Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OLEHR. YUDHI ALDRIAND DANIAL, SSTP, MM
1.   PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA     PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2007 TENTANG2.     PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA3.  ...
• TANAH DESA adalah barang milik desa berupa tanah  bengkok, kuburan, dan titisara. (Pasal 1 Peraturan Menteri  Dalam Nege...
• PENGELOLAAN TANAH KAS DESA adalah usaha mengoptimalkan  daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan  perenc...
• PEMANFAATAN adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang  tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama  pema...
• RUILSLAG adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang  dilakukan antar pemerintah desa, atau antara pemerintah d...
SEWA TANAH KAS DESA             PASAL 8 PERBUP NO.12/2010 Sewa Tanah Kas Desa adalah        kegiatan pemanfaatan Tanah Ka...
TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA1.   Mendapat rekomendasi dari Camat           6. Segala biaya yang diperlukan dalam2.    Dal...
KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA                  PASAL 9 PERBUP NO.12/2010• Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa adal...
TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESAa. Calon Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga mengajukan permohonan kerja sama     ...
BANGUN SERAH GUNA TANAH KAS DESA                    PASAL 10 PERBUP NO.12/2010• Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekay...
PERSYARATAN SERAH GUNA2. Bangunan atau gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus     sesuai dengan kebutuhan Pemerin...
PERSYARATAN SERAH GUNA2. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah membayar kontribusi ke kas   Desa setiap tahu...
TATA CARA SERAH GUNAProsedur/tata cara Bangun serah guna dengan mengajukanSurat permohonan yang ditujukan kepada Kepala De...
BANGUN GUNA SERAH TANAH KAS DESA• Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa oleh pihak     ...
BANGUN GUNA SERAH       PASAL 10 PERBUP NO.12/2010PERSYARATAN DAN TATA CARA BANGUN GUNA  SERAH SAMA DENGAN SERAH GUNA
PINJAM PAKAI TANAH KAS DESA                 PASAL 12 PERBUP NO.12/2010• Pinjam      pakai      adalah penyerahan penggunaa...
A. Dalam hal ruilslag maka nilai tukar pada prinsipnya harus   berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Desa, antara  ...
A. PERSYARATAN :lembaga yang berbadan hukum yang akan memohon pelepasan    hak atas Tanah Kas Desa harus mengajukan permoh...
A.    PERSYARATAN :b)    Dari Pemerintahan Desa3)    Adanya Surat Dari Perusahaan perihal Permohonan Rekomendasi Ruislag T...
A. PERSYARATAN :b) Proses yang harus sudah selesai ditempuh dari Kabupaten Bekasi   dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi...
ALUR MEKANISME RUILSLAG                                                KECAMATAN    LEMBAGA /PT                           ...
1. Kepala Desa bertanggungjawab atas pemeliharaan Tanah Kas Desa dan   wajib melakukan pengamanan Tanah Kas Desa yang bera...
1)   Perusahaan selaku pemohon mengaku sudah membebaskan lahan pengganti akan     tetapi tidak dibuktikan dengan AJB ATAU ...
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi

14,654 views

Published on

Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi

  1. 1. OLEHR. YUDHI ALDRIAND DANIAL, SSTP, MM
  2. 2. 1. PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2007 TENTANG2. PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA3. PERDA KAB. BEKASI NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERBUP BEKASI NO. 12 TAHUN 20104. TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DIKABUPATEN BEKASI
  3. 3. • TANAH DESA adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa)• TANAH KAS DESA adalah Suatu tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan berupa tanah bengkok, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
  4. 4. • PENGELOLAAN TANAH KAS DESA adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)• PELEPASAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH KAS DESA adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas Tanah Kas Desa (Pemerintah Desa) dengan tanah yang dimiliki dan dikuasainya dengan dengan cara tukar menukar/ruislag, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
  5. 5. • PEMANFAATAN adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa. (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa)• PEMANFAATAN TANAH KAS DESA adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik oleh Pemerintah Desa sendiri atau melalui cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
  6. 6. • RUILSLAG adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang dilakukan antar pemerintah desa, atau antara pemerintah desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang yang sejenis misalnya tanah dengan tanah, sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang. (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)• Persetujuan Bupati dan Gubernur adalah persetujuan tertulis dari Bupati dan gubernur atas pelepasan hak atas tanah Kas Desa melalui ruislag/tukar menukar (Pasal 1 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa Dikabupaten Bekasi)
  7. 7. SEWA TANAH KAS DESA PASAL 8 PERBUP NO.12/2010 Sewa Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa milik pemerintah Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
  8. 8. TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA1. Mendapat rekomendasi dari Camat 6. Segala biaya yang diperlukan dalam2. Dalam hal Camat tidak memberikan rangka persiapan pelaksanaan rekomendasi, Camat memberitahukan penyewaan Tanah Kas Desa menjadi secara tertulis alasannya kepada kepala beban dan tanggung jawab Pihak desa. penyewa3. Dilaksanakan berdasarkan surat 7. Setelah jangka waktu sewa berakhir, perjanjian sewa Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah kas desa kepada kepala desa yang4. Besaran nilai sewa minimum Tanah dituangkan kedalam berita acara Kas Desa mempertimbangkan harga tanah dan nilai produksi serta 8. Dalam hal penyewa mengajukan memperhatikan Harga pasar/umum perpanjangan jangka waktu sewa, maka setempat permohonan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa paling5. Pembayaran uang sewa dilakukan pada lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat penandatangan surat perjanjian berakhirnya jangka waktu sewa
  9. 9. KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PASAL 9 PERBUP NO.12/2010• Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Pemerintah Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
  10. 10. TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESAa. Calon Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga mengajukan permohonan kerja sama kepada Kepala Desa;b. Kepala Desa dan Calon Mitra Kerja Sama/Pihak Ketiga menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama;c. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memperoleh persetujuan atas rencana kerja sama;d. BPD menetapkan persetujuan atas kerja sama dimaksude. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Kepala Desa menyampaikan rancangan perjanjian kerja sama kepada Bupati;f. Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan perjanjian kerja sama agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum;g. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama-sama mitra kerja sama/Pihak Ketiga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atas pemanfaatan TKD
  11. 11. BANGUN SERAH GUNA TANAH KAS DESA PASAL 10 PERBUP NO.12/2010• Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Desa untuk kemudian oleh pemerintah desa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu yang telah disepakati.
  12. 12. PERSYARATAN SERAH GUNA2. Bangunan atau gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsi3. Pemerintah desa memiliki Tanah Kas Desa yang belum dimanfaatkan4. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APB Desa5. Bangunan hasil bangun serah guna dan bangun guna serah harus dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Pemerintah Desa sesuai bidang tugas baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali6. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian7. Izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Desa
  13. 13. PERSYARATAN SERAH GUNA2. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah membayar kontribusi ke kas Desa setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.3. Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim Pengkaji yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan antara lain :e) Nilai Tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang adaf) Peruntukan Bangun serah guna dan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangang) Besaran investasi dari mitra kerjah) Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan PAD10. Selama pengoperasian Tanah kas desa dan/atau Bangunan tetap milik Pemerintah Desa11. Penggunaaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK)12. Biaya yang berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada Mitra Kerja/Pihak Ketiga
