06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

•

5 likes•774 views

Sudirman Sultan

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

06 bahan ajar teknik pengamanan hutan 01

More Related Content

What's hot

Administrasi tkp kehutanan

Administrasi tkp kehutanan

Administrasi tkp kehutanan

Sudirman Sultan

Rencana kerja personal polhut

Rencana kerja personal polhut

Rencana kerja personal polhut

Sudirman Sultan

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

Sudirman Sultan

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Sudirman Sultan

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Sudirman Sultan

Bahan Ajar TUPOKSI POLHUT... Revisi sehubungan dengan aturan berikut : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

Sudirman Sultan

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

Sudirman Sultan

Desa wisata

Panduan - Pengamanan Hutan

Panduan - Pengamanan Hutan

Panduan - Pengamanan Hutan

Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya. Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami tertarik untuk menulis mengenai prosedur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

Sudirman Sultan

Sistem perencanaan kepariwisataan

Sistem perencanaan kepariwisataan

Sistem perencanaan kepariwisataan

Fitri Indra Wardhono

laporan perencanaan kehutanan

laporan perencanaan kehutanan

laporan perencanaan kehutanan

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Paparan wasrik dir pamobvit

Paparan wasrik dir pamobvit

Paparan wasrik dir pamobvit

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Pencegahan tindak pidana perbankan

Pencegahan tindak pidana perbankan

Pencegahan tindak pidana perbankan

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

What's hot (20)

Administrasi tkp kehutanan

Administrasi tkp kehutanan

Administrasi tkp kehutanan

Rencana kerja personal polhut

Rencana kerja personal polhut

Rencana kerja personal polhut

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Identifikasi tindak pidana kehutanan

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Ppt penanganan tkp untuk peningkatan kapasitas polhut gakum

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

Tugas dan fungsi jabatan fungsional polhut 2020

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

PENGISIAN BLANKO LAPORAN KEJADIAN

Desa wisata

Panduan - Pengamanan Hutan

Panduan - Pengamanan Hutan

Panduan - Pengamanan Hutan

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional polhut

Sistem perencanaan kepariwisataan

Sistem perencanaan kepariwisataan

Sistem perencanaan kepariwisataan

laporan perencanaan kehutanan

laporan perencanaan kehutanan

laporan perencanaan kehutanan

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007

Paparan wasrik dir pamobvit

Paparan wasrik dir pamobvit

Paparan wasrik dir pamobvit

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

P.9 menhut ii-2014 - juknis pelaksanaan jabfung polhut & angka kreditnya

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

Pencegahan tindak pidana perbankan

Pencegahan tindak pidana perbankan

Pencegahan tindak pidana perbankan

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Materi konsultasi publik hcvf KPH Nganjuk

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

More from Sudirman Sultan

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Sudirman Sultan

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Sudirman Sultan

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Sudirman Sultan

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Sudirman Sultan

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Sudirman Sultan

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Sudirman Sultan

Materi ini menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut Keahlian, laporan kejadian dan berita acara. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat : 1. Menjelaskan jenis-jenis laporan perlindungan dan pengamanan hutan. 2. Menjelaskan perbedaan laporan Polhut Keterampilan dan Polhut Keahlian. 3. Mampu membuat laporan kejadian. 4. Mampu membuat berita acara.

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Sudirman Sultan

Uji kompetensi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Polhut fungsional, baik dalam pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan jabatan maupun perpindahan dari tingkat terampil ke ahli. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belumkompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kompetensi terdiri dari : a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Agar pelaksanaan uji kompetensi berjalan dengan baik maka setiap pejabat fungsional harusnya melakukan persiapan yang baik sebelum mendaftarkan diri sebagai calon peserta uji kompetensi. Persiapan ini tentu saja dilakukan 1-2 tahun sebelum pelaksanaan uji kompetensi, apalagi jika uji kompetensi itu dilakukan dengan metode portofolio dan wawancara, dimana kedua metode uji kompetensi ini merupakan metode uji wajib yang digunakan oleh LSP Purenbang SDM LHK dalam melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Sudirman Sultan

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

Sudirman Sultan

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

Sudirman Sultan

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

Sudirman Sultan

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Sudirman Sultan

Lk ba dan administrasi pelaporan

Lk ba dan administrasi pelaporan

Lk ba dan administrasi pelaporan

Sudirman Sultan

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Sudirman Sultan

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Sudirman Sultan

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

Sudirman Sultan

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

Sudirman Sultan

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Sudirman Sultan

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Sudirman Sultan

Pengumpulan bahan dan keterangan

Pengumpulan bahan dan keterangan

Pengumpulan bahan dan keterangan

Sudirman Sultan

More from Sudirman Sultan (20)

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Tesis Strategi Penanggulangan Gangguan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Skripsi Peran Polhut Terhadap Pengamanan Hutan di Kabupaten Sinjai.pdf

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Bahan Ajar Pengenalan Jabatan ASN.pdf

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Bahan Ajar Teknik Pendokumentasian Tindak Pidana Kehutanan.pdf

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Bahan Ajar Tugas dan Standar Kompetensi JF Polhut.pdf

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Lampiran Bahan Ajar Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

BAHAN AJAR Administrasi Pelaporan Kegiatan Linpamhut.pdf

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Bahan Ajar Cara Praktis Persiapan Uji Kompetensi.pdf

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

Bahan Ajar Penatusahaan Pemanfaatan TSL.pdf

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

PANDUAN APLIKASI SMART 6.2.3

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

09 bahan ajar tindakan pertama tkp kehutanan 01

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Strategi penanggulangan gangguan hutan di kab sinjai

Lk ba dan administrasi pelaporan

Lk ba dan administrasi pelaporan

Lk ba dan administrasi pelaporan

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Blanko Laporan Kejadian dan Berita Acara

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Remunerasi akankah meningkatkan Kinerja

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

Pembentukan SPORC, antara harapan dan kenyataan

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Modul diklat pemberkasan perkara bagi polhut

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Sosialisasi pendaftaran Uji Kompetensi

Pengumpulan bahan dan keterangan

Pengumpulan bahan dan keterangan

Pengumpulan bahan dan keterangan