Panduan penyusunan RPJM

1. TAHAPAN
FASILITASI PENYUSUNAN RPJMK
Oleh :
(Pejuang SIGAP Sejahtera)
Hamzah Nasir, S.Pd

2.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) disusun
oleh tim penyusun berjumlah ganjil (11 Orang). Pasal 10 Perbup 57
Tahun 2018.

3. APA YANG ANDA KETAHUI
DARI RPJMK

4. RPJMK
1. Rencana/Program Pembangunan Jangka Menengah Kampung Untuk
Jangka Waktu 6 Tahun.
2. Memuat Visi dan Misi Kepala Kampung, Rencana Penyelenggaraan
Pemerintah Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan
Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
3. Ditetapkan melalui Peraturan Kampung
4. RPJMK merupakan pedoman penyusunan RKP Kampung.

5. DASAR HUKUM
 UNDANG UNDANG 6 TAHUN 2014 Tentang Desa
 PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
tentang Desa.
(Pasal 115, menyatakaan Perencanaan Pembangunan Desa Menjadi Pedoman
bagi Pemdes dalam menyusun RPJMDes, RKPDes dan usulan RKP Desa
 PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
 PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 PERMENDES PDTT 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa
 PERMENDES PDTT 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
 PERBUP BERAU 57 TAHUN 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
RPJMK, RKPK dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PP 72 TAHUN 2005
 PASAL 63
(1) Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten / kota
(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif
oleh pemerintah Desa sesui denga
kewenanganya

7. PASAL 64
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka
menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMK untuk jangka waktu 6 tahun
b. Rencana Kerja pembangunan Kampung, selanjutnya disebut RKPK merupakan
penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun
(2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan RKPK ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Kampung

8. Permendagri 114 Tahun 2014
 (1)RPJMK untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun
merupakan penjabaran dari visi dan misi dari
Kepala Kampung terpilih;
 (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMK, Kepala
Kampung terpilih menyusun kembali RPJMK untuk
jangka waktu 6 (Enam) tahun;
 (3) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Kepala Kampung dilantik;

9. Maksud Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa
Menjamin konsistensi antara perencanan,
penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan
(Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 66 Th 2007 )

10. TUJUAN & MANFAAT
 Mewujudkan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
 Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat
terhadap program pembangunan Kampung
 Memelihara dan mengembangkan hasil hasil pembangunan di
Kampung
 Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan di Kampung
 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara
Berkelanjutan

11. 1. Musdes/Muskam  Sosialisasi
2. Pendaftaran/rekruitmen calon Anggota Tim Penyusun.
3. Rapat Pembentukan Tim Penyusun.
4. Penugasan (Serap Gagasan)
5. Penyusunan Rancangan RPJMK
6. Asistensi (Pihak Kecamatan, Kabupaten,Mitra
Pendamping/Fasilitator)
7. Pembahasan Rancangan RPJMK
8. Penetapan Rancangan RPJMK
TAHAPAN KEGIATAN

12. Muskam
Sosialisasi
Rekrutmen/
Pemilihan
Pembentukkan
Penugasan Menyusun
Rancangan
Pembahasan
Asistensi
Penetapan
PROSES
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RPJMK
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMK
1
2
3
4
5
6
7
8
DIAGRAM ALUR
PROSES PENYUSUNAN RPJMK
Hasil analisis
dan kajian
Desa/Kampung

13. 1. MUSKAM (SOSIALISASI)
a. Menginformasikan Rencana Penyusunan RPJMK
b. Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMK
c. Proses Pembentukan Tim Penyusun RPJMK
d. Penjelasan Unsur dan Tata Cara Pemilihan Tim Penyusun
RPJMK
e. Penjelasan terkait Tugas dan Tanggungjawab Tim
Penyusun RPJMK

14. 2. REKRUITMEN ATAU PEMILIHAN CALON ANGGOTA TIM PENYUSUN
a. Mengumumkan pendaftaran/perekrutan (Identifikasi
terhadap calon sangat diperlukan dalam proses ini)
b. Memproses pendaftaran.
c. Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun.
d. Menampung aspirasi dan masukan warga.

15. 3. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
a. Diselenggarakan oleh pihak PemKam
b. Dilakukan rapat pembentukan yang dipimpin oleh
Kepala Kampung
c. Materi rapat mecakup penjelasan-penjelasan:
- Proses penyusunan RPJMK.
- Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun
- Hasil pendaftaran
- Ketentuan pembentukan Tim Penyusun, dll
d. Dibuat BA dan SK Kepala Kampung

16. 4. PENUGASAN
a. Penanggungjawab dan Koordinator Tim Penyusun :
Kepala Kampung
b. Sekretaris Tim Penyusun : SekKam
c. Anggota Tim Penyusun : LPMD, KPMD, Ketua dan wakil
masyarakat.
*) Anggota terdiri dari : minimal 2 orang dari LPMD, 2 orang
dari KPMD, 2 orang dari Ketua RT dan 3 wakil masyarakat
(min 1 dari perempuan)

17. 5. MENYUSUN RANCANGAN RPJMK
a. Persiapan
 Memastikan kesiapan Tim 11 (sudah dilatih).
 Memastikan sudah ada SK Penugasan Tim 11 untuk
melakukan PKK.(Pengkajian keadaan Kampung)
 Tersedianya hasil-hasil Musyawarah Masyarakat Kampung.
 Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan
penyusunan RPJMK.
 Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMK.

