Pengenalan Jabatan ASN

1. 2023
Bahan Ajar
Pengenalan Jabatan ASN
Pelatihan Orientasi PPPK
Kementerian LHK

2. i
Kata Pengantar
ASN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era modern ini,
pemahaman yang mendalam tentang ASN sangatlah penting, baik bagi para
calon ASN maupun bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam
tentang struktur birokrasi pemerintahan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pentingnya mengenal jabatan ASN tidak hanya terbatas pada konteks
administrasi pemerintahan, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan
publik. Melalui pemahaman yang baik tentang struktur, tugas, dan tanggung
jawab ASN, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas kerja pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh
karena itu, bahan ajar ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang
mendalam kepada PPPK tentang berbagai aspek ASN.
Dalam bahan ajar ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis jabatan
(jabatan pimpinan tinggi, jabatan administasi, dan jabatan fungsional termasuk
didalamnya jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK), tugas dan fungsi
masing-masing jabatan, level kompetensi masing-masing jabatan dan
kedudukan masing-masing jabatan serta pembagian peran dan tanggung
jawabnya
Melalui pembelajaran dalam bahan ajar ini, peserta orientasi PPPK
diharapkan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran penting
ASN dalam pemerintahan dan bagaimana ASN dapat berkontribusi positif
dalam melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan jabatannya masing-
masing. Selamat belajar, dan semoga bahan ajar ini bermanfaat dalam
memahami jabatan ASN.
Bogor, September 2023
Penyusun.

3. ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………………………. i
Daftar Isi ………………………………………………………………… Ii
Daftar Gambar ………………………………………………………….. iii
I. PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………… 1
B. Deskripsi Singkat ……………………………………………… 2
C. Hasil Belajar …………………………………………………… 2
D. Indikator Hasil Belajar ………………………………………… 2
II. JENIS-JENIS JABATAN …………………………………………… 3
A. Jabatan Pimpinan Tinggi ……………………………………… 3
B. Jabatan Administrasi …………………………………………… 5
C. Jabatan Fungsional …………………………………………… 6
III. TUGAS DAN FUNGSI ……………………………………………… 11
A. Tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi ……………….. 11
B. Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi ……………………. 12
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional ……………………… 14
IV. LEVEL KOMPETENSI JABATAN ……………………………….. 16
A. Level Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi ………………. 16
B. Level Kompetensi Jabatan Administrasi ……………………. 18
C. Level Kompetensi Jabatan Fungsional …………………….. 20
V. MEKANISME KERJA ……………………………………………… 21
A. Kedudukan ……………………………………………………… 21
B. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab …………………… 28
VI. PENUTUP ………………………………………………………….. 30
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………… 31

4. iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Struktur Organisasi Tipe-1 ………………………………………… 21
2. Struktur Organisasi Tipe-2 ………………………………………… 22
3. Struktur Organisasi Tipe-3 ………………………………………… 24
4. Struktur Organisasi Tipe-4 ………………………………………… 25
5. Struktur Organisasi Tipe-5 ………………………………………… 26
6. Struktur Organisasi Tipe-6 ………………………………………… 27

5. 1 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
membagi pegawai menjadi PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau tugas negara lainnya. Jabatan merupakan kedudukan
yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang ASN dalam suatu organisasi.
Setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik.
Sebagai Contoh Kepala Balai Pelatihan LHK bertanggung jawab untuk
merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan di
bidang LHK. Sementara itu seorang Direktur Jenderal Perubahan Iklim dan
Kebijakan Multilateral bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan
kebijakan nasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta
melakukan negosiasi internasional terkait isu perubahan iklim. Selain itu,
seorang Kepala Balai Taman Nasional bertanggung jawab untuk melakukan
pengelolaan wilayah taman nasional sesuai prinsip-prinsip konservasi dan
perlindungan lingkungan hidup.
Dalam hal ini, setiap jabatan memiliki area tanggung jawab
spesifiknya masing-masing, yang didasarkan pada kompetensi dan
pengalaman yang dimiliki oleh pemegang jabatan. Saat ini, tugas dan
tanggung jawab KLHK semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pegawai
yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi
jabatan yang ada di KLHK. Oleh karena itu KLHK telah merekrut Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kemampuan dan
kompetensi khusus.
Namun selain kompetensi khusus, PPPK juga perlu mengetahui
tugas-tugas jabatan lain yang ada di KLHK agar dapat meningkatkan
kinerjanya. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab orang lain, PPPK

