Tanah Kas Desa (tanah bondo deso, tanah bengkok dst)

1. Tanah Bengkok
Tanah Bondo Desa
Tanah Pecatu
Tanah Pengarem-arem
Tanah Titisara
Ruang Lingkup
TANAH KAS DESA
Inventarisasi Tanah Kas Desa mengikuti Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa
Yang ditetapkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri (2017)
Tanah Kalakeran Negeri
Tanah Kas desa dengan
sebutan lainnya
1
2
3
4
5
6 7

2. MUSRENBANGDES RKPDES :
Pemerintah Desa menyusun
daftar aset Desa yang akan
didayagunakan untuk
peningkatan pendapatan
asli Desa.
Aset Desa meliputi tanah
kas Desa (tanah bengkok,
tanah bondo deso, tanah
kalakeran negeri dll) dan
aset desa lainnya.
MUSYAWARAH BPD
Pembahasan Rancangan APB Desa,
mencantumkan :
1. Perkiraan besaran hasil
pemanfaatan tanah kas Desa
(tanah bengkok, tanah bondo
deso, tanah kalakeran dll) sebagai
sumber PADes.
2. Rencana pengalokasian hasil
pemanfaatan tanah kas Desa
(tanah bengkok, tanah bondo
deso dll) pada semua bidang dan
kegiatan dalam APBDes, termasuk
untuk tambahan tunjangan
aparatur pemerintah Desa.
MUSYAWARAH BPD
Penetapan Perdes APB Desa,
menetapkan :
1. Pengalokasian hasil pemanfaatan
tanah kas Desa (tanah bengkok,
tanah bondo deso dll) pada semua
bidang dan kegiatan dalam APBDes
2. Pengalokasian PADes hasil
pemanfaatan tanah bengkok tidak
masuk perhitungan belanja paling
banyak 30%, paling sedikit 70% pada
APBDes
Catatan : besaran anggaran dalam
Perdes APB Desa merupakan angka
perkiraan.
PELAKSANAAN LELANG :
1. Kepala Desa membentuk Panitia
Lelang untuk melaksanakan
pelelangan tanah kas Desa
(termasuk tanah bengkok).
2. Uang hasil lelang disetorkan ke
rekening kas Desa untuk
dibelanjakan sesuai penetapan
dalam APB Desa.
3. Apabila besaran hasil lelang lebih
kecil atau lebih besar dari yang
ditetapkan dalam APBDes,
dilakukan penyesuaian
pengalokasian melalui
perubahan APB Desa.
MUSYAWARAH BPD
PERUBAHAN APB DESA :
BPD dan kepala Desa
membahas dan
menyepakati kembali
pengalokasian hasil lelang
tanah kas Desa (termasuk
tanah bengkok) melalui
perubahan APBDesa,
berdasar nilai nyata
besaran hasil lelang yang
dilaksanakan oleh Panitia
Lelang
TAHAPAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENTATAUSAHAAN HASIL PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
(berdasar Permendagri No. 1 Tahun 2016 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018)
1 2 3 4 5
4
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PENETAPAN
APBDES
PELAKSANAAN
APBDES
PERUBAHAN
APBDES
September Desember Januari Oktober

3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasar PP No. 47/2015 jo. PP No. 11/2019,
Permendagri No. 1/2016 & Permendagri No. 20/2018
BENTUK PEMANFAATAN :
❖ Sewa,
❖ Kerjasama Pemanfaatan, dan
❖ Bangun Serah Guna/Bangun Guna
Serah
(Pasal 12, 14, & 15 Permendagri 1/2016)
DAPAT UNTUK :
➢ Tambahan Tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa
(Pasal 100 ayat 3, PP 11/2019)
PENGANGGARAN PADA SEMUA :
➢ Bidang dan Kegiatan
Tanah Bengkok bagian dari Tanah Kas
Desa (TKD)
(Pasal 72 (1) UU Desa, Pedum Kodefikasi Aset Desa)
Alokasi anggaran pada masing-masing bidang dan kegiatan, termasuk di dalamnya
tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa
MEKANISME PEMANFAATAN :
❖ Lelang Terbuka
❖ Penetapan Langsung