SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
Disampaikan Oleh :
Pada
PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2019
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa,
diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa
3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP
Desa.
SUB POKOK
BAHASAN
: 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA
3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP
DESA.
WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa
dengan benar;
2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar;
3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar;
4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar;
5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan
pembangunan desa dengan benar.
WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 4
MEMBANGUN KEDAULATAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT,
TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 5
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6
UU No. 6
TAHUN 2014
TTG DESA
Psl 79-80
PP No. 43
TAHUN
2014
Psl 114-120
PERMENDA
GRI No.
114/2014
TTG PPD
TURUANA
N
TURUNA
N
RPJM DESA + RKP DESA
PROD
UK
LANDASAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 8
PENGANTAR
Prinsip2 PPD a.l.:
1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan
dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga
Kemasyarakatan.
3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa
4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa
c. Keuangan Desa
d. Profil Desa
e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9
PERMENDAGRI 66/2007
(PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)
PERMENDAGRI 114/2014
(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun
PERUBAH
AN
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan
dengan Peraturan Desa ;
 Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me-
laksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12
PERMENDAGRI 114/2014
 RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa ;
 RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa
pada bulan Juli tahun berjalan.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan
tingkat daerah
7. APBD Tidak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
JENIS FORUM KELUARA
N
HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencan
aan 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan Umum
Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
Perencan
aan
Tahunan
Desa
Musyawarah
Desa dan
Musyawara
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran
RPJMdesa untuk
Jangka Waktu 1
Tahun yang Memuat:
a. Kegiatan Yangt
didanai APBdesa
terutama berdasar
kewenangan lokal
berskala desa.
Perdes
tentang
RKPDesa
JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan
RPJMDesa dan RKPDesa
2. RPJMDesa ditetapkan paling lambat tiga bulan
setelah Kades dilantik.
3. RKPDes Pelaksanaan Penyusunan dimulai bulan
Juni
4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan
RKPDesa menjadi Dokumen APBDesa
5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari
SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN
RPJMDesa dan RKPDesa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Jun-SeptJun-Sept
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan & Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis
Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan
Sosial Yang Berkepanjangan
2. 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
Syarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala desa
dan skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum
musrembang Kecamatan
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a. Pengadaan :
1. Barang/Jasa
2. Bahan/Material
3. Tenaga kerja
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
c. Pengiriman Bahan/Material
d. Pembayaran Upah
e. Kualitas Hasil Kegiatan
Pemantauan oleh Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
Pemantauan Bupati/Walikota
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau
Dilaksanakan/
dokumen
Tidak dilaksanakan/
tidak ada dokumen
Keterangan
(penjelasan bila
tidak dilaksanakan)
1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2 Pendataan potensi dan masalah di Desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
6 Rancangan RPJM Desa
7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa
8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
9 Dokumen pagu indikatif desa
10 Rancangan RKP Desa
11 Proposal Teknis dan kelengkapannya
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Desa
14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal : …………………………………
Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………
Kecamatan : ………………………………… Provinsi :
…………………………………
Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa
Mengetahui,
Kepala Desa
...................................................
..................., ............................
Tim Pemantau Masyarakat
...................................................
Keterangan pengisian:
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen
M.3.1.6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Menyusun Program Prioritas Sanitasi
Menyusun Program Prioritas SanitasiMenyusun Program Prioritas Sanitasi
Menyusun Program Prioritas Sanitasiinfosanitasi
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Frans Dione
 

What's hot (20)

Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Menyusun Program Prioritas Sanitasi
Menyusun Program Prioritas SanitasiMenyusun Program Prioritas Sanitasi
Menyusun Program Prioritas Sanitasi
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
 

Similar to Rpjmdes

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptDidikWinarto4
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxmalasyarifuddin1
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptxZubir3
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptAndiQuKhaMappatoba
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxssuser6037cf
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdBuku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdmegiriandi
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Sayyidah Bahri
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Desa_Mekarwangi
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPutroe Phang
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017Walking Sell
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.docpecamuya
 
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012Mellianae Merkusi
 

Similar to Rpjmdes (20)

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.pptPaparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt
 
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desaSpb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
Spb 3.1 konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
4.PELAPORAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiranPermendagri no.113 tahun 2014 lampiran
Permendagri no.113 tahun 2014 lampiran
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpdBuku pegangan plkb,pkb,tpd
Buku pegangan plkb,pkb,tpd
 
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
Lampiran Permendagri No.113 Tahun 2014
 
Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014Lampiran permen no.113_th_2014
Lampiran permen no.113_th_2014
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiran
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
 
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
.113_th_2014_lamp APBD HAL 37.doc
 
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
 

More from Sumardi Arahbani

Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif Nurchloish
Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif NurchloishMereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif Nurchloish
Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif NurchloishSumardi Arahbani
 
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkok
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkokPengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkok
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkokSumardi Arahbani
 
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkokSumardi Arahbani
 
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidBahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidSumardi Arahbani
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiSumardi Arahbani
 
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiPotensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiSumardi Arahbani
 
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...Sumardi Arahbani
 
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...Sumardi Arahbani
 
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...Sumardi Arahbani
 

More from Sumardi Arahbani (10)

Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif Nurchloish
Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif NurchloishMereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif Nurchloish
Mereformasi pemerintahan desa Prof. Hanif Nurchloish
 
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkok
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkokPengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkok
Pengelolaan aset desa tanah kas desa - tanah bengkok
 
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok
01 pengelolaan-tanah kas desa-tanah bengkok
 
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpidBahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
Bahan tayang pid ta 2019, rakor tpid
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
 
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiPotensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
 
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
 
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...
Kwee, h.k. how strangers became kings. javanese dutch relations in java 1600-...
 
Analisis kelayakan usaha
Analisis kelayakan usahaAnalisis kelayakan usaha
Analisis kelayakan usaha
 
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...
Loss, emergence, and retribalization, the politics of lumad ethnicity in nort...
 

Recently uploaded

Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 

Recently uploaded (20)

Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 

Rpjmdes

  • 1. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11 Disampaikan Oleh : Pada PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES TAHUN 2019
  • 2. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa 2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa 3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. SUB POKOK BAHASAN : 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA 3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA. WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
  • 3. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa dengan benar; 2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar; 3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar; 4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar; 5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan pembangunan desa dengan benar. WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
  • 4. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 4 MEMBANGUN KEDAULATAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT, TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
  • 6. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6 UU No. 6 TAHUN 2014 TTG DESA Psl 79-80 PP No. 43 TAHUN 2014 Psl 114-120 PERMENDA GRI No. 114/2014 TTG PPD TURUANA N TURUNA N RPJM DESA + RKP DESA PROD UK LANDASAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 7. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 8. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 8 PENGANTAR Prinsip2 PPD a.l.: 1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan. 3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa 4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa c. Keuangan Desa d. Profil Desa e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 9. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9 PERMENDAGRI 66/2007 (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA) PERMENDAGRI 114/2014 (PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun PERUBAH AN
  • 10. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  • 11. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 11 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;  Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me- laksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
  • 12. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 12 PERMENDAGRI 114/2014  RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa ;  RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  • 13. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014 1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah Daerah 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa 5. Musrembang Menyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP Desa tahunan 6. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah 7. APBD Tidak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai fokus bukan sebagai pertanggungjawaban 1. UU 6/2014 tentang Desa 2. Permendagri 114/2014 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 14. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id JENIS FORUM KELUARA N HAKEKAT PRODUK HUKUM Perencan aan 6 tahunan Musyawarah Desa RPJMDesa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJMDesa -Visi Misi Kades -Arah Kebijakan Pembangunan Desa -Arah Kebijakan Keuangan Desa -Arah Kebijakan Umum Desa Perdes tentang RPJMDesa Perencan aan Tahunan Desa Musyawarah Desa dan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa RKPDesa 1. Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka Waktu 1 Tahun yang Memuat: a. Kegiatan Yangt didanai APBdesa terutama berdasar kewenangan lokal berskala desa. Perdes tentang RKPDesa JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 15. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
  • 16. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 2. RPJMDesa ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Kades dilantik. 3. RKPDes Pelaksanaan Penyusunan dimulai bulan Juni 4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RKPDesa menjadi Dokumen APBDesa 5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga Desember 6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap Semester yaitu bulan juli dan januari SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa
  • 17. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Jun-SeptJun-Sept RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
  • 18. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Syarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
  • 19. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Pembahasan VISI dan Misi 2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan 3. Memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten 4. Pembahasan draft Raperdes 5. Penandatanganan berita acara 6. Memilih delegasi desa untuk forum musrembang Kecamatan AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM
  • 20. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a. Pengadaan : 1. Barang/Jasa 2. Bahan/Material 3. Tenaga kerja b. Pengelolaan Administrasi Keuangan c. Pengiriman Bahan/Material d. Pembayaran Upah e. Kualitas Hasil Kegiatan Pemantauan oleh Masyarakat
  • 21. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes Pemantauan Bupati/Walikota
  • 22. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/ dokumen Tidak dilaksanakan/ tidak ada dokumen Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan) 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 2 Pendataan potensi dan masalah di Desa 3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun 4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 6 Rancangan RPJM Desa 7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa 8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa 9 Dokumen pagu indikatif desa 10 Rancangan RKP Desa 11 Proposal Teknis dan kelengkapannya 12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis 13 Daftar usulan RKP Desa 14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa 15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Tanggal : ………………………………… Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : ………………………………… Kecamatan : ………………………………… Provinsi : ………………………………… Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Mengetahui, Kepala Desa ................................................... ..................., ............................ Tim Pemantau Masyarakat ................................................... Keterangan pengisian: Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen M.3.1.6