkait sektor transportasi  Simulasi belum membahas terkait rencana integrasi sistem perizinan elektronik eksisting dengan OSS RBA Batasan Ruang Lingkup
  • 18. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan Metode Integrasi a. Proses permohonan dan penerbitan ditangani oleh sistem OSS Pusat. Tetapi proses verifikasi dilakukan pada sistem aplikasi online unit kerja terkait di Kemenhub; b. Metode ini direkomendasikan untuk mengelola perizinan yang sudah atau akan didukung oleh sistem aplikasi online; c. Transaksi data melibatkan OSS Pusat, OSS Kemenhub, dan sistem aplikasi perizinan terkait; KARAKTERISTIK INTEGRASI SECARA ELEKTRONIK INTEGRASI MELALUI WEBFORM a. Proses permohonan hingga penerbitan dilakukan pada sistem OSS Pusat, sementara proses verifikasi dilakukan pada Gateway OSS Kemenhub; b. Direkomendasikan untuk mengelola perizinan yang masih belum didukung oleh sistem aplikasi online; c. Transaksi data hanya melibatkan OSS Pusat dan Gateway OSS Kemenhub, yang akan menjadi tempat pencatatan data perizinan yang diterbitkan melalui web form KARAKTERISTIK
  • 19. Integrasi SPIONAM Dengan OSS RB Login OSS - BR Pengisian Data Usaha SPIONAM PROSES SPIONAM Verifikasi Dokumen PNBP Output Data Perizinan NIB + SS * Data Teknis NIB + SS + Lampiran Teknis Proses di OSS - BR Proses di SPIONAM 1. Berupa format standar Izin dan Sertifikat Standar yang dilengkapi dengan lampiran teknis dari K/L/D 2. Nomor produk cetakan degenerate oleh sistem OSS 3. Merge dokumen PDF Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
  • 20. Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko Sistem Perizinan UMK Risiko Rendah Registrasi dan Hak Akses Pelaku Usaha Perseorangan Badan Validasi data badan usaha Smart Engine Risiko Sistem Perizinan UMK Risiko Menengah Rendah/Tinggi, Tinggi Sistem Perizinan Non-UMK Risiko Rendah, Menengah, Tinggi Produk Cetak Persyaratan, Kewenangan (K/L/D), dan Integrasi dengan (K/L) terkait sesuai pengampu bidang usaha Skala Usaha*, Lokasi*, KBLI, BUPM, dsb Produk Cetak • Kewenangan Pusat (Sistem OSS) Hak Akses K/L/D Memproses dan Validasi Parameter Persyaratan Berizinan Berusaha Sub-Sistem Pengawasan Sub-Proses Perizinan: Pengajuan Fasilitas Pertukaran data terkait sertifikasi halal dan SNI Pendaftaran BPJS dan NPWP Input data pada OSS digunakan untuk pendaftaran pelaku usaha belum memiliki NPWP/BPJS Penapisan Bidang Usaha Pemrosesan Perizinan di K/L/D terkait Validasi 1 2 3 Validasi data perseorangan Smart Engine Perizinan Database KBLI berikut Ketentuannya Produk OSS UUCK 4 K/L/D (Kementerian, Lembaga, dan Daerah) Aliran Permohonan Sesuai Sektor, Lokasi, dan Bidang Usaha (terkait Izin Lingkungan) Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan
  • 21. Gambaran Umum Pemrosesan oleh K/L/D Pemilihan Bidang Usaha Pelaku Usaha Pengisian Data Usaha Izin Lokasi Darat, Laut, Hutan Risiko Rendah (R) Risiko Menengah Rendah (MR) Risiko Menengah Tinggi (MT) Risiko Tinggi (T) Pemenuhan Persyaratan Dasar Pemenuhan Persyaratan Sektoral K/L/D Verifikasi Lokasi Verifikasi Persyaratan Dasar Verifikasi Persyaratan Izin / SS NIB Pernyataan Mandiri NIB + SS NIB + Izin Sesuai KBLI 2020 Aliran data dan pertukaran data otomatis sesuai bidang usaha, lokasi, skala, dan tingkat risiko Validasi Tingkat Risiko Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Angkutan Jalan