Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
Similar to HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA) (20)
HUBUNGAN PEMERINTAHAN, PROVINSI, KAB/KOTA DALAM PEMERINTAHAN DESA (ASET DESA)
- 2. BINWAS (Poros Penyelenggaraan Pemerintahan) Horizontal (Koordinasi Lintas Sektor) Diagonal (Penyelesaian Perselisihan) Vertikal (Koordinasi Strata Pemerintahan) Pasal 7 dan 8 Pasal 373 ayat (3) Pasal 370 ayat (1) s.d (5) 3/7/2019
- 3. BINWAS Kemendagri (Pasal 112 ayat (1) + Penjelasan) dan (Pasal 113) Pemerintah Kabupaten/Kota DESA Pemerintah Provinsi Pasal 112 Ayat (1) + Penjelasan 3/7/2019 Pasal 115 Pasal 114
- 4. PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
- 5. PEMERINTAH DALAM HAL INI ADALAH MENTERI DALAM NEGERI YANG MELAKUKAN PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM HAL INI ADALAH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.
- 6. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: a.Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; -Permendagri No.1/2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; -Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan
- 7. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: a.Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; b.Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; f. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 8. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; n.Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 9. Amanah
- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
- 11. PASAL 76 UU NO.6 TAHUN 2014 1) ASET DESA DAPAT BERUPA TANAH KAS DESA, TANAH ULAYAT, PASAR DESA, PASAR HEWAN, TAMBATAN PERAHU, BANGUNAN DESA, PELELANGAN IKAN, PELELANGAN HASIL PERTANIAN, HUTAN MILIK DESA, MATA AIR MILIK DESA, PEMANDIAN UMUM, DAN ASET LAINNYA MILIK DESA. 2) ASET LAINNYA MILIK DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) ANTARA LAIN: a. KEKAYAAN DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; b. KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH DARI HIBAH DAN SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS; c. KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN LAIN-LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; d. HASIL KERJA SAMA DESA; DAN e. KEKAYAAN DESA YANG BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH.
- 12. 3)KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERSKALA LOKAL DESA YANG ADA DI DESA DAPAT DIHIBAHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA DESA. 4)KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA. 5)KEKAYAAN MILIK DESA YANG TELAH DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DIKEMBALIKAN KEPADA DESA, KECUALI YANG SUDAH DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM. 6)BANGUNAN MILIK DESA HARUS DILENGKAPI DENGAN BUKTI STATUS KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB.
- 13. PASAL 77 UU NO.6 TAHUN 2014 1)PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA DILAKSANAKAN BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM, FUNGSIONAL, KEPASTIAN HUKUM, KETERBUKAAN, EFISIENSI, EFEKTIFITAS, AKUNTABILITAS, DAN KEPASTIAN NILAI EKONOMI. 2)PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DESA SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA. 3)PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIBAHAS OLEH KEPALA DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH.
- 14. PASAL 90 UU NO.6 TAHUN 2014 PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAH DESA MENDORONG PERKEMBANGAN BUM DESA DENGAN: a. MEMBERIKAN HIBAH DAN/ATAU AKSES PERMODALAN; b. MELAKUKAN PENDAMPINGAN TEKNIS DAN AKSES KE PASAR; DAN c. MEMPRIORITASKAN BUM DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- 17. LATAR BELAKANG DALAM UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PASAL 116 AYAT (4) MENGAMANATKAN PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI BERLAKU, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERSAMA PEMERINTAH DESA MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DESA. SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PASAL 28 PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA, PERLU DIATUR PEDOMAN UMUM KODEFIKASI ASET DESA.
- 18. MAKSUD Sebagai acuan dalam menginventarisasi aset desa secara sistematis dengan pemberian kodefikasi pada aset-aset desa dengan asas: • Pengelolaan; • Kepastian hukum; • Transparansi; • Efisiensi; • Akuntabilitas; dan • Kepastian nilai.
