SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
KEPALA DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN
RANCANGAN
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAWANGAN,
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa,
maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dengan Perturan Desa;
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kuwarasan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5539)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana
Desa tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor );
15. Peraturan Bupati Kebumen nomor 22 tahun 2015
tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
Dan
KEPALA DESA SAWANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SAWANGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kebumen;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes);
17. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 8 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa (RPJM Desa) KUWARASAN Tahun 2017-2019
18.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017
tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen
tahun Anggaran 2017;
19.Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017
tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20.Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian
Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
21.Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017
tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian
dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
22.Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017.
Memperhatikan 1. Surat Edaran Sekretaris daerah Nomor 412.2 tahun
2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal juklak
Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Realisasi APBDes;
2. Hasil Evaluasi Camat Kuwarasan tentang Rencana
APBDes Desa Sawangan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalan penyelenggaraan urusan pemeritahan dan
kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi yang anggotanya
merupakan wakil dari peduduk desa berdasarka keterwakilan wilayah
yang ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun;
12. Recana Kerja Pemeritah Desa selanjutnnya disebut RKPDesa adalah
pejabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah Rancangan Keuangan Tahunan pemerintah Desa.
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp 1.508.073.764,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan
Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit’
Rp. 565.058.564,-
Rp. 968.637.300.-
Rp. 26.800.000,-
Rp. 53.763.000,-
Rp. 0,-
Rp.1.614.258.864,-
Rp. (106.185.100,-)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
SILPA
Rp. 181.185.100,-
Rp. 75.000.000,-
Rp. 106.185.100,-
Rp 0,-
================
Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 4
Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sawangan.
Ditetapkan di Sawangan
pada tangggal 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
TTD
SUSANTO
Diundangkan di Sawangan
Pada tanggal 31 Desember 2017
PLT.SEKRETARIS DESA SAWANGAN
TUGINO
LEMBARAN DESA SAWANGAN TAHUN 2017 NOMOR 7
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN APBDesa 2018 DESA SAWANGAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN
Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan
tugas programnya harus disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa yang berdayaguna dan
berhasilguna sesuai dengan perkembangan
Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu
megatur dan menetapka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan
disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014
Tentang Pedoma Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun
2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan
Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun
2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan
Dana Desa tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomornnn);
15. Peraturan Desa Sawangan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Desa (RPJM Desa) Sawangan Tahun 2015-2019
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017
tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen
tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017
tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Memperhatikan : 1
.
Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Sawangan Nomor 07 tahun 2017 tanggal 30
Desember 2017.
2
.
Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa
Sawangan tanggal 27 s/d 30 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan telah membahas
Rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan
Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen.
KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan menyepakati
rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sawangan
Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Sawangan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)
Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati
Pada tanggal
: Di Sawangan
: 27 Desember 2017
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
Kebumen Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017
tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian
Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan
dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2017;
19. Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017
tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian
dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017.
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor :07/DS-SAWANGAN/2017
Nomor :07/BPD-SAWANGAN/2017
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAWANGAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua
Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. SUSANTO : Kepala Desa Sawangan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Sawangan selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. H.K.DWIJO
MARTONO,S.Pd
: Ketua BPD Desa Sawangan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawangan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APBD Desa Tahun
Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
APBDesa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada
Berita Acara ini selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK PERTAMA
TTD
SUSANTO
PIHAK KEDUA
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun
Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Sawangan Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta
Organisasi Wanita dalam Rangka membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:
A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa
a. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
c. Kegiatan Operasional BPD
d. Kegiatan Operasional Rt /RW
e. Kegiatan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasrkan Hak
Asal Usul
f. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
g. Kegiatan Penyusunan Peraturan – Peraturan Desa
h. Kegiatan Penyusunan APBDesa
i. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Desa
j. Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin
k. Kegiatan Penyusunan Profil Desa
l. Kegiatan Penyusunan RKP Desa
m. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
n. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2. Bidang Pembangunan
a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia
b. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD
c. Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat desa
d. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
e. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi
f. Kegiatan Pendirian BUMDes
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Kegiatan Operasional LKMD
b. Kegiatan Operasional Hansip/Linmas
c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
d. Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan
Nasional
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Kegiatan Fasilitasi BSM
b. Kegiatan Operasional Tim PKK
c. Kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan pemugaran rumah RTM
d. Kegiatan penguatan kapasitas Kader KPMD
5. Bidang Tak terduga
a. -
B. Menyepakati APBDesa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan
verifikasi atas APBDesa tahun Anggaran 2018 selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut:
.................................N____I____H____I____L.................................
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWARASAN
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
: H.K.Dwijo Martono,S.Pd
: Sidik
: Sri Parwati
: Yahman
: Suratno
: Warsiti
: Supriyadi
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
(..................................)
LAMPIRAN V
PERATURAN DESA SAWANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA :
DESA : SAWANGAN
KECAMATAN : KUWARASAN
TANGGAL :
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan APBdesa di Desa Sawangan Kecamatan
Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi jawa tengah pada:
Hari dan tanggal : Selasa, 26 Desember 2017
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Sawangan
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur perangkat, BPD, kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir
terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APBDesa tahun
Anggaran 2018.
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi
1. Kesesuaian Harga dengan Standarisasi harga di Kabupaten
Kebumen
2. Kesesuaian Kode Rekening dengan Peraturan Bupati tentang
Pengelola Keuangan Desa
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin : H.K.Dwijo Martono,S.Pd dari unsur BPD
Notulen : Dwi Ambarwati dari unsur Perangkat Desa
Nara Sumber : Susanto dari unsur Kepala Desa
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepkati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
APB Desa Tahun Anggaran 2018.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab.
Kepala Desa Sawangan
TTD
SUSANTO
BPD Desa Sawangan
Ketua
TTD
H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
Wakil Kelompok Masyarakat
TTD
RASIMUN
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
NO NAMA ALAMAT
TANDA
TANGAN
KET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA SAWANGAN
Nomor
Tahun
:
: 2017
Lampiran Peraturan Desa
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN1.
381.379.164,00Pendapatan Asli Desa1.1.
Hasil Usaha Desa 359.876.000,001.1.1.
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,001.1.4.
1.126.694.600,00Pendapatan Transfer1.2.
Dana Desa 797.303.000,001.2.1.
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,001.2.2.
Alokasi Dana Desa 269.939.400,001.2.3.
Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,001.2.4.
Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,001.2.5.
1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA2.
1.614.258.864,00Belanja Desa2.1.
Belanja Pegawai 471.340.000,002.1.1.
Belanja Barang dan Jasa 330.294.364,002.1.2.
Belanja Modal 812.624.500,002.1.3.
1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA
(106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN3.
181.185.100,00Penerimaan Pembiayaan3.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,003.1.1.
75.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan3.2.
Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,003.2.1.
JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00
0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
SAWANGAN, 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
SUSANTO
Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.31.17
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA SAWANGAN
Nomor
Tahun
:
:
Lampiran Peraturan Desa
2017
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 381.379.164,00
1.1.1. Hasil Usaha Desa 359.876.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.126.694.600,00
1.2.1. Dana Desa 797.303.000,00
1.2.2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 269.939.400,00
1.2.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,00
1.2.5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,00
1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 565.058.564,002.1
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa161.940.000,002.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 161.940.000,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 161.940.000,00
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 43.126.664,002.1.2
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.126.664,00
2.1.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 2.470.664,00
2.1.2.2.2. Belanja Benda Pos 225.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 331.000,00
2.1.2.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.040.000,00
2.1.2.2.7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 380.000,00
2.1.2.2.8. Belanja makan dan minum 2.764.000,00
2.1.2.2.11. Belanja Penggantian Suku Cadang 975.000,00
2.1.2.2.17. Belanja Pengisian Tabug Gas 240.000,00
2.1.2.2.20. Honor 13.800.000,00
2.1.2.2.21. Belanja Listrik 2.436.000,00
2.1.2.2.22. Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 460.000,00
2.1.2.2.23. Belanja Internet 4.200.000,00
2.1.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 2.125.000,00
2.1.2.2.27. Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan 1.620.000,00
2.1.2.2.28. Belanja Majalah/Koran/tabloid 1.080.000,00
2.1.2.2.33. Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa 5.320.000,00
Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.21
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.1.2.2.37. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu 660.000,00
Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 13.177.400,002.1.3
2.1.3.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00
2.1.3.1.4. Tunjangan BPD 10.200.000,00
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.977.400,00
2.1.3.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 189.500,00
2.1.3.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.900,00
2.1.3.2.8. Belanja makan dan minum 924.000,00
2.1.3.2.20. Honor 1.500.000,00
2.1.3.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00
Kegiatan Operasional Rt/Rw 9.000.000,002.1.4
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
2.1.4.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 450.000,00
2.1.4.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
2.1.4.2.8. Belanja makan dan minum 8.400.000,00
Kegiatan Penghasilan dan Tunjangan Staf dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak asal usul299.200.000,002.1.6
2.1.6.1. Belanja Pegawai 299.200.000,00
2.1.6.1.2. Penghasilan dan Tunjangan staf Pemerintah Desa dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan H47.300.000,00
2.1.6.1.5. Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Staf15.400.000,00
2.1.6.1.7. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 236.500.000,00
Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa16.040.000,002.1.9
2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 16.040.000,00
