1. SLIDE - 1
PERATURATURAN PERATURAN DAN
PENGENALAN JARINGAN JALAN SERTA
PENGENALAN EVALUASI KINERJA
MODUL 1
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
B A D A N P E N G E M B A N G A N S U M B E R D A Y A M A N U S I A
PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2. MATERI POKOK
2
1. HAKEKAT PENYELENGGARAAN JALAN PADA
PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN
2. PENGENALAN JARINGAN JALAN
3. PENGENALAN PRINSIP PRINSIP EVALUASI
KINERJA
3. SLIDE - 3
1. HAKEKAT PENYELENGGARAAN JALAN PADA PERENCANAAN
DAN PEMROGRAMAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta mampu
menjelaskan tentang Hakekat Penyelenggaraan Jalan Pada
Perencanaan dan Pemrograman.
1. Pengaturan Jalan
2. Pembinaan Jalan
3. Pembangunan Jalan
4. Pengawasan Jalan
5. Perencanaan dan Pemrograman Jalan
MATERI POKOK
4. SLIDE - 4
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan kegiatan perumusan kebijakan
perencanaan
2. Mampu menjelaskan penyusunan perencanaan umum
3. Mampu menjelaskan penyusunan peraturan perundang-
undangan jalan.
1.1. PENGATURAN JALAN
Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada
prinsip-prinsip :
Kemanfaatan, Keamanan dan keselamatan, Keserasian,
Keselarasan dan keseimbangan, Keadilan,Transparansi dan
akuntabilitas, Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
Kebersamaan dan kemitraan
5. SLIDE - 5
Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum
jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu
kesatuan sistem jaringan.
Rencana umum jaringan jalan adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan
beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk
jangka waktu tertentu. Rencana umum jaringan jalan meliputi :
rencana umum jangka panjang dan
rencana umum jangka menengah.
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk pengaturan jalan umum
meliputi :
Pengaturan jalan secara umum
Pengaturan jalan nasional
Pengaturan jalan provinsi
Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa
Pengaturan jalan kota
6. TUJUNAN PENGATURAN
Mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan;
Mewujudkan kepastian hukum.
JALAN adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
BAGIAN BAGIAN JALAN (PP 34 TH 2006 tentang Jalan, Pasal 33)
7. 1. FAMILY TREE
PERATURAN BIDANG JALAN
UU NO. 38/2004
Tentang Jalan
Pp No. 15/2005
Tentang Jalan TOL
PP No. 34/2006
Tentang Jalan
PP No. 44/2009 Tentang
Perubahan Atas Pp No.
15/2005 Ttg Jalan Tol
PP No. 43/2013 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Pp No. 15/2005 Tentang
Jalan Tol
PP No. 30/2017 Tentang
Perubahan Ketiga Atas
Pp No. 15/2005 Tentang
Jalan Tol
8. Esensi perubahan PP ttg. JALAN TOL
Pasal 38
(1a) Pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan
bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang
diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih
PP 44/2009 JALAN TOL
9. Esensi perubahan PP ttg. JALAN TOL
Pasal 20
(1) Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terutama
diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara
finansial.
(2) Pelaksanaan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah
yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.
(3) Dalam hal pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka
percepatan pembangunan wilayah, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara
untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
(4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha milik
negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.
(5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan
badan usaha lain.
(6) Penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Presiden.”
PP 43/2013 JALAN TOL
10. Esensi perubahan PP ttg. JALAN TOL
Pasal 20
(3) Dalam hal pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka
percepatan pembangunan wilayah, terhadap jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum
layak secara finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan
badan usaha milik negara untuk: melaksanakan seluruh pengusahaan jalan tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau meneruskan pengusahaan jalan tol yang belum
diselesaikan oleh Pemerintah, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
PP 30/2017 JALAN TOL
Pasal 22B
Pendapatan tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu ruas jalan tol
dapat digunakan untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan jalan
tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
Pasal 51
(1) Selain ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2),
jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dapat tetap difungsikan sebagai jalan tol oleh
Menteri
11. PERATURAN MENTERI PU BIDANG JALAN
PP NO. 34/2006 TENTANG JALAN
Permen PU
No. 11/PRT/M/2010
Tata Cara & Persyaratan Laik
Fungsi Jalan.
