SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PENGELOLAAN ASET
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2013
BIDANG ASET DAN INVESTASI DAERAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2
1. PP Nomor 6 Tahun 2006 dengan Perubahannya PP Nomor 38
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara
4. Perbup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
3
PENGADAAN
PENGGUNAAN
PEMANFAATAN
PEMINDAH
TANGANANTGR
BINWAS.
SANKSI
PENGHAPUSAN
PENILAIAN
PENGAMANAN
PENJUALAN, TUKAR/
MENUKAR, HIBAH, PMPD
PENYIMPANAN & PENYALURAN
PENATA
USAHAAN
PENGANGGARAN
PERENC KEBUT
PINJAM PAKAI, PENYEWAAN,
PENGGUNA USAHAAN.
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/215/2013
tentang DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD)
DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(DKPBMD) (BUKU)
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/27/2013
tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER I TAHUN 2013 (BUKU)
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/562/2013
tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER II TAHUN 2013
• DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 2012 (BUKU)
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGADAAN
• Penetapan status penggunaan pengadaan barang semua
SKPD tahun 2012 telah ditetapkan status penggunaanya
di tahun 2013
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor
188.45/719/2013 tentang PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA (ASET: Balai antang, Rumah betang,
Stadion Mini Tiara Batara, Lapangan Swakarya, Lapangan
Hijau, Air Terjun Jantur Doyan, Bumi Pekemahan Panglima
Batur, Aula Gedung Pemuda
PENGGUNAAN 2013
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/479-486/2013
tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD PENGGUNA KENDARAAN
BERMOTOR EKS PENARIKAN ANGGOTA DPRD 2004-2009
• Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/XXXXXX/2013
tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD MESIN GENZET PENARIKAN
ANGGOTA DPRD 2004-2009
PENGGUNAAN 2013
• Sewa Gedung Olah Raga sebesar Rp. xxxxxxx,-
• Sewa Kolam Renang sebesar Rp. xxxxxx,-
• Tanah jalan bangau Rp. xxxxxxx
• Tanah jalan meranti xxxxxx,-
• Tanah jalan Yetro Sinseng Rp. xxxxxx
• Tanah Rp. xxxxx,-(hutbun)
• Tanah Sekretaris Daerah ATM BRI
Rp.xxxxxx(kompensasi pembangunan) Rp.
xxxxx/bulan
PEMANFAATAN
• Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai penyertaan
sebesar Rp.23.745.597.758,76
• Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai
penyertaan sebesar Rp.5.000.000.000,-
INVESTASI DAERAH
• Pembuatan Pagar Lapangan Hijau Kontrak Rp.xxxxxxx,-
• Pembersihan Lahan Grass Track, Tanah Bapertarum, dan
Tanah WiraPraja Swakelola sebesar Rp. xxxxxxx,-
• Pembongkaran Gedung Badminton Rp. xxxxxxx,-
• Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah Daerah
sebanyak 17 roda dua dan 8 Kendaraan roda empat, dan
16 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda empat telah
kembali ditetapkan status penggunaanya.
• Rumah Daerah yang berhasil dikembalikan kepada
pemerintah daerah sebanyak 3 rumah
• Pembuatan Sertifikat Rp. xxxxxxx,-
PENGAMANAN
• Rumah Dinas yang kembali kepada Pemerintah
Daerah sebanyak 4 bh.
• Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah
Daerah sebanyak 17 bh roda dua dan 9 bh
Kendaraan roda empat, dan 16 kendaraan roda
dua dan 1 kendaraan roda empat telah kembali
ditetapkan status penggunaannya.
• Mesin genset sebanyak 16 buah.
• Komputer laptop + printer msg2 sebanyak 10 bh.
PENGAMANAN BEKERJASAMA DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH
• PENILAIAN TANAH YANG DIATASNYA KONSTRUKSI
JALAN, GORONG-GORONG DAN JEMBATAN
bekerjasama dengan DJKN dan NILAI YANG
DIDAPATKAN ADALAH SEBESAR RP.
215.164.411.000,-
PENILAIAN
• Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Daerah berdasarkan SK
Bupati Barito Utara Nomor 188.45/475/2013 Tentang Penghapusan
Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar
Rp. xxxxxxxx,-
• SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Penghapusan Eks Gedung Kantor Dinas Perikanan Kab. Barito
Utara) Rpxxxxxxx
• SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara
(Penghapusan Bangunan WC Kantor DPPKA Kab. Barito Utara)
sebesar Rp. xxxxxxx,-
PENGHAPUSAN
• Seluruh SKPD Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan untuk implementasi SIMDA BMD dimana telah
dilakukan input data BMD dari tahun 2007-2013.
• Output SIMDA yang diharapkan :
1. KIB A sampai KIB F
2. Daftar Mutasi Barang
3. Neraca Barang Daerah
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SIMDA BMD

