SPM Kesehatan
•
0 likes•182 views
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SPM Kesehatan
Similar to SPM Kesehatan (20)
More from Muh Saleh
More from Muh Saleh (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
SPM Kesehatan
- 2. 2 Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (1) Indikator Baseline Target 2024 Peningkatan KIA, KB dan Kespro Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pengendalian Penyakit Penguatan Sistem Kesehatan dan POM Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 305 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 24 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern 57,2 Unmet Need KB (%) 10,60 ASFR 15 – 19 Tahun 36 183 16 63,41 7,4 18 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 30,8 19 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) 10,2 7 Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) 0,24 0,18 Pembudayaan Germas Strategi Indikator dan Target
- 3. 3 Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (2) Indikator Baseline Target 2024 Insidensi TB (per 100.000 penduduk) 319 Eliminasi malaria (kab/kota) 285 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9,1 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (%) 21,8 190 405 8,7 21,8 Indikator Persentase rumah sakit terakreditasi 63 % puskesmas denganjenis tenaga kesehatan sesuai standar 23 Persentase puskesmas tanpa dokter 15 Persentase puskesmas dengan obat esensial 86 Persentase obat memenuhi syarat 80,9 95 83 0 96 92,3 Persentase makanan memenuhi syarat 71 90 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak 57,9 80 usia 12-23 bulan Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi 40 85 Baseline Target 2024 Indikator dan Target
- 5. Dasar Hukum Implementasi SPM Bidang Kesehatan Urusan Wajib Pelaksanaan SPM Mekanisme dan Strategi Penerapan 1. Pasal 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi Kewenangan Daerah Dasar berkaitan dengan Pelayanan salah satunya Kesehatan. 2. Pasal 18 Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 3. Pasal 298 Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayananminimal Pasal 6 SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah provinsi (2 indikator) dan SPM kesehatan Daerah kabupaten / kota (12 indikator). UU 23/2014 tentang PemerintahDaerah PP 2/2018 tentang StandarPelayanan Minimal Pasal 1 Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pasal 3 Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas daya manusia personel/sumber kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. (1) Pernyataan Standar (2) Pengertian (3) Langkah Kegiatan (4) Mekanisme Pelaksanaan (5) Capaian Kinerja (6) TeknikPenghitungan Pembiayaan Permendagri 100/2018 tentang PenerapanSPM Permenkes 4/2019 tentang Standar Teknis PenerapanSPM Bidang Kesehatan Mekanisme Pemenuhan & Mutu SPM Kes
- 6. 1 2 Penyelenggara Pemerintah Daerah Memprioritaskan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Berdasarkan SPM (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Belanja Daerah Diprioritaskan untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar yang Ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (Pasal 298 ayat (1)) Kebijakan/Mandat Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Memperioritaskan Belanja untuk SPM
- 7. SIKLUS HIDUP 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut PENYAKIT TIDAK MENULAR 1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat PENYAKIT MENULAR 1. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV 1.Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. 2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN PROVINSI PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN KAB/KOTA
- 8. Permendagri 100 Tahun 2018 •Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima •Jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan •Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan Pengumpulan Data •Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima •Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya Perhitungan Biaya •RPJMD dan RKPD •Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Penyusunan Rencana •Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM •Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU Pelaksanaan
- 9. Tim Penerapan SPM Prov/Kab/Kota PENANGGUNG JAWAB : GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA. KETUA : SEKRETARIS DAERAH WAKIL KETUA: KEPALABAPPEDA SEKRETARIS: KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN ANGGOTA: KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN SPM, INSPEKTORAT, PENGELOLA KEUANGAN DAN ATAUSESUAI KEBUTUHAN. DITETAPKAN OLEH : KEPALA DAERAH.