Permen PU
No. 20/PRT/M/2010 Pedoman &
Pemanfaatan Bagian-Bagian
Jalan.
Permen PU
NO. 11/PRT/M/2011
PedomanPenyelenggaraan Jalan
Khusus
Permen PU
No. 13/PRT/M/2011 Tata Cara
Pemeliharaan Dan Penilikan
Jalan
Permen PU
No. 18/PRT/M/2011
Pedoman Teknis Sistem
Pengelolaan Database Jalan.
Permen PU
No. 19/PRT/M/2011 Persyaratan
Teknis Jalan Dan Kriteria
Perencanaan Teknis Jalan
Permen PU
No. 01/PRT/M/2012 Pedoman
Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Jalan
Permen PU
No. 02/PRT/M/2012 Pedoman
Rencana Umum Jaringan Jalan.
Permen PU
No. 03/PRT/M/2012 TENTANG
Pedoman Penetapan Fungsi
Jalan Dan Status Jalan.
Permen PU
No. 04/PRT/M/2012 Tata Cara
Pengawasan Jalan
Permen PU
No. 05/PRT/M/2012 Pedoman
Penanaman Pohon Pada Sistem
Jaringan Jalan.
Permen PU
No. 07/PRT/M/2012
Penyelenggaraan Pengkajian,
Penelitian & Pengembangan Di
Bid Jln.
12. SLIDE - 12
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan penyusunan pedoman dan standar teknis
2. Mampu menjelaskan pelayanan penyelenggaraan jalan
3. Mampu menjelaskan pemberdayaan sumber daya manusia
4. Mampu menjelaskan penelitian dan pengembangan jalan
1.2 PEMBINAAN JALAN
Pedoman adalah acuan dalam penyelenggaraan jalan yang bersifat umum
yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan kondisi
dan karakteristik daerah setempat.
Standar adalah spesifikasi teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan
jalan.
Dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan pada Paragraf 2 Penyusunan
dan Penetapan Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman. Dengan demikian
keempatnya adalah satu rangkaian yang berkaitan.
13. SLIDE - 13
PELAYANAN PENYELENGGARAN JALAN
Dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, pelayanan kepada masyarakat
berkaitan dengan penyelenggaraan jalan termasuk sosialisasi dan informasi.
Yang dimaksud dengan “informasi” antara lain informasi mengenai kondisi
jalan, waktu tempuh, kelas jalan, status, fungsi, program penanganan, dan
rencana umum jaringan yang terbuka untuk seluruh masyarakat.
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu
kunci keberhasilan pembangunan khususnya dibidang jalan dan jembatan.
Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan hal yang strategis untuk
meningkatkan kemampuan dan merupakan pembentukan pribadi-pribadi
sebagai aparat yang bertanggung jawab secara profesional dalam rangka
melaksanakan tugas.
14. SLIDE - 14
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN
Penelitian dan pengembangan jalan adalah bagian tugas yang dibebankan
pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan).
Secara Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
(Pusjatan) berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
sesuai dengan Perpres No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Adapun tugas dan fungsi Pusjatan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dimana Pusjatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang jalan dan jembatan.
15. SLIDE - 15
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan kegiatan pemrograman dan
penganggaran
2. Mampu menjelaskan perencanaan teknis
3. Mampu menjelaskan pelaksanaan konstruksi
4. Mampu menjelaskan pengoperasian dan pemeliharaan jalan
1.3. PEMBANGUNAN JALAN
16. SLIDE - 16
PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN
Pemrograman
Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan
penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya.
Pemrograman penanganan jaringan jalan mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang
akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program
peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.
Program penanganan jaringan jalan disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan
dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran
Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan
kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi
tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan
kepada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
17. SLIDE - 17
PERENCANAAN TEKNIS
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus
dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan ini dimaksudkan
sebagai panduan bagi para penyelenggara jalan dalam penyelenggaraan jalan yang
bertujuan untuk untuk mewujudkan:
a. Tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan Jalan; dan
b. Tersedianya Jalan yang mewujudkan keselamatan, keamanan, kelancaran,
ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan.