6. 2 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
dapat lebih mudah bekerjasama dan berkolaborasi sehingga meningkankan
efektivitas kerja dan hasil yang dicapai.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi pengenalan jabatan
dalam pembekalan PPPK menjadi materi penting yang perlu dipahami.
Karena dengan memahami tugas jabatan lain, akan membantu PPPK untuk
lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
B. Deskripsi Singkat
Bahan ajar pengenalan jabatan membahas mengenai jenis-jenis
jabatan (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administasi, dan jabatan
fungsional), tugas dan fungsi masing-masing jabatan, level kompetensi
masing-masing jabatan dan kedudukan masing-masing jabatan serta
pembagian peran dan tanggung jawabnya.
C. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan pengenalan jabatan,
peserta diharapkan mampu mengenal jabatan yang ada di Kementerian
LHK yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai PPPK.
D. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan pengenalan jabatan,
peserta diharapkan mampu :
1. Menjelaskan jenis-jenis jabatan
2. Menjelaskan tugas dan fungsi jabatan
3. Menjelaskan level kompetensi jabatan
4. Memahami mekanisme kerja dalam menjalankan tugas jabatannya.

7. 3 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB II
JENIS-JENIS JABATAN
A. Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tertinggi
pada instansi dan perwakilan. JPT terdiri dari :
1. JPT Utama.
JPT Utama adalah jabatan tertinggi pada instansi pemerintah non
kementerian. Seperti Kepala Arsip Nasional RI, Kepala Badan
Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara dll.
Persyaratan untuk diangkat dalam JPT Utama adalah :
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;
c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat
selama 10 (sepuluh) tahun;
d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli
utama paling singkat 2 (dua) tahun;
e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
g. sehat jasmani dan rohani
2. JPT Madya.
JPT Madya adalah jabatan dibawah JPT Utama, JPT Madya terdapat di
kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, dan Provinsi.
Contoh : Direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama,
kepala badan dan jabatan lain yang setara.
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan JPT Madya adalah :
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

8. 4 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan;
c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat
selama 7 (tujuh) tahun;
d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli
utama paling singkat 2 (dua) tahun;
e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
g. sehat jasmani dan rohani
3. JPT Pratama.
JPT Pratama adalah jabatan dibawah JPT Madya. Contohnya : Kepala
Biro Kepegawaian dan Organisasi, Contoh : direktur, asisten deputi,
kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, kepala dinas, kepala badan
provinsi dan jabatan lain yang setara..
Syarat untuk diangkat dalam JPT pratama adalah :
a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5
(lima) tahun;
d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang
ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan g) sehat jasmani
dan rohani;
JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada
instansi pemerintah melalui :
1. Kepeloporan dalam bidang :

9. 5 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
a. Keahlian profesional
b. Analisis dan rekomendasi kebijakan.
c. Kepemimpinan manajemen.
2. Pengembangan Kerjasama dengan instansi lain.
3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasa ASN dan
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
Untuk setiap JPT ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas,
serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
B. Jabatan Administrasi
Jabatan Administrasi (JA) adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri dari :
1. Jabatan Administrator
Jabatan administrator adalah salah satu jenis jabatan struktural dalam
ASN yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola suatu unit
organisasi atau instansi pemerintah. Jabatan ini adalah jabatan eselon
III. Contohnya : Kepala Balai Taman Nasional, Kepala Balai KSDA,
Kepala Balai Pelatihan LHK dll.
Tugas seorang administrator meliputi merencanakan, mengorganisir,
mengarahkan dan mengawasi kegiatan dibawah wewenangnya agar
berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, seorang administrator harus
memiliki kemampuan manajemen, kepemimpinan serta mampu
mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana.
2. Jabatan Pengawas
Jabatan pengawas adalah salah satu jenis jabatan struktural dalam ASN
yang memiliki tanggung jawab mengawai pelaksanaan kegiatan yang
menjadi wilayah tugasnya. Jabatan ini adalah jabatan eselon IV.
Contohnya : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan

10. 6 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
Taman Nasioonal, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pelatihan, dll.
3. Jabatan Pelaksana
Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Jabatan ini bertanggung jawab untuk
melaksanakan tugas-tugas operasional secara langsung. Tugas-tugas
tersebut terkait dengan pelayanan publik atau teknis yang memerlukan
keahlian khusus.
Klasifikasi jabatan pelaksana terdiri dari :
a. Klerek
Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas pelayanan administratif. Contoh :
Pengadminsitrasi Kepegawaian, Pengadministasi Persuratan,
Pengadministrasi Umum dll.
b. Operator
Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Contoh : Pelatih dan
Perawat Satwa Liar, Pemelihara Tumbuhan, Pengaman Hutan dan
Hasil Hutan.
c. Teknisi.
Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Contoh : Petugas
Ukur Kawasan Hutan, Pengawas Keselamatan dan Kesehatar Kerja
dan Perlindungan Lingkungan.
C. Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam ASN, jabatan fungsional terdiri
dari :

11. 7 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
1. Jabatan Fungsional Keterampilan
Jabatan fungsional keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam
pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan Teknik
tertentu. Jabatan fungsional keterampilan ini ditetapkan berdasarkan
dominasi karakteristik pekerjaan ranah priskomotor, yaitu keterampilan
dan perilaku sesuai denga jenjang pendidikan.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNS menekankan bahwa jabatan fungsional
keterampilan memiliki kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang
bersifat ketrampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang
didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang
pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan
prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika
profesi.
2. Jabatan Fungsional Keahlian.
Jabatan Fungsional Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam
pelaksanaan pekerjaannya atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi
dan Teknik analisis tertentu. Jabatan fungsional keahlian ini ditetapkan
berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu
pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.
Karakteristik pekerjaan ranah kognitif merupakan pekerjaan yang
berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk didalamnya
kemampuan menghapal (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3),
menganalisis (C4), mensintesis (C5) dan kemampuan mengevaluasi
(C6).
Dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNS menekankan bahwa jabatan fungsional
keahlian memiliki kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugasnya

12. 8 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
keahliannya. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat
keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari
pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan
tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan,
pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk
pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada
etika profesi.
Jabatan Fungsional yang dapat diisi dengan PPPK berdasarkan
Keputusan MenpanRB No. 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
PermenpanRB No. 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang
dapat diisi dengan PPPK. Dalam aturan ini menambah 54 Jabatan
Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK adalah :
1. Analis data ilmiah
2. Analis hukum
3. Analis kekayaan intelektual
4. Analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Analis pemantauan peraturan Perundang-undangan legislative
6. Analis pembiayaan infrastruktur Pekerjaan umum dan perumahan.
7. Analis pengembangan kompetensi ASN
8. Analis standardisasi.
9. Asisten Inspektur pengoperasian pesawat udara.
10.Asisten Inspektur kelaikudaraan Pesawat Udara
11.Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
12.Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautandan Perikanan
13.Asisten Pengawas Kelautan
14.Asisten Pengawas Perikanan
15.Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
16.Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
17.Asisten Penyuluh Perikanan
18.Asisten Perpustakaan

13. 9 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
19.Asisten Statistisi.
20.Auditor Perkeretaapian
21.Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
22.Inspektur Navigasi Penerbangan
23.Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara.
24.Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
25.Inspektur Sarana Perkeretaapian
26.Kurator keperdataan
27.Kurator Koleksi Hayati
28.Manggala Agni
29.Metrolog
30.Pemeriksa Keimigrasian
31.Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman
32.Penata Kelola Jalan dan Jembatan
33.Penata Kelola Penanaman Modal
34.Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
35.Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
36.Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
37.Penata Kelola Perumahan
38.Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman.
39.Penata Laksana dan Jembatan
40.Penata Laksana Penyehatan Lingkungan.
41.Penata Laksana Sumber Daya Air
42.Penata Penerbitan Ilmiah
43.Pengawas Kelautan
44.Pengelola Sumber Daya Air
45.Pengembang Kewirausahaan
46.Pengembang Tafsir Al-Quran
47.Penguji Prasarana Perkeretaapian
48.Penguji Sarana Perkeretaapian
49.Penilik

