2 renja 2018 revisi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES METRO JAKSEL
NOMOR : KEP / / X / 2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
dalam . . . . .
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
RENCANA KERJA
POLRES METRO JAKARTA SELATAN T. A. 2018
(REVISI)
I. Latar Belakang.
Rencana Kerja adalah perencanaan jangka pendek yang wajib disusun setiap tahun
berdasarkan Pagu Indikatif, merupakan salah satu bagian dari rangkaian Sistem Perencanaan yang
menyeluruh dengan tujuan agar tercipta kesamaan sikap dan tindak dalam mengimplentasikan
pencapaian Renstra (RPJM) dalam kurun waktu 5 Tahun yang pelaksanaannya secara bertahap
pertahun. Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke empat tahapan Renstra Polres Metro Jakarta
Selatan Tahun 2015-2019 Strive for Exellence (mencapai keunggulan) yaitu dengan meningkatkan
pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang
produktif dengan didukung SDM berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dalam
mendukung Rencana Strategis Polri Tahun 2015-2019.
1. Kondisi Umum.
Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan disusun dengan memperhatikan tema
pembangunan bidang keamanan pada RPJMN 2015-2019, dimana tema tersebut adalah
”Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya
alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus
meningkat” dengan sasaran pembangunan bidang Hankam Tahun 2015-2019 adalah
“Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional dan Kamdagri”’ dengan sasaran bidang yang
akan dicapai adalah: (1) Terpenuhinya Alusista yang didukung industri pertahanan; (2)
meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme personel; (3)
meningkatkanya profesionalisme; (4) menguatnya intelijen dan kontra intelijen; (5) menguatnya
keamanan perairan; (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
Narkoba; (7) terbangunnya sistem keamanan.
Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan telah mencapai tingkat keberhasilan
yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi
perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya
pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan

NOMOR : KEP/ / X/ 2017
2
Selanjutnya. . . . .
dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana umum, Narkoba, Korupsi maupun
kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif.
Keberhasilan yang dicapai Polres Metro Jakarta Selatan tersebut merupakan kerja keras
yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dengan didukung oleh
partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian.
Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polres Metro
Jakarta Selatan oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan tantangan bagi Polres
Metro Jakarta Selatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna
mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Tantangan dan harapan
masyarakat maupun pemerintah terhadap Polri tersebut antara lain : (1) Polri yang memiliki
postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern
dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri
ditengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tentram
dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan
tuntas terhadap setiap kejahatan serta mewujudkan transparasi dalam proses penyidikan
tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan
mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.
Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham
radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan
global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan
manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan
ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti
korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika,
penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis
regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut,
pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan
TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan
lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor ipoleksosbud dan keamanan yang
senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik
global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan
masukan dalam penyusunan Renja Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018.

3
meningkatnya . . . . .
Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Metro Jakarta Selatan yang dipengaruhi
oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan
pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:
a. Perkembangan Aspek Kehidupan.
1) Global.
Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh
isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan
terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global
secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:
a) pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 7,2 miliar jiwa dan perubahan
iklim menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi
pangan internasional. Lahan pertanian semakin menyempit karena alih
fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri. Kondisi ini berpengaruh
terhadap ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia seperti Asia dan
Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan bencana
kelaparan serta munculnya efek pemanasan global yang meningkatkan suhu
permukaan bumi dan menimbulkan berbagai ragam penyakit serta
gangguan kesehatan di seluruh dunia.
b) ketatnya persaingan global membuat perubahan besar pada pola hubungan
antarnegara dengan terbentuknya tatanan baru yang saling mempengaruhi.
Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi kerja sama antar negara
baik di tingkat internasional maupun regional, seperti PBB, Uni Eropa,
ASEAN, NAFTA, World Trade Organization, World Bank, International
Monetary Fund dan The Mercosur-European Union Business Forum;
c) dalam pandangan Amerika Serikat dan Eropa Barat tentang
fundamentalisme agama senantiasa dikaitkan dengan isu-isu terorisme
internasional;
d) fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian
global. Fluktuasi diakibatkan oleh situasi politik negara penghasil minyak
yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal, juga diakibatkan

4
Negara . . . . .
meningkatnya konsumsi BBM serta menurunnya cadangan minyak bumi,
maupun aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;
e) konflik yang timbul di wilayah timur tengah dimana beberapa Negara Arab
seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yaman
memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dianggap
memberikan dukungan terhadap berbagai kelompok teroris dan sektarian
yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah termasuk Ikhwanul Muslimin, Al
Qaeda dan kelompok-kelompok militan Islam yang didukung oleh Iran; dan
f) konflik bersenjata di Suriah antara pasukan militer Presiden Bashar Al-Asad
dan kelompok oposisi, rentan terhadap upaya politisasi agama sehingga
dapat memicu mobilisasi WNI untuk mengikuti latihan bersama (Tanjim)
gerakan radikal di kamp-kamp militer Irak. Berkembangnya ideologi Islamic
State in Irak and Syiria (ISIS) telah merebak hingga menjangkau berbagai
wilayah Indonesia.
2) Regional.
Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak
langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini
dipengaruhi oleh beberapa isu, yaitu : konflik politik dan keamanan di kawasan Asia
Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut, dan udara,
kerjasama antara negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan.
Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:
a) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia beberapa kali mengalami
pasang surut karena orientasi politik dan kepentingan pemerintahan yang
berkuasa. Sebagai anggota Five Power Defence Arrangements (FPDA),
Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara
persemakmuran, antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan
geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi
perkembangan di Indonesia;
b) Isu Melanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai
strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh
terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah

5
seperti . . . . .
negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM)
yang tergabung dalam organisasi West Papuan Peoples Representative
(WPPRO);
c) perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah
menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting baik
secara regional maupun global. Negara-negara besar maupun negara-
negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi
keamanan kawasan yang memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan
dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan;
d) dalam lingkungan regional Asia Tenggara keberhasilan integrasi ASEAN
dapat memainkan peran sentral dalam proses integrasi kawasan yang
tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Secara institusional, ASEAN
membentuk AICHR (komisi HAM ASEAN), ACWC (komisi HAM untuk
perempuan dan anak), KEA (Komunitas Ekonomi ASEAN) dan berbagai
instrumen baru yang mempertegas pola-pola hubungan antar negara
anggota ASEAN. Salah satu yang penting dalam ASEAN adalah mobilitas
yang terbuka bagi warga negara anggota ASEAN ke negara ASEAN lainnya
menimbulkan perubahan yang baik, namun di sisi lain dapat pula
menimbulkan kerawanan Kamtibmas; dan
e) di bidang hukum, ASEAN membuat kesepahaman bersama dalam bentuk
Mutual Legal Assistance (MLA) ASEAN, khususnya untuk memerangi illegal
Logging, illegal Fishing, korupsi dan berbagai persoalan kejahatan lintas
negara. Indonesia telah mengadopsi MLA ASEAN ini dengan UU Nomor 15
Tahun 2008, namun pemanfaatannya belum optimal, antara lain : (1)
Narkoba, di sepanjang perbatasan Thailand, Laos dan Burma, dari Kamboja
menuju Thailand dan Vietnam untuk kemudian diselundupkan ke luar negeri;
(2) perkembangan politik dalam negeri Thailand mempengaruhi politik dan
perdagangan di kawasan ASEAN; (3) Pemerintah Filipina masih
menghadapi masalah pemberontakan di Filipina Selatan yang dilakukan
oleh Moro Islamic Liberation Front, Misuari Break Awcro Group, ISIS
kelompok Abdullah Maute di Marawi, dan Kelompok Abu Sayyaf; (4)
Masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, Singapura dan
proyek reklamasi wilayah timur Changi; (5) TKI untuk kawasan ASEAN