18. Tim Penyusun RPJMK
Ketentuan ini diambil
berdasarkan perspektif
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Perencanaan
Desa Pasal 9
1
2
3
4
penyelarasan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten/Kota;
pengkajian keadaan Kampung;
penyusunan rancangan RPJMK
penyempurnaan rancangan RPJMK
Tim penyusun RPJM Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

19. Langkah Teknis Penyelarasan
Kegiatan penyelarasan dilakukan
dengan cara mendata dan memilah
rencana program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten/Kota yang
akan masuk ke Desa
1. MENDATA DAN PEMILAHAN
Rencana program dan kegiatan,
dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
3. PENGELOMPOKAN
Hasil pendataan dan pemilahan,
dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan
yang akan masuk ke Desa.
2. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM
Data rencana program dan kegiatan,
menjadi lampiran hasil pengkajian
keadaan kampung.
4. LAMPIRAN PKK
RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN KABUUPATEN/KOTA

20. Langkah Teknis Penyelarasan

21. b. Pengkajian Keadaan Kampung.
 Tujuan untuk menggali potensi, permasalahan yg
dihadapi dan kebutuhan masyarakat.
 Kegiatan difasilitasi oleh Tim 11
 Dilakukan secara partisipatif.
 Alat kaji Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan
Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
 Kegiatan dilakukan ditingkat kelompok atau RT.
 Output : Data Potensi Desa, Data Permasalahan,
Data Kebutuhan/ Peringkat Tindakan.

22. PENGKAJIAN KEADAAN
KAMPUNG
Tim penyusun RPJMK melakukan
pengkajian keadaan
Desa (Ps. 12 Ayat (1) Permendagri 114-2014

23. 모바일 이미지
Pengkajian Keadaan KAMPUNG
dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa meliputi kegiatan sbb :
PENYELARASAN DATA KAMPUNG
PENGGALIAN GAGASAN
MASYARAKAT
1
2
3
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

24. 2. Penggalian GAGASAN KEGIATAN DALAM PROSES
PENGGALIAN GAGASAN
Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk
menemukenali potensi & peluang pendayagunaan
sumber daya & masalah yg dihadapi Kampung.
Penggalian gagasan dilakukan dengan cara
diskusi kelompok secara terarah menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan
kelembagaan sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyarakat.
Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi
masyarakat dalam merumuskan usulan rencana
Dalam proses penggalian gagasan Timsun
melibatkan masyarakat sebagai sumber data
informasi melalui MUSDUS/ Musyawarah
Kelompok. Selanjutnya timsun melakukan
rekapitulasi usulan dalam format usulan
rencana kegiatan, sebagai lampiran pada
laporan pengkajian keadaan Desa yang
dituangkan dalam Berita Acara
MUSYAWARAH
KELOMPOK
BA FORMAT
USULAN
MUSDUS/RT

25. DAFTAR GAGASAN RT
Kampung :Biatan Lempake
Kecamatan : Biatan
Kabupaten : Berau
Provinsi : Kalimantan Timur
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Prakiraan Volume Satuan

26. 2.A SKETSA DESA
Gambar Sketsa Desa dan Form Masalah/Potensi Menjadi
bagian integral dari Form Sketsa Desa

27. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DUSUN
No Tantangan Potensi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28. 2.B KALENDER MUSIM
BAGIAN
INTEGRAL

29. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
No Tantangan Potensi
1
2
3
4
5
6

30. 2.C BAGAN KELEMBAGAAN
Bagan Kelembagaan dan Form Masalah/Potensi Menjadi
bagian integral dari Form Kelembagaan Desa
MASYA
RAKAT
BPD PKK
PEMDES
BUMDES
KADER
POSYANDU
KPMD
BABINSA

31. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
No Lembaga Tantangan Potensi
1
2
3
4
5
6
7

32. 2.D FORMAT GAGASAN KELOMPOK/DUSUN & BERITA ACARA

33. 2.E REKAP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA & LAPORAN PKK

34. 2.E BERITA ACARA & LAPORAN PELAKSANAAN PKK
a. data Kampung yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota
yang akan masuk ke Desa;
c. data rencana program pembangunan kawasan
perdesaan; dan
a. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
Selanjutnya Tim penyusun RPJMK melaporkan
kepada kepala Kampung hasil pengkajian keadaan
Kampung.
Kepala Kampung menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Kampung (BPK) setelah menerima
laporan dari Tim Penyusun RPJMK dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui
musyawarah Kampung.
BERITA ACARA PKK, DILAMPIRI DOKUMEN

35. c. Penyusunan Rancangan RPJMK.
 Rancangan :
1. Format Rancangan Kebijakan Pembangunan Kampung;
2. Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung.
 Dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun.
 Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali hingga
kualitas rancangan RPJMK layak.
 Rapat dipilah menjadi rapat Komisi dan rapat Pleno
 Output : Dokumen Rancangan Awal RPJMK.

