Rangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam dokumen ANDALALIN wajib dilakukan untuk rencana pembangunan tertentu. Dokumen tersebut harus disusun oleh konsultan bersertifikat dan diantaranya memuat analisis dampak lalu lintas, simulasi, dan rekomendasi penanganan dampak. Tim evaluasi dibentuk untuk

1. RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor :
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALALIN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan
Pasal 100 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal
48 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diatur ketentuan
mengenai Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (ANDALALIN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(ANDALALIN);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);

2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5229) ;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALALIN).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN
adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas.

3. 2. Tim penyusun adalah tim yang memiliki kompetensi pada kualifikasi
tertentu yang menyusun dokumen ANDALALIN.
3. Tim evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai
serta mengevaluasi dokumen hasil ANDALALIN yang disampaikan
oleh pengembang atau pembangun.
4. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu
tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah
kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak,
yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat
kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
6. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
11. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi di wilayah Republik
Indonesia.
12. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah
Republik Indonesia.
BAB II
ANDALALIN
Bagian Kesatu
Kriteria Ukuran Minimal ANDALALIN
Pasal 2
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

4. (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pembangunan baru;
b. perubahan penggunaan lahan;
catatan :
perubahan penggunaan lahan adalah perubahan peruntukkan
penggunaan lahan, misalnya dari rumah menjadi tempat usaha,
rumah menjadi perhotelan, ruko menjadi tempat pendidikan.
c. perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai
bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan;
catatan :
intensitas tata guna lahan adalah penambahan bangunan baik
dimensi atau jumlah unit dengan menambah luasan lahan.
d. perubahan kerapatan guna lahan tertentu; dan
catatan :
perubahan kerapatan guna lahan adalah penambahan jumlah
bangunan tanpa menambah luasan wilayah.
e. penggunaan lahan tertentu.
Catatan :
Penggunaan lahan tertentu adalah penggunaan lahan tertentu
untuk pembangunan fasilitas umum.
Pasal 3
(1) Kewajiban melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) diberlakukan terhadap rencana pembangunan yang
memenuhi kriteria tertentu.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 4
(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) belum memiliki ANDALALIN, apabila melakukan
pengembangan lebih besar 10 % (sepuluh persen) dari kondisi awal....
(2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sudah memiliki
ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan lebih besar 30 % (tiga
puluh persen) dari kondisi awal wajib melakukan ANDALALIN akibat
bangkitan dan tarikan yang akan ditimbulkan oleh pengembangan.

5. Bagian Kedua
Penyusun Dokumen ANDALALIN
Pasal 5
(1) ANDALALIN dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.
(2) Pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli
bersertifikat.
(3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan
hukum.
(4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Dokumen
hasil ANDALALIN.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan sertifikasi kompetensi
penyusun dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
Bagian Ketiga
Dokumen Hasil ANDALALIN
Pasal 7
Dokumen Hasil ANDALALIN merupakan salah satu persyaratan
pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin lokasi, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), atau izin pembangunan bangunan gedung
dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang bangunan gedung.
Pasal 8
Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling
sedikit memuat :
a. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat
pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan
menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN,
meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

6. 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima)
tahun.
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang
meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2. penyediaan angkutan umum;
3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman
parkir;
6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan
pribadi dan kendaraan barang;
7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang
untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam
penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf
c;
e. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat : .....
1. .....;
2. ......;
f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan,
meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana
pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan
kepadatan;
3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di
sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau
peningkatan kepadatan;
4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru,
pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan

7. 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar
lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan
kepadatan.
g. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi :
1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau
peningkatan kepadatan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau
pengembangan;
3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu
lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses
dan/atau kebutuhan parkir;
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun
kondisi yang akan datang;
8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
9. Metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
h. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis
volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang
angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor
muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
i. analisis distribusi perjalanan;
j. analisis pemilihan moda;
k. analisis pembebanan perjalanan.
Bagian Keempat
Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN
Pasal 9
(1) Untuk melakukan penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Jenderal, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim
Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN dan Sekretariat.

8. (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas unsur:
a. instansi yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
b. instansi yang bertanggungjawab di bidang jalan; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi
yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Pasal 10
(1) Tim Evaluasi ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
mempunyai tugas :
a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang
disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
(ambil pasal 51 pp 32 tahun 2011):
b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil
ANDALALIN.
(2) Tim Evaluasi dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang Sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 11
(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus
mempunyai persyaratan:
a. PNS dari instansi yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya III/a
dan berpengalaman di bidang lalu lintas angkutan jalan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun;
b. PNS dari instansi yang bertanggungjawab di bidang jalan sekurang-
kurangnya III/a dan berpengalaman di bidang pembinaan jalan
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya pangkat
AKP (Ajun Komisaris Polisi) dan berpengalaman di bidang lalu lintas
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (menunggu masukan dari
kepolisian).
(2) Petugas dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempunyai kompetensi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi diatur oleh instansi
masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