6
g) masalah . . . . .
seperti Malaysia, Brunei dan Singapura menimbulkan berbagai persoalan
buruh migran; (6) Sengketa Blok Ambalat, Malaysia berulangkali melakukan
pelanggaran batas wilayah Republik Indonesia di Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara.
3) Nasional
a) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk
kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada
berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain
Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam
bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui mass media. Kondisi
tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan
mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik
horizontal;
b) terjadinya upaya penyebaran paham/ideologi baru yang lain selain
Pancasila, pasca reformasi minimnya sosialisasi Pancasila sebagai
kehidupan bernegara dan bermasyarakat cenderung meningkatnya perilaku
radikalisme serta hedonisme;
c) program legislasi rawan terjadi berbagai kepentingan ekonomi, politik
tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik di internal DPR
yang berimbas pada stagnasi serta keterlambatan pembahasan usulan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
d) kontroversi terhadap produk UU yang dihasilkan oleh legislatif yang
menimbulkan polemik maupun gugatan, hal ini akan mendapat penolakan
oleh elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan penyebaran opini;
e) krisis ekonomi global diperkirakan masih akan mempengaruhi kinerja
perekonomian nasional, berdampak arus investasi masih akan menghadapi
berbagai permasalahan, perkembangan industri dalam negeri serta
penyerapan tenaga kerja;
f) kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan
bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung
sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan dibidang
transportasi;

7
a) Geografi. . . . .
g) masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan
dengan angkatan kerja yang tersedia pada akhirnya akan mempengaruhi
situasi kamtibmas;
h) munculnya aliran-aliran / kelompok kepercayaan yang dianggap sesat dan
telah menimbulkan reaksi penolakan di masyarakat, namun dalam
realisasinya kelompok penyebar keyakinan/aliran tersebut yang terus
berupaya mengembangkan fahamnya tanpa mampu dicegah Pemerintah
akan menimbulkan gejolak konflik masyarakat;
i) keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa,
merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan
yang dapat menimbulkan perpecahan berujung konflik;
j) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan radikalisme
melaui sarana media massa maupun elektronik yang dapat mempengaruhi
kehidupan sosial dan budaya kekerasan di masyarakat;
k) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan
mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah
sebagian masyarakat cenderung meninggalkan norma dan kaidah hukum
yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan
melanggar hukum, anarkisme dan main hakim sendiri.
4) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Lingstra daerah khusus Ibukota Jakarta, Jakarta sebagai ibukota negara
Republik Indonesia dan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan sosial
budaya menjadi tolak ukur situasi dan kondisi Kamtibmas di Indonesia yang
meliputi aspek Astagatra. Lingkup Isu keamanan Jakarta tidak terlepas dari situasi
keamanan Nasional yang dipengaruhi beberapa Aspek Astagrata yang secara
langsung mempengaruhi dinamika Kamtibmas meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi,
Sosial dan budaya dan keamanan. Permasalahan yang terjadi di wilayah Polres
Metro Jakarta Selatan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah muncul
dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan di bidang Kamtibmas yang secara
spesifik digambarkan sebagai berikut :

8
kerawanan . . . .
a) Geografi.
(1) Daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan merupakan wilayah kota
administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh ) Kecamatan,
pada musim penghujan terdapat beberapa kecamatan yang sering
mengalami genangan air akibat dari luapan beberapa aliaran sungai
antara lain sungai Ciliwung, sungai Pasanggarahan dan sungai
Krukut;
(2) wilayah Polres Metro Jakarta Selatan merupakan bagian wilayah
pusat, yaitu pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping sebagai
Kota Metropolitan. Situasi dan kondisi tersebut menjadi kota Jakarta
sebagai tempat bertemunya berbagai bangsa dengan berbagai latar
belakang kepentingan, budaya juga berbagai suku dan agama;
(3) kondisi masyarakat hetrogen baik dari segi sosial budaya, sosial
ekonomi maupun tingkat pendidikan yang merata, merupakan potensi
timbulnya kerawanan/konflik antar kelompok dan kepentingan yang
dapat menggangu Kamtibmas. Dalam persaingan antar kelompok
mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan;
(4) Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia dan sebagai pusat
pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya menjadi tolak ukur
situasi dan kondisi Kamtibmas di Indonesia. Letak geografi Jakarta
yang sangat strategis sebagai pintu masuk berbagai hal dari luar
negeri sehingga sebagai etalase bagi masyarakat internasional dalam
memandang Indonesia. Berbagai permasalahan keamanan muncul
seperti keimigrasian dan penyelundupan;
b) Demografi.
(1) wilayah Jakarta Selatan menjadi sasaran dan tujuan kedatangan
masyarakat dari seluruh daerah Indonesia dengan berbagai
kepentingan dan harapan. Penduduk Jakarta Selatan terdiri dari
berbagai suku dari seluruh Indonesia, suku Betawi dan warga negara
asing, sehingga Jakarta menjadi kota jumlah penduduknya terbesar
disamping menjadi modal dasar pembangunan juga mengandung

9
eksistensi . . . . .
kerawanan yang sangat kompleks, disebabkan tingginya angka
penganggguran. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan penyediaan
lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup
manusia lainnya yang mencukupi dan memadai akan berpotensi
terjadinya berbagai permasalahan sosial dan keamanan;
(2) keanekaragaman budaya, etnis, agama, suku dan ras disatu sisi
merupakan aset wilayah Jakarta, namun apabila pemerintah kurang
mempertimbangkan kepentingan dari adanya perbedaan tersebut,
cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik
yang berlatar belakang perbedaan tersebut, antara lain terjadinya
konflik horizontal atau vertikal.
c) Sumber Daya Alam.
(1) lahan diwilayah Polres Metro Jakarta Selatan banyak dipergunakan
pemukiman penduduk dan kegiatan ekonomi untuk pertanian dan
peternakan jumlahnya sedikit berada dikecamatan Pasar Minggu,
Pasanggaran, Cilandak dan Jagakarsa itupun hasilnya untuk
dikonsumsi sendiri;
(2) sumber air Jakarta dari wilayah Bogor melalui sungai Ciliwung, sungai
Krukut dan sungai Pasanggrahan disamping memenuhi kebutuhan air
minum setelah di olah PDAM juga menjadi penyumbang banjir di
wilayah Jakarta Selatan karena pola hidup warga yang membuang
sampah sembarangan, sistem drainase yang kurang dan penyempitan
alur sungai serta kondisi tanah Jakarta yang berada 40% dibawah
permukaan laut.
d) Ideologi.
(1) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi
termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat
kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi
lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan
ideologi lain) dalam bentuk kegiatan secara terbuka maupun melalui
mass media. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap

10
g) Sosial . . . . .
eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang
dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;
(2) terjadinya upaya penyebaran paham/ideologi baru yang lain selain
Pancasila, pasca reformasi minimnya sosialisasi Pancasila sebagai
kehidupan bernegara dan bermasyarakat cenderung meningkatnya
perilaku radikalisme serta hedonisme;
e) Politik
(1) program legislasi rawan terjadi berbagai kepentingan ekonomi, politik
tertentu yang berpotensi menimbulkan kekisruhan politik di internal
DPR yang berimbas pada stagnasi serta keterlambatan pembahasan
usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
(2) kontroversi terhadap produk UU yang dihasilkan oleh legislatif yang
menimbulkan polemik maupun gugatan, hal ini akan mendapat
penolakan oleh elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan
penyebaran opini;
f) Ekonomi.
(1) krisis ekonomi global diperkirakan masih akan mempengaruhi
kinerja perekonomian nasional yang berdampak keberbagai
permasalahan, perkembangan industri dalam negeri serta
penyerapan tenaga kerja;
(2) kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah
kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang
mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai
permasalahan dibidang transportasi;
(3) masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan
pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia pada akhirnya akan
mempengaruhi situasi kamtibmas;