14. 10 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
50.Penjamin Mutu Produk
51.Petugas Lapangan Keluarga Berencana
52.Teknisi Kesehatan Ikan
53.Teknisi Pengendali Hama Penyakit dan Ikan
54.Widyabasa.
Merubah 6 (enam) nomenklatur jabatan yaitu :
1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Promosi Kesehatan
dan Ilmu Perilaku.
2. Sanitarian menjadi Tenaga Sanitasi Lingkungan
3. Teknik jalan dan jembatan menjadi Penata Kelola Jalan dan Jembatan
4. Teknik Pengairan menjadi Penata Laksana Sumber Daya Air
5. Teknik Penyehatan Lingkungan menjadi Penata Lasana Penyehatan
Lingkungan
6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan menjadi Penata Kelola
Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman untuk kategori keahlian
dan Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman.
Untuk kategori keterampilan.
Sedangkan Jabatan Fungsional yang tidak dapat diisi oleh PPPK, yaitu :
1. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
2. Inspektur Ketenagalistirikan
3. Inspektur Minyak dan Gas Bumi
4. Inspektur Tambang
5. Manggala Informatika
6. Pembimbing Kemasyarakatan
7. Penyelidik Bumi
8. Polisi Kehutanan, dan
9. Sandiman.

15. 11 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
A. Tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Tugas pokok dan fungsi jabatan pimpinan tinggi adalah memimpin
dan memotivasi setiap ASN pada instansi pemerintah yang berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
Tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah :
1. Merumuskan visi, misi dan strategi organisasi.
2. Membuat keputusan strategis untuk pengembangan organisasi
3. Menetapkan tujuan dan sasaran jangka Panjang.
4. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan organisasi.
5. Bertanggung jawab atas capaian kinerja organisasi.
Tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah :
1. Merancang dan mengimplementasikan program-program strategis
organisasi.
2. Memonitor kemajuan kinerja organisasi dan memastikan pencapaian
target.
3. Mengevaluasi kinerja bagian per bagian dalam organisasi.
4. Melakukan koordinasi
5. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai.
Tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah :
1. Melaksanakan kebijakan dan program-program yang ditetapkan oleh
pimpinan
2. Menyusun rencana kerja dan melaporkan kemajuannya kepada
pimpinan.
3. Memastikan bahwa tugas-tugas harian organisasi dijalankan dengan
efektif dan efisien.
4. Menyelesaikan .tugas-tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan.
5. Menjaga hubungan baik dengan pegawai dan stakeholder lainnya.

16. 12 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
Jadi perbedaan utama antara ketiga jabatan ini adalah level tanggung
jawab, tingkat keterlibatan dalam aspek strategis serta fokus kerjanya.
Jabatan pimpinan tinggi utama lebih focus pada perencanaan strategis dan
pengambilan keputusan. Sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
lebih mengacu pada pelaksanaan tindakan praktis dan pengawasan
kegiatan operasional.
B. Tugas dan Fungsi Jabatan Administrasi
Tugas dan fungsi dari jabatan administrator, pengawas dan
pelaksana adalah sebagai berikut :
1. Jabatan Administrator
Jabatan administrator memiliki tanggung jawab untuk merencanakan,
mengorganisir, dan mengarahkan suatu organisasi atau departemen
tertentu. Sehingga tugas-tugasnya adalah :
a. Merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi
b. Menetapkan strategi organisasi dan rencana operasional
c. Mengalokasikan sumber daya organisasi
d. Mengawasi kegiatan operasional
e. Melakukan evaluasi kinerja dan memperbaiki sistem yang ada
2. Jabatan Pengawas
Jabatan pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
kegiatan di organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa
tugas dan fungsi jabatan pengawas antara lain:
a. Memantau kinerja staf dan tim
b. Memberikan pelatihan dan arahan kerja kepada staf
c. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar.
d. Mengaudit keuangan dan kegiatan organisasi
e. Melakukan investigasi jika terjadi masalah atau pelanggaran
3. Jabatan Pelaksana
Jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan langsung sesuai dengan
visi, misi, dan tujuan organisasi. Tugas dan fungsinya meliputi:

17. 13 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
a. Melakukan kegiatan operasional sehari-hari
b. Menerapkan kebijakan dan prosedur
c. Melapor kepada atasan mereka tentang kemajuan proyek atau
kegiatan
d. Bekerja sama dengan staf lain dalam organisasi
e. Menyelesaikan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan
mereka
Perbedaan utama antara ketiga jabatan ini terletak pada tingkat
tanggung jawab dan fokus kerjanya. Administrator lebih fokus pada
perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, sedangkan pengawas
lebih cenderung mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan berjalan
dengan baik. Sementara itu, tugas pelaksana lebih mengacu pada tindakan
praktis dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh
ikhtisar jabatan untuk jabatan pelaksana :
Nama Jabatan Ikhtisar Jabatan
Pengumpul Bahan
dan Data
Mengumpulkan, mengegelompokkan bahan dan
data bidang rencana program kerja dan
anggaran sesuai dengan prosedur dan
ketentuan perundang-undangan sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Pengolah Data Mengumpulkan, mendokumentasikan/ menginput
dan mengolah data bidang program kerja dan
anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan selanjutnya.
Analis Data Mengumpulkan, mengkasifikasikan dan
menelaah untuk menyimpulkan dan Menyusun
rencana program kerja dan anggaran sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-
undangan untuk optimalisasi pelaksanaan
program kerja dan anggaran.