- 19. TUJUAN Memberikan keseragaman dalam penatausahaan aset desa agar terwujud tertib administrasi pengelolaan aset desa, dengan cara Penggolongan dan Kodefikasi aset desa. Kekayaan Milik Pemerintah Desa
- 20. KEPALA DESA: pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa SEKRETARIS DESA: pembantu pengelola aset desa KEPALA URUSAN: petugas/pengurus aset desa • Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; • Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; • Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; • Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; • Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; • Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan • Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. • Meneliti rencana kebutuhan aset desa; • Meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; • Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh kepala desa; • Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. • Mengajukan rencana kebutuhan aset desa; • Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban apbdesa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa; • Melakukan inventarisasi aset desa; • Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan • Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. PENGELOLA ASET DESA
- 21. PENATAUSAHAAN ASET DESA (1) • ASET DESA YANG SUDAH DITETAPKAN PENGGUNAANNYA SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 10 HARUS DIINVENTARISIR DALAM BUKU INVENTARIS ASET DESA DAN DIBERI KODEFIKASI. (2) • KODEFIKASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIATUR DALAM PEDOMAN UMUM MENGENAI KODEFIKASI ASET DESA.
- 22. PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI ASET DESA PENGGOLONGAN ADALAH KEGIATAN UNTUK MENETAPKAN SECARA SISTEMATIS MENGENAI BARANG KEDALAM GOLONGAN, BIDANG, KELOMPOK DAN SUB KELOMPOK. SEDANGKAN KODEFIKASI ADALAH PEMBERIAN NAMA ATAU KODE BARANG PADA SETIAP BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DESA YANG DINYATAKAN DALAM BENTUK ANGKA/NUMERIK SEBAGAI SUATU ENTITAS DENGAN TUJUAN ADALAH UNTUK MENGAMANKAN DAN MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS KEPEMILIKAN DAN STATUS PENGGUNAAN BARANG. KODEFIKASI ASET DESA MELIPUTI : KODE BARANG, KODE LOKASI DAN KODE REGISTER
- 23. PENGGOLONGAN ASET DESA PERSEDIAAN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ASET TAK BERWUJUD
- 24. PERSEDIAAN PERSEDIAAN ADALAH ASET DALAM BENTUK BARANG ATAU PERLENGKAPAN (SUPPLIES) YANG DIPEROLEH DENGAN MAKSUD UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BARANG-BARANG YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIJUAL DAN/ATAU DISERAHKAN DALAM RANGKA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN DARI TANGGAL PELAPORAN. PERSEDIAAN DICATAT SEBESAR BIAYA PEROLEHAN APABILA DIPEROLEH DENGAN PEMBELIAN, BIAYA STANDAR APABILA DIPEROLEH DENGAN MEMPRODUKSI SENDIRI DAN NILAI WAJAR APABILA DIPEROLEH DENGAN CARA LAINNYA SEPERTI DONASI. BIAYA PEROLEHAN PERSEDIAAN MELIPUTI HARGA PEMBELIAN, BIAYA PENGANGKUTAN, BIAYA PENANGANAN DAN BIAYA LAINNYA YANG SECARA LANGSUNG DAPAT DIBEBANKAN PADA PEROLEHAN PERSEDIAAN. NILAI PEMBELIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH BIAYA PEROLEHAN PERSEDIAAN YANG TERAKHIR DIPEROLEH.
- 25. TANAH DEFINISI TANAH YANG TERMASUK DALAM ASET TETAP DALAM SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) ADALAH TANAH YANG DIPEROLEH DENGAN MAKSUD UNTUK DIPAKAI DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI. KLASIFIKASI SESUAI DENGAN SIFAT DAN PERUNTUKANNYA, TANAH DAPAT DIKLASIFIKASIKAN LEBIH LANJUT MENJADI DUA KELOMPOK BESAR, YAITU (I) TANAH UNTUK GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN (II) TANAH UNTUK BUKAN GEDUNG DAN BANGUNAN, SEPERTI TANAH UNTUK JALAN, IRIGASI, JARINGAN, TANAH LAPANGAN, TANAH HUTAN, TANAH UNTUK PERTANIAN, DAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN. PENGKLASIFIKASIAN TANAH INI BUKAN KEHARUSAN, TETAPI TERGANTUNG PADA KEBUTUHAN RINCIAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN OLEH ENTITAS BERSANGKUTAN.