11
yang . . . . .
g) Sosial budaya.
(1) Permasalahan keagamaan.
(a) surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah, belum
disosialisasikan dan aktualisasikan dalam membangun
kerukunan antar umat beragama, dimana dalam
pelaksanaannya menimbulkan berbagai penafsiran berbeda
telah berdampak terjadinya konflik antar umat beragama;
(b) munculnya aliran-aliran / kelompok kepercayaan yang
dianggap sesat dan telah menimbulkan reaksi penolakan di
masyarakat, namun dalam realisasinya kelompok penyebar
keyakinan/aliran tersebut yang terus berupaya
mengembangkan fahamnya tanpa mampu dicegah
Pemerintah akan menimbulkan gejolak konflik masyarakat.
(2) permasalahan penanganan dan pelayanan kesehatan yang masih
lalai didalam mengantisipasi dampak berkembangnya berbagai jenis
penyakit di berbagai wilayah di Indonesia merupakan potensi rawan
adanya sabotase dari pihak tertentu dalam rangka teror penyebaran
Virus yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;
(3) keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset
bangsa, merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar
belakang perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan berujung
konflik;
h) Keamanan.
(1) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme (ISIS) dan
radikalisme melaui sarana media massa maupun elektronik yang
dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya kekerasan
di masyarakat;
(2) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat
signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum
yang masih rendah sebagian masyarakat cenderung meninggalkan
norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah

12
2) Kelemahan. . . . .
yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum, anarkisme dan
main hakim sendiri.
b. Analisis SWOT.
Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan
dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan.
Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi
dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan
strategi pelaksanaan tugas Polri.
1) Kekuatan.
a) postur kekuatan Polres Metro Jakarta Selatan sebagai Kesatuan
Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan di
bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan
pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran
kekuatan dan lapis kemampuan Polri. Polres Metro Jakarta Selatan
membawahi 10 Polsek dan 31 Polsubsektor;
b) hasil laporan kekuatan personel Polri Triwulan III T.A. 2017, bahwa jumlah
Polri dan PNS pada Polres Metro Jakarta Selatan sebanyak : 1.688 orang
yang terdiri dari : anggota Polri 1.627 orang dan PNS Polri 61 orang;
c) meningkatnya anggaran setiap tahunnya, termasuk anggaran operasional
Kepolisian dengan sistem desentralisasi telah terdistribusi sampai ke
tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan,
sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan
anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam
pencapaian kinerja satker;
d) optimalnya fungsi operasional yang ditandai dengan meningkatnya
capaian atas penanganan berbagai kejahatan dan semakin tingginya
apresiasi dari berbagai pihak khususnya terhadap penanganan kejahatan
transnasional (terorisme, narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara
(illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.

13
guna . . . . .
2) Kelemahan.
a) personel Polri memiliki kemampuan sangat terbatas baik di fungsi
operasional maupun pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan
Kepolisian terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis
informasi teknologi di bidang kriminalitas yang modern;
b) kultur budaya organisasi Polri belum menunjukan kemajuan karena masih
terdapatnya anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam
melaksanakan tugasnya, serta adanya pemberitaan di media massa
ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;
c) kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan baik
dari kuantitas pelayanan, jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang
memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan
dukungan Teknologi Informasi sehingga mampu meminimalkan potensi
KKN atau penyalahgunaan wewenang.
3) Peluang.
a) hasil penilaian yang baik dari pemerintah yang diterima Polri pada tahun
2017, seperti penilaian atas laporan keuangan oleh BPK mendapat
kategori WTP, penilaian AKIP mendapat kategori BB (70,90) dan penilaian
Reformasi Birokrasi mendapat kategori BB (72,28) yang semuanya
berdampak pada peningkatan besaran anggaran Polri serta penyesuaian
tunjangan kinerja;
b) program Reformasi Birokrasi yang secara terus menerus berkelanjutan
merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan
peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang
mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;
c) dukungan positif dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu dan
Bappenas) dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun

14
2. Identifikasi . . . . .
guna meningkatkan kinerja Polri yang berbasis anggaran semakin optimal
dalam pelaksanaan dan pencapaiannya;
d) sinergitas antar lembaga negara dan elemen masyarakat semakin
meningkat dengan adanya hubungan yang baik antar lintas sektoral
dengan instansi terkait. Hal ini berdampak kepada semakin baiknya
dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian.
4) Ancaman.
a) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi memiliki
pengaruh bagaikan dua sisi mata koin yang saling berdampingan, selain
bisa menimbulkan pengaruh positif juga dapat menimbulkan pengaruh
negatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku kejahatan yang
menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatan;
b) tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum
sangat rendah, sehingga memunculkan anggapan bahwa pelanggaran
hukum merupakan hal yang biasa dan cenderung dalam menangani
masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri;
c) trend peningkatan 4 jenis kejahatan baik secara kualitas dan kuantitas
dengan metode konvensional maupun modern akan membawa
konsekuensi bagi Polri untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal
dibidang pencegahan dan penegakan hukum;
d) sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan
antar lembaga penegak hukum merupakan akibat dari adanya upaya
dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan, sehingga
mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam penerapan penegakan
hukum. Hal ini akan berdampak kepada keyakinan penegak hukum untuk
bertindak dalam upaya menegakkan hukum sesuai dengan bidang
masing-masing.

15
h. penegakan . . . . .
2. Identifikasi Masalah.
Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan seiring dengan perkembangan
lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan
dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polri dan pelayanan di bidang
kepolisian semakin tinggi mengharuskan Polres Metro Jakarta Selatan menyusun berbagai
upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan Keamanan dan ketertiban masyarakat
di wilayah Jakarta Selatan. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan
dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. profesionalisme dan manajemen internal Polres Metro Jakarta Selatan masih belum
optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan kapasitas
melalui pendidikan dan latihan dan pembinaan karier yang bersih dari praktik Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
b. kesejahteraan personel Polri masih sangat terbatas sehingga memerlukan peningkatan
tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan
kerja bagi personel Polri;
c. penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan
kegiatan wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal guna mewujudkan
pelayanan Polri yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
d. kerjasama Polri dengan aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah masih belum
optimal sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama melalui sinergi polisional dengan
membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder;
e. kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui sistem pelaporan dan
pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan meniadakan pungutan liar
kepada masyarakat;
f. jumlah personel dan Sarpras Polri di wilayah masih sangat terbatas sehingga masih
perlu untuk ditingkatkan;
g. pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas masih
perlu untuk ditingkatkan melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelejen,
pemantapan polmas, dan penggelaran personel berseragam serta pemetaan kelompok
radikal prokekerasan dan intoleransi karena telah terjadi berbagai konflik sosial,
timbulnya ideologi yang berbasis agama dan aksi terorisme;

16
b) meningkatkan . . . . .
h. penegakkan hukum terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan Transnasional Crime
serta tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan mengingat banyaknya kasus-kasus yang
menjadi perhatian publik sehingga perlu untuk ditangani Polri secara proporsional dan
efektif.
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
3. Visi dan Misi
a. Visi dan Misi Polda Metro Jaya
1) Visi
Terwujudnya Polda Metro Jaya yang profesional, modern dan terpercaya.
2) Misi
a) mewujudkan postur Polda Metro Jaya yang ideal, efektif dan efisien;
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Metro Jaya melalui
pendidikan dan latihan;
c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat Ibukota Jakarta dan sekitarnya;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian
hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polda Metro Jaya
yang profesional dan akuntabel.
b. Visi dan Misi Polres Metro Jakarta Selatan
1) Visi
Terwujudnya Polres Metro Jakarta Selatan yang profesional, modern dan
terpercaya.
2) Misi
a) mewujudkan postur Polres Metro Jakarta Selatan yang ideal, efektif dan
efisien;

