Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN tahun 2020-2024 terkait penyediaan alat dan obat kontrasepsi, mencakup jenis, kuantifikasi, penyaluran, pemantauan, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan alokon. Dibahas pula landasan hukum, mekanisme penyaluran, dan upaya meningkatkan cakupan pelaporan data untuk perenc
1. Disampaikan oleh:
Eni Gustina
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
TrainingofTrainer(TOT)PelatihanRefreshingSirika melaluie-learning
Jakarta,22November2022
2. Kebijakan Kedeputian KBKR 2020-2024
1
Jenis, Kuantifikasi, Penyaluran,
Pemantauan Alat dan Obat Kontrasepsi
3
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Program BKKBN
2
Tantangan dalam Pemenuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
4
3. Kebijakan Kedeputian KBKR 2020-2024
1
Jenis, Kuantifikasi, Penyaluran,
Pemantauan Alat dan Obat Kontrasepsi
3
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Program BKKBN
2
Tantangan dalam Pemenuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
4
4. BIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI (KBKR) 2020-2024
02
Penguatan kemitraan kualitas
pelayanan KBKR
03 Peningkatan jangkauan pelayanan
KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
04
Peningkatan KB Kesertaan Pria
01 Penguatan kapasitas faskes dan
jaringan/jejaring yang melayani KBKR
06
Peningkatan kemandirian PUS dalam
ber-KB.
05
Penguatan promosi konseling dan
kespro bdsr siklus hidup, pencegahan
KTD dan peningkatan pelayanan KB
Pascapersalinan
Meningkatkan akses dan kualitas
penyelenggaraan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi yang
komprehensif berbasis kewilayahan
dan segmentasi kelompok masyarakat
5. TARGETINDIKATORSASARANKBKRTAHUN2020 –2024
Program/
Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)
Indikator Sasaran Program
(Outcome)
Satuan
Target/Sasaran
Unit
Organisasi
Pelaksana
Base Line
2019
2020 2021 2022 2023 2024
Bidang
Keluarga
Berencana
dan
Kesehatan
Reproduksi
B.1 Sasaran Outcome
(Eselon I):
B.1 Indikator Sasaran Outcome
(Eselon I):
Deputi Bidang
Keluarga
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi
(KBKR)
Meningkatnya kesertaan
keluarga dalam Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
1 Angka prevalensi kontrasepsi
modern (Modern Contraceptive
Prevelance Rate/mCPR)
Persen 57,2
(SDKI 2017)
61,78 62,16 62,54 62,92 63,41
2 Persentase kebutuhan ber-KB
yg tidak terpenuhi (Unmet
Need)
Persen 10,6
(SDKI 2017)
8,60 8,30 8,00 7,70 7,40
3 Persentase Peserta KB Aktif
(PA) Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
Persen 23,1
(SDKI 2017)
25,11 25,93 26,75 27,57 28,39
4 Angka kelahiran remaja umur
15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19)
Kelahiran
per 1000
WUS 15-19
tahun
36
(SDKI 2017)
25 24 21 20 18
6. Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Sasaran
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Sasaran Strategis Peningkatan mCPR, Penurunan Unmetneed, penurunan ASFR 15 – 19 tahun
Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
1.Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)
2.Menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
3.Meningkatnya kesertaan KB MKJP
4.Menurunnya ASFR 15-19 tahun
Peningkatan
Pembinaan faskes
dalam pelayanan KB
Peningkatan kualitas
pelayanan KB
Peningkatan
kesertaan KB di
wilayah dan sasaran
khusus
Peningkatan Kualitas
Kesehatan
Reproduksi
Persentase Faskes
yang siap Melayani
KB MKJP
Indeks Informasi
Metode KB (method
information
index/MII)
Persentase kesertaan
KB keluarga
penerima bantuan
iuran (PBI)
Persentase
kesertaaan KB Pria
Persentase kehamilan
yang tidak diinginkan
(KTD)
Persentase Pelayanan
KB Pascapersalinan
Persentase
kesertaaan KB di 100
Kabupaten/ Kota
dengan Kesertaan
Rendah
RENCANASTRATEGISKEDEPUTIANBIDANGKBKR2020-2024
Indikator
output
1. Persentase Faskes
teregister yang
mendapat
ketersediaan
Alokon MKJP
2. Persentase rumah
sakit yang
pelayanan KB nya
meningkat
1. Jumlah Tenaga
Pelayanan
mendapatkan
fasilitasi
kompetensi
2. Indeks kualitas
Pelayanan KB
Berkualitas
Jumlah Fasilitasi
Pembinaan
Kesertaan KB di
wilayah dengan
Kesertaan Rendah
Presentase Fasilitasi
Pembinaan dan
Evaluasi Peningkatan
Kesertaan KB PBI
bersama Pemerintah
Daerah
Jumlah Provider
Vasektomi yang
melayani
Persentase PUS
dengan kehamilan
risiko tinggi (4
Terlalu)
Jumlah kab/ kota
dengan PKB/PLKB
yang puskesmas di
wilayahnya melayani
KB Pascapersalinan
Diperlukan
Penyediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi
7. Kebijakan Kedeputian KBKR 2020-2024
1
Jenis, Kuantifikasi, Penyaluran Alat dan
Obat Kontrasepsi
3
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Program BKKBN
2
Tantangan dalam Pemenuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
4
8. KEBIJAKANPENYEDIAAN ALATDANOBATKONTRASEPSI(ALOKON)PROGRAMBKKBN
UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
Perpres RI No. 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan
Pemerintah Pusat
melaksanakan
Pengelolaan dan
Penyediaan Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk
Kebutuhan PUS Nasional
Lampiran N, Pembagian
Urusan antara
Pemerintah, Provinsi dan
Kabupaten/kota
Ketentuan mengenai
pemenuhan kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi bagi
Peserta Jaminan Kesehatan di
Fasilitas Kesehatan diatur
dengan Peraturan
Kepala BKKBN
Pasal 48, ayat 5
Peraturan BKKBN No. 9 Tahun 2019
Tentang Pemenuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB
Pasal 3
Pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB
meliputi tahapan:
a. seleksi alat dan obat kontrasepsi;
b. perencanaan kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi;
c. penyediaan dan pengadaan alat dan
obat kontrasepsi;
d. penyaluran alat dan obat
kontrasepsi; dan
e. monitoring dan evaluasi.