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan
untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan atas gambar-gambar kerja dan
spesifikasi teknik umum dan khusus yang telah tercantum dalam dokumen kontrak,
rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan mengikuti perintah atau petunjuk dari
konsultan, sehingga hasil yang dicapai akan sempurna dan sesuai dengan keinginan
pemilik proyek.
Secara khusus Pelaksanaan konstruksi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
18. SLIDE - 18
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
Pemeliharaan Jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan,
rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. (PP No. 34 Tahun 2006
tentang jalan).
Pemeliharaan Rutin adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap
lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendaraan
(Riding Quality), tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilaku kan
sepanjang tahun .
Secara khusus Pengoperasian Dan Pemeliharaan Jalan telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
19. SLIDE - 19
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan pengawasan jalan secara umum.
2. Mampu menjelaskan pengawasan jalan nasional, propinsi, kabupaten, desa dan
jalan kota.
1.4. PENGAWASAN JALAN
PENGAWASAN JALAN SECARA UMUM
Fungsi Dasar Pengawasan adalah membentuk sistem pengaman untuk penerapan
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan
sasaran yang diharapkan, dengan risiko yang sekecil mungkin.
Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan
provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dan dilaksanakan oleh Menteri.
Pengawasan jalan secara umum meliputi:
a. Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
jalan;
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
c. Pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
20. SLIDE - 20
PENGAWASAN JALAN NASIONAL, JALAN PROVINSI, JALAN
KABUPATEN DAN JALAN DESA, JALAN KOTA DNA JALAN TOL
Pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa
dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. meliputi
evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil
pembangunan jalan.
Pengawasan jalan nasional meliputi:
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional
PENGAWASAN JALAN TOL
Pengawasan jalan tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
pengaturan dan pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol.
Ketentuan mengenai pengawasan jalan tol untuk pengawasan umum oleh
Pemerintah dan pengawasan pengusahaan oleh BPJT diatur dalam peraturan
pemerintah.
21. SLIDE - 21
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan perencanaan pembangunan jalan secara umum
2. Mampu menjelaskan pemrograman pembangunan jalan
1.5. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem perencanaan
pembangunan nasional 2005-2025.
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan nasional terdiri dari :
1. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan disingkat RUJMJJ
2. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan disingkat RUJPJJ
Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana
kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara
jalan sesuai kewenangannya, mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang
akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan,
program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru, disusun mengacu
pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. SLIDE - 22
2. PENGENALAN JARINGAN JALAN
MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
1. Pemahaman Umum Jaringan Jalan
1.1 Pemahaman Umum Jaringan dan Fungsi Jalan
1.2 Jalan Lintas Negara/ASEAN dan Asian Highway
1.3 Keterpaduan Jaringan Jalan Lintas Sektor
2. Jalan Umum dan Jalan Khusus (peruntukan jalan)
3. Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder
4. Fungsi Jalan
Arteri, kolektor, local, lingkungan
5. Status Jalan
Nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa
6. Kelas Jalan
Menurut dimensi dan beban kendaraan, dan
Menurut spesifikasi penyediaan.
23. SLIDE - 23
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan kegiatan perumusan kebijakan
perencanaan
2. Mampu menjelaskan penyusunan perencanaan umum
3. Mampu menjelaskan penyusunan peraturan perundang-
undangan jalan
2.1. PEMAHAMAN UMUM JARINGAN JALAN
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. SLIDE - 24
JALAN LINTAS NEGARA/ASEAN DAN ASIAN HIGHWAY
Didukung oleh Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dalam sidang ke 48 pada tahun
1992 yaitu pembangunan terdiri dari Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway
sebagai proyek fasilitasi transportasi perjalanan darat yang menyatukan Benua Asia
kemudian bersambung sampai dengan Benua Eropa.