17
4) meningkatnya . . . . .
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Metro Jakarta Selatan
melalui pendidikan dan latihan;
c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat kota administrasi Jakarta Selatan;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian
hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
f) meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polres Metro
Jakarta Selatan yang profesional dan akuntabel.
4. Tujuan Jangka Menengah
a. Polda Metro Jaya
1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;
3) terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian.
b. Polres Metro Jakarta selatan
1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
2) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;
3) terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian.
5. Sasaran Prioritas Tahun 2018
a. Polda Metro Jaya
1) terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan Kamtibmas;
2) meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat
pemerintahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
3) terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap
tindak pidana Narkoba, korupsi dan Transnational Crime serta tindak pidana
lainnya;

18
a. Sasaran . . . . .
4) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan
berbasis teknologi modern;
5) meningkatnya profesionalisme SDM Polda Metro Jaya dan pemantapan
manajemen internal Polda Metro Jaya;
6) meningkatnya kesejahteraan personel Polda Metro Jaya;
7) menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan
Polda Metro Jaya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; dan
8) tergelarnya personel di Polres Kepulauan Seribu.
b. Polres Metro Jakarta Selatan
1) terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan Kamtibmas;
2) meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat
pemerintahan;
3) terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap
tindak pidana Narkoba, korupsi dan Transnational Crime serta tindak pidana
lainnya;
4) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan
berbasis teknologi modern;
5) meningkatnya profesionalisme SDM Polres Metro Jakarta Selatan dan
pemantapan manajemen internal Polres Metro Jakarta Selatan;
6) meningkatnya kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Selatan; dan
7) menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan
Polres Metro Jakarta Selatan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2018
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya
Selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2018 maka dalam mewujudkan
pencapaian Sasaran Prioritas Polda Metro Jaya Tahun 2018 ditetapkanlah Arah Kebijakan
dan Strategi sebagai berikut :

19
c) memberikan . . . . .
a. Sasaran Prioritas “Terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan
dan gangguan Kamtibmas” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini,
peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi
intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan”
dengan Strategi :
a) tergelarnya operasi intelejen dengan kemampuan deteksi aksi melalui
peningkatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen
untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan
Kementerian/Lembaga;
b) peningkatan kemampuan unit Opsnal intelijen baik kualitas maupun
kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen sampai dengan Polsek.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penanganan Flash Point dengan
mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen”
dengan Strategi :
a) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Politik;
b) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Politik;
c) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Keamanan Negara;
d) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Keamanan Negara;
e) peningkatan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan
pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis dengan
Bhabinkamtibmas; dan
f) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan
melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas.
3) Arah Kebijakan “Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat
(Community Policing)” dengan Strategi :
a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Polmas dengan komunitas yang
ada di masyarakat;
b) mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif dan
peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;

20
c) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan
para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
4) Arah Kebijakan “Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi
gangguan Kamtibmas” dengan Strategi :
a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis;
b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar
nasional;
c) pengamanan hari besar nasional; dan
d) tergelarnya operasi Cipta Kondisi untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik.
5) Arah Kebijakan “Meningkatkan pengamanan terhadap VIP/VVIP, objek
vital/khusus yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi” dengan
Strategi :
a) meningkatkan kualitas pengamanan terhadap VIP/VVIP, kawasan tertentu,
lokasi dan kegiatan pariwisata, serta pengamanan kegiatan nasional
maupun internasional;
b) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui pendidikan dan
pelatihan;
c) mengajukan/mengusulkan pengadaan Almatsus yang mendukung
Tupoksi.
6) Arah Kebijakan “Pengamanan Asian Games Tahun 2018” dengan Strategi :
a) pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018
b) melaksanakan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga dan
penyelenggaraan Panitia Asian Games 2018 (INASGOC);
c) melaksanakan rapat internal dengan para Pejabat Utama Polda Metro Jaya
sebagai tempat pelaksanaan Asian Games 2018;
d) melaksanakan Mapping kerawanan dan ancaman potensi gangguan
keamanan pada saat pelaksanaan Asian Games 2018;
e) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkontinjensi; dan
f) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polres Metro Jakarta
Selatan yang terlibat pengamanan.
7) Aarah . . . . . . .

21
c. Sasaran . . . . .
7) Arah Kebijakan “persiapan Pam Pileg dan Pilpres 2019” dengan Strategi :
a) melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi;
b) mempersiapkan tim terpadu untuk penanganan tindak pidana Pemilu;
c) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polda Metro Jaya yang
terlibat pengamanan.
b. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat
Pemerintahan Pusat maupun Daerah” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Penguatan kerjasama dengan Civil Society dalam
mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya” dengan Strategi
meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait
(Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM, Pokdar Kamtibmas) guna
mencegah dan menyelesaikan masalah potensi kerawanan sosial.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya” dengan
Strategi :
a) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan,
Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea Cukai)
dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta
penafsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
b) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang
keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;
c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan
ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (penegakan Tipiring)
terkait dengan Perda.
3) Arah Kebijakan “Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan Stakeholders
terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media Online)
serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri
yang positif” dengan Strategi :
a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui
media massa (media elektronik, media cetak dan media Online);
b) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders pemerintahan melalui
kegiatan Badan Koordinasi Humas;
c) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait melalui kegiatan
FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi; dan
d) melaksanakan Counter Opini melalui media sosial.

22
3) Arah . . . . .
c. Sasaran Prioritas “Terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan
terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan Transnational Crime serta tindak pidana
lainnya”, ditempuh dengan :
1) Arah Kebijakan “Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi
kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, korupsi,
Narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya secara proporsional dan
efektif” dengan Strategi :
a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas : tindak
pidana korupsi, Narkoba dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
b) kegiatan pemeriksaan luar dan dalam Visum;
c) penyelesaian Tindak Pidana Umum;
d) penyelesaian tindak pidana Narkoba;
e) penyelesaian tindak pidana kejahatan siber; dan
f) penyelesaian tindak pidana korupsi.
2) Arah Kebijakan “Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit
dalam penanganan kasus” dengan Strategi :
a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses
penyidikan;
b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik guna
mengotrol proses penyidikan;
c) memberikan Reward and Punishment yang seimbang.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi,
Dokpol dan sertifikasi penyidik” dengan Strategi :
a) mengikutkan sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik
maupun pemeriksa siber;
b) mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap
mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
c) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai Scientific
Criminal Investigation.

23
d) mengintegrasikan . . . . .
3) Arah Kebijakan “Peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi
Peralatan Pendukung Penyidikan” dengan Strategi :
a) mengusulkan kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ideal
secara Bottom Up dan berjenjang;
b) mengusulkan peningkatan anggaran Lidik Sidik.
4) Arah Kebijakan “Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui
pendekatan Restoratif Justice” dengan Strategi ikut memberikan saran pendapat
dalam penyusunan peraturan Kapolri tentang Restoratif Justice sebagai pedoman
dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat ringan.
d. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah,
cepat dan berbasis teknologi modern”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polda Metro
Jaya berbasis IT” dengan Strategi :
a) menyiapkan sarana layanan panggilan darurat kepolisian;
b) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio di kewilayahan;
c) pengembangan sistem pelaporan gangguan Kamtibmas secara Online;
d) pengembangan sistem pelaporan peradilan terpadu; dan
e) pengembangan SP2HP secara Online.
2) Arah Kebijakan “Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan
pungutan liar pada pelayanan publik” dengan Strategi meningkatkan kompetensi
petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian Reward and
Punisment secara konsisten.
3) Arah Kebijakan “Peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian
(RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan Strategi :
a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA);
b) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang ada di
RPK disesuaikan dengan standar fungsinya;
c) pemenuhan peningkatan layanan ruang pelayanan khusus (RPK)
Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal;

