Peta proses bisnis organisasi pemerintah menggambarkan rumah besar dengan banyak penghuni dan fasilitas, serta aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dokumen ini menjelaskan aset, kegiatan, pengukuran kinerja, dan masalah yang mungkin terjadi di rumah tersebut.
Pengenalan control & audit teknologi informasiSiti Rubayati
membahas tentang pengenalan contro audit dan dasar-dasar audit sistem teknologi,informasi. pada pembahasn ini juga menyinggung tentang pentingnya control dan audit teknologi informasi
agar pada setiap jabatan dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu melakukan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia
Penelitian ini dilakukan pada seluruh relawan PNPM-MP di BKM Amanah sebanyak 50 orang relawan tidak termasuk pengurus. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory) yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik populasi, dimana sampel diambil berdasarkan populasi yang ada secara menyeluruh. Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji F dan uji t.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw melalui pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X di MAN 2 Palembang
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Pengenalan control & audit teknologi informasiSiti Rubayati
membahas tentang pengenalan contro audit dan dasar-dasar audit sistem teknologi,informasi. pada pembahasn ini juga menyinggung tentang pentingnya control dan audit teknologi informasi
agar pada setiap jabatan dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu melakukan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia
Penelitian ini dilakukan pada seluruh relawan PNPM-MP di BKM Amanah sebanyak 50 orang relawan tidak termasuk pengurus. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory) yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik populasi, dimana sampel diambil berdasarkan populasi yang ada secara menyeluruh. Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji F dan uji t.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw melalui pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X di MAN 2 Palembang
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. Luas 1000 m2
Total penghuni 13 orang
1 istri, 7 anak, 3 prt, 1 supir
13 kamar tidur
1 ruang perpustakaan
2 ruang keluarga
13 kamar mandi
1 kolam renang
1 kolam ikan dengan puluhan jenis ikan
Taman dengan puluhan pohon dan hewan
Kondisi Rumah
3. Berhubungan dengan Aset dan Layanan Pendukung
● Seluruh aset rumah, di mana posisinya, bagaimana mengontrol dan memperbaiki
bila ada kerusakan
● Bagaimana memilih pembelian aset baru
● Apakah bentuk rumah, besar kamar, cukup untuk mendukung kehidupan
● Dokumen yang diproduksi seluruh penghuni
Berhubungan dengan Kegiatan
● Kegiatan sehari-hari, kebiasaan masing-masing penghuni rumah, dan bagaimana
tahapan penyelesaian masalah
● Bagaimana proses menguras kolam renang, membersihkan kamar tidur, kamar
mandi, ruang tengah
Berhubungan dengan Pengontrolan dan Pengukuran Kinerja
● Bagaimana mengukur kinerja staf di rumah dan anak-anak
● Bagaimana aset dan kegiatan mendukung prestasi anak
Masalah di Rumah
5. Ribuan pegawai dan puluhan unit kerja
yang sering tidak termonitor dengan baik
Proses bisnis yang kompleks
Infrastruktur dan aset teknologi informasi
tidak terkendali
Tingkat rotasi pegawai yang tinggi
Staff dan pimpinan baru perlu waktu untuk
memahami kondisi organisasi
Pengelolaan layanan berbasis teknologi
informasi yang tidak sistematis
Kondisi di Organisasi
KEMENTERIAN PANRB 5 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
6. Berhubungan dengan
Kegiatan
• Kegiatan sehari-hari,
kebiasaan masing-
masing staf, dan
bagaimana tahapan
penyelesaian masalah
• Bagaimana proses
pengajuan cuti,
pelaksanaan pekerjaan,
pengunduran diri, dsb
Berhubungan dengan
Pengontrolan dan
Pengukuran Kinerja
• Bagaimana mengukur
kinerja staf dan
organisasi
• Bagaimana aset dan
kegiatan mendukung
layanan yang
disediakan organisasi
•
Masalah di Organisasi
Aset dan Layanan
Pendukung
• Seluruh asset
organisasi,
bagaimana
posisinya ,
bagaimana
mengontrol dan
memperbaiki jika
ada kerusakan
• Bagaimana memilih
pembelian asset
baru
• Apakah arsitek
orgnisasi,
pembagian divisi
cukup untuk
mendukung proses
bisnis
7. Kita Perlu Arsitektur Organisasi
Visi dan Misi Organisasi
Fungsi dan Struktur
Organisasi
Roadmap Organisasi
Proses Bisnis Organisasi
Pengelolaan Aset dan
Infrastruktur
Pengelolaan Data, Informasi,
Aplikasi
Kebijakan Keamanan
dsb …
Enterprise
Architecture
1. Business Architecture
2. Data Architecture
3. Application Architecture
4. Technology Architecture
8. Kita Perlu Pengelolaan Kegiatan
Tahapan melakukan kegiatan
Analisis dari suatu kegiatan
Dokumen apa saja yang dihasilkan
Bagaimana memonitor hasil
pekerjaan
Bagaimana cara mengukur hasil
pekerjaan
Software apa saja yang digunakan
dsb ...
