1. KEPALA DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
RANCANGAN
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAWANGAN,
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa,
maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan Perturan Desa;
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kuwarasan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5539)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana
Desa tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor );
15. Peraturan Bupati Kebumen nomor 22 tahun 2015
tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
3. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
Dan
KEPALA DESA SAWANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SAWANGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kebumen;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes);
17. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa (RPJM Desa) KUWARASAN Tahun 2017-2019
18.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017
tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen
tahun Anggaran 2017;
19.Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017
tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20.Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian
Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
21.Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017
tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian
dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
22.Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017.
Memperhatikan 1. Surat Edaran Sekretaris daerah Nomor 412.2 tahun
2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal juklak
Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Realisasi APBDes;
2. Hasil Evaluasi Camat Kuwarasan tentang Rencana
APBDes Desa Sawangan.
4. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalan penyelenggaraan urusan pemeritahan dan
kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi yang anggotanya
merupakan wakil dari peduduk desa berdasarka keterwakilan wilayah
yang ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun;
12. Recana Kerja Pemeritah Desa selanjutnnya disebut RKPDesa adalah
pejabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah Rancangan Keuangan Tahunan pemerintah Desa.
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp 1.508.073.764,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan
Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit’
Rp. 565.058.564,-
Rp. 968.637.300.-
Rp. 26.800.000,-
Rp. 53.763.000,-
Rp. 0,-
Rp.1.614.258.864,-
Rp. (106.185.100,-)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
SILPA
Rp. 181.185.100,-
Rp. 75.000.000,-
Rp. 106.185.100,-
Rp 0,-
================
Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 4
Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
5. Pasal 5
Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sawangan.
Ditetapkan di Sawangan
pada tangggal 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
TTD
SUSANTO
Diundangkan di Sawangan
Pada tanggal 31 Desember 2017
PLT.SEKRETARIS DESA SAWANGAN
TUGINO
LEMBARAN DESA SAWANGAN TAHUN 2017 NOMOR 7
6. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN APBDesa 2018 DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan
tugas programnya harus disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang berdayaguna dan
berhasilguna sesuai dengan perkembangan
Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu
megatur dan menetapka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan
Dana Desa tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomornnn);
15. Peraturan Desa Sawangan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa (RPJM Desa) Sawangan Tahun 2015-2019
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017
tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen
tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017
tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
8. Memperhatikan : 1
.
Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Sawangan Nomor 07 tahun 2017 tanggal 30
Desember 2017.
2
.
Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa
Sawangan tanggal 27 s/d 30 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan telah membahas
Rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan
Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen.
KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan menyepakati
rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sawangan
Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Sawangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)
Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati
Pada tanggal
: Di Sawangan
: 27 Desember 2017
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian
Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan
dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2017;
19. Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017
tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian
dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017.
9. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor :07/DS-SAWANGAN/2017
Nomor :07/BPD-SAWANGAN/2017
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAWANGAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua
Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. SUSANTO : Kepala Desa Sawangan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Sawangan selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. H.K.DWIJO
MARTONO,S.Pd
: Ketua BPD Desa Sawangan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawangan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APBD Desa Tahun
Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
APBDesa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada
Berita Acara ini selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK PERTAMA
TTD
SUSANTO
PIHAK KEDUA
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
10. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun
Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Sawangan Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta
Organisasi Wanita dalam Rangka membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:
A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa
a. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
c. Kegiatan Operasional BPD
d. Kegiatan Operasional Rt /RW
e. Kegiatan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasrkan Hak
Asal Usul
f. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
g. Kegiatan Penyusunan Peraturan – Peraturan Desa
h. Kegiatan Penyusunan APBDesa
i. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Desa
j. Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin
k. Kegiatan Penyusunan Profil Desa
l. Kegiatan Penyusunan RKP Desa
m. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
n. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2. Bidang Pembangunan
a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia
b. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD
c. Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat desa
d. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
e. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi
f. Kegiatan Pendirian BUMDes
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Kegiatan Operasional LKMD
b. Kegiatan Operasional Hansip/Linmas
c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
d. Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan
Nasional
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Kegiatan Fasilitasi BSM
b. Kegiatan Operasional Tim PKK
c. Kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan pemugaran rumah RTM
d. Kegiatan penguatan kapasitas Kader KPMD
5. Bidang Tak terduga
a. -
11. B. Menyepakati APBDesa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan
verifikasi atas APBDesa tahun Anggaran 2018 selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut:
.................................N____I____H____I____L.................................
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWARASAN
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
: H.K.Dwijo Martono,S.Pd
: Sidik
: Sri Parwati
: Yahman
: Suratno
: Warsiti
: Supriyadi
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
12. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA :
DESA : SAWANGAN
KECAMATAN : KUWARASAN
TANGGAL :
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14. BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan APBdesa di Desa Sawangan Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi jawa tengah pada:
Hari dan tanggal : Selasa, 26 Desember 2017
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Sawangan
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur perangkat, BPD, kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APBDesa tahun
Anggaran 2018.
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi
1. Kesesuaian Harga dengan Standarisasi harga di Kabupaten
Kebumen
2. Kesesuaian Kode Rekening dengan Peraturan Bupati tentang
Pengelola Keuangan Desa
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin : H.K.Dwijo Martono,S.Pd dari unsur BPD
Notulen : Dwi Ambarwati dari unsur Perangkat Desa
Nara Sumber : Susanto dari unsur Kepala Desa
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepkati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
APB Desa Tahun Anggaran 2018.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab.
Kepala Desa Sawangan
TTD
SUSANTO
BPD Desa Sawangan
Ketua
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
Wakil Kelompok Masyarakat
TTD
RASIMUN
15. YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
NO NAMA ALAMAT
TANDA
TANGAN
KET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
17. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA SAWANGAN
Nomor
Tahun
:
: 2017
Lampiran Peraturan Desa
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN1.
381.379.164,00Pendapatan Asli Desa1.1.
Hasil Usaha Desa 359.876.000,001.1.1.
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,001.1.4.
1.126.694.600,00Pendapatan Transfer1.2.
Dana Desa 797.303.000,001.2.1.
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,001.2.2.
Alokasi Dana Desa 269.939.400,001.2.3.
Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,001.2.4.
Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,001.2.5.
1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA2.
1.614.258.864,00Belanja Desa2.1.
Belanja Pegawai 471.340.000,002.1.1.
Belanja Barang dan Jasa 330.294.364,002.1.2.
Belanja Modal 812.624.500,002.1.3.
1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA
(106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN3.
181.185.100,00Penerimaan Pembiayaan3.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,003.1.1.
75.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan3.2.
Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,003.2.1.
JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00
0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
SAWANGAN, 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
SUSANTO
Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.31.17
18. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA SAWANGAN
Nomor
Tahun
:
:
Lampiran Peraturan Desa
2017
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 381.379.164,00
1.1.1. Hasil Usaha Desa 359.876.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.126.694.600,00
1.2.1. Dana Desa 797.303.000,00
1.2.2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 269.939.400,00
1.2.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,00
1.2.5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,00
1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 565.058.564,002.1
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa161.940.000,002.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 161.940.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 161.940.000,00
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 43.126.664,002.1.2
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.126.664,00
2.1.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 2.470.664,00
2.1.2.2.2. Belanja Benda Pos 225.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 331.000,00
2.1.2.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.040.000,00
2.1.2.2.7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 380.000,00
2.1.2.2.8. Belanja makan dan minum 2.764.000,00
2.1.2.2.11. Belanja Penggantian Suku Cadang 975.000,00
2.1.2.2.17. Belanja Pengisian Tabug Gas 240.000,00
2.1.2.2.20. Honor 13.800.000,00
2.1.2.2.21. Belanja Listrik 2.436.000,00
2.1.2.2.22. Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 460.000,00
2.1.2.2.23. Belanja Internet 4.200.000,00
2.1.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 2.125.000,00
2.1.2.2.27. Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan 1.620.000,00
2.1.2.2.28. Belanja Majalah/Koran/tabloid 1.080.000,00
2.1.2.2.33. Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa 5.320.000,00
Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.21
19. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.1.2.2.37. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu 660.000,00
Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 13.177.400,002.1.3
2.1.3.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
2.1.3.1.4. Tunjangan BPD 10.200.000,00
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.977.400,00
2.1.3.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 189.500,00
2.1.3.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.900,00
2.1.3.2.8. Belanja makan dan minum 924.000,00
2.1.3.2.20. Honor 1.500.000,00
2.1.3.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00
Kegiatan Operasional Rt/Rw 9.000.000,002.1.4
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
2.1.4.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 450.000,00
2.1.4.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
2.1.4.2.8. Belanja makan dan minum 8.400.000,00
Kegiatan Penghasilan dan Tunjangan Staf dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak asal usul299.200.000,002.1.6
2.1.6.1. Belanja Pegawai 299.200.000,00
2.1.6.1.2. Penghasilan dan Tunjangan staf Pemerintah Desa dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan H47.300.000,00
2.1.6.1.5. Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Staf15.400.000,00
2.1.6.1.7. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 236.500.000,00
Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa16.040.000,002.1.9
2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 16.040.000,00
2.1.9.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 267.000,00
2.1.9.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00
2.1.9.2.6. Belanja Dokumentasi 150.000,00
2.1.9.2.8. Belanja makan dan minum 5.973.000,00
2.1.9.2.20. Honor 7.050.000,00
2.1.9.2.25. Belanja Sewa 2.500.000,00
Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa 2.925.500,002.1.13
2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 2.925.500,00
2.1.13.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.500,00
2.1.13.2.8. Belanja makan dan minum 1.078.000,00
2.1.13.2.20. Honor 1.785.000,00
Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang, APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertangg1.732.000,002.1.21
2.1.21.2. Belanja Barang dan Jasa 1.732.000,00
2.1.21.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.000,00
2.1.21.2.8. Belanja makan dan minum 616.000,00
2.1.21.2.20. Honor 1.040.000,00
Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa1.383.000,002.1.22