24
d) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara Online
dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan
perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
e) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada
Polda, Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam
rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
f) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan
perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan; dan
g) menyelenggarakan sarana transportasi untuk mendatangi TKP, melindungi
korban / pelaku dalam rangka mengantarkan merujuk ke penyedia layanan
medis / Rehabsos serta melakukan pemulangan guna percepatan /
meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap Perempuan dan anak.
4) Arah Kebijakan “Perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional”
dengan Strategi :
a) mengajukan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKT yang
nyaman;
b) membangun ruangan SPKT dengan dilengkapi sarana pendukung.
5) Arah Kebijakan “Percepatan Quick Response Kepolisian” dengan Strategi :
a) meningkatkan Turwali yang mengutamakan patroli dialogis;
b) meningkatkan sarana dan prasarana;
c) pemenuhan peralatan Polri.
6) Arah Kebijakan “Penerapan sistem e-Tilang” dengan Strategi :
a) mengikutkan pelatihan secara bertahap kepada para petugas Tilang dalam
menggunakan aplikasi e-Tilang;
b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang adanya
e-Tilang;
c) mengajukan peralatan yang menunjang aplikasi e-Tilang secara bertahap
untuk meningkatkan tugas dan fungsi kepolisian;
d) mengajukan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
sistem e-Tilang;
e) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme
penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-Tilang;
f) perawatan aplikasi e-Tilang; dan
g) pengajuan kebutuhan insentif untuk petugas Tilang.
7) Arah. . . . .

25
dan . . . . .
7) Arah Kebijakan “Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan alat materiil khusus
(Almatsus) Polda Metro Jaya serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan
publik” dengan Strategi :
a) mengajukan pemenuhan perlengkapan Polda Metro Jaya yang
disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah dan diselaraskan dengan
tantangan tugas;
b) melaksanakan pembangunan Polres Jakarta Barat dan mengajukan
mengadakan Almatsus;
c) pemenuhan peralatan Dalmas aksi unjuk rasa;
d) mengajukan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna
memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada;
e) mengajukan Almatsus yang modern dan berteknologi tinggi guna
menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang
menggunakan teknologi tinggi di Ibukota;
f) bekerja sama dengan Pemerintah daerah/instansi lain dalam rangka
membantu percepatan dalam mencukupi ketersediaan Almatsus Polda
Metro Jaya;
g) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului
dengan studi kelayakan; dan
h) pengajuan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Metro Jaya sesuai
Prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi
kepolisian.
8) Arah Kebijakan “Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis TI
terkait penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak
Berhadapan dengan Hukum (ABH)” dengan Strategi :
a) mengajukan pembangunan sistem untuk mengintegrasikan sarana
pendataan secara Online (Web Bassed System) yang dikelola oleh aparat
penegak hukum dan lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) antara lain : penyidik jajaran (Reskrim, Lantas dan Sabhara),
Kejaksaan Negeri/Tinggi/Agung RI, Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah
Agung RI, Dinsos/Kemensos, Bapas/Kemenkum dan HAM,
P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pusat informasi

26
kesamaptaan . . . . .
dan menjadi sarana Anev dalam penanganan Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH);
b) mengajukan pembangunan sarana e-koordinasi dan e-Learning yang
terintegrasi dalam sistem.
e. Sasaran Prioritas “Meningkatnya profesionalisme Polda Metro Jaya dan pemantapan
manajemen internal Polda Metro Jaya”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “Peningkatan kapasitas pelatihan Polda Metro Jaya” dengan
Strategi mengajukan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan”
dengan Strategi :
a) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (Assesment Uji Kompetensi
Penyidik);
b) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (mengikutkan Diklat ABH bagi
Penyidik);
c) peningkatan kualitas SDM (mengikutkan Diklat Keahlian);
d) melaksanakan pelatihan fungsi teknis.
3) Arah Kebijakan “pembinaan karier berdasarkan Merit System dan rekam jejak”
dengan Strategi :
a) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan
produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT);
b) pemenuhan peralatan CAT;
c) meningkatkan jumlah jabatan yang dilakukan Assesment;
d) melaksanakan Anev sistem pembinaan karier secara rutin.
4) Arah Kebijakan “Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan,
Akuntabel dan Humanis” dengan Strategi :
a) penyelenggaraan ujian akademik penerimaan Anggota Polri dengan
menggunakan CAT;
b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan
calon anggota Polri yang berkualitas;
c) melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri dalam penahapannya dengan
menggunakan System One Day Service and Day Result;
5) Arah Kebijakan “Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil,
transparan dan obyektif” dengan Strategi meningkatkan kualitas pengujian

27
3) Arah . . . . .
kesamaptaan jasmani berkala dimana hasil nilai yang diperoleh digunakan
sebagai rekomendasi persyaratan untuk seleksi Dikbang.
6) Arah Kebijakan “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara
sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja” dengan Strategi :
a) melaksanakan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific,
Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)/e-Monev;
b) meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
c) meningkatkan pengawasan SDM;
d) meningkatkan penerapan Reward and Punishment di satuan kerja.
7) Arah Kebijakan “Mengusulkan kebutuhan anggaran yang proporsional sesuai
dengan beban kerja” dengan Strategi mengajukan anggaran Polda Metro Jaya
sesuai dengan kebutuhan.
8) Arah Kebijakan “Mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan negara”
dengan Strategi :
a) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP;
b) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan standar pelayanan
minimal pada tingkat kesatuan operasional dasar;
c) penggelaran tempat pelayanan Satpas secara bertahap;
d) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP.
f. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kesejahteraan personel Polda Metro Jaya” dicapai
melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap” dengan Strategi
meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan
berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Metro
Jaya” dengan Strategi :
a) pemenuhan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas personel
Polri;
b) koordinasi dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dengan memanfaatkan
tanah/lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan dinas
(pembangunan rusunawa di Kandang Gajah ).

28
3) Arah Kebijakan “Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota
Polda Metro Jaya” dengan Strategi :
a) validasi data pegawai negeri pada Polri dan keluarga sebagai peserta
BPJS;
b) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan;
c) mengajukan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan
Polda Metro Jaya.
4) Arah Kebijakan “Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas” dengan
Strategi mengajukan peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas
dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
5) Arah Kebijakan “Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polda Metro
Jaya” dengan Strategi membuat kegiatan pembekalan bagi pegawai negeri pada
Polri yang akan memasuki pensiun.
g. Sasaran Prioritas “Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan
pelayanan Polda Metro Jaya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme” dicapai
melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “Menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik oleh Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang di seluruh Satker”
dengan Strategi :
a) mengoptimalkan pengendalian mutu Wasrik;
b) meningkatkan Maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polda Metro
Jaya secara bertahap dan berkelanjutan;
c) meningkatkan kapabilitas APIP Polda Metro Jaya secara bertahap dan
berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan
Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI) dan Internal Mendukung Eksternal (IME)”
dengan Strategi :
a) peningkatan kompetensi APIP dengan mengikutkan pada Diklat Auditing;
b) percepatan . . . . .

29
7. Arah . . . . .
b) percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada Satker di
lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan;
c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari
pengawas eksternal.
3) Arah Kebijakan “Mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi”
dengan Strategi :
a) menegakan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Metro Jaya
melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
b) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada
tempat-tempat pelayanan Polda Metro Jaya.
4) Arah Kebijakan “Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian
(ITK)” dengan Strategi melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh
prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparansi responsif dan
akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri.
5) Arah Kebijakan “Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi
internal” dengan Strategi :
a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan
Polda Metro Jaya yang wajib melapor;
b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polda Metro Jaya
melalui keteladanan;
c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha
atau bisnis anggota;
d) mengoptimalkan Whistle Blower System di lingkungan Polda Metro Jaya;
dan
e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polda Metro Jaya.
6) Arah Kebijakan “Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan
penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker” dengan Strategi peningkatan
nilai akuntabilitas kinerja Polda Metro Jaya secara bertahap dan berkelanjutan.