- 10. PENYIAPAN PERATURAN DI WILAYAHNYA ▪ MELAKSANAKAN SPM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA ▪ MEMBANTU PENCAPAIAN SPM DIKAB/KOTA MELAKUKAN MONEV DAN PEMBINAAN DI PROVINSI DAN KAB/KOTADIWILAYAHNYA KOORDINASI & BIMBINGAN RAKERKESDADLL KAB/KOTA ▪ MEMENUHI DAN MENINGKATKAN KAPASITAS SDM PROVINSI ▪ MEMBANTU DISTRIBUSI SDM (KHUSUS DOKTER UMUM ) ▪ MEMENUHI SARANA DANPRASARANA YANG DIBUTUHKAN DI PROVINSI ▪ MENYIAPKAN SISTEM RUJUKAN DARI KAB/KOTADIWILAYAHNYA MEMENUHI ANGGARAN UNTUK SPM PROV MENDUKUNG ANGGARAN UNTUK SPM KAB/KOTA MELAKSANAKAN SPM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN • MELAKUKAN MONEV PEMBINAAN DI DI WILAYAHNYA • KOORDINASI LINTAS SEKTOR MEMENUHI KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI SDM DIWILAYAHNYA MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA YANGDIBUTUHKAN MELAKSANAKAN PENDEKATAN KELUARGA DAN INTEGRASIKEGIATAN PENYIAPAN PERATURAN DI WILAYAHNYA MEMENUHI ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN PERANKAB/KOTA PERANPROVINSI
- 11. KLB 1. Kajian Epidemiologi 2. Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko 3. Penatalaksana an penderita 4. pencegahan dan pengebalan 5. pemusnahan penyebab penyakit 6. penanganan jenazah 7. Komunikasi Risiko 8. Upaya penanggulangan lainnya KRISIS/ BENCANA 1. Tahap Pra Krisis Kesehatan (Edukasi pengurangan risiko krisis ) 2. Tahap Tanggap Darurat 3. Mobilisasi tim penanggulanga n krisis kesehatan c) Pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan d) Pelayanan kesehatan rujukan e) Kebutuhan logistik kesehatan (paket obat, paket hygiene Kit/family Kit, dan Paket Makanan pendamping
- 12. 1. Pendataan 2. Skrining kesehatan a) Kit lansia b) Strip ujigula darah dan kolesterol c) Instrumen GDS, AMT dan ADL dalam paket P3G 4. Pencatatan dan pelaporan a) Buku Lansia b) Formulir danATK 5. Rujukan 1. Skrining factor risiko PTM a) Kit SkriningPTM b) Kit Pemeriksaan IVA 2. Konseling faktor risiko PTM 3. Rujukan ke FKTP a) Kit Peralatan PTM b) Paket pemeriksaan laboratorium 4. Pencatatan dan pelaporan 1. Pendataan 2. Skrining Kesehatan a) UKS Kit b) Instrumen pencatatan c) Formulir rekapitulasihasil skrining 3. Tindak lanjut hasil skriningkesehatan 1. Pendataan 2. Pelayanan Kesehatan Balita a) Set Pemeriksaan Kesehatan Anak b) Set imunisasi c) SDIDTK KIT d) FormulirDDTK e) Formulirkuesioner Pra skrining perkembangan f) Kit Posyandu g) Kit Imunisasi 3. Buku KIA 4. Pencatatan dan pelaporan a) Register Kohort b) Formulir dan ATK 5. Rujukan 1. Pendataan 2. Pelayanan Kesehatan BBL a) FormulirBBL b) FormulirMTBM c) Set Pelayanan BBL d) Set Kegawatdaruratan Neonatal e) Vit. K1 Injeksi f) Salep/tetes mata g) Pedoman pelayanankes. neonatal 1. BukuKIA 2. Pencatatan dan pelaporan a) Register Kohort b) FormulirSIP c) Formulir danATK 3. Rujukan 1. Pendataan 2. Pelayanan Persalinan a) Set Persalinan b) SetResusitas Bayi c) Set Perawatan Pasca Persalinan d) Paket obat dan BHP persalinan e) Formulir Partograf 3. BukuKIA 4. Kartu Ibudan Kohort 5. Rujukan 1. Pendataan 2. Pemeriksaan ANC a) Set Pemeriksaan b) TabletFe c) Vaksin Td 1. Buku KIA 2. Kartu Ibudan Kohort 3. Rujukan Ibu Hamil Ibu Bersalin Bayi Baru Lahir Balita Usia Sekolah Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
