Rangkuman dalam 3 kalimat: Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

1. RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
:
:
:
SEBORO
SADANG
KEBUMEN

2. KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG :
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2018;

3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

5. Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
Anggaran 2015-2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015
Nomor 2);
17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 6);
20. Peraturan Desa Seboro Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6).
21. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran
Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8);

6. 22. Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 9);
23. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 3).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI
PERATURAN DESA SEBORO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian
sebagai berikut:
Pendapatan Desa Rp. 2.163.254.800,00
1. Belanja Desa Rp. 2.140.434.693,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 500.473.793,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 1.533.133.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 45.555.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 61.272.500,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Belanja ( a+b+c+d+e )
Rp. 2.140.434.693,00
Surplus/Defisit (1 – 2 ) Rp 23.423.034,00
= = = = = = = = = = = = =

7. 2. Pembiayaan Desa
a Penerimaan Pembiayaan Rp. 22.430.632,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 2.430.632,00
= ============
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2018;
3. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember
2018
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk
ke Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa
Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 15 Januari 2019
PENJABAT KEPALA DESA SEBORO
JOKO PURNOMO

8. KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG
NOMOR:141/1/KEP/2019
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2018
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR:1 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018

9. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

10. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor
20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

11. 14.
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-
2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2017, tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 4);
19.
20.
21.
22.
23.
Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017, tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor
6);
Peraturan Desa Seboro Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran
Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8);
Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 9);
Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 3).

12. Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 1
tahun 2013 Tanggal 24 Juli tentang Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Seboro Nomor 1 tahun 2019 tanggal 10 Januari tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Seboro
tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari
2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Seboro telah membahas Rancangan
Peraturan Desa Seboro tentang Laporan Pertanggunjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2018
KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan Desa Seboro menyepakati
rancangan Peraturan Desa Seboro tentang Laporan
Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Seboro tentang
Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Disepakati di Seboro
pada Tanggal 10 Januari 2019
KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SAEFUL MUTAQIN

13. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor :1/DS-Seboro/2019
Nomor :1/BPD -Seboro /2019
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEBORO
TENTANG
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan
belas kami yang bertandatangan di bawah ini :
1. JOKO PURNOMO : Penjabat Kepala Desa Seboro dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK
KESATU
2. SAEFUL MUTAQIN : Ketua BPD Desa Seboro dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seboro
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakanbahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati laporan Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
LAMPIRAN V
PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
NGGARAN 2018

14. Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas laporan
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-
lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita
Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sadang untuk mendapat
evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK KESATU
JOKO PURNOMO
PIHAK KEDUA
SAEFUL MUTAQIN

15. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA SEBORO
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
Realisasi s.d 31-12-2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 2 3 4
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
5
PENDAPATAN1.
137.130.000,00Pendapatan Asli Desa1.1. 137.732.927,00 (602.927,00)
Hasil Aset Desa 27.500.000,001.1.2. 27.500.000,00 0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 109.630.000,001.1.3. 109.630.000,00 0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 0,001.1.4. 602.927,00 (602.927,00)
2.026.124.800,00Pendapatan Transfer1.2. 2.026.124.800,00 0,00
Dana Desa 1.491.434.000,001.2.1. 1.491.434.000,00 0,00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 26.768.800,001.2.2. 26.768.800,00 0,00
Alokasi Dana Desa 432.922.000,001.2.3. 432.922.000,00 0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi 55.000.000,001.2.4. 55.000.000,00 0,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten 20.000.000,001.2.5. 20.000.000,00 0,00
2.163.857.727,002.163.254.800,00JUMLAH PENDAPATAN (602.927,00)
BELANJA2.
2.165.685.432,00Belanja Desa2.1. 2.140.434.693,00 25.250.739,00
Belanja Pegawai 309.489.600,002.1.1. 309.489.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 578.107.732,002.1.2. 577.836.193,00 271.539,00
Belanja Modal 1.278.088.100,002.1.3. 1.253.108.900,00 24.979.200,00
2.140.434.693,002.165.685.432,00JUMLAH BELANJA 25.250.739,00
(2.430.632,00)SURPLUS / (DEFISIT) 23.423.034,00 (25.853.666,00)
PEMBIAYAAN3.
22.430.632,00Penerimaan Pembiayaan3.1. 22.430.632,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.430.632,003.1.1. 22.430.632,00 0,00
20.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan3.2. 20.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Desa 20.000.000,003.2.2. 20.000.000,00 0,00
2.430.632,00JUMLAH PEMBIAYAAN 2.430.632,00 0,00
0,00SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Seboro, 05 April 2019
Joko Purnomo
25.853.666,00 (25.853.666,00)
Pj. Kepala Desa
Halaman 1Printed by Siskeudes 05-04-2019 6:15:28 AM