30
f) meningkatkan . . . . .
7) Arah Kebijakan “Identifikasi dan menyusun kebutuhan personel” dengan Strategi
menghitung jumlah kebutuhan personel untuk ditempatkan di Polres Kepulauan
Seribu.
7. Arah dan Kebijakan Strategi Polres Metro Jakarta Selatan
Selaras dengan arah kebijakan Polda Metro Jaya Tahun 2018 maka untuk mewujudkan
pencapaian sasaran prioritas Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2018, maka ditetapkan arah
kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a. Sasaran Prioritas “Terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan
dan gangguan Kamtibmas” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini,
peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi
intelijen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan”
dengan Strategi :
a) tergelarnya operasi intelejen dengan kemampuan deteksi aksi melalui
peningkatan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, kontra intelijen
untuk mendukung tugas fungsi kepolisian lainnya dan
Kementerian/Lembaga;
b) peningkatan kemampuan unit Opsnal intelijen baik kualitas maupun
kuantitas yang didukung dengan teknologi intelijen sampai dengan Polsek.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penanganan Flash Point dengan
mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi penggalangan intelijen”
dengan Strategi :
a) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Politik;
b) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Politik;
c) penggalangan Informasi Intelijen Individu Bidang Keamanan Negara;
d) penggalangan Informasi Intelijen Kelompok Bidang Keamanan Negara;
e) peningkatan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam melakukan
pemetaan potensi konflik di satuan wilayah yang bersinergis dengan
Bhabinkamtibmas; dan

31
f) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan
melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap seluruh potensi
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas.
3) Arah Kebijakan “Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat
(Community Policing)” dengan Strategi :
a) meningkatkan kualitas pertemuan petugas Polmas dengan komunitas yang
ada di masyarakat;
b) mendorong partisipasi tokoh masyarakat/pejabat publik untuk aktif dan
peduli terhadap peningkatan dan pengembangan Polmas;
c) memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat/pejabat publik dan
para Bhabinkamtibmas yang berprestasi.
4) Arah Kebijakan “Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi
gangguan Kamtibmas” dengan Strategi :
a) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan anarkis;
b) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar
nasional;
c) pengamanan hari besar nasional; dan
d) tergelarnya operasi Cipta Kondisi untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik.
5) Arah Kebijakan “Meningkatkan pengamanan terhadap VIP/VVIP, objek
vital/khusus yang didukung peralatan dan personel yang berkualifikasi” dengan
Strategi :
a) meningkatkan kualitas pengamanan terhadap VIP/VVIP, kawasan tertentu,
lokasi dan kegiatan pariwisata, serta pengamanan kegiatan nasional
maupun internasional;
b) meningkatkan kemampuan personel pengamanan melalui pendidikan dan
pelatihan;
c) mengajukan/mengusulkan pengadaan Almatsus yang mendukung
Tupoksi.
6) Arah Kebijakan “Pengamanan Asian Games Tahun 2018” dengan Strategi :
a) pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018
b) melaksanakan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga dan
penyelenggaraan Panitia Asian Games 2018 (INASGOC);
c) melaksanakan. . . . .

32
2) Arah . . . . .
c) melaksanakan rapat internal dengan para Pejabat Utama Polda Metro Jaya
sebagai tempat pelaksanaan Asian Games 2018;
d) melaksanakan Mapping kerawanan dan ancaman potensi gangguan
keamanan pada saat pelaksanaan Asian Games 2018;
e) mempersiapkan Renops, Renpam dan Renkontinjensi; dan
f) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polda Metro Jaya yang
terlibat pengamanan.
7) Arah Kebijakan “Pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 serta persiapan Pam
Pileg dan Pilpres 2019” dengan Strategi :
a) mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan Kamtibmas dan
daerah Rawan Pilkada serentak 2018;
b) melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi;
c) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggaraan dan peserta Pilkada
serentak 2018 di wilayah masing-masing (KPUD, Panwas dan peserta
Pilkada 2018);
d) mempersiapkan Renops, Renpam dan Rekontinjensi Pilkada serentak
2018;
e) mempersiapkan tim terpadu untuk penanganan tindak pidana Pemilu;
f) mempersiapkan sistem informasi teknologi untuk medukung pengamanan
Pilkada serentak 2018;
g) latihan dan peningkatan kemampuan personel Polda Metro Jaya yang
terlibat pengamanan; dan
h) melaksanakan Anev pelaksanaan Pam Pilkada serentak 2018.
b. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat
Pemerintahan Pusat maupun Daerah” dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Penguatan kerjasama dengan Civil Society dalam
mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya” dengan Strategi
meningkatkan sinergitas Bhabinkamtibmas dengan lintas sektoral terkait
(Babinsa, Kades/Lurah, Linmas, awak Kamling, FKPM, Pokdar Kamtibmas) guna
mencegah dan menyelesaikan masalah potensi kerawanan sosial.

33
e) penyelesaian . . . . .
2) Arah Kebijakan “Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya” dengan
Strategi :
a) meningkatkan sinergitas CJS dan instansi terkait lainnya (Kejaksaan,
Pengadilan, Kumham, KPK, OJK, PPATK, BNN, Imigrasi, Bea Cukai)
dalam rangka penegakan hukum maupun menghilangkan birokrasi serta
penafsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga;
b) mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang
keamanan dan memperbaharui serta mengevaluasi MoU yang ada;
c) meningkatkan sinergitas dengan lintas sektoral dalam rangka menegakan
ketertiban masyarakat untuk menjaga Harkamtibmas (penegakan Tipiring)
terkait dengan Perda.
3) Arah Kebijakan “Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan Stakeholders
terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media Online)
serta mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri
yang positif” dengan Strategi :
a) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui
media massa (media elektronik, media cetak dan media Online);
b) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders pemerintahan melalui
kegiatan Badan Koordinasi Humas;
c) meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait melalui kegiatan
FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi; dan
d) melaksanakan Counter Opini melalui media sosial.
c. Sasaran Prioritas “Terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan
terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan Transnational Crime serta tindak pidana
lainnya”, ditempuh dengan :
1) Arah Kebijakan “Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik
meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme,
korupsi, Narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya secara
proporsional dan efektif” dengan Strategi :
a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas :
tindak pidana korupsi, Narkoba dan siber termasuk kejahatan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
b) kegiatan pemeriksaan luar dan dalam Visum;
c) penyelesaian Tindak Pidana Umum;
d) penyelesaian tindak pidana Narkoba;

34
a) menyiapkan . . . . .
e) penyelesaian tindak pidana kejahatan siber; dan
f) penyelesaian tindak pidana korupsi.
2) Arah Kebijakan “Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit
dalam penanganan kasus” dengan Strategi :
a) menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses
penyidikan;
b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik
guna mengotrol proses penyidikan;
c) memberikan Reward and Punishment yang seimbang.
3) Arah Kebijakan “Peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber, ekonomi,
Dokpol dan sertifikasi penyidik” dengan Strategi :
a) mengikutkan sertifikasi dan standar kompetensi baik untuk penyidik
maupun pemeriksa siber;
b) mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan secara bertahap
mewujudkan personel fungsi Reskrim yang handal;
c) mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai Scientific
Criminal Investigation.
4) Arah Kebijakan “Peningkatan Anggaran Penyidikan dan Modernisasi Teknologi
Peralatan Pendukung Penyidikan” dengan Strategi :
a) mengusulkan kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ideal
secara Bottom Up dan berjenjang;
b) mengusulkan peningkatan anggaran Lidik Sidik.
5) Arah Kebijakan “Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui
pendekatan Restoratif Justice” dengan Strategi ikut memberikan saran pendapat
dalam penyusunan peraturan Kapolri tentang Restoratif Justice sebagai pedoman
dalam penyelesaian kasus-kasus yang bersifat ringan.
d. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah,
cepat dan berbasis teknologi modern”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Melanjutkan sistem pelaporan masyarakat kepada Polda Metro
Jaya berbasis IT” dengan Strategi :