36. 7. PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMK
 Dilakukan dalam Forum Musrenbang Kampung.
 Diselenggarakan khusus 1 (satu) kali dalam 6
(enam) tahun.
 Peserta musrenbang : Tim Penyusun, Wakil
kelompok masyarakat, Ormas dan LSM, Wakil
kelompok perempuan, Wakil masyarakat miskin,
Pengurus LKD dan unsur masy. lain.
 Pembahasan difasilitasi oleh Tim 11.
 Output Rancangan Akhir RPJMK.

37. GAGASAN/
PERENCANAAN
PROGRAM
Di kelompokkan menjadi 4
Bidang dalam rancangan
RPJMK
1. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung
2. Bidang Pembangunan
Kampung
3. Bidang Pembinaan Kampung
4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Kampung

38. 모바일 이미지
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
Kaedah penyusunan Rancangan RPJM Desa berdasarkan
Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 23 dan Pasal 24 an :
Tim penyusun RPJMK menyusun
rancangan RPJMK berdasarkan
berita acara Musdes Perencanaan
Pembangunan Kampung
1
2
3
Tim penyusun RPJMK membuat
berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPJMK yang dilampiri
dokumen rancangan RPJMK
Rancangan RPJMK dituangkan
dalam format rancangan RPJMK
4
Tim penyusun RPJMK menyampaikan
berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPJMK kepada Kakam untuk
diperiksa, dan apabila kepala
Kampung belum menyetujui maka Timsun
melakukan review berdasarkan arahan Kepala
Kampung
5 Jika Rancangan RPJMK disetujui oleh Kakam,
selanutnya Kades
melaksanakan MUSRENBANG Kampung

39. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
KOMPILASI PERMENDAGRI 114-2014 & PERMENDES 21-2020

40. 8. PENETAPAN RANCANGAN RPJMK.
 Dilakukan dalam Forum Rapat BPK dipimpin oleh pimpinan BPK .
 Peserta : Semua anggota BPK , Kades, Sekdes, Semua Kaur, Anggota Tim
Penyusun, Wakil masy.(wkl peremp, wkl masy miskin), Pengurus Ormas
dan/atau LSM, unsur masy lainnya.
 Kepala Kampung wajib mengajukan Rancangan PerKam ttg RPJMK kpd
BPK satu minggu sebelum musrenbang Kampung
 Selambat2nya satu minggu setelah Rancangan PerKam diterima, BPK
menetapkan Rapat Penetapan Rancangan PerKam ttg RPJMK.
 Rapat Penetapan selambat-lambatnya dua minggu setelah Rancangan
Perdes diterima
 Output : Pengesahan Peraturan kampung (Perkam) ttg RPJMK.

41. 6. ASISTENSI
 Pembimbing :
 Aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang
berkompeten,
 Sentrawan ( kecamatan dan/atau kabupaten)
 Pihak lain yg berkompeten (fasilitator SIGAP dan P3MD).
 Dilakukan saat pelaksanaan penyusunan
rancangan RPJMK dan sebelum
pembahasan RPJMK dalam forum
Musrenbang Kampung.

42. PROSES INTI PENYUSUNAN RPJMK
Mus.RT Mus.RT
Penjaringan
Masalah dan
Potensi
Lokarya Kampung MusKam
Musyawarah
BPK
PERKAM
RPJMK
PENGELOMPOKAN
SEJARAH KAMPUNG,
VISI MISI
MEMPRIORITAS MASALAH
ALTERNATIF TINDAKAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
PERSIAPAN

43. LEGENDA DAN
SEJARAH
PEMBANGUNAN
DESA
KONDISI SAAT INI
MASALAH DAN
POTENSIDES A
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
VISI- MISI
DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMK / 6 TAHUN
T. I T. II T .III T. IV T. V T.VI
RKPK
RENCANA TAHUNAN
REFLEKSI
RAPBK

44. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 120
Terjadi peristiwa khusus, seperti Bencana
Alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota
RPJM DESA DAN RKP DESA DAPAT
DIRUBAH DALAM HAL
Perubahan RPJM Desa/RKP Desa dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Desa
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

45. “
”
“DATA” DAPAT DIMANFAATKAN MENJADI
REFERENSI DALAM MENENTUKAN
SEBUAH KEBIJAKAN BERDASARKAN
KEINGINAN DAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT
TERIMA KASIH