18. 14 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional
1. Jabatan Fungsional Keterampilan
Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan
kegiatan teknis yang erkaitan dengan penerapan konsep dan metode
operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian
pengajaran di tingkat Pendidikan tertentu. Dalam Permenpan No. 1
Tahun 2023, Tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional
keterampilan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan
sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Pemula (Gol. Ruang II/a), melaksanakan
tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional
keterampilan.
b. Jabatan Fungsional Terampil (Gol. Ruang II/b, II/c dan II/d),
melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam
jabatan fungsional keterampilan.
c. Jabatan Fungsional Mahir (Gol. Ruang III/a dan III/b),
melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jaabtan fungsional
keterampilan.
d. Jabatan Fungsional Penyelia (Gol. Ruang III/c dan III/d),
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan
fungsional keterampilan.
2. Jabatan Fungsional Keahlian
Tugas utama jabatan fungsional keahlian adalah pengembangan
pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk
pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang
sistematis. Dalam Permenpan No. 1 Tahun 2023, Tugas dan fungsi
dalam jabatan fungsional keahlian ditentukan berdasarkan
pengetahuan dan keahlian sebagai berikut :
a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama (Gol. Ruang III/a dan III/b),
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat dasar.

19. 15 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
b. Jabatan Fungsional Ahli Muda (Gol. Ruang III/c dan III/d),
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
c. Jabatan Fungsional Ahli Madya (Gol. Ruang IV/a, IV/b dan IV/c),
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tinggi.
d. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Gol. Ruang IV/d dan IV/e),
melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tertinggi.

20. 16 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB IV
LEVEL KOMPETENSI JABATAN
A. Level Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi adalah sebagai berikut :
1. Pimpinan Tinggi Utama
Pimpinan tinggi utama mempunyai standar kompetensi pada level 5
untuk semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut:
a. Integritas, mampu menjadi role model dalam penerapan standar
keadilan dan etika di tingkat nasional.
b. Kerjasama, menciptakan situasi Kerjasama secara konsisten baik di
dalam maupun di luar instansi.
c. Komunikasi, menggagas system komunikasi yang terbuka secara
strategis untuk mencari solusi meningkatkan kinerja.
d. Orientasi pada hasil, meningkatkan mutu pencapaian kerja
organisasi.
e. Pelayanan publik, mampu memastikan kebijakan kebijakan
pelayanan publik yang obyektif, netral, tidak diskriminatif serta tidak
terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.
f. Pengembangan diri dan orang lain, menciptakan situasi yang
mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar
secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil.
g. Mengelola perubahan, memimpi, menggalang dan menggerakkkan
dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan
secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional.
h. Pengambilan keputusan, menghasilkan solusi dan mengambil
keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang/ strategis
berdampak nasional.
i. Perekat bangsa, wakil pemerintah untuk membangun hubungan
sosial psikologis.

21. 17 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
2. Pimpinan Tinggi Madya
Pimpinan tinggi madya mempunyai standar kompetensi pada level 5
untuk semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sama dengan
pimpinan tinggi madya pada uraian di atas.
3. Pimpinan Tinggi Pratama
Pimpinan tinggi pratama mempunyai standar kompetensi pada level 4
untuk semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut:
a. Integritas, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma dan etika organisasi..
b. Kerjasama, membangun komitmen tim, sinergi..
c. Komunikasi, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan..
d. Orientasi pada hasil, mendorong unit kerja mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya..
e. Pelayanan publik, mampu memonitor, mengevaluasi,
memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka
Panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, obyektif dan
profesional.
f. Pengembangan diri dan orang lain, menyusun program
pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran.
g. Mengelola perubahan, memimpin perubahan pada unit kerja.
h. Pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah yang mengandung
risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko.
i. Perekat bangsa, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif
dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.

