pengelolaan keuangan desa

1. PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

3. DASAR HUKUM
UU DASAR 1945
UU NO. 32/2004
PP 72 TAHUN 2005 PP 73 TAHUN 2005
PERMENDAGRI 37/2007

4. ● UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
● UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
● UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
● UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
● UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU
No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
● PP Nomor72 Tahun2005Tentang Desa
● Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa
● Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
K
E
U
A
N
G
A
N
D

5. ●KEWENANGAN
●KEUANGAN
●KELEMBAGAAN
●PERSONIL

7. MEMPERKUAT MANAJEMEN
KEUANGAN DESA

8. ●KELEMBAGAAN
●MANAJEMEN

11. Keuangan Desa
adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak

12. BENDAHARA
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala
Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan, dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

13. APBDESA
adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. APBDesa merupakan satu kesatuan yang
terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

16. Pendapatan Desa terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;]
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan Pihak Ketiga

17. Belanja Desa terdiri dari:
a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Modal;
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
f. Belanja Bantuan Sosial
g. Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tak Terduga

18. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaaan dan
Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya.
b. Pencairan Dana Cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan.
b. Penyertaan Modal Desa.

20. A. TRANSPARAN
B. AKUNTABEL
C. PARTISIPATIP
D. DISIPLIN ANGGARAN

22. KEPALA DESA
PEMEGANG
KEKUASAAN
KEUANGAN
DESA
?

23. KEPALA DESA
MEMIMPIN
PEMDES
MENYUSUN
APBDeS
MEMBINA PEREKONOMIAN
DESA
MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN
DESA

25. ● PERENCANAAN
● PENGANGGARAN
● PENATAUSAHAAN
● PELAPORAN &
●PPEENRTGAANWGAGSUANNG JAWABAN

26. 1. RPJMDesa
1. RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi
dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
2. RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik
2. RKPDesa
1.Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa
berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
2. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari
tahun anggaran sebelumnya.

27. C. Penetapan ABPDesa
1. Sekretarias Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk
memperoleh persetujuan
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas kepada BPD untuk
dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
4. Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas, paling lambat minggu
pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
5. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di
atas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

28. Evaluasi APBDesa
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
Hasil evaluasi Bupati/Walikota dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota
dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa.
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud melampaui batas waktu
dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

29. G. Azas Umum Pelaksanaan APBDesa
1. Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa.
2. Pemerintah desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
3. Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.
4. Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
desa paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan Batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa.

30. 6. Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa.
7. Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat
dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBDesa dan /atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
9. Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
11.Kepala desa dan aparat desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin
atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan
kekayaan milik desa.

31. H. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa
1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas
desa
2. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan
desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan desa
5. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama
dan
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar,
hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat

32. PENATAUSAHAAN
- Kepala Desa dalam melaksanakan
penatausahaan keuangan Desa harus
menetapkan Bendahara Desa;
- Kepala Desa menetapkan Bendahara
Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

34. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DESA
BENDAHARA DESA

35. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
●PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
● PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

36. PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
●PELAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PALING LAMBAT
TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA
● PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA KESELURUHAN
DISAMPAIKAN PALING LAMBAT PADA
AKHIR TAHUN ANGGARAN.

38. Bentuk Administrasi Keuangan
Desa
●Buku BAnegrdgaarsaanr PPeenremrimenadaan;gri 32/2006
● Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
● Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
● Buku Kas Umum;
● Buku Kas Pembantu Penerimaan;
● Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin;
● Buku Kas Pembantu Pengeluaran
Pembangunan.

39. BUKU ANGGARAN PENERIMAAN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
KODE
ANGGARA
N
URAIAN / KEGIATAN
JUMLAH
(RP)
KETERANGAN
1 2 3 4
JUMLAH
(Model C.1.a)

40. BUKU ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
KODE
ANGGARAN
URAIAN / KEGIATAN
JUMLAH
(RP)
KETERANGAN
1 2 3 4
JUMLAH
(Model C.1.b)

41. BUKU ANGGARAN PENGELUARAN
PEMBANGUNAN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
KODE
ANGGARAN
URAIAN / KEGIATAN
JUMLAH
(RP)
KETERANGAN
1 2 3 4
JUMLAH
(Model C.1.c)

42. BUKU KAS UMUM
(Model C.2)
PENERIMAAN PENGELUARAN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
TANGGA
L
URAIAN
NOMOR
BUKTI
POS / KODE
ANGGARA
N
JUMLAH
(Rp)
TANGGA
L
URAIAN
NOMOR
BUKTI
POS/KODE
ANGGARA
N
JUMLA
H
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH JUMLAH

43. BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
TGL URAIAN NOMOR BUKTI
POS/KODE ANGGARAN
JUMLA
H (Rp)
I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp)
V
(Rp)
VI
(Rp)
VII
(Rp)
VIII
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JUMLAH
(Model C.3.a)

44. BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN RUTIN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
TANGGA
L
URAIAN
NOMOR
BUKTI
POS/KODE ANGGARAN
JUMLAH
I II
III
IV
V
VI
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
(Model C.3.b)

45. BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN
PEMBANGUNAN
MENGETAHUI
KEPALA DESA …………….
………………………………
………,……….,………
BENDAHARAWAN DESA …………….
………………………………
TANGGA
L
URAIAN
NOMOR
BUKTI
POS/KODE ANGGARAN
JUMLAH
I II
III
IV
V
VI
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
(Model C.3.c)

47. NO TGL. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
JUMLAH
Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
Jumlah semua s/d bulan/tanggal Rp. Rp.
Sisa Kas pada hari ini tanggal…..200…
Oleh kami didapat didalam Kas Rp...............(.....................................................................)
Tunai Rp.
Saldo Bank Rp
Surat berharga Rp.
Mengetahui ..................tanggal....
Kepala Desa, Bendahara Desa,
(.........................) (...........................)
BUKU KAS UMUM
DESA…………….KECAMATAN……..
TAHUN ANGGARAN…………..

48. NO
URUT
BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
NO.BKU
PENERIMAAN
DESA…………….KECAMATAN……..
TGL
SETOR
NOMOR STS&BUKTI
PENERIMAAN LAINNYA
JUMLAH
(Rp)
Jumlah bulan inil Rp.
Jumlah sampai dengan bulan lalu Rp.
Jumlah s/d bulan ini Rp.
Mengetahui ..................tanggal....
Kepala Desa, Bendahara Desa,
(.........................) (...........................)
TAHUN ANGGARAN…………..

49. NO
URUT
BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
NO.BKU
PENGELUARAN
DESA…………….KECAMATAN……..
TGL
PENGELUARAN
NOMOR SPP&BUKTI
PENGELUARAN LAINNYA
JUMLAH
(Rp)
Jumlah bulan inil Rp.
Jumlah sampai dengan bulan lalu Rp.
Jumlah s/d bulan ini Rp.
Mengetahui ..................tanggal....
Kepala Desa, Bendahara Desa,
(.........................) (...........................)
TAHUN ANGGARAN…………..

50. NO
URUT
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA…………….KECAMATAN……..
TAHUN ANGGARAN…………..
TGL. URAIAN PENERIMAAN
(Rp)
PENGELUARAN
(Rp)
SALDO
JUMLAH
Mengetahui ..................tanggal....
Kepala Desa, Bendahara Desa,
(.........................) (...........................)

52. BAGIAN DARI
DANA
PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH
YANG DITERIMA
KABUPATEN/KOTA
ARAHAN
KEBIJAK
AN
UMUM
KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
SETELAH
DIKURANGI
ALOKASI DASAR
UNTUK BELANJA
PEGAWAI NEGERI
MINIMAL
10%
SIPIL
UNTUK
SELURUH
DESA
PEMERINTAHAN DESA
BERWENANG
MENGATUR DAN
MEGURUS
SESUAI KEPENTINGAN
MASYARAKAT DESA

53. ALOKASI DANA DESA
MINIMAL/ADDM:
60% DARI TOTAL ADD
DIBAGI SECARA
MERATA
UNTUK SELURUH
POLA
AL0KA
SI
KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
ALOKASI DANA
DESA
PROPORSIONAL/ADD
P:
40% DARI TOTAL
ADD
DIBAGI UNTUK
DESA-DESA
TERTENTU
SESUAI HASIL
PENILAIAN
TOTAL
ADD
TIAP
DDEIASTAUR
DAN DIURUS
OLEH
PEMERINTAHA
N
DESA

54. KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
ALOKASI DANA
DESA
PROPORSIONAL/AD
DP
DITETAPKAN BERBEDA-BEDA
UNTUK TIAP DESA
DIANALISIS
BERDASARKAN
DUA VARIBAEL
POKOK VARIABEL
INDEPENDEN TAMABAHAN:
JUMLAH PENDUDUK,
LUAS
WILAYAH, POTENSI
EKONOMI,
TINGKAT PARTISIPASI
MSY
JUMLAH UNIT KOMUNITAS
DI DESA, dll.
VARIABEL
INDEPENDEN UTAMA:
KEMISKINAN,
PENDIDIKAN DASAR,
KESEHATAN, DAN
KETERJANGKAUAN
DESA. KOEFISIE
N
VARIABE
L
TIAP
DESA
ANGKA
BOBOT
TIAP
VARIABEL
DIK
ALI
NILAI
BOBOT
TIAP
NILAI
BOBOT
KAB/KOT
DIB
AGI

55. PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA:
● MENDORONG SEMANGAT DESENTRALISASI;
● ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;
● PASTI, DAPAT DIUKUR KINERJA DAN KEBERHASILAN
KEGIATAN;
● MEMBERIKAN STIMULAN DAN INSENTIF BAGI
DESA/KELURAHAN.
TUJUAN ALOKASI DANA DESA:
● MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN MENGURANGI
KESENJANGAN;
● MENINGKATKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
● MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN;
● MENINGKATKAN PENGAMANAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, SOSIAL
BUDAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESALEHAN SOSIAL;
● MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT;
● MENINGKATKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI

56. PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
SASARAN
PENGGUNAAN
ALOKASI DANA
DESA: PEMBERDAY
AAN
MSY ( 70% )
BIAYA
OPERASIONAL
PEMDES (30%)
CONTOH:
● PENANGGULANGAN KEMISKINAN
● PEMNGEMBANGAN BUM-DESA
● PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
● PEMBANGUNAN KESEHATAN
(POSYANDU).
● BANTUAN OPERASIONAL LKMD/LPM
● BANTUAN OPERASIONAL PKK
● BANTUAN OPERASIONAL RT.RW, DUSUN
● PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA
● BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
CONTOH:
● PENGHASILAN TETAP
KADES
DAN PERANGKAT DESA
● BIAYA OPERAIONAL
PEMDES
● BIAYA OPERASIONAL
BPD

57. MEKANISME PENCAIRAN
DAN
PENYALURAN DANA ADD
● MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ADD
MENGIKUT KETENTUAN DAN TATA CARA PENYALURAN APBD
KABUPATEN/KOTA.
● PADA PRINSIPNYA ADD DISALURKAN KEPADA PEMDES MELALUI
REKENING PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)
ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN MASING-MASING DESA,
KEMUDIAN MASUK KE KAS DESA DAN MERUPAKAN BAGIAN DARI
PENDAPATAN DESA.
● PENYALURAN DANA DILAKUKAN DARI KAS DAERAH/BAGIAN
KEUANGAN DENGAN CARA TRANSFER MELALUI BANK CABANG
UNTUK DITERUSKAN KE BANK CABANG PEMBANTU DI KECAMATAN
ATAU BANK BRI CABANG KE BRI UNIT KECAMATAN.
● PENCAIRAN DANA DAPAT DILAKUKAN TIAP TRIWULAN, DENGAN
PRINSIP: PENCAIRAN BERIKUTNYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH
KEGIATAN PADA TAHAP SEBELUMNYA SELESAI, SERTA LAPORAN
HASIL KEGIATAN DAN PERNAGGUNGJAWABAN KEUANGAN.

58. PERAN DAN
FUNGSI
PENGELOLA ADD ● PENGELOLA ADD DI DESA :
☞ KEPALA DESA
PEMBINA DAN PENGENDALI KELANCARAN SERTA KEBERHASILAN
PELAKSANAAN ADD.
☞ PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) ATAU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN:
PJOK ATAU KPA ADALAH SEKRETARIS DESA ATAU PERANGKAT
DESA YANG MAMPU BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA,
DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENGELOLAAN DAN
KEBERHASILAN SELURUH PENGELOLAAN ADD.
☞ PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI KEGIATAN (PJAK)
ATAU BENDAHARA:
PJAK ATAU BENDAHARA ADALAH KAUR KEUANGAN/PERANGKAT
DESA PADA SEKRETARIAT DESA BERDASARKAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENYELENGGA-RAAN
ADMINISTRASI KEUANGAN ADD.
☞ PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD ADALAH TIM PELAKSANAAN KEGI-ATAN
YG DIBENTUK UNTUK SETIAP KEGIATAN, BERDASARKAN
MUSYAWARAH DESA, TERDIRI DARI PERANGKAT DESA, ANGGOTA

59. PERAN DAN
FUNGSI
PENGELOLA ADD
● PENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN:
☞ CAMAT
CAMAT BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGENDALI
KEGIATAN ADD BAGI DESA-DESA YANG ADA DI WILAYAH
KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN.
☞ KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN ATAU NAMA LAIN:
SEBAGAI PEMBINA DAN PENDAMPING KEGIATAN ADD DI DESA
YANG ADA DI WILAYAH KECAMATAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
MEMFASILITASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DALAM PROSES
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING
SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.
☞ TIM PEMBINA ADD DIBENTUK DENGAN ANGGOTA UNSUR KEPALA
SEKSI PADA KANTOR CAMAT DAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA
DI KECAMATAN SESUAI ARAH PENGGUNAAN ADD.
☞ BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN/BOP MONITORING, EVALUASI
DIALOKASIKAN DARI DASK KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN.

60. PERAN DAN
FUNGSI
PENGELOLA ADD
● PENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN/KOTA:
☞ BUPATI
BUPATI BERPERAN SEBAGAI PEMBINA PROGRAM ADD
MULAI DARI DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN.
☞ TIM KOORDINASI PROGRAM PENGELOLAAN ADD:
TIM KOORDINASI TERDIRI DARI DARI BAPPEDA, BADAN
PEMBERDAYAAN MSY, BADAN PENGAWASAN, DAN
BAGIAN PEMERINTAHAN, DAN BAGIAN KEUANGAN YG
BERTANGGUNGJAWAB MEMBANTU PROSES PENYA-LURAN
ADD, MEMFASILITASI KELANCARAN KEGIATAN,
MEMONITOR KEGIATAN, DAN MELAPORKAN HASILNYA
KEPADA BUPATI.

61. PELAKSANAA
N
● PERENCANAAN: ADD
DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DALAM RANGKA MENYUSUN PROGRAM/KEGIATAN.
● PENYUSUNAN DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN/DURK:
-- DURK BIAYA OPERASIONAL PEMDES
-- DURK PEMBERDAYAAN MSY
● PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA.
PEMDES BERSAMA BPD MEMBAHAS RAPB-DES UNTUK
DITETAPKAN MENJADI APB-DESA.
● USULAN PEMERINTAH DESA KEPADA BUPATI UNTUK PENCAIRAN
DANA ADD, DILENGKAPI DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN
(KEPUTUSAN PJOK, PJAK, NOMOR REKENING, DLL).
● BAGIAN KEUANGAN MEMPROSES ADMINISTRASI PENCAIRAN DAN
MENTRANSFER DANA ADD KEPADA DESA MELALUI BRI KECAMATAN.
● PENCAIRAN OLEH PJAK ATAS NAMA PJOK/KPA DI BRI KECAMATAN.
● DIADMINISTRASIKAN OLEH PJAK/BENDAHARA.
● PELAKSANAAN KEGIATAN:
-- OLEH MASING-MASING TIM PELAKSANA KEGIATAN.
● PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

62. PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
● PEMANTAUAN PELAKSANAADADN KEGIATAN:
OLEH TIM KOORDINASI KECAMATAN DAN
KABUPATEN/KOTA
● PEMBINAAN DAN PENGAWASAN:
-- PEMBINAAN OLEH KEPALA DESA, BPD, PENGURUS
LKMD/LPM
DAN TIM KOORDINASI KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA
-- PENGAWASAN OLEH KEPALA DESA, BPD, BADAN
PENGAWAS
KAB/OKOTA, DAN BADAN PMD KAB/KOTA
● EVALUASI:
-- OLEH PEMDES, TIM KOORDINASI KECAMATAN, DAN TIM
KOORDINASI KAB/KOTA.
● PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT:
-- OLEH PEMDES, TIM KOORDINASI KECAMATAN, DAN TIM
KOORDINASI KAB/KOTA.

63. INDIKATOR
KEBERHASILAN
PRENGELOLAAN ADD
1. BERKURANGNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN MENINGKATNYA
AKTIVITAS MEREKA DALAM KEGIATAN EKONOMI;
2. BERKURANGNYA PENGANGGURAN KARENA TUMBUHNYA
LAPANGAN
KERJA DI PERDESAAN;
3. MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MSY DAN BERFUNGSINYA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEBAGAI MITRA KERJA PEM. DESA;
4. TERBENTUKNYA BADAN USAHA MILIK DESA
5. MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DESA (PAD);
6. BERKURANGNYA KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH DAN
BERFUNGSINYA
POSYANDU DAN POLINDES DI SEMUA DESA;
7. TERBENTUKNYA LEMBAGA PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH DAN
8. MENINGKATNYA PRESTASI SISWA;
9. MENINGKATNYA PERANSERTA MSY DALAM SISTEM KEAMANAN
LINGKUNGAN (SISKAMLING);

64. INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. TERCIPTANYA PEMPERREATNAGAEN LPOEMLBAAANGNU ANADND DI SEMUA DUSUN
DAN BERKEMBANGNYA DUSUN-DUSUN TERPENCIL;
2. TERBANGUN DAN TERPILIHARANYA INFRASTRUKTUR DI DESA;
3. SEMARAKNYA KEHIDUPAN KEAGAMAAN SEBAGAI WUJUD
KESALEHAN SOSIAL;
4. MENINGKATNYA PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
MELALUI KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF;
5. MENINGKATNYA SWADAYA GOTONG ROYONG DAN TERLAKSANA-NYA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT;
6. BERKEMBANGNYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI PERDESAAN
7. MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

65. GOOD GOVERNANCE
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS AKUNTABILITAS
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROFESIONALITAS