SlideShare a Scribd company logo
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 01/PRT/M/2013
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2), Pasal 62 ayat (2),
Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan
Ruang,
pemberian
persetujuan substansi rencana rinci tata ruang
kabupaten/kota dapat didekonsentrasikan kepada
gubernur;
bahwa dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan
landasan hukum untuk pelimpahan kewenangan
pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata
ruang kabupaten/kota dari Menteri kepada gubernur;

c.

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
tentang
Pelimpahan
Kewenangan
Pemberian
Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten/Kota;

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara
-2-

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
3.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

4.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

5.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

6.

Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Persetujuan Substansi dalam
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana
Rincinya;

7.

Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

8.

Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan
Kementerian
Pekerjaan
Umum
Yang
Merupakan
Kewenangan
Pemerintah
dan
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
SUBSTANSI
DALAM
PENETAPAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA
RUANG KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Dekonsentrasi
adalah
pelimpahan
wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai
-3-

wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu.
2.

Kegiatan Dekonsentrasi adalah kegiatan pemberian
persetujuan substansi rancangan peraturan daerah
tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh
gubernur setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari
Menteri.

3.

Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan
oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan
teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan
rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota
telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan
tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan
daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundangundangan maupun dengan pedoman bidang penataan
ruang.

4.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

5.

Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan
nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan
sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang
wilayah.

6.

Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci tata
ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang
dilengkapi
dengan
peraturan
zonasi
kabupaten/kota.

7.

Materi Muatan Teknis adalah isi dari rancangan
peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang yang
bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan
rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang.

9.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yang
selanjutnya
disebut
SKPD
Dekon
adalah
organisasi/lembaga teknis pada pemerintah daerah
-4-

provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang
penataan ruang selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi
bidang penataan ruang di daerah provinsi.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah
Indonesia.

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

13. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah
Direktur Jenderal Penataan Ruang.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan
pelimpahan
kewenangan
Pemerintah
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah
untuk melaksanakan pemberian persetujuan substansi
dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang
RRTR kabupaten/kota.

(2)

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelimpahan
kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam
penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR
kabupaten/kota dan kegiatan dekonsentrasi dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
sehingga
dihasilkan
RRTR
kabupaten/kota yang berkualitas serta mengacu pada
RTRW kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur
meliputi:
a.

pemberian persetujuan substansi dalam penetapan
rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata
ruang kabupaten/kota; dan

b.

pemberian persetujuan substansi dalam penetapan
rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang
kawasan strategis kabupaten/kota.
Pasal 4

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kriteria pelimpahan kewenangan;
-5-

b. prosedur pelimpahan kewenangan;
c. pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi;
d. pendanaan kegiatan dekonsentrasi;
e. pelaporan dan
dekonsentrasi;
f.

pemeriksaan

pelaksanaan

kegiatan

penarikan kembali pelimpahan kewenangan; dan

g. pembinaan dan
dekonsentrasi.

pengawasan

pelaksanaan

kegiatan

BAB II
KRITERIA PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5
(1)

Kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a merupakan persyaratan yang
harus dipenuhi oleh provinsi sebagai dasar pelimpahan
kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam
penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR
kabupaten/kota dari Menteri kepada gubernur.

(2)

Kriteria yang harus dipenuhi oleh provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah menetapkan peraturan daerah tentang RTRW
provinsi;
b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsinya
telah memiliki peraturan daerah tentang RTRW
kabupaten/kota;
c. memiliki paling sedikit unit eselon III teknis yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
penataan ruang;
d. memiliki badan koordinasi penataan ruang daerah
provinsi yang telah operasional dan efektif sebagai
wadah koordinasi lintas sektoral di bidang penataan
ruang; dan
e. memiliki sumber daya manusia yang cukup,
kompeten, dan responsif di bidang penataan ruang,
terutama pada dinas teknis yang membidangi urusan
pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi
sekretariat pelaksana teknis pelayanan pemberian
substansi RRTR kabupaten/kota.
Pasal 6

(1)

Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Pekerjaan Umum
melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan
penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).
-6-

(2)

Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan prasyarat pelimpahan kewenangan pemberian
persetujuan substansi dalam penetapan rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.
BAB III
PROSEDUR PELIMPAHAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1)

Prosedur
pelimpahan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan
dalam pelimpahan kewenangan persetujuan substansi
RRTR kabupaten/kota.