2.1.9.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 267.000,00
2.1.9.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00
2.1.9.2.6. Belanja Dokumentasi 150.000,00
2.1.9.2.8. Belanja makan dan minum 5.973.000,00
2.1.9.2.20. Honor 7.050.000,00
2.1.9.2.25. Belanja Sewa 2.500.000,00
Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa 2.925.500,002.1.13
2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 2.925.500,00
2.1.13.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.500,00
2.1.13.2.8. Belanja makan dan minum 1.078.000,00
2.1.13.2.20. Honor 1.785.000,00
Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang, APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertangg1.732.000,002.1.21
2.1.21.2. Belanja Barang dan Jasa 1.732.000,00
2.1.21.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.000,00
2.1.21.2.8. Belanja makan dan minum 616.000,00
2.1.21.2.20. Honor 1.040.000,00
Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa1.383.000,002.1.22
2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 1.383.000,00
Halaman 2Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.1.22.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.000,00
2.1.22.2.8. Belanja makan dan minum 525.000,00
2.1.22.2.20. Honor 750.000,00
Kegiatan pendataan kemiskinan Desa 1.681.000,002.1.31
2.1.31.2. Belanja Barang dan Jasa 1.681.000,00
2.1.31.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 233.000,00
2.1.31.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00
2.1.31.2.8. Belanja makan dan minum 308.000,00
2.1.31.2.20. Honor 1.020.000,00
Kegiatan penyusunan buku Profil Desa 1.029.000,002.1.34
2.1.34.2. Belanja Barang dan Jasa 1.029.000,00
2.1.34.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.000,00
2.1.34.2.8. Belanja makan dan minum 462.000,00
2.1.34.2.20. Honor 435.000,00
Kegiatan penyusunan RKP Desa 4.134.000,002.1.42
2.1.42.2. Belanja Barang dan Jasa 4.134.000,00
2.1.42.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 224.000,00
2.1.42.2.8. Belanja makan dan minum 2.200.000,00
2.1.42.2.20. Honor 1.710.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1.340.000,002.1.44
2.1.44.2. Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
2.1.44.2.9. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.340.000,00
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.350.000,002.1.45
2.1.45.3. Belanja Modal 8.350.000,00
2.1.45.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 8.350.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 968.637.300,002.2
Kegiatan pemberian makanan tambahan 7.200.000,002.2.6
2.2.6.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
2.2.6.2.8. Belanja makan dan minum 7.200.000,00
Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini7.200.000,002.2.28
2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00
2.2.28.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00
2.2.28.3. Belanja Modal 5.975.000,00
2.2.28.3.13. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga 975.000,00
2.2.28.3.32. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. 5.000.000,002.2.32
2.2.32.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.2.32.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.004.000,00
2.2.32.2.20. Honor 3.996.000,00
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa 733.259.500,002.2.36
2.2.36.2. Belanja Barang dan Jasa 2.710.000,00
Halaman 3Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.2.36.2.20. Honor 2.710.000,00
2.2.36.3. Belanja Modal 730.549.500,00
2.2.36.3.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 730.549.500,00
Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan irigasi tersier 185.977.800,002.2.42
2.2.42.2. Belanja Barang dan Jasa 185.977.800,00
2.2.42.2.19. Upah Kerja 185.977.800,00
Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 30.000.000,002.2.65
2.2.65.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.2.65.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
2.2.65.2.2. Belanja Benda Pos 100.000,00
2.2.65.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
2.2.65.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00
2.2.65.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00
2.2.65.3. Belanja Modal 28.500.000,00
2.2.65.3.25. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung dan Kantor 28.500.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 26.800.000,002.3
Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa 2.600.000,002.3.2
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
2.3.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 378.000,00
2.3.2.2.8. Belanja makan dan minum 792.000,00
2.3.2.2.20. Honor 1.230.000,00
2.3.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00
Kegiatan Operasional Hansip dan linmas. 4.800.000,002.3.4
2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
2.3.4.2.3. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 4.900.000,002.3.21
2.3.21.3. Belanja Modal 4.900.000,00
2.3.21.3.31. Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga 4.900.000,00
Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional 14.500.000,002.3.23
2.3.23.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
2.3.23.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
2.3.23.2.8. Belanja makan dan minum 5.000.000,00
2.3.23.2.20. Honor 2.500.000,00
2.3.23.2.25. Belanja Sewa 4.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 53.763.000,002.4
Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin30.000.000,002.4.14
2.4.14.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
2.4.14.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
2.4.14.2.2. Belanja Benda Pos 50.000,00
2.4.14.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
Halaman 4Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
2.4.14.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00
2.4.14.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00
2.4.14.3. Belanja Modal 28.500.000,00
2.4.14.3.35. Belanja Modal Pembelian Bangunan/Gedung 28.500.000,00
Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin 4.620.000,002.4.16
2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00
2.4.16.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 4.620.000,00
Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,002.4.30
2.4.30.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.4.30.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 294.000,00
2.4.30.2.2. Belanja Benda Pos 24.000,00
2.4.30.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.000,00
2.4.30.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 4.620.000,00
Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan 14.143.000,002.4.41
2.4.41.2. Belanja Barang dan Jasa 8.293.000,00
2.4.41.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 588.000,00
2.4.41.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000,00
2.4.41.2.8. Belanja makan dan minum 5.320.000,00
2.4.41.2.20. Honor 800.000,00
2.4.41.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 1.525.000,00
2.4.41.3. Belanja Modal 5.850.000,00
2.4.41.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.850.000,00
1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA
(106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN3.
3.1. Penerimaan Pembiayaan 181.185.100,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 75.000.000,00
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00
0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
SAWANGAN, 31 Desember 2017
KEPALA DESA SAWANGAN
SUSANTO
Halaman 5Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.23