22. 18 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
B. Level Kompetensi Jabatan Administrasi
Standar kompetensi jabatan adminsitrasi adalah :
1. Jabatan administrator
Jabatan administrator mempunyai standar kompetensi pada level 3
untuk semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut:
a. Integritas; mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama
agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma dan etika
organisasi dalam lingkup formal.
b. Kerjasama; efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja
organisasi.
c. Komunikasi; .berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi
lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yangsensitif/rumit/
kompleks.
d. Orientasi pada hasil; menetapkan target kerja yang menantang bagi
unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja.
e. Pelayanan publik;mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta
memperbaiki standar pelayanan public di lingkup unit kerja.
f. Pengembangan diri dan orang lain; memberikan umpan balik,
membimbing.
g. Mengelola perubahan; membantu orang lain mengikuti perubahan,
mengantisipasi perubahan secara tepat.
h. Pengambilan keputusan; membandingkan berbagai alternative,
mengembangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.
i. Perekat bangsa; mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi
dan persatuan.
2. Jabatan pengawas
Jabatan pengawas mempunyai standar kompetensi pada level 2 untuk
semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut:
a. Integritas;.mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk
bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi.

23. 19 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
b. Kerjasama; .menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.
c. Komunikasi; .AKtif menjalankan komunikasi secara formal dan
informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan
pesan dengan respon yang sesuai, mampu Menyusun materi
presentasi, pidato, naskah, laporan, dll.
d. Orientasi pada hasil; berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang
lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode
alternatif untuk peningkatan kinerja.
e. Pelayanan publik; mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan
menjelaskan proses pelaksanaan tugas pemerintahan/pelayanan
public secara transparan.
f. Pengembangan diri dan orang lain; meningkatkan kemampuan
bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara
melaksanakan suatu pekerjaan.
g. Mengelola perubahan; proaktif beradaptasi mengikuti perubahan.
h. Pengambilan keputusan; menganalisis masalah secara mendalam.
i. Perekat bangsa; aktif mengembangkan sikap saling menghargai,
menekankan persamaan dan persatuan.
3. Jabatan pelaksana
Jabatan pelaksana mempunyai standar kompetensi pada level 1 untuk
semua kompetensi, dengan deskripsi kompetensi sebagai berikut:
a. Integritas;.mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi,
dalam kapasitas pribadi.
b. Kerjasama; .berpartisipasi dalam kelompok.
c. Komunikasi; .menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap,
pemahaman yang sama.
d. Orientasi pada hasil; bertanggung jawab untuk memenuhi standar
kerja.
e. Pelayanan publik; menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.
f. Pengembangan diri dan orang lain; pengembangan diri
g. Mengelola perubahan; mengikuti perubahan dengan arahan.

24. 20 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
h. Pengambilan keputusan;mengumpulkan informasi untuk bertindak
sesuai kewenangan.
i. Perekat bangsa; Peka memahami dan menerima kemajemukan.
C. Level Kompetensi Jabatan Fungsional
Level Standar Kompetensi untuk masing-masing level jabatan pada
Jabatan Fungsional Keterampilan adalah :
1. Pemula = level 1-2, dominan level 1 yaitu meniru secara terbimbing.
2. Terampil = level 1-2-3 dominan level 2 yaitu melakukan gerak mekanistik
dengan reaksi natural.
3. Mahir = level 3-4 dominan level 3 yaitu melakukan gerak kompleks dan
termodifikasi.
4. Penyelia = level 3-4 dominan level 3. Level 4 itu adalah mengadaptasi
dan membuat variasi. Sedangkan level 5 adalah mengkreasi dan
mengkombinasi.
Level Standar Kompetensi untuk masing-masing level jabatan pada
Jabatan Fungsional Keahlian adalah :
1. Ahli Pertama = level 1-2-3 dan dominan level 2. Level 1 adalah
pemahaman dan pengetahuan dan level 2 adalah penerapan atau
aplikasi.
2. Ahli Muda = Level 3-4 dominan level 3 yaitu analisis, penalaran dan
penelaahan.
3. Ahli Madya = Level 4-5, dominan level 4 yaitu penilaian dan evaluasi.
4. Ahli Utama = level 4-5 dominan level 5 yaitu kreasi atau aspek kebaruan.