(2)

Prosedur
pelimpahan
kewenangan
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sebagaimana

a. pemberitahuan rencana pelimpahan kewenangan;
b. kesediaan dan permohonan pelimpahan kewenangan;
c. penilaian
pemenuhan
kewenangan; dan

kriteria

pelimpahan

d. pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
Bagian Kedua
Pemberitahuan Rencana Pelimpahan Kewenangan
Pasal 8
Dalam
rangka
pelimpahan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3,
Menteri
menyampaikan
pemberitahuan
kepada
gubernur
mengenai
rencana
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk tahun anggaran
berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juni atau
setelah ditetapkannya pagu sementara.
Bagian Ketiga
Kesediaan dan Permohonan Pelimpahan Kewenangan
Pasal 9
(1)

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, gubernur memberikan jawaban tertulis
yang berisi pernyataan kesediaan untuk melaksanakan
kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen
paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
-7-

(2)

Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan penjelasan mengenai pemenuhan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3)

Dalam hal gubernur tidak memberikan jawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dianggap
tidak bersedia melaksanakan kegiatan dekonsentrasi.
Pasal 10

Selain atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, gubernur dapat mengajukan permohonan
kegiatan dekonsentrasi secara tertulis kepada Menteri melalui
Dirjen paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Keempat
Penilaian Pemenuhan Kriteria Pelimpahan Kewenangan
Pasal 11
(1)

Berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) atau permohonan kegiatan
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Menteri melalui Dirjen melakukan penilaian pemenuhan
kriteria pelimpahan kewenangan.

(2)

Penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menghasilkan ketetapan mengenai provinsi
yang telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria
pelimpahan kewenangan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
Pasal 12

(1)

Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai
telah memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan, Menteri
menetapkan Keputusan Menteri tentang pelimpahan
kewenangan pemberian persetujuan substansi rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.

(2)

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan
Desember atau setelah ditetapkannya peraturan presiden
tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat.
Pasal 13

(1)

Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai
belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan,
Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada
-8-

gubernur perihal tidak terpenuhinya kriteria pelimpahan
kewenangan.
(2)

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan arahan terkait dengan penyempurnaan
dalam
rangka
pemenuhan
kriteria
pelimpahan
kewenangan.
BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
Pasal 14
(1)

Pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah
adanya pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada
gubernur.

(2)

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Pasal 15

(1)

Perencanaan dan pemrograman kegiatan dekonsentrasi
dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen sebagai
penanggungjawab program.

(2)

Setiap perubahan rencana dan program kegiatan
dekonsentrasi yang diusulkan oleh gubernur dapat
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis
dari Dirjen.

(3)

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari
gubernur yang disertai dengan penjelasan.

(4)

Mekanisme
perencanaan,
pemrograman,
dan
penganggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur:
a.

menetapkan SKPD Dekon sebagai pelaksana kegiatan
dekonsentrasi;

b.

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
dalam
rangka
keterpaduan
pengembangan
wilayah/kawasan dan pengembangan lintas sektor; dan

c.

melakukan evaluasi materi muatan teknis rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.
-9-

Pasal 17
Evaluasi materi muatan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf c dilakukan dalam rangka pemberian
persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang
RRTR kabupaten/kota.
Pasal 18
Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, gubernur dapat:
a. melakukan konsultasi kepada kementerian/lembaga
terkait dalam rangka evaluasi materi teknis rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota;
dan/atau
b. mengundang pemerintah kabupaten/kota terkait
membahas permasalahan yang perlu diselesaikan
rangka
pemberian
persetujuan
substansi
penetapan rancangan peraturan daerah tentang
kabupaten/kota.

untuk
dalam
dalam
RRTR

Pasal 19
Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pemberian persetujuan
substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah
tentang RRTR kabupaten/kota harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang,
termasuk norma/standar bidang penataan ruang.
BAB V
PENDANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
Pasal 20
Pendanaan kegiatan dekonsentrasi bersumber dari dana
dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 21
(1)

Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dilakukan oleh SKPD Dekon.

(2)

Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan secara terpisah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 10 -

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 22
(1)

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi kepada Menteri.

(2)

Laporan
pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan manajerial;
b. laporan akuntabilitas; dan
c. laporan teknis.

(3)

Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. realisasi penyerapan dana;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.

(4)

Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan
barang berdasarkan Sistem Standar Akuntansi Indonesia.

(5)

Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c terdiri atas:
a. laporan pelaksanaan;
b. laporan pendataan, monitoring, dan evaluasi; dan
c. laporan pelaksanaan sosialisasi.
Pasal 23

(1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
disampaikan oleh kepala SKPD Dekon selaku pelaksana
kegiatan dekonsentrasi atas nama gubernur kepada
Menteri melalui Dirjen setiap triwulan dan akhir tahun
anggaran.