9. Bagian Kelima
Prosedur dan Tata Cara ANDALALIN
Pasal 12
(1) Pengembang atau pembangun menyampaikan dokumen hasil
ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Direktur
Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada
Sekretariat.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil
ANDALALIN.
(4) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan dan/atau
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim
Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
(5) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat meminta kehadiran Pengembang/Pembangun untuk
memberikan penjelasan.
(6) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim
Evaluasi menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Direktur
Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk
untuk mendapatkan persetujuan.
(7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dikeluarkan
dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak persyaratan
permohonan dinyatakan lengkap.
(8) Sebelum Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota
memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam
dokumen hasil ANDALALIN.
Pasal 13
(1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan
dan/atau kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3), Sekretariat mengembalikan dokumen hasil
ANDALALIN kepada pengembang/pembangun melalui surat Direktur
Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan
secara teknis, Ketua Tim Evaluasi mengembalikan dokumen hasil

10. ANDALALIN secara tertulis kepada pengembang/pembangun untuk
disempurnakan.
(3) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk
menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil
ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
(4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan
dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja,
Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya menyampaikan surat penolakan dokumen hasil
ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.
Pasal 14
Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dapat dilakukan
peninjauan lapangan.
Pasal 15
(1) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, yang berwenang
memberikan penilaian dan persetujuan ANDALALIN yaitu instansi yang
memiliki kewenangan pada status jalan yang lebih tinggi.
(2) Instansi yang berwenang melakukan penilaian dan persetujuan
ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan
instansi yang memiliki kewenangan pada status jalan yang lebih
rendah.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
(1) Untuk menjamin penyelenggaraan penyusunan ANDALALIN Menteri
yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan
pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa arahan,
bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis.
(3) Pembinaan Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan
prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. pemerintah daerah;
b. lembaga konsultan penyusun ANDALALIN;
c. tenaga ahli penyusun Andalalin;
d. lembaga yang melakukan pelatihan; dan/atau
e. pengembang dan pembangun.

11. (4) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada pengembang dan pembangun.
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen penyelenggaraan
ANDALALIN terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh :
a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk penyelenggaraan
ANDALALIN pada pusat kegiatan dan/atau kawasan yang lokasinya
berada pada ruas jalan nasional;
b. Gubernur untuk penyelenggaraan ANDALALIN pada pusat kegiatan
dan/atau kawasan yang lokasinya berada pada ruas jalan provinsi;
dan
c. Bupati/Walikota untuk penyelenggaraan ANDALALIN pada pusat
kegiatan dan/atau kawasan yang lokasinya berada pada ruas jalan
kabupaten/kota dan/atau jalan dengan klasifikasi di bawahnya.
(2) Data dan informasi yang ada dalam sistem informasi manajemen
penyelenggaraan ANDALALIN terpadu dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat.
(3) Data sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi dokumen
administrasi kelengkapan persetujuan ANDALALIN.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah selesai
dibangun setelah peraturan ini ditetapkan dan belum dilakukan
ANDALALIN dianggap telah memenuhi Andalalin.
(2) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sedang dibangun yang
memenuhi kriteria untuk dilakukan ANDALALIN setelah peraturan ini
ditetapkan harus dilakukan ANDALALIN.
(3) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan
sudah mendapatkan dokumen hasil ANDALALIN dianggap dokumen
hasil ANDALALIN sudah memenuhi persyaratan peraturan ini.

12. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...........
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ....

13. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR :
TANGGAL :
KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1. Pusat Kegiatan
a. Kegiatan Perdagangan
Pusat perbelanjaan/ritail 500 m2 luas lantai bangunan
b. Kegiatan Perkantoran 1000 m2 luas lantai bangunan
c. Kegiatan Industri
Industri dan pergudangan 2500 m2 luas lantai bangunan
d. Fasilitas Pendidikan
1). Sekolah/universitas 500 siswa
2).
Lembaga kursus
Bangunan dengan 50
siswa/waktu
e. Fasilitas Pelayanan Umum
1). Rumah sakit 50 tempat tidur
2). Klinik bersama 10 ruang praktek dokter
3). Perbankan 500 m2 luas lantai bangunan
f. Kegiatan Lain
1). SPBU wajib
2). Hotel/penginapan 50 kamar
3). Hotel / Penginapan dengan
tempat pertemuan
Wajib
4). Stadion Olah Raga Wajib
5). Restauran 100 tempat duduk
2. Permukiman
a. Perumahan dan Permukiman
1). Perumahansederhana 150 unit
2). Perumahanmenengah-atas 50 unit
b. Rumah Susun dan Apartemen
1). Rumah susun sederhana 100 unit
2). Apartemen 50 unit
c. Permukiman lain
Ruko
Luas Lantai keseluruhan
2000m2
3. Infrastruktur
a. Infrastruktur
1). Akses ke dan dari jalan tol Wajib
2). Pelabuhan Wajib
3). Bandar udara Wajib
4). Terminal Wajib
5). Stasiun kereta api Wajib
6). Pool kendaraan Wajib
7). Fasilitasparkir untuk umum Wajib
b. InfrastrukturLainnya
1). Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai bangunan
2). Pencucianmobil 2000 m2 luas lantai bangunan

14. No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
4. Bangunan lainnya :
Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata
diperhitungkantelah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru
pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan
(kendaraan) baru setiap harinya.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
E.E. MANGINDAAN