25. 21 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB V
MEKANISME KERJA
A. Kedudukan
Kedudukan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana disesuaikan
dengan struktur organisasi pada unit kerja di lingkungan KLHK. Struktur
organisasi pada unit kerja di lingkungan KLHK meliputi 6 (Enam) tipe
sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi Tipe-1/Tipe Direktorat
Gambar 1. Struktur Organisasi Tipe-1
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-1 dipimpin oleh PPT
Pratama.
b. PPT Pratama berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat
Penilai Kinerja untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama,
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

26. 22 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
c. Pejabat Administrator berkedudukan dibawah PPT Pratama dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli
Pertama dan Keterampilan serta jabatan pelaksana yang tidak
berada dibawah pejabat pengawas.
d. Pejabat pengawas berkedudukan dibawah PPT Pratama dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan
Keterampilan serta jabatan pelaksana yang tidak berada dibawah
pejabat pengawas.
e. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat berkedudukan di
bawah administrator atau pejabat pengawas.
f. Ketentuan kedudukan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
adalah tidak boleh melebihi kelas Jabatan atasan langsung.
2. Struktur Organisasi Tipe-2 /Tipe Biro, Sekretariat, Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion dan Balai Besar Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Ekosistem.
Gambar 2. Struktur Organisasi Tipe-2

27. 23 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-2 dipimpin oleh PPT
Pratama.
b. PPT Pratama berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat
Penilai Kinerja untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan
Pejabat Administrator.
c. Pejabat Administrator berkedudukan dibawah PPT Pratama dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli
Pertama dan Keterampilan serta jabatan pelaksana yang tidak
berada dibawah pejabat pengawas.
d. Pejabat pengawas berkedudukan dibawah pejabat administrator dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan
Keterampilan serta jabatan pelaksana yang tidak berada dibawah
pejabat pengawas.
e. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat berkedudukan di
bawah administrator atau pejabat pengawas.
f. Ketentuan kedudukan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
adalah tidak boleh melebihi kelas Jabatan dari atasan langsung.
g. Khusus untuk kelompok jabatan fungsional ahli utama berkedudukan
dibawah PPT Pratama pada kantor pusat namun dapat ditugaskan
pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3. Struktur Organisasi Tipe-3/Tipe Inspektorat Wilayah, Pusat Pendidikan
dan Pelatihan SDM LHK dan Pusat Penyuluhan.
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-3 dipimpin oleh PPT
Pratama.
b. PPT Pratama berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat
Penilai Kinerja untuk pejabat pengawas serta Kelompok Jabatan
Fungsional dan pelaksana yang tidak berada dibawah Pejabat
Pengawas.

28. 24 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
Gambar 3. Struktur Organisasi Tipe-3
c. Pejabat pengawas berkedudukan dibawah PPT Pratama dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan
Keterampilan serta jabatan pelaksana yang berada dibawah pejabat
pengawas.
d. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat berkedudukan di
bawah PPT Pratama atau pejabat pengawas.
e. Ketentuan kedudukan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
adalah tidak boleh melebihi kelas Jabatan atasan langsung.
4. Struktur Organisasi Tipe-4/Tipe Balai Besar Badan Standarisasi
Instrumen.
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-4 dipimpin oleh PPT
Pratama.
b. PPT Pratama berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat
Penilai Kinerja untuk pejabat administrator.

29. 25 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
Gambar 4. Struktur Organisasi Tipe-4
c. Pejabat Administrator berkedudukan dibawah PPT Pratama dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli
Pertama dan Keterampilan serta jabatan pelaksana.
d. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah
pejabat administrator.
e. Ketentuan kedudukan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
adalah tidak boleh melebihi kelas Jabatan atasan langsung.
5. Struktur Organisasi Tipe-5/Tipe Balai Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-5 dipimpin oleh Pejabat
Administrator
b. Pejabat Administrator berperan sebagai Atasan langsung sekaligus
Pejabat Penilai Kinerja untuk kelompok jabatan Fungsional Ahli
Madya dan Pejabat Pengawas..