Pemerintah dan
pemerintah daerah
wajib menyediakan alat
dan obat kontrasepsi bagi
penduduk miskin
Pasal 29, ayat 2
Landasan Hukum
11. Kebijakan Kedeputian KBKR 2020-2024
1
Jenis, Kuantifikasi, Penyaluran,
Pemantauan Alat dan Obat Kontrasepsi
3
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Program BKKBN
2
Tantangan dalam Pemenuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
4
15. Staf Program
Berbasis web
Rencana distribusi
Pemantauan stok dan kinerja
MIM TOOL STOKKU
Pengelola Gudang
Berbasis Android
Proses dokumen distribusi
Pemilihan nomor batch sesuai FEFO
Pencatatan stok secara digital
4.PEMANTAUANALOKON
SIRIKA(SISTEM INFORMASI RANTAI PASOK ALOKON)
16. Kebijakan Kedeputian KBKR 2020-2024
1
Jenis, Kuantifikasi, Penyaluran,
Pemantauan Alat dan Obat Kontrasepsi
3
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Program BKKBN
2
Tantangan dalam Pemenuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
4
18. Cakupan Data Pelaporan dalam SIGA
Sumber: SIGA, Oktober 2022
Masih rendahnya cakupan data pelaporan dalam SIGA berpengaruh terhadap
perhitungan rencana kebutuhan alokon menggunakan metode kuantifikasi
(data konsumsi dan data pelayanan KB)
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
YA N G
A D A
YA N G
LA P OR
%
514 485 94.36 12310 6157 50.02 25992 9239 35.55 4797 1833 38.21 1942 568 29.25 12725 2528 19.87
JUMLAH TOTAL
KA B UP A T EN / KOT A T EM P A T P ELA YA N A N KB P EM ER IN T A H T EM P A T P ELA YA N A N KB SWA ST A
F A SKES P EM ER IN T A H JA R IN GA N F A SKES SWA ST A
P R A KT IK M A N D IR I B ID A N
(SET A R A F A SKES)
P R A KT IK M A N D IR I B ID A N
JEJA R IN G
P R OVIN SI
N o
19. REALISASIBOKBDISTRIBUSIALOKONTAHUN2022(PerProvinsi)
Sumber: Aplikasi Morena, 18 Okt 2022 pukul 14.00 WIB
74,810
74,690
70,610
69,890
68,810
68,200
62,290
61,520
60,480
59,820
58,920
58,330
58,060
57,410
55,400
55,170
54,410
52,530
51,520
51,040
50,690
50,080
48,520
47,800
47,720
46,800
43,760
42,030
40,060
37,990
35,740
29,970
28,190
18,950
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI TENGAH
KALIMATAN TIMUR
JAMBI
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
BENGKULU
NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPUNG
JAWA TIMUR
GORONTALO
KALIMANTAN TENGAH
BALI
BANGKA BELITUNG
NO SUB MENU KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Biaya Operasional Distribusi Alokon 8.713.127.912 4.655.292.781 53,43%
Pengguna Sirika (system rantai pasok alokon) yaitu bidang KB dan sekertariat atau petugas gudang. Keduanya memiliki peran dan kebutuhan yang berbeda dalam system manajemen logistik, maka kami mendesain 2 platform yang dijalankan dengan perangkat yang terpisah namun saling terhubung secara real time.
Platform pertama adalah MIM Tool, dioperasikan pada web browser dan digunakan oleh staf program KB untuk menghitung jumlah yang harus dipasok dan juga melakukan monitoring stok, kinerja dan proses distribusi.
Platform kedua, Stokku, adalah aplikasi yang dioperasikan di smartphone berbasis Android digunakan oleh staf gudang. Stokku memudahkan proses penerimaan dan pendistribusian karena secara otomatis menghasilkan dokumen distribusi, memilih produk dengan tanggal kedaluwarsa terdekat dan mencatat di kartu stok.
Stokku digunakan untuk mencatat transaksi di gudang. Ini memelihara kartu stok elektronik dan digunakan untuk mengotomatisasi persiapan distribusi dan proses penerimaan. Ini juga memberikan informasi untuk pemantauan Gudang
MIM Tool menerima data dari sistem laporan rutin BKKBN sehingga membutuhkan penyimpanan yang lebih besar untuk proses data, oleh karena itu digunakan platform berbasis komputer. Sementara di gudang, staf membutuhkan platform yang lebih mobile untuk memudahkan aktivitas penyiapan pasokan
Kalo ini bias ga backgroundnya Indonesia, terus ada bendera nya