Visi untuk Konektivitas ASEAN 2025 adalah untuk mencapai ASEAN yang mulus dan
terhubung secara komprehensif dan terintegrasi yang akan mempromosikan daya
saing, inklusifitas, dan rasa yang lebih besar terhadap Komunitas.
MPAC 2025 akan fokus pada lima area strategis untuk mencapai visi ini antara lain:
Infrastruktur yang berkelanjutan
Inovasi digital
Logistik yang mulus
Keunggulan regulasi
Mobilitas orang
25. SLIDE - 25
KETERPADUAN JARINGAN JALAN LINTAS SEKTOR
Konektivitas jaringan jalan merupakan sistem yang terbentuk karena
adanya keberadaan jaringan jalan dan jembatan.
Dalam pembangunan suatu wilayah konektivitas termasuk elemen penting,
hal ini dikarenakan konektivitas menggambarkan keterhubungan.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersusun atas ribuan pulau
baik besar maupun kecil, dibutuhkan adanya sistem untuk
menghubungkan antarwilayah sehingga pertumbuhan wilayah dapat
terjadi secara merata.
Semakin baik kondisi sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah maka akan
semakin baik pula tingkat konektivitasnya yang berarti semakin mudah
hubungan antarwilayah terjalin.
26. SLIDE - 26
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan pengelompokan jalan umum
2. Mampu menjelaskan pengelompokan jalan khusus
JALAN UMUM
Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas
umum.
Jalan umum dikelompokkan menjadi:
Jalan Umum menurut Sistem
Jalan Umum menurut Fungsi
Jalan Umum menurut Status
Jalan Umum menurut Kelas
27. SLIDE - 27
JALAN KHUSUS
Jalan khusus merupakan jalan yang bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum
dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
Termasuk dalam kelompok ini adalah jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan
inspeksi pengairan, minyak dan gas, jalan yang dimaksud untuk pertahanan dan
keamanan dan jalan komplek.
SISTEM JARINGAN JALAN
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan
dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
Sistem jaringan jalan terdiri atas:
Sistem jaringan jalan primer
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang
dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat
kegiatan.
Sistem jaringan jalan sekunder
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang
dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
28. SLIDE - 28
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan sistem jaringan jalan primer
2. Mampu menjelaskan sistem jaringan jalan sekunder
2.2. SISTEM JARINGAN JALAN
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER
Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang
berwujud pusat-pusat kegiatan.
Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang
berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan
wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan
Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional
29. SLIDE - 29
SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER
Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
perkotaan.
Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di
dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang
mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi
sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
2.3. FUNGSI JALAN
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan fungsi jalan arteri
2. Mampu menjelaskan fungsi jalan kolektor
3. Mampu menjelaskan fungsi jalan lokal
4. Mampu menjelaskan fungsi jalan lingkungan
30. SLIDE - 30
FUNGSI JALAN
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam
bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan
keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara.
Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan
mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
31. SLIDE - 31
KELOMPOK JALAN MENURUT FUNGSINYA
Jalan Arteri
Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna.
Jalan Kolektor
Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata
sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan Lokal
Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan
masuk tidak dibatasi.
Jalan Lingkungan
Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. SLIDE - 32
JALAN ARTERI
Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk
dibatasi secara berdaya guna.
Jalan arteri terbagi dua antara lain:
Arteri Primer
Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
Arteri Sekunder
Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang
menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu,
kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan
sekunder kesatu dengan kawsan sekunder kedua.
33. SLIDE - 33
JALAN KOLEKTOR
Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau
pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan
jumlah jalan masuk dibatasi.
Jalan kolektor terbagi dua antara lain:
Jalan kolektor primer
Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1
(jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan
kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
Jalan kolektor sekunder
Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder
kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
34. SLIDE - 34
JALAN LOKAL
Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan
ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah masuk
tidak dibatasi.
Jalan lokal terbagi dua antara lain:
Jalan lokal primer
Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan
pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
Jalan lokal sekunder
Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan
seterusnya sampai ke perumahan.