More Related Content

What's hot

Berita acara prona
Berita acara pronaBerita acara prona
Berita acara pronaNinuk Hp
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianmateri rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianNoorvita Ika Mardianti
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaPemerintahDesa3
 
Profil Kotaku Kabupaten Banyuwangi
Profil Kotaku Kabupaten BanyuwangiProfil Kotaku Kabupaten Banyuwangi
Profil Kotaku Kabupaten BanyuwangiMuhamad Fadlurrahman
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangNunung Muhammad
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
 
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanUU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 201401112015
 
Alur fikir umhr
Alur fikir umhrAlur fikir umhr
Alur fikir umhrkrisnagnr
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
Pt.rio makmur indonesia 2009206
Pt.rio makmur indonesia 2009206Pt.rio makmur indonesia 2009206
Pt.rio makmur indonesia 2009206Debora Tresia
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017udhi purnomo
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriMisi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriSugono Aprianto
 

What's hot (20)

Berita acara prona
Berita acara pronaBerita acara prona
Berita acara prona
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaianmateri rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
materi rakor p3d deputi bidang pembinaan manajemen kepegawaian
 
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desaFormat keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
Format keputusan kepala desa tentang penetapan status penggunaan aset desa
 
Profil Kotaku Kabupaten Banyuwangi
Profil Kotaku Kabupaten BanyuwangiProfil Kotaku Kabupaten Banyuwangi
Profil Kotaku Kabupaten Banyuwangi
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanUU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan
 
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014
 
Alur fikir umhr
Alur fikir umhrAlur fikir umhr
Alur fikir umhr
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
 
04 perka nomor_7_tahun_2016
04 perka nomor_7_tahun_201604 perka nomor_7_tahun_2016
04 perka nomor_7_tahun_2016
 
Pt.rio makmur indonesia 2009206
Pt.rio makmur indonesia 2009206Pt.rio makmur indonesia 2009206
Pt.rio makmur indonesia 2009206
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
 
Teknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM DesaTeknis Penyusunan RPJM Desa
Teknis Penyusunan RPJM Desa
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan MandiriMisi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
Misi VIII Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri
 

Viewers also liked

Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newManajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newIke Hanisyah
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013dwi sty
 
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»SKORPA MEDIA
 
Traveling: The Places I've Been
Traveling: The Places I've BeenTraveling: The Places I've Been
Traveling: The Places I've BeenMikeLikesIE
 
How to add the NLT icon on your iPhone
How to add the NLT icon on your iPhoneHow to add the NLT icon on your iPhone
How to add the NLT icon on your iPhoneDaniel Um
 
Implementing Quality on Java projects
Implementing Quality on Java projectsImplementing Quality on Java projects
Implementing Quality on Java projectsVincent Massol
 
European care wall stockholm
European care wall stockholmEuropean care wall stockholm
European care wall stockholmGlobal Utmaning
 
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTS
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTSAN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTS
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTSFredy Kurniawan
 
слайди 2
слайди 2слайди 2
слайди 2indrih
 
4. pc structure
4. pc structure4. pc structure
4. pc structuremtmsbilig
 

Viewers also liked (15)

Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang newManajemen aset publik kabupaten pandeglang new
Manajemen aset publik kabupaten pandeglang new
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013
Paparan simrs peraturan menkes ri no 82 tahun 2013
 