2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 1.383.000,00
Halaman 2Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
20. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.1.22.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.000,00
2.1.22.2.8. Belanja makan dan minum 525.000,00
2.1.22.2.20. Honor 750.000,00
Kegiatan pendataan kemiskinan Desa 1.681.000,002.1.31
2.1.31.2. Belanja Barang dan Jasa 1.681.000,00
2.1.31.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 233.000,00
2.1.31.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00
2.1.31.2.8. Belanja makan dan minum 308.000,00
2.1.31.2.20. Honor 1.020.000,00
Kegiatan penyusunan buku Profil Desa 1.029.000,002.1.34
2.1.34.2. Belanja Barang dan Jasa 1.029.000,00
2.1.34.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.000,00
2.1.34.2.8. Belanja makan dan minum 462.000,00
2.1.34.2.20. Honor 435.000,00
Kegiatan penyusunan RKP Desa 4.134.000,002.1.42
2.1.42.2. Belanja Barang dan Jasa 4.134.000,00
2.1.42.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 224.000,00
2.1.42.2.8. Belanja makan dan minum 2.200.000,00
2.1.42.2.20. Honor 1.710.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1.340.000,002.1.44
2.1.44.2. Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
2.1.44.2.9. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.340.000,00
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.350.000,002.1.45
2.1.45.3. Belanja Modal 8.350.000,00
2.1.45.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 8.350.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 968.637.300,002.2
Kegiatan pemberian makanan tambahan 7.200.000,002.2.6
2.2.6.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
2.2.6.2.8. Belanja makan dan minum 7.200.000,00
Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini7.200.000,002.2.28
2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00
2.2.28.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00
2.2.28.3. Belanja Modal 5.975.000,00
2.2.28.3.13. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga 975.000,00
2.2.28.3.32. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. 5.000.000,002.2.32
2.2.32.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.2.32.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.004.000,00
2.2.32.2.20. Honor 3.996.000,00
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa 733.259.500,002.2.36
2.2.36.2. Belanja Barang dan Jasa 2.710.000,00
Halaman 3Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
21. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.2.36.2.20. Honor 2.710.000,00
2.2.36.3. Belanja Modal 730.549.500,00
2.2.36.3.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 730.549.500,00
Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan irigasi tersier 185.977.800,002.2.42
2.2.42.2. Belanja Barang dan Jasa 185.977.800,00
2.2.42.2.19. Upah Kerja 185.977.800,00
Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 30.000.000,002.2.65
2.2.65.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.2.65.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
2.2.65.2.2. Belanja Benda Pos 100.000,00
2.2.65.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
2.2.65.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00
2.2.65.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00
2.2.65.3. Belanja Modal 28.500.000,00
2.2.65.3.25. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung dan Kantor 28.500.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 26.800.000,002.3
Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa 2.600.000,002.3.2
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
2.3.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 378.000,00
2.3.2.2.8. Belanja makan dan minum 792.000,00
2.3.2.2.20. Honor 1.230.000,00
2.3.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00
Kegiatan Operasional Hansip dan linmas. 4.800.000,002.3.4
2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
2.3.4.2.3. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 4.900.000,002.3.21
2.3.21.3. Belanja Modal 4.900.000,00
2.3.21.3.31. Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga 4.900.000,00
Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional 14.500.000,002.3.23
2.3.23.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
2.3.23.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
2.3.23.2.8. Belanja makan dan minum 5.000.000,00
2.3.23.2.20. Honor 2.500.000,00
2.3.23.2.25. Belanja Sewa 4.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 53.763.000,002.4
Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin30.000.000,002.4.14
2.4.14.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.4.14.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
2.4.14.2.2. Belanja Benda Pos 50.000,00
2.4.14.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
Halaman 4Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
22. KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.4.14.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00
2.4.14.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00
2.4.14.3. Belanja Modal 28.500.000,00
2.4.14.3.35. Belanja Modal Pembelian Bangunan/Gedung 28.500.000,00
Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin 4.620.000,002.4.16
2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00
2.4.16.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 4.620.000,00
Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,002.4.30
2.4.30.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.4.30.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 294.000,00
2.4.30.2.2. Belanja Benda Pos 24.000,00
2.4.30.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.000,00
2.4.30.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 4.620.000,00
Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan 14.143.000,002.4.41
2.4.41.2. Belanja Barang dan Jasa 8.293.000,00
2.4.41.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 588.000,00
2.4.41.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000,00
2.4.41.2.8. Belanja makan dan minum 5.320.000,00
2.4.41.2.20. Honor 800.000,00
2.4.41.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 1.525.000,00
2.4.41.3. Belanja Modal 5.850.000,00
2.4.41.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.850.000,00
1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA
(106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN3.
3.1. Penerimaan Pembiayaan 181.185.100,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 75.000.000,00
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00
0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
SAWANGAN, 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
SUSANTO
Halaman 5Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.23