Project
Management
1. Initiation
2. Planning
3. Executing
4. Monitoring and Controllin
5. Closing
9. Kita Perlu Pengelolaan Layanan
Bagaimana membangun layanan
publik yang baik
Bagaimana pengaturan service
level agreement
Bagaimana bila ada masalah
Bagaimana mengelola
pengetahuan
Bagaimana pengaturan
pelaporan berkalanya
dsb …
Service
Management
1. Service Strategy
2. Service Design
3. Service Operation
4. Service Transition
10. Kita Perlu Monitoring dan Evaluasi
Kapan kinerja bisa diukur
Parameter apa saja untuk
mengukur kinerja
Apa alat ukur yang bisa digunakan
Bagaimana menilai tingkat
kematangan dari kinerja
Siapa yang berhak mengukur
Siapa yang berhak menjawab
kuesioner pengukuran
Monitoring and
Evaluation
1. Planning and Organization
2.Acquisition and
Implementation
3. Delivery and Service
4. Monitoring
11. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Pengelolaan
Risiko
Pengelolaan
Kinerja
Pelayanan
Perencanaan
dan Keuangan
Pelayanan
Sumber
Daya
Manusia
Pelayanan
Umum,
Kehumasan
dan Bantuan
Hukum
Pelayanan
Organisasi
dan Tata
Laksana
PRIMARY
FUNCTION
SUPPORT
FUNCTION
Kepatuhan
Internal
MANAGEMENT
FUNCTION
Perumusan Kebijakan HKPD
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah
Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan
Hibah Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pelayanan
Teknologi
Informasi
13
11
12. BusinessModel Canvas
Key Partners Customer
Relationships
Channels
Customer
Segments
Revenue Streams
Cost Structure
Kementerian/
Lembaga
Pemerintahan
Daerah
Media
Masa
Aset/
Infrastruktur
SDM
Key Resources
Informasi
dan Data
SOP
Kode Etik
Value
Propositions
Menjadi one
source data untuk
keuangan daerah di
level nasional
Offline: Sosialisasi,
Korespondensi,
Koordinasi, Supervisi,
Workshop, Bimbingan
Teknis, Ruang
Pelayanan Terpadu,
Kotak Saran, Site Visit
Online: Situs
djpk.depkeu.go.id, Call
Center, Help Desk.
Email
Website
Telepon
Media
Defis
Social Media
(Facebook, Twitter)
Kementerian/
Lembaga
Pemerintahan
Daerah
Masyarakat
Belanja
Pegawai
Belanja
Modal
APBN
DPR/DPD
BPK
Rencana
Strategis
Donor
Belanja
Barang dan
Jasa
SIKD
Peraturan
Perundang-
undangan
Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan
HKPD
Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Daerah
Penyelenggaraan
SIKD
Pelaksanaan dan
Penatausahaan
Transfer ke
Daerah, Dana
Desa, dan Hibah
Daerah
Unit Eselon I
Kementerian
Keuangan
BPKP
BI APH
Universitas
Anggaran
Akademisi
Desa
Guru
Sekolah
Puskesmas
Pembina jabatan
fungsional analis
keuangan pusat dan
daerah
Menjadi model
monitoring dan evaluasi
hubungan keuangan
pusat dan daerah
Kewenangan sebagai
penyedia layanan
terpadu keuangan
daerah (RPTKD)
Kewenangan
perumusan formulasi
kebijakan desentralisasi
fiskal
Kewenangan alokasi
dan pelaksanaan transfer
ke daerah dan dana
desa
Memegang teguh nilai-nilai
kementerian keuangan
(integritas, professionalme,
pelayanan, sinergi,
kesempurnaan)
Key Activities
Perumusan
Kebijakan dan
Perencanaan HKPD
Penganggaran dan Pengalokasian
Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah
13. Peta Proses Bisnis
Proses
Bisnis
Level 2
Proses
Bisnis
Level 1
Proses
Bisnis
Level 0
Fungsi
Organisasi
Visi dan
Misi
Fungsi 1
Proses Bisnis
Level 0
Proses Bisnis
Level 1
Proses Bisnis
Level 2
Proses Bisnis
Level 2
Proses Bisnis
Level 2
Proses Bisnis
Level 1
Proses Bisnis
Level 0
Fungsi 2 Proses Bisnis Proses Bisnis
Level 0 Level 1
14. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Pengelolaan
Risiko
Pengelolaan
Kinerja
Pelayanan
Perencanaan
dan Keuangan
Pelayanan
Sumber
Daya
Manusia
Pelayanan
Umum,
Kehumasan
dan Bantuan
Hukum
PRIMARY
FUNCTION
SUPPORT
FUNCTION
Kepatuhan
Internal
MANAGEMENT
FUNCTION
Perumusan Kebijakan HKPD
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, Dana
Desa, dan Hibah Daerah
Pelaksanaan dan Penatausahaan Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan
Hibah Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKPD
Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pelayanan
Teknologi
Informasi
18
Pelayanan
Organisasi
dan Tata
Laksana
18
16. Landasan Operasional Pelaksanaan
Perumusan Proses Bisnis di Kementerian
Landasan
operasional
pelaksanaan
Proses Bisnis
di
Kementerian
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi
Permen PANRB No. 19 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
memberikan acuan bagi K/L/D
untuk membangun dan menata proses bisnis
Renstra Kementerian 2015 – 2019
Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara
Kewajiban penyusunan Peta Proses Bisnis
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
SOP AP
17. Keselarasan dan Konsistensi untuk menjaga
Efektivitas Organisasi
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung
menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja
(KPI) secara spesifik dan terukur;
Mandat
Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan
= Harmonis
Praktek
Terbaik
Kondisi
Mandat
“lompatan proses”
? Struktur
Organis
asi
? ?
“lompatan proses”
Uraian
Jabat
an
Spesifikasi
= ?
Jabatan
Saat Ini
Kesenjangan
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
20. Sumber : Mark von Rosing. 2015. The Complete Business Process
Handbook. Body of Knowledge from Process Modeling to BPM
Volume I. Elsevier. 2015.
Dari berbagai referensi dapat diperoleh “kaidah dasar”, bahwa proses bisnis
(sederhana) terbagi dalam 3 (tiga) bagian :
• Management process = guides >> menjadi landasan dalam pelaksanaan
kegiatan;
• Main process = activities and sequence >> pelaksanaan proses inti
• Supporting process = enabler >> merupakan prasyarat (pendukung)
pelaksanaan proses inti;
21. Peta Proses dalam Ketatalaksanaan
Aktivitas
Proses
Pelaku Pelaku
Proses
Proses
Cross
Functional Map
Business
Process
Sub Business
Process
Relationship
Map
• Business process atau Sub-business process : merupakan peta yang menggambarkan
hubungan antara “Proses dengan Proses”;
• Cross functional map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku
denganAktivitas”;
• Relationship map : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan
Proses”;
22. Kerangka Pengembangan Proses Bisnis
Bagian-bagian didalam suatu
proses bisnis
Alur kerja yang dibutuhkan untuk
menjalankan sasaran utama bisnis
Langkah-langkah detail untuk
melaksanakan suatu aktivitas
Serangkaian alur kerja yang logis,
berhubungan dan sekuensial
membuat suatu bagian proses makro
Activities
Sub-
processes
Cross Function
Standard Operating
Prosedure (SOP)
Task
Business-process
23. Definisi, Maksud Dan Tujuan
1
2
3
4
5
PROSES BISNIS
sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan
saling terkait yang menghasilkan keluaran
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan
sumber daya yang tersedia.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci,
tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau
berulang-ulang
Maksud dan Tujuan
Agar setiap instansi pemerintah:
mampu melaksanakan tugas dan fungsi
secara efektif dan efisien
mudah mengkomunikasikan baik kepada
pihak internal maupun eksternal
memiliki aset pengetahuan yang menjadi
dasar pengambilan keputusan strategis
mudah melihat potensi masalah dan potensi
perbaikan
memiliki standar pelaksanaan pekerjaan
24. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur
kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan
Visi, Misi dan Tujuan
Tugas dan Fungsi
Proses Bisnis
Sub Proses
• Level 0 sampai
dengan level (n)
• SOP adalah level
terendah
• Mengidentifikasi ruang lingkup
organisasi yang akan dipetakan
berdasarkan mandat dari visi, misi,
dan tujuan.
• Mengidentifikasi fungsi
berdasarkan analisis dokumen
pendukung dan analisis visi, misi,
serta tujuan.
• Setiap fungsi yang telah
diidentifikasi selanjutnya dijabarkan
menjadi beberapa proses bisnis
untuk mendukung pelaksanaan
fungsi tersebut.
25. Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis
TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENYUSUNAN
Pembentukan anggota tim
Identifikasi Proses dan
penetapan ruang lingkup
Perencanaan dan Penyusunan
Jadwal
Identifikasi ruang
lingkup organisasi
Identifikasi fungsi
Pengesahan
dokumen
Perubahan
dokumen
Penyimpanan, penempatan
dan pemanfaatan dokumen
Pendistribusian
dokumen
TAHAP PENERAPAN
Penjabaran
fungsi
Penyusunan peta
proses bisnis dari
proses paling
besar sampai
dengan level paling
kecil
TAHAP PENYUSUNAN
26. Konsep Permodelan BPMN
(Business Process Model
and Notation)
Proses
Bisnis Level
3
Proses
Bisnis Level
2
Proses
Bisnis Level
1
Fungsi
Organisasi
Visi dan
Misi
Fungsi1
Proses Bisnis
Level 1
Proses Bisnis
Level 2
Proses Bisnis
Level 3
Proses Bisnis
Level 3
Proses Bisnis
Level 3
Proses Bisnis
Level 2
Proses Bisnis
Level 1
Fungsi 2 Proses Bisnis Proses Bisnis
Level 1 Level 2
27. KEMENTERIAN PANRB Deputi Bidang Kele an Tata Laksana
Konsep Permodelan BPMN
Level 3
Level 0
Level 1
Level 2
Level (n)