(2)

Kepala SKPD Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi dengan tata cara sebagai berikut:
a. kepala
SKPD
Dekon
menyampaikan
laporan
pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur;
dan
b. kepala
SKPD
Dekon
atas
nama
gubernur
menyampaikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen.
- 11 -

Pasal 24
Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 25
(1)

Pemeriksaan
pelaksanaan
kegiatan
dekonsentrasi
dilakukan oleh pemeriksa internal Kementerian Pekerjaan
Umum dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah.

(2)

Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) yaitu
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

(3)

Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) yaitu
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Pasal 26

Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pekerjaan
Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat
mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak
pemeriksa
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 27
(1)

Penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila:
a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak
ditindaklanjuti karena adanya perubahan kebijakan
Pemerintah;
b. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. gubernur mengusulkan kewenangan
dilimpahkan ditarik kembali; dan/atau

yang

telah

d. gubernur tidak dapat melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan.
(2)

Penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Penetapan penarikan kembali pelimpahan kewenangan
sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan
dan
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
perencanaan
pembangunan
nasional.
- 12 -

(4)

Penetapan penarikan kembali pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan
sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan
penghentian pencairan dana dekonsentrasi oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan.
Pasal 28

Dalam hal adanya penarikan kembali pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, prosedur pemberian
persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang
RRTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri
Nomor
11/PRT/M/2009
tentang
Pedoman
Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta
Rencana Rincinya.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Dirjen
atas nama Menteri melakukan:
a.

pembinaan kepada gubernur selaku pelaksana kegiatan
dekonsentrasi; dan

b.

pengawasan
dekonsentrasi.

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

Pasal 30
(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf
a dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja
gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.

(2)

Pembinaan sebagaimana
dilakukan melalui:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
dan
pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan
penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang RRTR kabupaten/kota;
b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi
penyusunan dan evaluasi materi teknis serta draft
rancangan
peraturan
daerah
tentang
RRTR
kabupaten/kota; dan
c. pendidikan serta pelatihan penyusunan dan evaluasi
rancangan
peraturan
daerah
tentang
RRTR
kabupaten/kota.
(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 13 -

Pasal 31
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur
melakukan
pembinaan
kepada
perangkat
daerah
kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR
kabupaten/kota.
Pasal 32
(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
RRTR
kabupaten/kota.

(2)

Pembinaan sebagaimana
dilakukan melalui:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
dan
pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
RRTR kabupaten/kota;
b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi
penyusunan materi teknis dan draft rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota;
c. pendidikan dan pelatihan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.
(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 33

(1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf b dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan tujuan pemberian
kegiatan dekonsentrasi.

(2)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi,
gubernur melakukan pengawasan kepada perangkat
daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan
RRTR kabupaten/kota.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 34

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b
Dirjen dapat menetapkan petunjuk teknis.
- 14 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Menteri
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd.
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 370

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,
ttd.
Siti Martini
NIP. 195803311984122001

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Penataan Ruang
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Deki Zulkarnain
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Ardita Putri Usandy
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Joy Irman
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NADRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Penataan Ruang
 
PZ sebagai Instrumen Pengendalian
PZ sebagai Instrumen PengendalianPZ sebagai Instrumen Pengendalian
PZ sebagai Instrumen Pengendalian
Agus Dwi Wicaksono
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
Fitri Indra Wardhono
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Oswar Mungkasa
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Evant Manö
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
ushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Penataan Ruang
 
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuhPermen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
Herminingrum Andana Warih
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
infosanitasi
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
infosanitasi
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NADRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
PZ sebagai Instrumen Pengendalian
PZ sebagai Instrumen PengendalianPZ sebagai Instrumen Pengendalian
PZ sebagai Instrumen Pengendalian
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
 
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuhPermen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
Permen pu no 2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 

Similar to Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Penataan Ruang
 
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
jamestravolta
 
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
Ica Karlina
 
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Deki Zulkarnain
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Penataan Ruang
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
infosanitasi
 
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Penataan Ruang
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014
rifhid
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Penataan Ruang
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
barita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
barita
 
Permendagri 59 2007
Permendagri 59 2007Permendagri 59 2007
Permendagri 59 2007
Yunika Nur Prasetyaningtyas
 
Permenpu012014
Permenpu012014Permenpu012014
Permenpu012014
Aspul Hidayat
 
Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014
Herminingrum Andana Warih
 
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
D'James Travolta
 
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
D'James Travolta
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Penataan Ruang
 
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasiPermen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
bagas83ok
 
# Permen 20 prt m 2011 pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
# Permen 20 prt m 2011   pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...# Permen 20 prt m 2011   pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
# Permen 20 prt m 2011 pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
im imah
 

Similar to Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota (20)

Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
 
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
Permen pu01 2013 ttg pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dl...
 