More Related Content

What's hot

Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaPerdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaari saridjo
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016Ninuk Hp
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaTV Desa
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaranari saridjo
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPerdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPemdes Seboro Sadang
 

What's hot (20)

Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015 Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
Perdes RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2015
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desaPerdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
Perdes no. 07 th 2014 ttg swadaya desa
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_20165 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
5 sk pembantu_pengelola_aset_desa_2016
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Perdes no. 3 sotk ok(4)
Perdes no. 3 sotk   ok(4)Perdes no. 3 sotk   ok(4)
Perdes no. 3 sotk ok(4)
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik DesaPP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPerdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
 

Similar to Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes

Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022NoerCholies1
 
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPenyimpanandesa
 
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDTATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPemdes Wonoyoso
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPemdes Wonoyoso
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021NoerCholies1
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB  MUSYAWARAH DESAPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB  MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESAPemdes Wonoyoso
 

Similar to Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes (20)

Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022
 
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docxPedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
Pedoman+Organisasi+Pemerintahan+Desa+dan+Perangkat+Desa_P9rh28_Perdes-SOTK.docx
 
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdfRPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
 
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDTATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018
 
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB  MUSYAWARAH DESAPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB  MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
 

More from Juni Aminudin

Form dan jadwal pembentukan kpps 2019
Form dan jadwal pembentukan kpps 2019 Form dan jadwal pembentukan kpps 2019
Form dan jadwal pembentukan kpps 2019 Juni Aminudin
 
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan Kuwarasan
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan KuwarasanDaftar Anggota KPPS Desa Sawangan Kuwarasan
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan KuwarasanJuni Aminudin
 
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan
Daftar Anggota KPPS Desa SawanganDaftar Anggota KPPS Desa Sawangan
Daftar Anggota KPPS Desa SawanganJuni Aminudin
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Juni Aminudin
 