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»
Trend report (04-11.03) «С новой стрижкой»
 
Traveling: The Places I've Been
Traveling: The Places I've BeenTraveling: The Places I've Been
Traveling: The Places I've Been
 
2
22
2
 
How to add the NLT icon on your iPhone
How to add the NLT icon on your iPhoneHow to add the NLT icon on your iPhone
How to add the NLT icon on your iPhone
 
RSA' Redding Mulan Jr
RSA' Redding Mulan JrRSA' Redding Mulan Jr
RSA' Redding Mulan Jr
 
Q3 Evaluation
Q3 EvaluationQ3 Evaluation
Q3 Evaluation
 
Implementing Quality on Java projects
Implementing Quality on Java projectsImplementing Quality on Java projects
Implementing Quality on Java projects
 
European care wall stockholm
European care wall stockholmEuropean care wall stockholm
European care wall stockholm
 
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTS
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTSAN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTS
AN INTEGRATED PROJECT EVALUATION TOOL FOR PFI SEAPORT PROJECTS
 
слайди 2
слайди 2слайди 2
слайди 2
 
4. pc structure
4. pc structure4. pc structure
4. pc structure
 
Neobychnye sposoby polycheniya energii
Neobychnye sposoby polycheniya energiiNeobychnye sposoby polycheniya energii
Neobychnye sposoby polycheniya energii
 

Similar to Aset-Barito-Utara-2013

Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...ppbkab
 
pengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxpengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxssusera3eeca
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptxsutrisno831
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Achmad Wahid
 
No. 12 ttg pembatalan 4 perda
No. 12 ttg pembatalan 4 perdaNo. 12 ttg pembatalan 4 perda
No. 12 ttg pembatalan 4 perdappbkab
 
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...Mamang Lamsijan
 
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...ppbkab
 
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuPointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuAr Tinambunan
 
Kepgub no 667_tahun_2014
Kepgub no 667_tahun_2014Kepgub no 667_tahun_2014
Kepgub no 667_tahun_2014Agus Ary
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxKejariBanyuwangi
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Frans Dione
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Agif Istiyadi
 

Similar to Aset-Barito-Utara-2013 (20)

Materi Dr. Arief.pdf
Materi Dr. Arief.pdfMateri Dr. Arief.pdf
Materi Dr. Arief.pdf
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
 
pengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptxpengantar klinik fpr.pptx
pengantar klinik fpr.pptx
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008Kab bombana 20_2008
Kab bombana 20_2008
 
No. 12 ttg pembatalan 4 perda
No. 12 ttg pembatalan 4 perdaNo. 12 ttg pembatalan 4 perda
No. 12 ttg pembatalan 4 perda
 
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) KOPERASI NIAGA MUKTI DI WARUNGKONDANG K...
 
Untitled
UntitledUntitled
Untitled
 
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
 
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuPointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
 
Kepgub no 667_tahun_2014
Kepgub no 667_tahun_2014Kepgub no 667_tahun_2014
Kepgub no 667_tahun_2014
 
Mpp batam update febuari19
Mpp batam update febuari19Mpp batam update febuari19
Mpp batam update febuari19
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Permendagri no.17 2007
Permendagri no.17 2007Permendagri no.17 2007
Permendagri no.17 2007
 
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
Penetapan penghasilan ketua dan anggota bpd
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015
 