16. Lampiran I
Peraturan Desa Seboro
Nomor : 412.2/
Tentang : Ikhtisar Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi,
dan Pelaporan Database
Aplikasi Siskeudes Tahun 2018
ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 2.163.254.800 2.163.856.927 (602.127)
1 1 PendapatanAsliDesa 137.130.000 137.731.927 (601.927)
Hasil Usaha 27.500.000 27.500.000 -
Swadaya,Partisipasi,
Gotongroyong
109.630.000 109.630.000 -
Lain-lain PAD yang sah 601.927 (601.927)
1 2 Pendapatan Transfer 2.026.124.800 2.026.125.000 (200)
Dana Desa 1.491.434.000 1.491.434.000 -
Bagi Hasil Pajak/Retribusi 26.768.800 26.768.800 -
ADD 432.922.000 432.922.200 (200)
Bantuan Provinsi 55.000.000 55.000.000 -
Bantuan Kabupaten 20.000.000 20.000.000 -
1 3 Pendapatan Lain-lain - - -
Hibah
Lain-lain PendapatanDesa
yang sah
JUMLAH PENDAPATAN 2.163.254.800 2.163.856.927 (602.127)
2 BELANJA 2.165.685.432 2.140.579.093 25.129.339
2 1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
508.628.393 500.477.793 8.173.600
2 2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
1.550.089.039 1.533.133.300 16.955.739
2 3 Bidag Pembinaan
Kemasyarakatan
45.555.100 45.555.100 -
2 4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
61.412.900 61.412.900 -
2 5 Bidang Tak Terduga -
JUMLAH BELANJA 2.165.685.432 2.140.579.093 25.129.339
SURPLUS/DEVISIT (2.430.632) 23.277.834 24.527.212
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan 22.430.632 22.430.632 -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000 20.000.000 -
Pembiayaan Netto
(Penerimaan-Pengeluaran)
2.430.632 2.430.632 -
SilpaTahun Berjalan
(Surplus/Devisit –
Pembiayaan Netto)
- 25.708.466 (25.708.466) -
Seboro, 08 Februari 2019
PJ. KEPALA DESA,
JOKO PURNOMO
NIP.19620218 198812 1 001
1
IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA
PADA PEMERINTAH DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE
URAIAN KET
REKENING

17. PEMERINTAH DESA SEBORO
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018
KODE URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2017
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
1. ASET
1.1. Aset Lancar
1.1.1. Kas dan Bank 81.521.842,00 22.432.632,00
1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 74.295.024,00 2.000,00
1.1.1.02. Rekening Kas Desa 7.226.818,00 22.430.632,00
1.1.2. Piutang (855.800,00) 0,00
1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00 0,00
1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00 0,00
1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00 0,00
1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 0,00 0,00
1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan (855.800,00) 0,00
1.1.2.08. Piutang Lain-lain 0,00 0,00
1.1.3. Persediaan 0,00 0,00
1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 0,00 0,00
1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00
1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0,00 0,00
1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai 0,00 0,00
1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00
1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 0,00 0,00
1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 0,00 0,00
1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00
80.666.042,00 22.432.632,00Jumlah Aset Lancar
1.2. Investasi
1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 0,00 0,00
0,00 0,00Jumlah Investasi
1.3. Aset Tetap
1.3.1. Tanah 2.000.000,00 0,00
1.3.2. Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00
1.3.3. Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
1.3.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 996.108.900,00 0,00
1.3.5. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Printed by Siskeudes
Halaman 1

18. KODE URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2017
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 0,00 0,00
1.013.108.900,00 0,00Jumlah Aset Tetap
1.4. Dana Cadangan
1.4.1. Dana Cadangan 0,00 0,00
0,00 0,00Jumlah Dana Cadangan
1.5. Aset Tidak Lancar Lainnya
1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00
1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00
1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00 0,00
1.5.5. Aset Lain-lain 0,00 0,00
0,00 0,00Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya
1.093.774.942,00 22.432.632,00JUMLAH ASET
2. KEWAJIBAN
2.1. Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00
2.1.2. Hutang Bunga 0,00 0,00
2.1.3. Hutang Pajak 48.537.876,00 0,00
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 6.272.500,00 0,00
2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00
2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
54.810.376,00 0,00Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
54.810.376,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN
3. EKUITAS
3.1. Ekuitas
3.1.1. Ekuitas 1.013.108.900,00 0,00
3.1.2. Ekuitas SAL 25.855.666,00 22.432.632,00
1.038.964.566,00 22.432.632,00Jumlah Ekuitas
1.038.964.566,00 22.432.632,00JUMLAH EKUITAS
1.093.774.942,00 22.432.632,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Printed by Siskeudes
Halaman 2

19. KODE URAIAN
TAHUN 2018 TAHUN 2017
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4
Seboro, 05 April 2019
Pj. Kepala Desa
Joko Purnomo
Printed by Siskeudes
Halaman 3