More from Juni Aminudin (8)

Form dan jadwal pembentukan kpps 2019
Form dan jadwal pembentukan kpps 2019 Form dan jadwal pembentukan kpps 2019
Form dan jadwal pembentukan kpps 2019
 
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan Kuwarasan
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan KuwarasanDaftar Anggota KPPS Desa Sawangan Kuwarasan
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan Kuwarasan
 
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan
Daftar Anggota KPPS Desa SawanganDaftar Anggota KPPS Desa Sawangan
Daftar Anggota KPPS Desa Sawangan
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 
Rpjmdes 2015 2019
Rpjmdes 2015   2019Rpjmdes 2015   2019
Rpjmdes 2015 2019
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes

  • 1. KEPALA DESA SAWANGAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN RANCANGAN PERATURAN DESA SAWANGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAWANGAN, Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Perturan Desa; b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kuwarasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
  • 2. Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoma Pembangunan Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor ); 15. Peraturan Bupati Kebumen nomor 22 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;
  • 3. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN Dan KEPALA DESA SAWANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA SAWANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Kebumen; 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen; 3. Bupati adalah Bupati Kebumen; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebumen; 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen; 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes); 17. Peraturan Desa KUWARASAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa) KUWARASAN Tahun 2017-2019 18.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen tahun Anggaran 2017; 19.Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; 20.Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; 21.Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017 tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; 22.Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017. Memperhatikan 1. Surat Edaran Sekretaris daerah Nomor 412.2 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal juklak Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes; 2. Hasil Evaluasi Camat Kuwarasan tentang Rencana APBDes Desa Sawangan.
  • 4. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Desa adalan penyelenggaraan urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi yang anggotanya merupakan wakil dari peduduk desa berdasarka keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa; 10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 12. Recana Kerja Pemeritah Desa selanjutnnya disebut RKPDesa adalah pejabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rancangan Keuangan Tahunan pemerintah Desa. BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp 1.508.073.764,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus/Defisit’ Rp. 565.058.564,- Rp. 968.637.300.- Rp. 26.800.000,- Rp. 53.763.000,- Rp. 0,- Rp.1.614.258.864,- Rp. (106.185.100,-) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b) SILPA Rp. 181.185.100,- Rp. 75.000.000,- Rp. 106.185.100,- Rp 0,- ================ Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 4 Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
  • 5. Pasal 5 Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sawangan. Ditetapkan di Sawangan pada tangggal 31 Desember 2017 KEPALA DESA SAWANGAN TTD SUSANTO Diundangkan di Sawangan Pada tanggal 31 Desember 2017 PLT.SEKRETARIS DESA SAWANGAN TUGINO LEMBARAN DESA SAWANGAN TAHUN 2017 NOMOR 7
  • 6. LAMPIRAN II PERATURAN DESA SAWANGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN KECAMATAN KUWARASAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KESEPAKATAN APBDesa 2018 DESA SAWANGAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWANGAN Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu megatur dan menetapka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsii Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
  • 7. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peratura di Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoma Pembangunan Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusa dan Pengelolaa, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomornnn); 15. Peraturan Desa Sawangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa) Sawangan Tahun 2015-2019 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa di kabupaten Kebumen tahun Anggaran 2017; 17. Peraturan Bupati Kebumen nomor 5 tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
  • 8. Memperhatikan : 1 . Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sawangan Nomor 07 tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017. 2 . Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Sawangan tanggal 27 s/d 30 Desember 2017. MEMUTUSKAN KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan telah membahas Rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen. KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Sawangan menyepakati rancangan Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Sawangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Disepakati Pada tanggal : Di Sawangan : 27 Desember 2017 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TTD H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd Kebumen Tahun Anggaran 2017; 18. Peraturan Bupati Kebumen nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; 19. Peraturan Bupati Kebumen nomor 49 tahun 2017 tentang Alokasi dan Tata Cara pengalokasian bagian dari pajak daerah dan restribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; 20. Peraturan Desa Sawangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa) Sawangan Tahun 2017.