30. 26 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
Gambar 5. Struktur Organisasi Tipe-5
c. Pejabat Administrator hanya dapat membentuk dan mengevaluasi tim
kerja yang bersifat sementara (adhoc)
d. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya berkedudukan dibawah
Pejabat Administrator dan dapat ditugaskan pada Seksi.
e. Pejabat Pengawas berkedudukan dibawah Pejabat Administrator dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama,
Keterampilan dan jabatan pelaksana.
f. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah
pejabat pengawas.
g. Ketentuan kedudukan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
adalah tidak boleh melebihi kelas jabatan dari atasan langsungnya.

31. 27 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
6. Struktur Organisasi Tipe-6 / Tipe Sekolah Menengah Kejuruan
Kehutanan Negeri.
Gambar 6. Struktur Organisasi Tipe-6
a. Unit kerja denganstruktur organisasi tipe-6 dipimpin oleh Pejabat
Fungsional Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah
b. Kepala Sekolah sebagai pimpinan unit kerja berperan sebagai Atasan
langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja untuk Pejabat Pengawas
serta kelompok jabatan Fungsional Guru (Madya, Muda, Pertama
dan Calon Guru).
c. Pejabat Pengawas berkedudukan dibawah Kepala Sekolah dan
berperan sebagai Atasan langsung sekaligus Pejabat Penilai Kinerja
untuk Kelompok Jabatan Fungsional non-Guru (Jabatan Fungsional
Ahli Muda, Ahli Pertama dan Keterampilan) dan jabatan pelaksana
yang berada dibawah Pejabat Pengawas.

32. 28 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
B. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
Pembagian tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja selaku Pemilik
Kinerja, Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai Kinerja, Ketua Tim Kerja
dan anggota tim kerja adalah sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab Pimpinan Unit Kerja selaku Pemilik Kinerja.
a. Menyusun dan menetapkan road map dan rencana kerja organisasi.
b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi
c. Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata Kelola, dan
Sumber Daya yang Optimal
d. Memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif
e. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi
antar unit kerja.
f. Membentuk dan mengevaluasi tim kerja.
2. Tanggung Jawab atasan Langsung selaku Pejabat Penilai Kinerja.
a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan.
b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksaan kegiatan.
c. Melakukan evaluasi berkala dengan cara memberikan arahan
terpadu, masukan dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
3. Tanggung Jawab Ketua Tim Kerja.
a. Menyusun rincian pelaksanakan kegiatan
b. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan,
c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai sesuai dengaan
perencanaan.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Atasan
Langsung selaku Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan bahan hasil
kerja anggota tim.

33. 29 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
e. Memberikan rekomendai penilaian kinerja anggota tim kerja
berdasarkan proses dan hasil kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja
dan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
f. Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.
4. Tanggung Jawab Pejabat Fungsional/Pelaksan selaku ANggota Tim
Kerja.
a. Menyusun rencana kerja individu sebagai anggota tim kerja
b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim.
c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.
5. Tanggung Jawab Pejabat Fungsional/Pelaksana selaku Individu.
a. Menyusun rencana kerja individu
b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Atasan Langsung
c. Melaporkan hasil kinerja kepada Atasan Langsung.

34. 30 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
BAB VI
PENUTUP
Pengenalan jabatan ASN merupakan langkah awal yang penting bagi
seseorang yang baru bergabung dan berkarir dalam pemerintahan. Melalui
bahan ajar ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik
mengenai tugas-tugas sehari-hari dari setiap jabatan ASN serta pentingnya
menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja di instansi
pemerintah. Dalam proses belajar, peserta diajak untuk mempertimbangkan
nilai-nilai etika dan moralitas sebagai bagian dari kesuksesan dalam
mencapai tujuan organisasi.
Dengan memahami peran masing-masing jabatan ASN dan bertindak
sesuai dengan kode etik dan standar profesionalisme yang ditetapkan,
diharapkan kualitas layanan publik akan semakin meningkat. Selain itu,
pengenalan jabatan ASN juga akan memberikan kesempatan bagi peserta
ASN untuk menyadai potensi diri mereka dan menentukan jalur karir yang
tepat. Dengan demikian, bahan ajar ini dapat menjadi landasan yang kuat
dalam mempersiapkan para calon ASN menjadi aparatur yang handal,
profesional dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat dan negara.

35. 31 | B a h a n A j a r O r i e n t a s i P P P K K e m e n t e r i a n L H K 2 0 2 3
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Indonesia, 1999. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional PNS
Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Uraian Fungsi
Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas KOordinator
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemeterian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional.
Indonesia, 2023. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Indonesia, 2023. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional yang dapat diisi dengan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.