SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1
1
Disampaikan Oleh :
Auditor Madya
Palembang, 6 Maret 2023
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
POKOK BAHASAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa,
diharapkan peserta dapat:
1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
2. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP
Desa.
SUB POKOK
BAHASAN
: 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP
DESA.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 3
MEMBANGUN KEDAULATAN DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK
MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT,
TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 4
UU No. 6
TAHUN 2014
TTG DESA
Psl 79-80
PP No. 43
TAHUN
2014
Psl 114-120
PERMENDA
GRI No.
114/2014
TTG PPD
TURUANA
N
TURUNA
N
RPJM DESA + RKP DESA
PROD
UK
LANDASAN HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa
( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1)
PENGERTIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6
PENGANTAR
Prinsip2 PPD a.l.:
1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan
dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga
Kemasyarakatan.
3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa
4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa
c. Keuangan Desa
d. Profil Desa
e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7
PERMENDAGRI 66/2007
(PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)
PERMENDAGRI 114/2014
(PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun
PERUBAH
AN
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 8
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun ;
 Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9
PERMENDAGRI 114/2014
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan
dengan Peraturan Desa ;
 Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me-
laksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10
PERMENDAGRI 114/2014
 RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa ;
 RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa
pada bulan Juli tahun berjalan.
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014
1. Acuan UU 32/2004 Tetang
Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang SPPN
3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah
Desa
4. Permendagri 66/2007 Tentang
Perencanaan Desa
5. Musrembang Menyusun RPJMDes
5 tahunan dan RKP Desa tahunan
6. Perencanaan dan Usulan Program
pemerintah desa dan masysarakat
desa jarang diakomodir kebijakan
perencanaan pembangunan
tingkat daerah
7. APBD Tidak banyak untuk
membiayai program /proyek
daerah dan desa hanya sebagai
fokus bukan sebagai
pertanggungjawaban
1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepada
kepala desa untuk mengurus
rumah tangganya sendiri membuat
perencanaan pembangunan sesuai
kewenangan (minimal 2
kewenanagan yaitu kewenagan
berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa)
4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan
RKP Desa merupakan penjabaran
RPJMDes untuk jangka waktu 1
tahun
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
JENIS FORUM KELUARA
N
HAKEKAT PRODUK
HUKUM
Perencan
aan 6
tahunan
Musyawarah
Desa RPJMDesa
dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RPJMDesa -Visi Misi Kades
-Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
-Arah Kebijakan
Keuangan Desa
-Arah Kebijakan Umum
Desa
Perdes
tentang
RPJMDesa
Perencan
aan
Tahunan
Desa
Musyawarah
Desa dan
Musyawara
Perencanaan
Pembangunan
Desa
RKPDesa 1. Penjabaran
RPJMdesa untuk
Jangka Waktu 1
Tahun yang Memuat:
a. Kegiatan Yangt
didanai APBdesa
terutama berdasar
kewenangan lokal
berskala desa.
Perdes
tentang
RKPDesa
JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
UU 25 2004 UU 6 TH
2014
D
E
S
A
D
A
E
R
A
H
RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes
PERMENDAGRI 114 TH
2014
Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang
KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun
sebelumnya
2. Siklus Perencanan dimulai dengan
Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum
bulan oktober
4. Bulan Oktober hingga Desember
mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa
menjadi Dokumen APBDesa
5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga
Desember
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap
Semester yaitu bulan juli dan januari
SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN
RPJMDesa dan RKPDesa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Jun-Sept
Jun-Sept
RPJMDes
6 tahun
RKPDes
Jun-Sept
APBDes
Okt-Des
Pelaksanaan
Pengawasan
Jan-Des
Laporan & Pertangjwbn
RKPDes & APBDes
Juli & Jan
Perenc
Kab/Kota
APBDes – P
Siklus
Perencanaan
Pembangunan
Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik
Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial
Yang Berkepanjangan
2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah,
Provinsi, Kabupaten/Kota
Syarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
1. Pembahasan VISI dan Misi
2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan
3. Memisahkan usulan program berskala desa
dan skala kabupaten
4. Pembahasan draft Raperdes
5. Penandatanganan berita acara
6. Memilih delegasi desa untuk forum
musrembang Kecamatan
AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN
DESA-RPJM
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
 Tahap perencanaan, menilai :
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1
 Tahap Pelaksanaan, menilai :
a. Pengadaan :
1. Barang/Jasa
2. Bahan/Material
3. Tenaga kerja
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
c. Pengiriman Bahan/Material
d. Pembayaran Upah
e. Kualitas Hasil Kegiatan
Pemantauan oleh Masyarakat
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
a. Memantau dan mengawasi rencana
pelaksanaan pembangunan desa
b. Umpan balik terhadap laporan reaksi
pelaksanaan APBDes
c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan
d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan
rencana pelaksanaan
e. Terbitkan surat peringatan
f. Pembinaan dan pendampingan percepatan
perencanaan untuk memastikan penetapan
(31 Des) dan penyerapan APBDes
Pemantauan Bupati/Walikota
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau
Dilaksanakan/
dokumen
Tidak dilaksanakan/
tidak ada dokumen
Keterangan
(penjelasan bila
tidak dilaksanakan)
1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
2 Pendataan potensi dan masalah di Desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa
6 Rancangan RPJM Desa
7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa
8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa
9 Dokumen pagu indikatif desa
10 Rancangan RKP Desa
11 Proposal Teknis dan kelengkapannya
12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis
13 Daftar usulan RKP Desa
14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tanggal : …………………………………
Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : …………………………………
Kecamatan : ………………………………… Provinsi :
…………………………………
Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa
Mengetahui,
Kepala Desa
...................................................
..................., ............................
Tim Pemantau Masyarakat
...................................................
Keterangan pengisian:
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen
M.3.1.6
............................................. mr.irwan@cbn.net.id
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaNurbaiti Muhi
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp desNinuk Hp
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1Khasis Munandar
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017Walking Sell
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanzam zori
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxRenandaAndari1
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxBPPMDDTT Makassar
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10azril taufani
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)LawLights
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsxZayGawoh
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxRosidS
 