  • 9. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor :07/DS-SAWANGAN/2017 Nomor :07/BPD-SAWANGAN/2017 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SAWANGAN TENTANG PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. SUSANTO : Kepala Desa Sawangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawangan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd : Ketua BPD Desa Sawangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawangan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa: 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APBD Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA TTD SUSANTO PIHAK KEDUA TTD H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd
  • 10. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda karang taruna serta Organisasi Wanita dalam Rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut: A. Menyepakati APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: 1. Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa a. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa c. Kegiatan Operasional BPD d. Kegiatan Operasional Rt /RW e. Kegiatan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasrkan Hak Asal Usul f. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa g. Kegiatan Penyusunan Peraturan – Peraturan Desa h. Kegiatan Penyusunan APBDesa i. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Desa j. Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin k. Kegiatan Penyusunan Profil Desa l. Kegiatan Penyusunan RKP Desa m. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa n. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Bidang Pembangunan a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia b. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD c. Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat desa d. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa e. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi f. Kegiatan Pendirian BUMDes 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Operasional LKMD b. Kegiatan Operasional Hansip/Linmas c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga d. Kegiatan Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan Fasilitasi BSM b. Kegiatan Operasional Tim PKK c. Kegiatan Fasilitasi Pemberian bantuan pemugaran rumah RTM d. Kegiatan penguatan kapasitas Kader KPMD 5. Bidang Tak terduga a. -
  • 11. B. Menyepakati APBDesa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan verifikasi atas APBDesa tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut: .................................N____I____H____I____L................................. Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KUWARASAN 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota : H.K.Dwijo Martono,S.Pd : Sidik : Sri Parwati : Yahman : Suratno : Warsiti : Supriyadi (..................................) (..................................) (..................................) (..................................) (..................................) (..................................) (..................................)
  • 12. LAMPIRAN V PERATURAN DESA SAWANGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : DESA : SAWANGAN KECAMATAN : KUWARASAN TANGGAL : NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • 14. BERITA ACARA PENYUSUNAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan APBdesa di Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Provinsi jawa tengah pada: Hari dan tanggal : Selasa, 26 Desember 2017 Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Balai Desa Sawangan Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat, BPD, kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah: A. Materi Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APBDesa tahun Anggaran 2018. Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi 1. Kesesuaian Harga dengan Standarisasi harga di Kabupaten Kebumen 2. Kesesuaian Kode Rekening dengan Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Desa B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin : H.K.Dwijo Martono,S.Pd dari unsur BPD Notulen : Dwi Ambarwati dari unsur Perangkat Desa Nara Sumber : Susanto dari unsur Kepala Desa Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepkati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab. Kepala Desa Sawangan TTD SUSANTO BPD Desa Sawangan Ketua TTD H.K.DWIJO MARTONO,S.Pd Wakil Kelompok Masyarakat TTD RASIMUN
  • 15. YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27
  • 17. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH DESA SAWANGAN Nomor Tahun : : 2017 Lampiran Peraturan Desa KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 PENDAPATAN1. 381.379.164,00Pendapatan Asli Desa1.1. Hasil Usaha Desa 359.876.000,001.1.1. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,001.1.4. 1.126.694.600,00Pendapatan Transfer1.2. Dana Desa 797.303.000,001.2.1. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,001.2.2. Alokasi Dana Desa 269.939.400,001.2.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,001.2.4. Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,001.2.5. 1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN BELANJA2. 1.614.258.864,00Belanja Desa2.1. Belanja Pegawai 471.340.000,002.1.1. Belanja Barang dan Jasa 330.294.364,002.1.2. Belanja Modal 812.624.500,002.1.3. 1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA (106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN3. 181.185.100,00Penerimaan Pembiayaan3.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,003.1.1. 75.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan3.2. Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,003.2.1. JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00 0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN SAWANGAN, 31 Desember 2017 KEPALA DESA SAWANGAN SUSANTO Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.31.17