35. SLIDE - 35
JALAN LINGKUNGAN
Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan
ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
Jalan lingkungan terbagi dua antara lain:
Jalan lingkungan primer
Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan
jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
Jalan lingkungan sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan
yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
36. SLIDE - 36
Indikator hasil belajar yang harus dicapai adalah :
1. Mampu menjelaskan fungsi jalan nasional
2. Mampu menjelaskan fungsi jalan provinsi
3. Mampu menjelaskan fungsi jalan kabupaten/kota
2 . 4 . S TAT U S J A L A N
JALAN NASIONAL
Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis
nasional, serta jalan tol.
Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan
penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan.
Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara
berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan
yang telah ditetapkan.
37. SLIDE - 37
JALAN PROVINSI
Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau
antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang
tersebut kepada Pemerintah.
Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan
Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan
keputusan Menteri dan fungsi jalan yang telah ditetapkan.
38. SLIDE - 38
JALAN KABUPATEN
Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,
antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Dalam hal pemerintah kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya, pemerintah kabupaten dapat menyerahkan wewenang
tersebut kepada pemerintah provinsi.
Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan
dengan keputusan bupati yang bersangkutan.
39. SLIDE - 39
JALAN KOTA
Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat
pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta
menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Dalam hal pemerintah kota belum dapat melaksanakan sebagian
wewenangnya, pemerintah kota dapat menyerahkan wewenang tersebut
kepada pemerintah provinsi.
Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota dilakukan dengan
keputusan walikota yang bersangkutan.
40. SLIDE - 40
2 . 5 . K E L A S J A L A N
1. Untuk keperluan pengaturan, penggunaan serta kebutuhan lalu lintas dan
angkutan, jalan yaitu:
a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan
ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak
melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua
ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan
Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran
panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat
ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan
Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran
panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu
lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran
lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000
(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
41. JALAN
BEBAS HAMBATAN
(FREE-WAY)
JALAN RAYA
(HIGHWAY)
JALAN SEDANG
(ROAD)
JALAN KECIL
(STREET)
- pengendalian jalan masuk secara penuh
- tidak ada persimpangan sebidang
- dilengkapi pagar ruang milik jalan
- dilengkapi dengan median.
- untuk lalu lintas secara menerus dengan
pengendalian jalan masuk secara terbatas
- dilengkapi dengan median.
- untuk lalu lintas jarak sedang dengan
pengendalian jalan masuk tidak dibatasi
- melayani lalu lintas setempat.
paling sedikit :
- 2 lajur setiap arah
- lebar lajur 3,5 m.
Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk,
persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.
paling sedikit :
- 2 lajur setiap arah
- lebar lajur 3,5 m.
paling sedikit :
- 2 lajur untuk 2 arah
- lebar jalur 7 m.
paling sedikit :
- 2 lajur untuk 2 arah
- lebar jalur 5,5 m.
2. KELAS JALAN MENURUT SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA
(PP Jalan 34/2006, pasal 32)
41
42. 3. PENGENALAN PRINSIP
PRINSIP EVALUASI KINERJA
1. Pengertian Evaluasi Kinerja
2. Kinerja Pekerjaan Jalan Dan Jembatan
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
43. 3.1. PENGERTIAN EVALUASI KINERJA
Kinerja adalah unjukkerja atau prestasikerja yang telah dicapai dalam
suatuproses kegiatan yang lazimnyadiukur menggunakanindikator.
Prestasi kerja yang diharapkan dari penggunaan
sumber daya yang disediakan
Evaluasi adalah bagian dari kegiatan manajemen yang secara
sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi
untuk menilai suatuproses ataucapaian.
44. Evaluasi kinerja adalahbagiandari kegiatan manajemen yang secarasistematis
mengumpulkandan menganalisisdata dan informasi untukmenilai pencapaian sasaran
dan tujuan kegiatantersebut baikpada tahapperencanaan, pelaksanaan maupun pada
pascakegiatan selesai.
Evaluasi kinerja dilaksanakandenganmenggunakanindikator dan sasaran kinerjayang
telahditetapkan
EVALUASI KINERJA
45. 3.2. KINERJA PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
• Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000).
• Menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance
indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk
mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi
proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan
tujuan organisasi.
• Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk
menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang
diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.
Indikator kinerja merupakan suatu nilai atau ukuran yang dapat
dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan
tingkat kinerja atau pencapaian suatu sasaran atau tujuan
kegiatan yang telah ditetapkan.
46. Suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi
• Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target
kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja;
• Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja;
• Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja.
PENGUKURAN KINERJA
OUTPUT/INPUT; OUTCOME/INPUT; IMPACT/OUTCOME;
NILAI/UKURAN BAKU
PERBANDINGAN THD SEBELUMNYA, PERBANDINGAN THD WILAYAH LAIN
DLL
47. 3.3. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
3.3.1. PERATURAN TERKAIT SAKIP
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
2. SK Ka LAN No. 239 Tahun 2003, tentang SAKIP
3. SE MenPAN No. 31 Tahun 2004,
4. PermenPAN No. 9 Tahun 2007,
5. PermenPAN No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 perlu disesuaikan
dengan kondisi yang ada;
• Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan baru
terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan;
• Adanya kebutuhan untuk mengimplemen-tasikan Sistem AKIP
dalam manajemen pemerintahan, bukan sekedar formalitas.
LATAR BELAKANG
48. PERENCANAAN
KINERJA (Renstra,
RKT, PK)
PELAPORAN KINERJA
(LAKIP)
PENGUKURAN
KINERJA
(instumen: IK, IKU)
EVALUASI KINERJA
(LHE)
SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA
3.3.2. Sistem AKIP
Action Plan
Do
Check
49. • Kementerian /Lembaga;
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
• Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga;
• Satuan Kerja Perangkat Daerah;
• Unit kerja mandiri yang ditetapkan.
50. 3. 4. LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
3.4.1. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu
instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
Tujuan/Sasaran merupakan kondisi atau keadaan yang ingin dicapai
• Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
• Bab I Pendahuluan
• Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
• Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
• Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
• Bab III Akuntabilitas Kinerja …..
• Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
• Bab IV Penutup
• Lampiran-lampiran
51. • Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden
melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-
lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
• Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada
Kementerian/Lembaga disampaikan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga;
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan
kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
• SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.
53. SLIDE - 53
MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
1. Pengaturan Jalan
1.1 Perumusan kebijakan perencanaan
1.2 Penyusunan Perencanaan Umum
1.3 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
2. Pembinaan Jalan
2.1 Penyusunan pedoman dan standar teknis
2.2 Pelayanan
2.3 Pemberdayaan sumber daya manusia
2.4 Penelitian dan pengembangan jalan
3. Pembangunan Jalan
3.1 Pemrograman dan penganggaran
3.2 Perencanaan teknis
3.3 Pelaksanaan konstruksi
3.4 Pengoperasian dan pemeliharaan jalan
4. Pengawasan Jalan
4.1 Pengawasan jalan secara umum
4.2 Pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan jalan desa
5. Perencanaan dan Pemrograman Jalan
5.1 Perencanaan Umum Pembangunan Jalan
5.2 Pemrograman Pembangunan Jalan
54. SLIDE - 54
1. Pemahaman Umum Jaringan Jalan
1.1 Pemahaman Umum Jaringan dan Fungsi Jalan
1.2 Jalan Lintas Negara/ASEAN dan Asian Highway
1.3 Keterpaduan Jaringan Jalan Lintas Sektor
2. Jalan Umum dan Jalan Khusus
2.1 Jalan Umum
2.2 Jalan Khusus
3. Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder
3.1 Sistem Jaringan Jalan
3.2 Sistem Jaringan Jalan Sekunder
4. Fungsi Jalan
4.1 Jalan Arteri
4.2 Jalan Kolektor
4.3 Jalan Lokal
4.4 Jalan Lingkungan
5. Status Jalan
5.1 Jalan Nasional
5.2 Jalan Provinsi
5.1 Jalan Kabupaten
5.2 Jalan Kota
6. Kelas Jalan
6.1 Kelas Jalan Menurut Kementerian Perhubungan
6.2 Kelas Jalan Menurut Kementerian PUPR
MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
