SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
PEMERINTAH DESA SALIMBATU
PERATURAN DESA SALIMBATU
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALIMBATU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 47 ayat 1 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka
perlu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Salimbatu Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah
2
diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas
Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur,
Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir,
Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 seri E Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 03 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015
Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 06 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor
06);
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2016
tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2016 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Salimbatu Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa
Salimbatu Nomor Tahun 2016 Nomor 03);
3
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIMBATU
dan
KEPALA DESA SALIMBATU
MEMUTUSKAN
Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 2.717.748.749,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.388.314.412,-
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 875.048.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 344.665.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 98.000.700,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja Rp. 2.706.028.112,-
Surplus/Defisit Rp. 28.762.521,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 28.762.521,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp ..................
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari :
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APB Desa Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31
Desember 2016;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang
masuk ke desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
4
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannnya dalam Berita Desa Salimbatu.
Ditetapkan di Salimbatu
pada tanggal, 16 Januari 2017
KEPALA DESA SALIMBATU
ASNAWI
Diundangkan di Desa Salimbatu
pada tanggal, 16 Januari 2017
SEKRETARIS DESA SALIMBATU,
DT. AMIR TAJUDDIN
BERITA DESA SALIMBATU TAHUN 2017 NOMOR 01

More Related Content

What's hot

PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012kang_johny
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Suwondo Chan
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 

What's hot (20)

Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016APBDes Dermaji 2016
APBDes Dermaji 2016
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 

Similar to Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016

Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaNinuk Hp
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Danang Susila Kurniawan
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016dermolo
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015tanjungsaricms
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018PuskoMedia Indonesia
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 

Similar to Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016 (20)

Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Sriwedari Nomor 1 Tahun 2016
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015Perdes tanjungsari 7 2015
Perdes tanjungsari 7 2015
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
 

Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016

  • 1. 1 PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH PEMERINTAH DESA SALIMBATU PERATURAN DESA SALIMBATU NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SALIMBATU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salimbatu Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah
  • 2. 2 diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia dan Kecamatan Peso Hilir Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 seri E Nomor 2); 8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 03); 9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 05); 10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 06); 11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 07); 12. Peraturan Desa Salimbatu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Salimbatu Nomor Tahun 2016 Nomor 03);
  • 3. 3 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIMBATU dan KEPALA DESA SALIMBATU MEMUTUSKAN Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 2.717.748.749,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.388.314.412,- b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 875.048.000,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 344.665.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 98.000.700,- e. Bidang Tak Terduga Rp. - Jumlah Belanja Rp. 2.706.028.112,- Surplus/Defisit Rp. 28.762.521,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 28.762.521,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. - Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp .................. Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari : 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016; 2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2016; 3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
  • 4. 4 Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannnya dalam Berita Desa Salimbatu. Ditetapkan di Salimbatu pada tanggal, 16 Januari 2017 KEPALA DESA SALIMBATU ASNAWI Diundangkan di Desa Salimbatu pada tanggal, 16 Januari 2017 SEKRETARIS DESA SALIMBATU, DT. AMIR TAJUDDIN BERITA DESA SALIMBATU TAHUN 2017 NOMOR 01