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptxPerencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptxAgusthinMinggu1
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Lampiran keputusan rkp
Lampiran keputusan rkpLampiran keputusan rkp
Lampiran keputusan rkpAbdul Hadi
 

Similar to Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt (20)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desaPartisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era otonomi desa
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp des
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-20171. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
1. pks desa dengan lpmp 2017 8 12-2017
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
(1)68750780 6-contoh-form-rpjm desa-1-10
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptxSPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
SPB. 2.1 REFLEKSI PKD.pptx
 
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptxPerencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa-by. Jk.pptx
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Lampiran keputusan rkp
Lampiran keputusan rkpLampiran keputusan rkp
Lampiran keputusan rkp
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (12)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

Paparan Ernaldi_konsep perencanaan pembangunan desa.ppt

  • 2. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id POKOK BAHASAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : Setelah mengikuti pokok bahasan Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan peserta dapat: 1. Memahami Konsep dan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa 2. Memahami Teknik Penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. SUB POKOK BAHASAN : 1. KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. TEKNIK PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA.
  • 3. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 3 MEMBANGUN KEDAULATAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN DESA BERSAMA MASYARAKAT, TANPA PERENCANAAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MENJADI DAFTAR KEGIATAN TANPA ARAH TUJUAN...”
  • 4. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 4 UU No. 6 TAHUN 2014 TTG DESA Psl 79-80 PP No. 43 TAHUN 2014 Psl 114-120 PERMENDA GRI No. 114/2014 TTG PPD TURUANA N TURUNA N RPJM DESA + RKP DESA PROD UK LANDASAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 5. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa ( Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1) PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 6. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 6 PENGANTAR Prinsip2 PPD a.l.: 1. Penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. PPD disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa dan dlm penyusunannya wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan. 3. PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa 4. PPD didasarkan pada data dan informasi yg akurat a.l.: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Organisasi & tatalaksana Pemerintahan Desa c. Keuangan Desa d. Profil Desa e. Informasi lain terkait Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 7. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 7 PERMENDAGRI 66/2007 (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA) PERMENDAGRI 114/2014 (PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun PERUBAH AN
  • 8. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 8 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;  Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  • 9. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 9 PERMENDAGRI 114/2014  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;  Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pemerintah Desa me- laksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.
  • 10. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 10 PERMENDAGRI 114/2014  RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa ;  RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
  • 11. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SEBELUM UU 6 TAHUN 2014 SESUDAH UU 6TAHUN 2014 1. Acuan UU 32/2004 Tetang Pemerintah Daerah 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa 5. Musrembang Menyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP Desa tahunan 6. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah 7. APBD Tidak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai fokus bukan sebagai pertanggungjawaban 1. UU 6/2014 tentang Desa 2. Permendagri 114/2014 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa) 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 12. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id JENIS FORUM KELUARA N HAKEKAT PRODUK HUKUM Perencan aan 6 tahunan Musyawarah Desa RPJMDesa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJMDesa -Visi Misi Kades -Arah Kebijakan Pembangunan Desa -Arah Kebijakan Keuangan Desa -Arah Kebijakan Umum Desa Perdes tentang RPJMDesa Perencan aan Tahunan Desa Musyawarah Desa dan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa RKPDesa 1. Penjabaran RPJMdesa untuk Jangka Waktu 1 Tahun yang Memuat: a. Kegiatan Yangt didanai APBdesa terutama berdasar kewenangan lokal berskala desa. Perdes tentang RKPDesa JENIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 13. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKP DAERAH RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA SKPD RINCIAN APBD UU 25 2004 UU 6 TH 2014 D E S A D A E R A H RPJMDesa RKPDesa RAPBDes APBDes PERMENDAGRI 114 TH 2014 Mengacu/masukan Disesuaikan melalui musrenbang KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH
  • 14. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya 2. Siklus Perencanan dimulai dengan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 3. Kegiatan pembuatan RPJMDesa sebelum bulan oktober 4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa menjadi Dokumen APBDesa 5. Pelaksanaan APDesa mulai Januari hingga Desember 6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap Semester yaitu bulan juli dan januari SIKLUS DAN JADWAL PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa
  • 15. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Jun-Sept Jun-Sept RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Perenc Kab/Kota APBDes – P Siklus Perencanaan Pembangunan Desa
  • 16. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Peristiwa Khusus : Bencana alam, Krisis Politik Krisis Ekonomi dan atau Kerusuhan Sosial Yang Berkepanjangan 2. Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota Syarat perubahan RPJMDes dan RKP Desa
  • 17. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id 1. Pembahasan VISI dan Misi 2. Pembahasan matriks kegiatan 6 tahunan 3. Memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten 4. Pembahasan draft Raperdes 5. Penandatanganan berita acara 6. Memilih delegasi desa untuk forum musrembang Kecamatan AGENDA MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA-RPJM
  • 18. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id  Tahap perencanaan, menilai : Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dengan Form 1  Tahap Pelaksanaan, menilai : a. Pengadaan : 1. Barang/Jasa 2. Bahan/Material 3. Tenaga kerja b. Pengelolaan Administrasi Keuangan c. Pengiriman Bahan/Material d. Pembayaran Upah e. Kualitas Hasil Kegiatan Pemantauan oleh Masyarakat
  • 19. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id a. Memantau dan mengawasi rencana pelaksanaan pembangunan desa b. Umpan balik terhadap laporan reaksi pelaksanaan APBDes c. Evaluasi Progres kegiatan perencanaan d. Bimbingan teknis jika terjadi hambatan rencana pelaksanaan e. Terbitkan surat peringatan f. Pembinaan dan pendampingan percepatan perencanaan untuk memastikan penetapan (31 Des) dan penyerapan APBDes Pemantauan Bupati/Walikota
  • 20. ............................................. mr.irwan@cbn.net.id No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/ dokumen Tidak dilaksanakan/ tidak ada dokumen Keterangan (penjelasan bila tidak dilaksanakan) 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa 2 Pendataan potensi dan masalah di Desa 3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun 4 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa 5 Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa 6 Rancangan RPJM Desa 7 Musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RPJM Desa 8 Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa 9 Dokumen pagu indikatif desa 10 Rancangan RKP Desa 11 Proposal Teknis dan kelengkapannya 12 Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis 13 Daftar usulan RKP Desa 14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa 15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Tanggal : ………………………………… Desa : ………………………………… Kabupaten/Kota : ………………………………… Kecamatan : ………………………………… Provinsi : ………………………………… Format Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa Mengetahui, Kepala Desa ................................................... ..................., ............................ Tim Pemantau Masyarakat ................................................... Keterangan pengisian: Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen M.3.1.6