- 26. PERALATAN DAN MESIN DEFINISI BERDASARKAN SAP, PERALATAN DAN MESIN MENCAKUP MESIN-MESIN DAN KENDARAAN BERMOTOR, ALAT ELEKTRONIK, INVENTARIS KANTOR, DAN PERALATAN LAINNYA YANG NILAINYA SIGNIFIKAN DAN MASA MANFAATNYA LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN DAN DALAM KONDISI SIAP PAKAI. KLASIFIKASI PERALATAN DAN MESIN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SESUAI DENGAN JENISNYA, SEPERTI ALAT PERKANTORAN, KOMPUTER, ALAT ANGKUTAN (DARAT, AIR, DAN UDARA), ALAT KOMUNIKASI, ALAT KEDOKTERAN, ALAT-ALAT BERAT, ALAT BENGKEL, ALAT OLAH RAGA, DAN RAMBU-RAMBU
- 27. GEDUNG DAN BANGUNAN DEFINISI SAP MENYATAKAN BAHWA “GEDUNG DAN BANGUNAN MENCAKUP SELURUH GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DENGAN MAKSUD UNTUK DIPAKAI DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI.” KLASIFIKASI GEDUNG DAN BANGUNAN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENISNYA, SEPERTI GEDUNG PERKANTORAN, RUMAH DINAS, BANGUNAN TEMPAT IBADAH, MENARA, MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH, GUDANG, GEDUNG MUSEUM.
- 28. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DEFINISI SAP MENYATAKAN BAHWA: “JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN MENCAKUP JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH SERTA DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DESA DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI.” SELAIN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PEMERINTAH DESA JUGA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT UMUM. KLASIFIKASI DALAM KLASIFIKASI JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN ADALAH JALAN RAYA, JEMBATAN, BANGUNAN AIR, INSTALASI AIR BERSIH, INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK, JARINGAN AIR MINUM, JARINGAN LISTRIK, DAN JARINGAN TELEPON. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN INI TIDAK MENCAKUP TANAH YANG DIPEROLEH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN. TANAH YANG DIPEROLEH UNTUK KEPERLUAN DIMAKSUD DIMASUKKAN DALAM KELOMPOK TANAH.
- 29. ASET TETAP LAINNYA DEFINISI ASET TETAP LAINNYA MENCAKUP ASET TETAP YANG TIDAK DAPAT DIKELOMPOKKAN KE DALAM KELOMPOK ASET TETAP TANAH, ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, YANG DIPEROLEH DAN DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN DALAM KONDISI SIAP DIPAKAI. KLASIFIKASI ASET TETAP LAINNYA ADALAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN/BUKU DAN NON BUKU, BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA, HEWAN, IKAN, DAN TANAMAN. TERMASUK DALAM KATEGORI ASET TETAP LAINNYA ADALAH RENOVASI, YAITU BIAYA RENOVASI ATAS ASET TETAP YANG BUKAN MILIKNYA, DAN BIAYA PARTISI SUATU RUANGAN KANTOR YANG BUKAN MILIKNYA
- 30. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN DEFINISI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN MENCAKUP PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN, SERTA ASET TETAP LAINNYA YANG PROSES PEROLEHANNYA DAN/ATAU PEMBANGUNANNYA MEMBUTUHKAN SUATU PERIODE WAKTU TERTENTU DAN BELUM SELESAI PADA SAAT AKHIR TAHUN ANGGARAN.
- 31. ASET TAK BERWUJUD DEFINISI BERDASARKAN SAP, ASET TIDAK BERWUJUD ADALAH ASET NON-MONETER YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI TANPA WUJUD FISIK. ASET INI DIMILIKI UNTUK DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN ATAU MENYERAHKAN BARANG ATAU JASA, DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN, ATAU UNTUK TUJUAN ADMINISTRATIF. ASET TETAP TIDAK BERWUJUD DIAKUI JIKA DAN HANYA JIKA: A. KEMUNGKINAN BESAR PEMERINTAH AKAN MEMPEROLEH MANFAAT EKONOMIS MASA DEPAN DARI AKTIVA TERSEBUT, DAN B. BIAYA PEROLEHAN ASET TERSEBUT DAPAT DIUKUR SECARA ANDAL. KLASIFIKASI ASET YANG TERMASUK DALAM KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD ADALAH PIRANTI LUNAK KOMPUTER, WEBSITE, HAK CIPTA DAN PATEN
- 33. PASAL 11 PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 1) PEMANFAATAN ASET DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 HURUF D, DAPAT DILAKSANAKAN SEPANJANG TIDAK DIPERGUNAKAN LANGSUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. 2) BENTUK PEMANFAATAN ASET DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), BERUPA: A. SEWA; B. PINJAM PAKAI; C. KERJASAMA PEMANFAATAN; DAN D. BANGUN GUNA SERAH ATAU BANGUN SERAH GUNA. 3) PEMANFAATAN ASET DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DITETAPKAN DALAM PERATURAN DESA.