  14. 14. TATA CARA SERAH GUNAProsedur/tata cara Bangun serah guna dengan mengajukanSurat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desadengan dilengkapi data-data sebagai berikut1. Akte pendirian2. Memiliki SIUP sesuai dengan Bidangnya3. Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya4. Mengajukan proposal5. Memiliki keahlian dibidangnya6. Memiliki modal kerja yang cukup7. Data teknis seperti rencana pembangunan gedung dsb.
  15. 15. BANGUN GUNA SERAH TANAH KAS DESA• Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.
  16. 16. BANGUN GUNA SERAH PASAL 10 PERBUP NO.12/2010PERSYARATAN DAN TATA CARA BANGUN GUNA SERAH SAMA DENGAN SERAH GUNA
  17. 17. PINJAM PAKAI TANAH KAS DESA PASAL 12 PERBUP NO.12/2010• Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaaan Tanah Kas Desa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu yang disepakati bersama tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang memiliki hak pengelolaan atas Tanah kas desa dimaksud.
  18. 18. A. Dalam hal ruilslag maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Desa, antara lain dapat dinilai dari :2) Luasan tanah pengganti sekurang-kurangnya sama dengan tanah kas desa yang dilepas dengan tingkat kesuburan dan produktifitasnya yang sama;3) Nilai manfaat dari tanah pengganti lebih baik dari pada tanah yang akan dilepas;4) Secara ekonomis nilai tanah pengganti -kurangnya sama dengan tanah kas desa yang dilepas.5) Tanah pengganti diupayakan berlokasi dalam satu desa dan fungsi lahan pengganti harus sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan.F. Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah kas desa harus sesuai dengan peruntukkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Bekasi.
  19. 19. A. PERSYARATAN :lembaga yang berbadan hukum yang akan memohon pelepasan hak atas Tanah Kas Desa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada camat dengan menyertakan:• proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa.• Fotocopy akte Pendirian Perusahaan.• Fotokopi KTP Pemohon (Direktur perusahaan atau yang mewakili)• Fotocopi Surat Pertimbangan Pemanfaatan Lahan;• Fotocopi aspek tata guna tanah;• Fotocopi ijin lokasi;• Memiliki perijinan pendukung lainnya;• Mempersiapkan rencana lokasi pengganti Tanah Kas Desa yang akan diruilslag/tukar menukar.
  20. 20. A. PERSYARATAN :b) Dari Pemerintahan Desa3) Adanya Surat Dari Perusahaan perihal Permohonan Rekomendasi Ruislag Tanah Kas Desa (TKD) kepada Kepala Desa4) Berita Acara Musyawarah Pembahasan Permohonan Perusahaan (Kesepakatan Ruislag Tanah Kas Desa (TKD)) antara Kepala Desa dengan BPD (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)5) Adanya Surat Kepala Desa Kepada Perusahaan perihal Persetujuan awal Ruislag Tanah Kas Desa6) Adanya Berita Acara Musyawarah Peninjauan Lokasi asal Tanah Kas Desa dan Lokasi Pengganti Tanah Kas Desa (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)7) Surat permohonan dari kepala desa kepada lembaga penilai untuk menilai TKD asal dan TKD Pengganti8) Adanya Surat perjanjian Kerja antara kades dg lembaga penilai9) Berita acara pembahasan atas Laporan hasil penilaian (Undangan dan Daftar Hadir dilampirkan)10) Adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Ruislag Tanah Kas Desa11) Adanya Peraturan Desa tentang Ruislag/Tukar Menukar Tanah Kas Desa (dilampiri Bukti kepemilikan TKD dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang kepemilikan TKD)
  21. 21. A. PERSYARATAN :b) Proses yang harus sudah selesai ditempuh dari Kabupaten Bekasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi• Surat Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi selaku Ketua Tim Pertimbangan Persetujuan Prinsip Lokasi• Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi• Rekomendasi Teknis Izin Lokasi dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi• Ijin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi
  22. 22. ALUR MEKANISME RUILSLAG KECAMATAN LEMBAGA /PT PEMERINTAH DESA 1. PEMBAHASAN BERSAMA1.MENGAJUKAN BPD PERMOHONAN 2. PERDES 3. SURAT PERMOHONAN2. BERKAS PERSYARATAN KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT BPN Sertifikat asal dan TKD pengganti PROVINSI PEMERINTAH DAERAH 1. MINTA REKOM KPD 1. IJIN BUPATI MENDAGRI 2. PERMOHONAN KPD 2. IJIN GUBERNUR GUBERNUR
  23. 23. 1. Kepala Desa bertanggungjawab atas pemeliharaan Tanah Kas Desa dan wajib melakukan pengamanan Tanah Kas Desa yang berada dalam penguasaannya2. Pengamanan Tanah Kas Desa meliputi :c. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;d. pengamanan fisik untuk tanah dilakukan dengan cara pemagaran pemasangan tanda batas dan pemasangan papan Tanda kepemilikan;e. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan6. Biaya pemeliharaan dan Pengamanan Tanah Kas Desa dibebankan pada APB Desa7. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu -waktu apabila diperlukan
  24. 24. 1) Perusahaan selaku pemohon mengaku sudah membebaskan lahan pengganti akan tetapi tidak dibuktikan dengan AJB ATAU PPJB dan/atau belum adanya rencana lokasi Tanah pengganti2) Penggarap Tanah Kas Desa tidak diberikan Kompensasi atas sewa yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Desa ( perlu adanya surat pernyataan dari Kepala Desa berkaitan Hal tersebut)3) Adanya laporan dari anggaota BPD berkaitan tidak diikut sertakan dalam persetujuan Ruislag TKD ( perlu adanya Berita Acara Verifikasi dokumen Ruislag yang ditandatangani oleh Kades dan BPD)4) Adanya perbedaan luas TKD atau Tanah Pengganti diantara dokumen yang ada5) Lembaga penilai yang tidak bertanggung jawab secara utuh atas penilaiannya (karena adanya intervensi dari pemohon atau kades)6) Penomoran pada surat atau dokumen yang lain belum tertib7) Proses ruislag tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku8) Tanah Kas Desa dipergunakan oleh Pemohon sebelum diterbitkan sertifikat

×