Recently uploaded

Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Aset-Barito-Utara-2013

  • 1. PENGELOLAAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 BIDANG ASET DAN INVESTASI DAERAH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
  • 2. 2 1. PP Nomor 6 Tahun 2006 dengan Perubahannya PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Perbup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 5. Perbup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
  • 3. 3 PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAH TANGANANTGR BINWAS. SANKSI PENGHAPUSAN PENILAIAN PENGAMANAN PENJUALAN, TUKAR/ MENUKAR, HIBAH, PMPD PENYIMPANAN & PENYALURAN PENATA USAHAAN PENGANGGARAN PERENC KEBUT PINJAM PAKAI, PENYEWAAN, PENGGUNA USAHAAN.
  • 4. • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/215/2013 tentang DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPBMD) (BUKU) • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/27/2013 tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER I TAHUN 2013 (BUKU) • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/562/2013 tentang STANDARISASI HARGA BARANG KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA SEMESTER II TAHUN 2013 • DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 2012 (BUKU) PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
  • 5. • Penetapan status penggunaan pengadaan barang semua SKPD tahun 2012 telah ditetapkan status penggunaanya di tahun 2013 • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/719/2013 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA (ASET: Balai antang, Rumah betang, Stadion Mini Tiara Batara, Lapangan Swakarya, Lapangan Hijau, Air Terjun Jantur Doyan, Bumi Pekemahan Panglima Batur, Aula Gedung Pemuda PENGGUNAAN 2013
  • 6. • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/479-486/2013 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR EKS PENARIKAN ANGGOTA DPRD 2004-2009 • Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/XXXXXX/2013 tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA SKPD MESIN GENZET PENARIKAN ANGGOTA DPRD 2004-2009 PENGGUNAAN 2013
  • 7. • Sewa Gedung Olah Raga sebesar Rp. xxxxxxx,- • Sewa Kolam Renang sebesar Rp. xxxxxx,- • Tanah jalan bangau Rp. xxxxxxx • Tanah jalan meranti xxxxxx,- • Tanah jalan Yetro Sinseng Rp. xxxxxx • Tanah Rp. xxxxx,-(hutbun) • Tanah Sekretaris Daerah ATM BRI Rp.xxxxxx(kompensasi pembangunan) Rp. xxxxx/bulan PEMANFAATAN
  • 8. • Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai penyertaan sebesar Rp.23.745.597.758,76 • Penyertaan Modal PDAM : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Utara dengan nilai penyertaan sebesar Rp.5.000.000.000,- INVESTASI DAERAH
  • 9. • Pembuatan Pagar Lapangan Hijau Kontrak Rp.xxxxxxx,- • Pembersihan Lahan Grass Track, Tanah Bapertarum, dan Tanah WiraPraja Swakelola sebesar Rp. xxxxxxx,- • Pembongkaran Gedung Badminton Rp. xxxxxxx,- • Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah Daerah sebanyak 17 roda dua dan 8 Kendaraan roda empat, dan 16 kendaraan roda dua dan 2 kendaraan roda empat telah kembali ditetapkan status penggunaanya. • Rumah Daerah yang berhasil dikembalikan kepada pemerintah daerah sebanyak 3 rumah • Pembuatan Sertifikat Rp. xxxxxxx,- PENGAMANAN
  • 10. • Rumah Dinas yang kembali kepada Pemerintah Daerah sebanyak 4 bh. • Kendaraan Dinas yang kembali kepada Pemerintah Daerah sebanyak 17 bh roda dua dan 9 bh Kendaraan roda empat, dan 16 kendaraan roda dua dan 1 kendaraan roda empat telah kembali ditetapkan status penggunaannya. • Mesin genset sebanyak 16 buah. • Komputer laptop + printer msg2 sebanyak 10 bh. PENGAMANAN BEKERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEWEH
  • 11. • PENILAIAN TANAH YANG DIATASNYA KONSTRUKSI JALAN, GORONG-GORONG DAN JEMBATAN bekerjasama dengan DJKN dan NILAI YANG DIDAPATKAN ADALAH SEBESAR RP. 215.164.411.000,- PENILAIAN
  • 12. • Penghapusan Barang Inventaris Pemerintah Daerah berdasarkan SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/475/2013 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. xxxxxxxx,- • SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Penghapusan Eks Gedung Kantor Dinas Perikanan Kab. Barito Utara) Rpxxxxxxx • SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/717/2013 Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Penghapusan Bangunan WC Kantor DPPKA Kab. Barito Utara) sebesar Rp. xxxxxxx,- PENGHAPUSAN
  • 13. • Seluruh SKPD Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk implementasi SIMDA BMD dimana telah dilakukan input data BMD dari tahun 2007-2013. • Output SIMDA yang diharapkan : 1. KIB A sampai KIB F 2. Daftar Mutasi Barang 3. Neraca Barang Daerah SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SIMDA BMD