- 34. 34 NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 1 Sewa Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu. 1. menguntungkan Desa 2. tidak merubah status kepemilikan aset desa. 3. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang 4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD (ditetapkan dalam Peraturan Desa). 2 Pinjam pakai Pinjam pakai dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. 1. dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 2. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
- 35. 35 NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 3 Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa 1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perba ikan aset Desa; 2. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; 3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 4. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. 5. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; 6. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang
- 36. 36 NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 4 Bangun guna serah atau Bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar: • pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; • tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. b. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. c. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
- 37. ARTI PENTING ASET DESA Belanja aset desa Pelayana n warga Kapitalisa si aset desa Keuntunga n usaha desa 37 APBDes PADes a Pada akhirnya bukan dana desa, melainkan aset yang bertenaga mencipta kemandirian desa
- 38. BAGAIMANA PERAN PEMERINTAH, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA MENYIKAPI REGULASI TERSEBUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA ? DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
- 39. PENDAPATAN ASLI DESA Potensi Desa Aset Pemerintah Desa BUM Desa
- 40. PERINTAH PASAL 90 UU NO. 6/2014 1. PEMERINTAH 2. PROVINSI 3. KAB/KOTA 4. DESA BUMDesMENDORONG PERKEMBANGAN Memberikan Hibah dan/atau akses permodalan Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar Memprioritaskan BUMDes dlm Pengelolaan SDA di desa KONTRIBU SI APBDes LOKOMOTIF PERTUMBUHA N EKONOMI DESA
- 41. 1. Seluruh atau sebagian besar modal BUMDes berasal dari kekayaan Desa (Pasal 1 angka 6 UU 6/2014) 2. Dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU 6/2014) 3. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes (Pasal 135 ayat (1) PP 43/2014) 4. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham (Pasal 135 ayat (2) PP 43/2014) 5. Hasil usaha BUMDes harus berkontribusi kepada PADes (Pasal 87 dan Pasal 89 serta Penjelasan UU 6/2014) BUMDes SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN
- 42. 1. Kebijakan politik otonomi daerah telah direspon cerdas oleh kepemimpinan Jokowi dan JK melalui visi Nawa Cita. 2. Salah satunya adalah melakukan pembangunan dari pinggiran yang akan menggerakan perekonomian desa. 3. Tidak pelak lagi bahwa salah satu implementasinya adalah memperkuat dan mengembangkan BUMDesa sebagaimana ditugaskan dalam psl 90 UU No 6/2014. 4. Koordinasi dan sinergi Pemerintah dan Pemda menjadi unsur penentu keberhasilan mewujudkan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian desa. NAWACITA SEBAGAI VISI CERDAS
- 43. 43 SIAPA YANG MENGKOORDINASIKAN DAN MENSINERGIKAN PEMERINTAH, PEMDA DAN PEMDES DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BUM DESA (PASAL 90 UU 6/2014)
- 44. • PERATURAN PRESIDEN • KEPUTUSAN PRESIDEN PAYUNG HUKUM
- 45. 45 Kebijakan Pengembangan dan Penguatan BUMDes BUMDes Maju Dan Berkembang Pertumbuhan Ekonomi Desa Meningkat Masyarakat Desa Sejahtera Nawa Cita Pembangunan Indonesia berhasil
- 46. 46
- 47. ILUSTRASI BUMDES PONGGOK SEBAGAI HOLDING BUMDES SEKABUPATEN KLATEN MENGAPITALISASI MODAL BUMDES • JUMLAH DESA : 390 DESA + DESA PONGGOK = 391 DESA • 390 DESA/BUMDES 100 JT/TH = 39 M • DALAM 5 TAHUN = 5 X 39 M = 195 M
- 48. 48 BUMDES SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA • BUMDES SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDEKATAN DESA (74.910) • BUMDES SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDEKATAN KEWILAYAHAN/DAERAH OTONOM (508)
- 50. TUKAR MENUKAR
- 51. TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum Keputusan Akhir Persetujuan GUBERNUR