35
a) menyiapkan sarana layanan panggilan darurat kepolisian;
b) menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi radio di kewilayahan;
c) pengembangan sistem pelaporan gangguan Kamtibmas secara Online;
d) pengembangan sistem pelaporan peradilan terpadu; dan
e) pengembangan SP2HP secara Online.
2) Arah Kebijakan “Perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan
pungutan liar pada pelayanan publik” dengan Strategi meningkatkan kompetensi
petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian Reward and
Punisment secara konsisten.
3) Arah Kebijakan “Peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian
(RPK) sesuai standar pelayanan minimal” dengan Strategi :
a) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA);
b) meningkatkan jumlah ruangan dan kualitas sarana pelayanan yang ada di
RPK disesuaikan dengan standar fungsinya;
c) pemenuhan peningkatan layanan ruang pelayanan khusus (RPK)
Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal;
d) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara Online
dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan
perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
e) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA pada
Polres dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka
penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
f) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan
perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan; dan
g) menyelenggarakan sarana transportasi untuk mendatangi TKP, melindungi
korban / pelaku dalam rangka mengantarkan merujuk ke penyedia layanan
medis / Rehabsos serta melakukan pemulangan guna percepatan /
meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap Perempuan dan anak.
4) Arah Kebijakan “Perbaikan ruang SPKT yang bersahabat dan profesional”
dengan Strategi :
a) mengajukan anggaran untuk pembangunan dan renovasi SPKT yang
nyaman;
b) mengusulkan . . . . .

36
b) Mengusulkan membangun ruangan SPKT dengan dilengkapi sarana
pendukung.
5) Arah Kebijakan “Percepatan Quick Response Kepolisian” dengan Strategi :
d) meningkatkan Turwali yang mengutamakan patroli dialogis;
e) meningkatkan sarana dan prasarana;
f) pemenuhan peralatan Polri.
6) Arah Kebijakan “Penerapan sistem e-Tilang” dengan Strategi :
a) mengikutkan pelatihan secara bertahap kepada para petugas Tilang dalam
menggunakan aplikasi e-Tilang;
b) melaksanakan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat tentang adanya
e-Tilang;
c) mengajukan peralatan yang menunjang aplikasi e-Tilang secara bertahap
untuk meningkatkan tugas dan fungsi kepolisian;
d) mengajukan anggaran untuk pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
sistem e-Tilang;
e) bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka proses mekanisme
penindakan pelanggaran dengan menggunakan e-Tilang;
f) perawatan aplikasi e-Tilang; dan
g) pengajuan kebutuhan insentif untuk petugas Tilang.
7) Arah Kebijakan “Terpenuhinya Fasilitas, Peralatan dan alat materiil khusus
(Almatsus) Polda Metro Jaya serta modernisasi teknologi pendukung pelayanan
publik” dengan Strategi :
a) mengajukan pemenuhan perlengkapan Polda Metro Jaya yang
disesuaikan dengan kondisi geografi wilayah dan diselaraskan dengan
tantangan tugas;
b) melaksanakan pembangunan Polres Metro Jakarta Barat dan mengajukan
mengadakan Almatsus;
c) pemenuhan peralatan Dalmas aksi unjuk rasa;
d) mengajukan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan guna
memperpanjang usia pakai untuk materiil yang sudah ada;
e) mengajutkan . . . . .

37
b) peningkatan . . . . .
e) mengajukan Almatsus yang modern dan berteknologi tinggi guna
menjawab tantangan zaman dan menghadapi kejahatan yang
menggunakan teknologi tinggi di Ibukota;
f) bekerja sama dengan Pemerintah daerah/instansi lain dalam rangka
membantu percepatan dalam mencukupi ketersediaan Almatsus Polda
Metro Jaya;
g) menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan system LPSE yang didahului
dengan studi kelayakan; dan
h) pengajuan pemenuhan kebutuhan Almatsus Polda Metro Jaya sesuai
Prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi
kepolisian.
8) Arah Kebijakan “Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis TI
terkait penanganan kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Anak
Berhadapan dengan Hukum (ABH)” dengan Strategi :
a) mengajukan pembangunan sistem untuk mengintegrasikan sarana
pendataan secara Online (Web Bassed System) yang dikelola oleh aparat
penegak hukum dan lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH) antara lain : penyidik jajaran (Reskrim, Lantas dan
Sabhara), Kejaksaan Negeri/Tinggi/Agung RI, Pengadilan
Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung RI, Dinsos/Kemensos,
Bapas/Kemenkum dan HAM, P2TP2A/KPPPA serta Pusiknas Bareskrim
Polri sebagai pusat informasi dan menjadi sarana Anev dalam
penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
b) mengajukan pembangunan sarana e-koordinasi dan e-Learning yang
terintegrasi dalam sistem.
e. Sasaran Prioritas “Meningkatnya profesionalisme Polda Metro Jaya dan pemantapan
manajemen internal Polda Metro Jaya”, dicapai melalui arah kebijakan dan strategi:
1) Arah Kebijakan “Peningkatan kapasitas pelatihan Polda Metro Jaya” dengan
Strategi mengajukan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan”
dengan Strategi :
a) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (Assesment Uji Kompetensi
Penyidik);

38
b) peningkatan kualitas SDM Kepolisian (mengikutkan Diklat ABH bagi
Penyidik);
c) peningkatan kualitas SDM (mengikutkan Diklat Keahlian);
d) melaksanakan pelatihan fungsi teknis.
3) Arah Kebijakan “pembinaan karier berdasarkan Merit System dan rekam jejak”
dengan Strategi :
a) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan
produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT);
b) pemenuhan peralatan CAT;
c) meningkatkan jumlah jabatan yang dilakukan Assesment; dan
d) melaksanakan Anev sistem pembinaan karier secara rutin.
4) Arah Kebijakan “Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan,
Akuntabel dan Humanis” dengan Strategi :
a) penyelenggaraan ujian akademik penerimaan Anggota Polri dengan
menggunakan CAT;
b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan
calon anggota Polri yang berkualitas;
c) melaksanakan seleksi Diktuk anggota Polri dalam penahapannya dengan
menggunakan System One Day Service and Day Result;
5) Arah Kebijakan “Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil,
transparan dan obyektif” dengan Strategi meningkatkan kualitas pengujian
kesamaptaan jasmani berkala dimana hasil nilai yang diperoleh digunakan
sebagai rekomendasi persyaratan untuk seleksi Dikbang.
6) Arah Kebijakan “Mengoptimalkan manajemen kinerja dan anggaran secara
sinergi yang berbasis IT di setiap satuan kerja” dengan Strategi :
a) melaksanakan sistem informasi manajemen melalui aplikasi Specific,
Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)/e-Monev;
b) meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
c) meningkatkan pengawasan SDM;
d) meningkatkan penerapan Reward and Punishment di satuan kerja.
16) Arah . . . . .