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
 
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
 
Permen pu01 2014
Permen pu01 2014Permen pu01 2014
Permen pu01 2014
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 
Permendagri 59 2007
Permendagri 59 2007Permendagri 59 2007
Permendagri 59 2007
 
Permenpu012014
Permenpu012014Permenpu012014
Permenpu012014
 
Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014Permen pu no.1 prt m 2014
Permen pu no.1 prt m 2014
 
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
 
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...Permen no  20 prt m 2011 thn  2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
Permen no 20 prt m 2011 thn 2011 tentang pedoman penyusunan rdtr dan peratu...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasiPermen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
 
# Permen 20 prt m 2011 pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
# Permen 20 prt m 2011   pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...# Permen 20 prt m 2011   pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
# Permen 20 prt m 2011 pedoman penyusunan rdtr kabupaten-kota dan peraturan...
 

More from Penataan Ruang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Penataan Ruang
 

More from Penataan Ruang (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

  • 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01/PRT/M/2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dapat didekonsentrasikan kepada gubernur; bahwa dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan landasan hukum untuk pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dari Menteri kepada gubernur; c. : a. b. Mengingat : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara
  • 2. -2- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai
  • 3. -3- wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Kegiatan Dekonsentrasi adalah kegiatan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota oleh gubernur setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Menteri. 3. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundangundangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 5. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. 6. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 7. Materi Muatan Teknis adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang. 9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut SKPD Dekon adalah organisasi/lembaga teknis pada pemerintah daerah
  • 4. -4- provinsi yang membidangi urusan pemerintahan bidang penataan ruang selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang penataan ruang di daerah provinsi. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Menteri adalah Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Republik 13. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk melaksanakan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota dan kegiatan dekonsentrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dihasilkan RRTR kabupaten/kota yang berkualitas serta mengacu pada RTRW kabupaten/kota. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur meliputi: a. pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kabupaten/kota; dan b. pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Pasal 4 Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kriteria pelimpahan kewenangan;
  • 5. -5- b. prosedur pelimpahan kewenangan; c. pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi; d. pendanaan kegiatan dekonsentrasi; e. pelaporan dan dekonsentrasi; f. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan penarikan kembali pelimpahan kewenangan; dan g. pembinaan dan dekonsentrasi. pengawasan pelaksanaan kegiatan BAB II KRITERIA PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 5 (1) Kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh provinsi sebagai dasar pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota dari Menteri kepada gubernur. (2) Kriteria yang harus dipenuhi oleh provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah menetapkan peraturan daerah tentang RTRW provinsi; b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsinya telah memiliki peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota; c. memiliki paling sedikit unit eselon III teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang; d. memiliki badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi yang telah operasional dan efektif sebagai wadah koordinasi lintas sektoral di bidang penataan ruang; dan e. memiliki sumber daya manusia yang cukup, kompeten, dan responsif di bidang penataan ruang, terutama pada dinas teknis yang membidangi urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi sekretariat pelaksana teknis pelayanan pemberian substansi RRTR kabupaten/kota. Pasal 6 (1) Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
  • 6. -6- (2) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. BAB III PROSEDUR PELIMPAHAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Prosedur pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan dalam pelimpahan kewenangan persetujuan substansi RRTR kabupaten/kota. (2) Prosedur pelimpahan kewenangan dimaksud pada ayat (1) meliputi: sebagaimana a. pemberitahuan rencana pelimpahan kewenangan; b. kesediaan dan permohonan pelimpahan kewenangan; c. penilaian pemenuhan kewenangan; dan kriteria pelimpahan d. pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Bagian Kedua Pemberitahuan Rencana Pelimpahan Kewenangan Pasal 8 Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada gubernur mengenai rencana pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juni atau setelah ditetapkannya pagu sementara. Bagian Ketiga Kesediaan dan Permohonan Pelimpahan Kewenangan Pasal 9 (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, gubernur memberikan jawaban tertulis yang berisi pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
  • 7. -7- (2) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan dekonsentrasi. Pasal 10 Selain atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, gubernur dapat mengajukan permohonan kegiatan dekonsentrasi secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Bagian Keempat Penilaian Pemenuhan Kriteria Pelimpahan Kewenangan Pasal 11 (1) Berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau permohonan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melalui Dirjen melakukan penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan. (2) Penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan ketetapan mengenai provinsi yang telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan. Bagian Kelima Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pasal 12 (1) Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai telah memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember atau setelah ditetapkannya peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Pasal 13 (1) Dalam hal penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menghasilkan ketetapan bahwa provinsi yang dinilai belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada
  • 8. -8- gubernur perihal tidak terpenuhinya kriteria pelimpahan kewenangan. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan arahan terkait dengan penyempurnaan dalam rangka pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan. BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI Pasal 14 (1) Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada gubernur. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Pasal 15 (1) Perencanaan dan pemrograman kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen sebagai penanggungjawab program. (2) Setiap perubahan rencana dan program kegiatan dekonsentrasi yang diusulkan oleh gubernur dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari gubernur yang disertai dengan penjelasan. (4) Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur: a. menetapkan SKPD Dekon sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi; b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dalam rangka keterpaduan pengembangan wilayah/kawasan dan pengembangan lintas sektor; dan c. melakukan evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota.
  • 9. -9- Pasal 17 Evaluasi materi muatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. Pasal 18 Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, gubernur dapat: a. melakukan konsultasi kepada kementerian/lembaga terkait dalam rangka evaluasi materi teknis rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; dan/atau b. mengundang pemerintah kabupaten/kota terkait membahas permasalahan yang perlu diselesaikan rangka pemberian persetujuan substansi penetapan rancangan peraturan daerah tentang kabupaten/kota. untuk dalam dalam RRTR Pasal 19 Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, termasuk norma/standar bidang penataan ruang. BAB V PENDANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI Pasal 20 Pendanaan kegiatan dekonsentrasi bersumber dari dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum. Pasal 21 (1) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh SKPD Dekon. (2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 10. - 10 - BAB VI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 22 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan barang berdasarkan Sistem Standar Akuntansi Indonesia. (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. laporan pelaksanaan; b. laporan pendataan, monitoring, dan evaluasi; dan c. laporan pelaksanaan sosialisasi. Pasal 23 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan oleh kepala SKPD Dekon selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi atas nama gubernur kepada Menteri melalui Dirjen setiap triwulan dan akhir tahun anggaran. (2) Kepala SKPD Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dengan tata cara sebagai berikut: a. kepala SKPD Dekon menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur; dan b. kepala SKPD Dekon atas nama gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada Menteri melalui Dirjen.
  • 11. - 11 - Pasal 24 Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pemeriksaan Pasal 25 (1) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilakukan oleh pemeriksa internal Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau pemeriksa eksternal Pemerintah. (2) Pemeriksa internal sebagaimana pada ayat (1) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. (3) Pemeriksa eksternal sebagaimana pada ayat (1) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pasal 26 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat mendelegasikan kepada dan/atau bekerjasama dengan pihak pemeriksa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 27 (1) Penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak ditindaklanjuti karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah; b. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. gubernur mengusulkan kewenangan dilimpahkan ditarik kembali; dan/atau yang telah d. gubernur tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan. (2) Penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Penetapan penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional.
  • 12. - 12 - (4) Penetapan penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Pasal 28 Dalam hal adanya penarikan kembali pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, prosedur pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RRTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Dirjen atas nama Menteri melakukan: a. pembinaan kepada gubernur selaku pelaksana kegiatan dekonsentrasi; dan b. pengawasan dekonsentrasi. terhadap pelaksanaan kegiatan Pasal 30 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dilakukan melalui: dimaksud pada ayat (1) a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi penyusunan dan evaluasi materi teknis serta draft rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; dan c. pendidikan serta pelatihan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 13. - 13 - Pasal 31 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur melakukan pembinaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR kabupaten/kota. Pasal 32 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (2) Pembinaan sebagaimana dilakukan melalui: dimaksud pada ayat (1) a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, supervisi, serta konsultasi penyusunan materi teknis dan draft rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota; c. pendidikan dan pelatihan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RRTR kabupaten/kota. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan tujuan pemberian kegiatan dekonsentrasi. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur melakukan pengawasan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR kabupaten/kota. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 34 Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b Dirjen dapat menetapkan petunjuk teknis.
  • 14. - 14 - BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Menteri diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd. DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 370 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kepala Biro Hukum, ttd. Siti Martini NIP. 195803311984122001