  • 18. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH DESA SAWANGAN Nomor Tahun : : Lampiran Peraturan Desa 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 PENDAPATAN1. 1.1. Pendapatan Asli Desa 381.379.164,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 359.876.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 21.503.164,00 1.2. Pendapatan Transfer 1.126.694.600,00 1.2.1. Dana Desa 797.303.000,00 1.2.2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 19.452.200,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 269.939.400,00 1.2.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.000.000,00 1.2.5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten 5.000.000,00 1.508.073.764,00JUMLAH PENDAPATAN BELANJA2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 565.058.564,002.1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa161.940.000,002.1.1 2.1.1.1. Belanja Pegawai 161.940.000,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 161.940.000,00 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 43.126.664,002.1.2 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43.126.664,00 2.1.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 2.470.664,00 2.1.2.2.2. Belanja Benda Pos 225.000,00 2.1.2.2.4. Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 331.000,00 2.1.2.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.040.000,00 2.1.2.2.7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 380.000,00 2.1.2.2.8. Belanja makan dan minum 2.764.000,00 2.1.2.2.11. Belanja Penggantian Suku Cadang 975.000,00 2.1.2.2.17. Belanja Pengisian Tabug Gas 240.000,00 2.1.2.2.20. Honor 13.800.000,00 2.1.2.2.21. Belanja Listrik 2.436.000,00 2.1.2.2.22. Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 460.000,00 2.1.2.2.23. Belanja Internet 4.200.000,00 2.1.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 2.125.000,00 2.1.2.2.27. Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan 1.620.000,00 2.1.2.2.28. Belanja Majalah/Koran/tabloid 1.080.000,00 2.1.2.2.33. Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa 5.320.000,00 Halaman 1Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.21
  • 19. KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 2.1.2.2.37. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu 660.000,00 Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 13.177.400,002.1.3 2.1.3.1. Belanja Pegawai 10.200.000,00 2.1.3.1.4. Tunjangan BPD 10.200.000,00 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.977.400,00 2.1.3.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 189.500,00 2.1.3.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.900,00 2.1.3.2.8. Belanja makan dan minum 924.000,00 2.1.3.2.20. Honor 1.500.000,00 2.1.3.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 Kegiatan Operasional Rt/Rw 9.000.000,002.1.4 2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 2.1.4.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 450.000,00 2.1.4.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 2.1.4.2.8. Belanja makan dan minum 8.400.000,00 Kegiatan Penghasilan dan Tunjangan Staf dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak asal usul299.200.000,002.1.6 2.1.6.1. Belanja Pegawai 299.200.000,00 2.1.6.1.2. Penghasilan dan Tunjangan staf Pemerintah Desa dan/atau Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan H47.300.000,00 2.1.6.1.5. Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Staf15.400.000,00 2.1.6.1.7. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 236.500.000,00 Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa16.040.000,002.1.9 2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 16.040.000,00 2.1.9.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 267.000,00 2.1.9.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 2.1.9.2.6. Belanja Dokumentasi 150.000,00 2.1.9.2.8. Belanja makan dan minum 5.973.000,00 2.1.9.2.20. Honor 7.050.000,00 2.1.9.2.25. Belanja Sewa 2.500.000,00 Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa 2.925.500,002.1.13 2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa 2.925.500,00 2.1.13.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.500,00 2.1.13.2.8. Belanja makan dan minum 1.078.000,00 2.1.13.2.20. Honor 1.785.000,00 Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang, APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertangg1.732.000,002.1.21 2.1.21.2. Belanja Barang dan Jasa 1.732.000,00 2.1.21.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 76.000,00 2.1.21.2.8. Belanja makan dan minum 616.000,00 2.1.21.2.20. Honor 1.040.000,00 Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa1.383.000,002.1.22 2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 1.383.000,00 Halaman 2Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