39
4) Arah . . . . .
7) Arah Kebijakan “Mengusulkan kebutuhan anggaran yang proporsional sesuai
dengan beban kerja” dengan Strategi mengajukan anggaran Polda Metro Jaya
sesuai dengan kebutuhan.
8) Arah Kebijakan “Mendukung agenda pemerintah dalam penerimaan negara”
dengan Strategi :
a) meningkatkan pelayanan publik dari sektor PNBP;
b) menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan standar pelayanan
minimal pada tingkat kesatuan operasional dasar;
c) penggelaran tempat pelayanan Satpas secara bertahap;
d) meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan PNBP.
f. Sasaran Prioritas “Meningkatnya kesejahteraan personel Polres Metro Jakarta Selatan”
dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap” dengan Strategi
meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan
berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polda Metro
Jaya” dengan Strategi :
a) pemenuhan pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas personel
Polri;
b) koordinasi dengan Pemda dan Stakeholder lainnya dengan memanfaatkan
tanah/lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan dinas
(pembangunan rusunawa di Ulu jami).
3) Arah Kebijakan “Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota
Polres Metro Jakarta Selatan” dengan Strategi :
a) validasi data pegawai negeri pada Polri dan keluarga sebagai peserta
BPJS;
b) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan;
c) mengajukan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan
Polres Metro Jakarta Selatan.

40
4) Arah Kebijakan “Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas” dengan
Strategi mengajukan peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas
dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
5) Arah Kebijakan “Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polres Metro
Jakarta Selatan” dengan Strategi membuat kegiatan pembekalan bagi pegawai
negeri pada Polri yang akan memasuki pensiun.
g. Sasaran Prioritas “Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan
pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”
dicapai melalui arah kebijakan dan strategi :
1) Arah Kebijakan “Menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan Wasrik oleh Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta menerapkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang di seluruh Satker” dengan Strategi :
a) mengoptimalkan pengendalian mutu Wasrik;
b) meningkatkan Maturitas (kematangan) SPIP di lingkungan Polres Metro
Jakarta Selatan secara bertahap dan berkelanjutan;
c) meningkatkan kapabilitas APIP Polres Metro Jakarta Selatan secara
bertahap dan berkelanjutan.
2) Arah Kebijakan “Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan
Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI) dan Internal Mendukung Eksternal (IME)”
dengan Strategi :
a) peningkatan kompetensi APIP dengan mengikutkan pada Diklat Auditing;
b) percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit BPK RI pada Satker di
lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan;
c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari
pengawas eksternal.
3) Arah Kebijakan “Mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi”
dengan Strategi :
a) menegakan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polres Metro Jakarta
Selatan melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
b) mengintensifkan. . . . .

41
IV. Program . . . . .
b) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada
tempat-tempat pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan.
4) Arah Kebijakan “Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian
(ITK)” dengan Strategi melanjutkan penguatan tata kelola kepolisian pada tujuh
prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparansi responsif dan
akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK) Polri.
5) Arah Kebijakan “Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi
internal” dengan Strategi :
a) peningkatan kepatuhan pembuatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan
Polres Metro Jakarta Selatan yang wajib melapor;
b) internalisasi pola hidup sederhana pada seluruh anggota Polres Metro
Jakarta Selatan melalui keteladanan;
c) pengendalian kepemilikan barang mewah dan verifikasi kepemilikan usaha
atau bisnis anggota;
d) mengoptimalkan Whistle Blower System di lingkungan Polres Metro
Jakarta Selatan; dan
e) pengendalian gratifikasi di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan.
6) Arah Kebijakan “Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan
penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker” dengan Strategi peningkatan
nilai akuntabilitas kinerja Polres Metro Jakarta Selatan secara bertahap dan
berkelanjutan.

42
d. Program . . . . .
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
a. Program dan Kegiatan Polres Metro Jakarta Selatan T.A. 2018.
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
1) Tujuan:
Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan
melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan,
pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu,
kuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Kewilayahan.
2) Kegiatan:
a) penerangan Masyarakat;
b) dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
c) manajemen Anggaran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.
1) Tujuan:
mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan
sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas;
2) Kegiatan:
a) pengembangan Peralatan Polri;
b) dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras;
c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.
1) Tujuan:
Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel
sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur;
2) Kegiatan:
a) pertanggungjawaban Profesi;
b) penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
c) penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan;

43
2) Kegiatan . . . . .
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
1) Tujuan:
Mengembangkan langkah-langkah strategi, untuk menurunkan gangguan
kamtibmas mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan, ambang
gangguan dan gangguan nyata baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk
mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan
keamanan;
2) Kegiatan:
a) Analisis Keamanan;
b) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
c) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
d) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;
e) penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan
Negara.
e. Program Pemberdayaan Potensi keamanan.
1) Tujuan:
Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong
bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk
membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban
bersama (Community Policing);
2) Kegiatan:
- pembinaan Potensi Keamanan.
f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
1) Tujuan:
Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia
dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya,
ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban
akibat gangguan keamanan dimaksud;

44
9. Pagu . . . . .
2) Kegiatan:
a) dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat;
b) pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara;
c) penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
d) peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di
Bidang Lantas;
g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
1) Tujuan:
Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan
(kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi
kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM;
2) Kegiatan:
a) dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana;
b) penindakan Tindak Pidana Umum;
c) penindakan Tindak Pidana Narkoba;
d) penindakan Tindak Pidana Korupsi;
h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.
1) Tujuan:
Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun
landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat serta menegakkan hukum;
2) Kegiatan:
- Penyusunan dan Penyuluhan Hukum;

45
e. Program . . . . .
b. Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan T. A. 2018.
Alokasi Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp. 147.856.054.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliyardelapan ratus lima puluh enam juta
lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri
Rp. 118.882.436.000,- meliputi:
1) penerangan masyarakat Rp. 9.552.000,-;
2) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp . 118.862.884.000,- ;
3) manajemen anggaran Rp. 10.000.000,-.
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Rp. 8.238.232.000,- meliputi:
1) pengembangan peralatan Polri Rp. 81.000.000,-;
2) dukungan manajemen dan teknis sarpras Rp. 8.157.232.000,-.
c. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri Rp. 136.300.000,-
meliputi:
1) pertanggungjawaban profesi Rp. 7.500.000,-;
2) penyelenggaraan pengamanan internal Polri Rp. 84.800.000;
3) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 44.000.000,- .
d. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban Rp. 1.687.390.000,- meliputi:
1) dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban
Rp. 118.452,000,- ;
2) analisis keamanan Rp. 307.388.000,-;
3) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang politik
Rp. 315.295.000,-;
4) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi
Rp. 315.295.000;
5) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya
Rp. 315.295.000,-;
6) penyelenggaran strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara
Rp. 315.295.000,-;

46
V. Penutup . . . . .
e. Program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 1.759.628.000,- meliputi :
i. pembinaan potensi keamanan Rp. 1.759.628.000,-;
f. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 7.834.492.000,-
meliputi:
1) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat Rp. 2.475.392.000,-;
2) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp. 2.077.420.000,-;
3) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 547.500.000,-;
4) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas
Rp. 2.734.180.000,-.
g. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 9.307.576.000,- meliputi :
1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
Rp. 2.969.125.000,-;
2) penindakan tindak pidana umum Rp. 4.720.770.000,-;
3) penindakan tindak pidana Narkoba Rp. 1.409.610.000,-;
4) penindakan tindak pidana korupsi Rp. 208.071.000,-.
h. Program pengembangan hukum kepolisian Rp. 10.000.000,- meliputi :
ii. penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 10.000.000,- .

47
V. Penutup.
Demikian Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018 (Revisi) disusun
sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018.
Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : Oktober 2017
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKSEL
IWAN KURNIAWAN, S.IK, M.SI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040683
Paraf :
1. Kabagren :
2. Kasium :
3. Waka Polres :

2 renja 2018 revisi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to 2 renja 2018 revisi

Similar to 2 renja 2018 revisi (20)

More from Imam Pirdaus

More from Imam Pirdaus (19)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

2 renja 2018 revisi