- 13. 1. Pemeriksaan Klinis 2. Pemeriksaan Penunjang a) Pot dahak b) Formulir c) Kaca Slide d) Reagen e) Cartridge Tes cepat molekuler f) Bahan Lab. Lainnya (Oase, oil imersi, dll) g) Masker rumah tangga h) Masker N95 3. Edukasi 4. Rujukan 1. Penentuan orang yang berisiko terinfeksi HIV 2. Pemetaan penemuan kelompok sasaran 3. Promosi kesehatan dan Penyuluhan 4. Jejaring Kerja dan Kemitraan 5. Sosialisasi Pencegahan 6. deteksi dini HIV 7. Pencatatan dan Pelaporan 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Peniaian kinerja SPM 10. Rujukan Hipertensi 1. Pendataan 2. Penemuan kasus Hipertensi a) Pelayanan Skrining b) Pengadaan Tensimeter digital 3. Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat atau terapi farmakologi. c) Media KIE d) Obat 4. Melakukan rujukan ke FKRTL DM 1. Pendataan 2. Melakukanskrining penderita DM a) Pelayanan Skrining b) Pengadaan Glukometer 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar c) Media KIE d) Obat DM e) Kit Posbindu PTM 4. Melakukan rujukan ke FKRTL 5. Penyediaan peralatan kesehatan DM a) Alat dan Reagen b) Obat DM ODGJ 1. Pendataan 2. Materi KIE 3. Buku Kerja ODGJ 4. Paket Pencatatan dan pelaporan 5. Melakukan diagnosis terduga ODGJ (Buku PPDGJ– III (ICD-10)) 6. Pelaksanaan kunjungan rumah 7. Melakukan rujukan ke FKRTL a) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi b) Laporan HIV TB Pembiayaan Kesehatan yang Harus Disediakan Kab/Kota untuk SPM
- 14. Dinas Kesehatan Puskesmas Multi- Sektor IdentifikasiSasaran IdentifikasiKebutuhan Alkes/BHP IdentifikasiKebutuhan SDM IdentifikasiKebutuhan berdasarkankegiatan Identifikasi Kebutuhan berdasarkan SumberDana Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Sumber Pembiayaan Pemerintah DokumenUsulan kepada Institusi terkait Sumber Pembiayaan BUMN, Swasta/Lainnya Penghitungan Kebutuhan Anggaran Ketersediaan
- 15. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang kurangnya terdiri atas: a. Hasil Penerapan SPM; B. Kendala Penerapan SPM; Dan C. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Laporan penerapan SPM Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota.
- 16. • Permendagri No. 100 tahun 2018 mengamanatkan Kepala Daerah untuk membuat peraturan (Pergub/Perwal/Perbup) atau keputusan (SK Gub/ SK Wal/ SK Bup) perihal Tim Penerapan SPM dan Sasaran untuk jenis layanan SPM bidang kesehatan. • Permendagri No.100 tahun 2018 juga memerintahkan Daerah untuk segera melakukan pengumpulan data, perhitungan biaya, penyusunan rencana dan pelaksana. • Penghitungan SPM bidang kesehatan merujuk pada Permenkes No.4 tahun 2019 tentang Teknik penghitungan pembiayaan, yang dalam implementasinya menggunakan tools/instrument Siscobikes yang mengakomodir tahapan pengumpulan data dan perhitungan biaya SPM bidang kesehatan.