  • 20. KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 2.1.22.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 108.000,00 2.1.22.2.8. Belanja makan dan minum 525.000,00 2.1.22.2.20. Honor 750.000,00 Kegiatan pendataan kemiskinan Desa 1.681.000,002.1.31 2.1.31.2. Belanja Barang dan Jasa 1.681.000,00 2.1.31.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 233.000,00 2.1.31.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 120.000,00 2.1.31.2.8. Belanja makan dan minum 308.000,00 2.1.31.2.20. Honor 1.020.000,00 Kegiatan penyusunan buku Profil Desa 1.029.000,002.1.34 2.1.34.2. Belanja Barang dan Jasa 1.029.000,00 2.1.34.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 132.000,00 2.1.34.2.8. Belanja makan dan minum 462.000,00 2.1.34.2.20. Honor 435.000,00 Kegiatan penyusunan RKP Desa 4.134.000,002.1.42 2.1.42.2. Belanja Barang dan Jasa 4.134.000,00 2.1.42.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 224.000,00 2.1.42.2.8. Belanja makan dan minum 2.200.000,00 2.1.42.2.20. Honor 1.710.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 1.340.000,002.1.44 2.1.44.2. Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00 2.1.44.2.9. Belanja Bahan Baku Bangunan 1.340.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.350.000,002.1.45 2.1.45.3. Belanja Modal 8.350.000,00 2.1.45.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 8.350.000,00 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 968.637.300,002.2 Kegiatan pemberian makanan tambahan 7.200.000,002.2.6 2.2.6.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 2.2.6.2.8. Belanja makan dan minum 7.200.000,00 Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini7.200.000,002.2.28 2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00 2.2.28.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 2.2.28.3. Belanja Modal 5.975.000,00 2.2.28.3.13. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga 975.000,00 2.2.28.3.32. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa. 5.000.000,002.2.32 2.2.32.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.2.32.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 1.004.000,00 2.2.32.2.20. Honor 3.996.000,00 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa 733.259.500,002.2.36 2.2.36.2. Belanja Barang dan Jasa 2.710.000,00 Halaman 3Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
  • 21. KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 2.2.36.2.20. Honor 2.710.000,00 2.2.36.3. Belanja Modal 730.549.500,00 2.2.36.3.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 730.549.500,00 Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan irigasi tersier 185.977.800,002.2.42 2.2.42.2. Belanja Barang dan Jasa 185.977.800,00 2.2.42.2.19. Upah Kerja 185.977.800,00 Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 30.000.000,002.2.65 2.2.65.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.2.65.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00 2.2.65.2.2. Belanja Benda Pos 100.000,00 2.2.65.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 2.2.65.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00 2.2.65.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 2.2.65.3. Belanja Modal 28.500.000,00 2.2.65.3.25. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung dan Kantor 28.500.000,00 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 26.800.000,002.3 Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa 2.600.000,002.3.2 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.3.2.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 378.000,00 2.3.2.2.8. Belanja makan dan minum 792.000,00 2.3.2.2.20. Honor 1.230.000,00 2.3.2.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00 Kegiatan Operasional Hansip dan linmas. 4.800.000,002.3.4 2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.3.4.2.3. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga 4.900.000,002.3.21 2.3.21.3. Belanja Modal 4.900.000,00 2.3.21.3.31. Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga 4.900.000,00 Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional 14.500.000,002.3.23 2.3.23.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 2.3.23.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.3.23.2.8. Belanja makan dan minum 5.000.000,00 2.3.23.2.20. Honor 2.500.000,00 2.3.23.2.25. Belanja Sewa 4.000.000,00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 53.763.000,002.4 Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin30.000.000,002.4.14 2.4.14.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.4.14.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00 2.4.14.2.2. Belanja Benda Pos 50.000,00 2.4.14.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 Halaman 4Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.22
  • 22. KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) KETERANGAN 1 2 3 4 2.4.14.2.8. Belanja makan dan minum 700.000,00 2.4.14.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 2.4.14.3. Belanja Modal 28.500.000,00 2.4.14.3.35. Belanja Modal Pembelian Bangunan/Gedung 28.500.000,00 Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin 4.620.000,002.4.16 2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 2.4.16.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 4.620.000,00 Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,002.4.30 2.4.30.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.4.30.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 294.000,00 2.4.30.2.2. Belanja Benda Pos 24.000,00 2.4.30.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 62.000,00 2.4.30.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 4.620.000,00 Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan 14.143.000,002.4.41 2.4.41.2. Belanja Barang dan Jasa 8.293.000,00 2.4.41.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor 588.000,00 2.4.41.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000,00 2.4.41.2.8. Belanja makan dan minum 5.320.000,00 2.4.41.2.20. Honor 800.000,00 2.4.41.2.26. Belanja Perjalanan Dinas 1.525.000,00 2.4.41.3. Belanja Modal 5.850.000,00 2.4.41.3.14. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.850.000,00 1.614.258.864,00JUMLAH BELANJA (106.185.100,00)SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN3. 3.1. Penerimaan Pembiayaan 181.185.100,00 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 181.185.100,00 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 75.000.000,00 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000,00 JUMLAH PEMBIAYAAN 106.185.100,00 0,00SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN SAWANGAN, 31 Desember 2017 KEPALA DESA SAWANGAN SUSANTO Halaman 5Printed by Siskeudes 31/12/2017 11.32.23