Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa, meliputi konsep, sistem, dan mekanisme perencanaan pembangunan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) secara partisipatif untuk mencapai tujuan pemb
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
1.
2. POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa,
diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
2. Memahami Teknik Penyusunan RPJM Desa
3. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
SUB POKOK
BAHASAN
: 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. TEKNIK PENYUSUNAN RPJM DESA
3. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP
DESA.
WAKTU : 10 Jampel @ 45 menit = 450 menit
M.3.1.1
3. POKOK BAHASAN : 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SUB POKOK BAHASAN : 3.1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. Menjelaskan pengertian dam tujuan perencanaan pembangunan desa
dengan benar;
2. Menjelaskan prinsip perencanaan pembangunan desa dengan benar;
3. Menjelaskan siklus perencanaan pembangunan desa dengan benar;
4. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan desa dengan benar;
5. Menjelaskan pengertian, mekanisme dan hasil monitoring perencanaan
pembangunan desa dengan benar.
WAKTU : 2 Jampel @ 45 menit = 90 menit
M.3.1.2
5. Proses Tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan permusyawaratan
Desa dan Unsur Masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
M.3.1.3.a
6. Pedoman penyusunan rancangan RPJMDesa,
RJPDesa dan DURK RKPDesa.
Memperkuat hak dan kewenangan serta
mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan
desa.
Mencerminkan keberpihakan negara terhadap
hak-hak desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
M.3.1.4
7. 1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
2. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
3. Keberlanjutan
4. Penggalianinformasidesa dengan sumber utama dari
masyarakat desa
5. Partisipatif dan demokratis
6. Pemberdayaan dan kaderisasi
7. Berbasis kekuatan
8. Keswadayaan
9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban
8. SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan
tingkat daerah
7. APBD letak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
lokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun
9. JENIS FORUM KELUARAN HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencan
aan 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan
Umum Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
Perencan
aan
Tahunan
Desa
Musyawarah
Desa dan
Musyawara
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran
RPJMdesa untuk
Jangka Waktu 1
Tahun yang
Memuat:
a. Kegiatan Yangt
didanai APBdesa
terutama
berdasar
Perdes
tentang
RKPDesa
10. JENIS FORUM KELUARAN HAKEKAT PRODUK
HUKUM
b. Kegiatan yang tidak didanai
APBDesa dan bukan
merupakan
Kewenangan lokal Berskala
Desa yang diusulkan ke
Musrenbang kecamatan
hingga kabupaten/kota.
2. Memuat Informasi Prioritas
kegiatan serta kebutuhan
pembangunan desa yang didanai
APBDesa, Swadaya Desa dan atau
APBD Kab/Kota.
12. 1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun
sebelumnya
2. Siklus Perencanan dimulai dengan
Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum
bulan oktober
4. Bulan Oktober hingga Desember
mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa
menjadi Dokumen APBDesa
5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari
14. 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang
Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
15. 1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala desa dan
skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum musrembang
Kecamatan
16. DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK :
A. MENGURUTKAN MEKANISME RENCANA
PEMBANGUNAN
B. OUTPUT DARI SETIAP TAHAPAN MEKANISME
C. SIAPA PEMERAN DARI SETIAP TAHAPAN
D. SETELAH DISKUSI MENCARI APA YANG
BERBEDA DENGAN KELOMPOK LAIN.
17. • Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi
18. Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1
Tahap Pelaksanaan, menilai :
a. Pengadaan :
1. Barang/Jasa
2. Bahan/Material
3. Tenaga kerja
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
c. Pengiriman Bahan/Material
d. Pembayaran Upah
e. Kualitas Hasil Kegiatan
19. a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan
pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana
pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan (31
Des) dan penyerapan APBDes
20. No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau
Dilaksanakan/
dokumen
Tidak dilaksanakan/
tidak ada dokumen
Keterangan
(penjelasan bila
tidak dilaksanakan)
1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2 Pendataan potensi dan masalah di Desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
6 Rancangan RPJM Desa
7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa
8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
9 Dokumen pagu indikatif desa
10 Rancangan RKP Desa
11 Proposal Teknis dan kelengkapannya
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Desa
14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal : …………………………………
Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………
Kecamatan : ………………………………… Provinsi :
…………………………………
Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa
Mengetahui,
Kepala Desa
...................................................
..................., ............................
Tim Pemantau Masyarakat
...................................................
Keterangan pengisian:
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen
M.3.1.6