- 52. UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- 53. PASAL 10 TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (1) DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN: a. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL; b. JALAN UMUM, JALAN TOL, TEROWONGAN, JALUR KERETA API, STASIUN KERETA API, DAN FASILITAS OPERASI KERETA API; c. WADUK, BENDUNGAN, BENDUNG, IRIGASI, SALURAN AIR MINUM, SALURAN PEMBUNAGAN AIR DAN SANITASI, DAN BANGUNAN PENGAIRAN LAINNYA; d. PELABUHAN, BANDAR UDARA, DAN TERMINAL; e. INFRASTRUKTUR MINYAK, GAS, DAN PANAS BUMI; f. PEMBANGKIT, TRANSMISI, GARDU, JARINGAN DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK; g. JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH; h. TEMPAT PEMBUANGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH;
- 54. i. RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH; j. FASILITAS KESELAMATAN UMUM; k. TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH; l. FASILITAS SOSIAL, FASILITAS UMUM, DAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK; m. CAGAR ALAM DAN CAGAR BUDAYA; n. KANTOR PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/DESA; o. PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN/ATAU KONSOLIDASI TANAH, SERTA PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN STATUS SEWA; p. PRASARANA PENDIDIKAN ATAU SEKOLAH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH; q. PRASARANA OLAHRAGA PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH DAN; r. PASAR UMUM DAN LAPANGAN PARKIR UMUM.
- 55. PASAL 11 (1) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 10 WAJIB DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN TANAHNYA SELANJUTNYA DIMILIKI PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH; (2) DALAM HAL INSTANSI YANG MEMERLUKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 10 ADALAH BADAN USAHA MILIK NEGARA, TANAHNYA MENJADI MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- 56. PASAL 12 (1) PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 10 HURUF B SAMPAI DENGAN HURUF R WAJIB DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAN DAPAT BEKERJA SAMA DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, ATAU BADAN USAHA SWASTA; (2) DALAM HAL PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 10 HURUF A, PEMBANGUNANNYA DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 57. TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum Keputusan Akhir Persetujuan MENTERI
- 58. 58 Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan Kewajiban Pemohon untuk mensertifikasi tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa CATATAN PENTING
- 59. TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum Keputusan Akhir Ijin BUPATI/WALIKOTA
- 60. TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum Tidak diatur Permendagri No.1 Tahun 2016 Keputusan Akhir BUPATI/WALIKOTA
- 61. PRA TUKAR MENUKAR TKD PERUNTUKAN KAWASAN. IJIN LOKASI. APRAISAL KJPP
- 62. MEKANISME TUKAR MENUKAR TKD DITINGKAT DESA 1. PERMOHONAN DARI PEMOHON KEPADA KEPALA DESA. 2. APRAISAL KJPP TERHADAP TKD DAN TANAH PENGGANTI, YANG MENGUNTUNGKAN DESA. 3. DILAKUKAN MUSYAWARAH DESA. 4. PERMOHONAN IJIN TUKAR MENUKAR TKD DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI. 5. PENETAPAN PERATURAN DESA, SETELAH MENDAPATKAN IJIN TERTULIS DARI BUPATI, IJIN TERTULIS GUBERNUR DAN PERSETUJUAN
- 63. MEKANISME TUKAR MENUKAR TKD DITINGKAT KABUPATEN 1. TIM MELAKUKAN TINJAUAN LAPANGAN DAN VERIFIKASI DATA, SELANJUTNYA HASILNYA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA. 2. PENERBITAN SURAT IJIN BUPATI TENTANG TUKAR MENUKAR TKD KEPADA KEPALA DESA. 3. SURAT BUPATI KEPADA GUBERNUR
- 64. MEKANISME TUKAR MENUKAR TKD DITINGKAT PROVINSI 1. DAPAT DILAKUKAN TINJAUAN LAPANGAN DAN VERIFIKASI DATA, SELANJUTNYA HASILNYA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA. 2. PENERBITAN SURAT IJIN GUBERNUR TENTANG TUKAR MENUKAR TKD KEPADA BUPATI. 3. SURAT GUBERNUR KEPADA MENDAGRI TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN
- 65. MEKANISME TUKAR MENUKAR TKD DITINGKAT PUSAT 1. MENTERI MELALUI DITJEN BINA PEMDES MELAKUKAN VERIFIKASI DATA DAN TINJAUAN LAPANGAN YANG DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA. 2. HASIL BERITA ACARA TERSEBUT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK MENERBITKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TKD
- 66. LANJUTAN ... DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA MENYAMPAIKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TKD, KEPADA GUBERNUR DENGAN TEMBUSAN BUPATI; KEPALA DESA MENETAPKAN PERATURAN DESA, SETELAH MENDAPATKAN IJIN TERTULIS DARI BUPATI, IJIN TERTULIS GUBERNUR DAN PERSETUJUAN DARI MENTERI DALAM NEGERI; GUBERNUR DAN BUPATI WAJIB MEMFASILITASI PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH PENGGANTI ATAS NAMA PEMERINTAH DESA.
- 67. KEPENTINGAN UMUM TIDAK DIATUR PERMENDAGRI NO 1/2016 BUKAN KEPENTINGAN UMUM SELAIN BUKAN KEPENTINGAN UMUM DAN UNTUK BUKAN KEPENTINGAN UMUM UU 2/2012 IJIN LOKASI OLEH GUB APRAISAL KJPP MENGUNTUNG KAN DESA PERSETUJUAN GUB PERDES TTG TUKAR MENUKAR TKD SERTIFIKASI DITANGGUNG PEMOHON LAPORAN KPD MDN PERDA TTG RTRW IJIN LOKASI OLEH BUP APRAISAL KJPP MENGUNTUNG KAN DESA IJIN BUP & GUB PERSETUJUAN MDN PERDES TTG TUKAR MENUKAR TKD SERTIFIKASI DITANGGUNG PEMOHON PRAKARSA PEMDA MENGUNTUNG KAN DESA BERNILAI MANFAAT & EKONOMI APRAISAL KJPP IJIN BUPATI PERDES TTG TUKAR MENUKAR TKD DILAPORAN KPD GUB PRAKARSA PEM.DESA/PIHAK KETIGA MENGUNTUNGKAN DESA BERNILAI MANFAAT & EKONOMI IJIN BUPATI APRAISAL KJPP PERDES TTG TUKAR MENUKAR TKD SERTIFIKASI DITANGGUNG PEMOHON LAPORAN KPD GUB DAN TEMBUSAN MDN
- 68. HASIL KAJIAN KJPP PMK 10 / PMK.02/2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG (BOP) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PASAL 44 1 2 3 • FISIK • NON FISIK PASAL 33 PENILAIAN BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN OLEH PENILAI DILAKUKAN BIDANG PER BIDANG TANAH, MELIPUTI: a. TANAH b. RUANG ATAS TANAH DAN BAWAH TANAH c. BANGUNAN d. TANAMAN e. BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH; DAN/ATAU f. KERUGIAN LAIN YANG DAPAT DINILAI a. HONORARIUM b. PENGADAAN BAHAN c. ALAT TULIS KANTOR d. CETAK/STENSIL e. FOTOCOPY/PENGADAAN f. RAPAT g. SIDANG-SIDANG YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PENGADAAN TANAH h. SATUAN TUGAS i. BIAYA KEAMANAN j. PENUNJANG MUSYAWARAH k. SOSIALISASI l. BIAYA PERJALANAN DINAS PEMBIAYAAN ADMINISTRASI PROSES TUKAR MENUKAR SAMPAI DENGAN PENYELESAIAN SERTIFIKAT TANAH DESA PENGGANTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 33, PASAL 38 DAN PASAL 42 DIBEBANKAN KEPADA PIHAK PEMOHON PERENCANAAN ANGGARAN TUKAR MENUKAR TKD UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- 69. 69 TERIMA KASIH & SELAMAT BEKERJA THANK YOU AND HAPPY WORKING DIREKTORAT FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA