Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_AEP (1).pptx.pdf
Similar to 4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_AEP (1).pptx.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
4 - Dr. Asih Eka Putri - Peran DJSN dalam Pengendalian Mutu JKN_PERSI 201022_AEP (1).pptx.pdf
- 1. Jakarta, 20 Oktober 2022 Peran Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam Pengendalian Mutu Layanan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Asih Eka Putri, MD, MPPM, MM Disampaikan dalam agenda “Strategi Pembangunan Patient Loyalty dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Rumah Sakit Indonesia di Tingkat Asia” diselenggarakan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
- 2. Landasan Filosofis dan Yuridis SJSN-JKN HAK KONSTITUSIONAL Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3)) WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanussiaan. (Amandemen UUD 1945 Pasal 34 ayat (2)) ASAS KEMANUSIAAN DAN MARTABAT MANUSIA (DEKLARASI HAM) Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh (Pasal 41 ayat (1) UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM) PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAK Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3)) 2
- 3. Asas, Program, dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 3 ASAS 1. Kemanusiaan 2. Manfaat 3. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 6 PROGRAM 9 PRINSIP 1. Kegotongroyongan 2. Nirlaba 3. Keterbukaan 4. Kehati-hatian 5. Akuntabilitas 6. Portabilitas 7. Kepesertaan Wajib 8. Dana Amanat 9. Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya untuk Pengembangan Program dan Sebesar-besarnya untuk Kepentingan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JKm) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 3
- 4. PENYELENGGARAAN JKN 4 Sumber: UU SJSN, UU BPJS, PP 101/2012 jo PP 76/2015, PP 87/2013, jo PP 84/2015, Perpres 82/2018 PENDANAAN OLEH PUBLIK (Publicly financed) PELAYANAN OLEH PASAR-Kontrak (privately provisioned) *NHI Service = BPJS Kesehatan Monitoring – Evaluasi – Pengawasan Penyelenggaraan oleh DJSN Bersama K/L sesuai kewenangan/tupoksi
- 5. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 5 orang anggota unsur pemerintah (Kemenko PMK, Kemkeu, Kemnaker, Kemkes, Kemsos) 2 orang anggota unsur pemberi kerja/ pengusaha 6 orang anggota unsur tokoh/ahli bidang jaminan sosial 2 orang anggota unsur pekerja/buruh ❑ Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (Pasal 6 UU SJSN) ❑ Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan : 5 Tahun ❑ Komisi Kebijakan Umum – Komisi Pengawasan dan Monev – Majelis Kehormatan ❑ beranggotakan 15 orang anggota 5 Lembaga Jaminan Sosial – Lembaga Non Struktural tdd atas TRIPARTIT + Tokoh/Ahli
- 6. Tugas, Fungsi, dan Wewenang DJSN berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS UU 40/2004 TENTANG SJSN Merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN ▪ Melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial ▪ Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial ▪ Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan anggaran operasional Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial FUNGSI TUGAS WEWENANG UU 24/2011 TENTANG BPJS Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi SJSN setiap 6 bulan Mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Pejabat Sementara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Menerima Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Mengawasi Kinerja BPJS (Pengawas Eksternal) 6
- 7. MONEV JKN oleh DJSN 7
- 8. Kepesertaan JKN s.d. Agustus 2022 Jumlah kepesertaan JKN hingga Agustus 2022 sebesar 243.282.029 jiwa (89,75%). Sementara, jumlah yang mencakup bukan peserta hingga Agustus 2022 tercatat sebanyak 27.784.327 jiwa (10,15%). Jumlah Peserta JKN 197.294.073 jiwa (Aktif) 45.987.956 jiwa (Tidak Aktif) 147.380.366 jiwa (Peserta PBI) 95.901.663 jiwa (Peserta Non PBI) Kepesertaan Aktif Persentase peserta JKN yang aktif hingga Agustus 2022 mencapai 81%. Sementara, status peserta yang tidak aktif sebesar 19%. Segmen PBI/Non-PBI Persentase PBI hingga Agustus 2022 tercatat sebesar 60,6%. Sedangkan, peserta non-PBI tercatat sebesar 39,4%. Sumber: Sismonev DJSN, 2022 8
- 9. Proporsi Kepesertaan s.d. Agustus 2022 Proporsi Kepesertaan Segmen PBI Pusat menjadi segmentasi kepesertaan tertinggi hingga tahun 2022 dengan mencapai 110.213.188 jiwa atau sebesar 45,3%. Kemudian diikuti dengan segmen PPU sebesar 60.999.065 jiwa atau sebesar 25,1%. Pada segmentasi PPU, Pegawai Swasta/BUMN/lainnya menempati jumlah kepesertaan tertinggi yakni 41.916.126 jiwa atau sebesar 68,7%. Sumber: Sismonev DJSN, 2022 9
- 10. Kepesertaan Fasilitas Kesehatan s.d. Agustus 2022 Sumber: Sismonev DJSN, 2022 Sebagaimana data Sismonev DJSN hingga Agustus 2022, tercatat jumlah proporsi fasilitas kesehatan secara keseluruhan sebesar 26.318 faskes dengan 23.480 FKTP dan 2.383 FKRTL. Data pada FKRTL tersebut juga disertai dengan jumlah apotik dan optik yang mencakup sebanyak 4.069 Apotik FKRTL dan 1.124 Optik FKRTL. 10
- 11. Pertumbuhan Layanan Kesehatan FKTP s.d. Agustus 2022 Sumber: Sismonev DJSN, 2022 Jumlah serta Pertumbuhan FKTP pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 23.480 faskes atau setara dengan 0,21%. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan puskesmas sebesar 43,7%, Klinik Pratama sebesar 30,5%, dan Dokter Praktek Gigi sebesar 20,7%. 11
- 12. Pertumbuhan Layanan Kesehatan FKRTL s.d. Agustus 2022 Sumber: Sismonev DJSN, 2022 Jumlah serta Pertumbuhan FKRTL pada bulan Agustus tahun 2022 juga mengalami kenaikan hingga 2.838 FKRTL atau setara dengan 0,42%. Rumah Sakit Swasta menempati jumlah tertinggi pertumbuhan FKRTL sebesar 46,4%, diikuti oleh RS pemerintah sebesar 26,4%, dan Klinik Utama sebesar 11,3%. 12
- 13. 13 Beban Jaminan JKN s.d. Agustus 2022 Jumlah pembayaran FKTP s.d 31 Agustus 2022 adalah sebesar 10,41 T atau 14,7% dari total beban Jaminan JKN, sedangkan pembayaran FKRTL adalah sebesar 60,28 T atau 85,14% dari total beban jaminan JKN. Sumber: LPP BPJS Kesehatan, Agustus 2022
- 15. Peranan DJSN dalam Pengendalian Mutu Layanan BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit KRIS-KDK JKN Penyesuaian Iuran,Tarif & Tata Kelola JKN Monitoring dan Evaluasi Program JKN Penetapan ICK BPJS Kesehatan Penilaian ICK BPJS Kesehatan Bersama K/L merancang, mempersiapkan implementasi KRIS & KDK JKN + Perancangan Revisi Perpres 82/2018 + Peraturan lain yang terkait Capaian Kinerja BPJS dalam Mengelola Aset Jaminan Sosial Kesehatan & Penyelenggaraan Program JKN SIMONEV TERPADU Pengolahan data dan informasi Koordinator integrasi data BPJSK-BPJSTK dan kependudukan Investasi Kunjungan lapangan Penanganan pengaduan 15
- 16. Framework KRIS JKN Kualitas pelayanan JKN Sustainabilitas JKN Tahapan Implementasi Konsep Penerapan Bertahap DJSN 1. Kajian Akademik KRIS JKN 2. Survey RS bersama PERSI 3. Hitungan Aktuaria Sustainabilitas JKN 4. Koordinasi K/L 5. Strategi Komunikasi Bersama 6. Sinkronisasi penyelenggaran dan Monev Tugas: melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial Uji Coba Kemenkes Kep Dirjen Yankes No: HK.02.02/1/1811/2022 Kep Dirjen Yankes No: HK.02.02/1/2995/2022 Kementerian Kesehatan Permenkes Tarif Baru INA CBGs Prakarsa Perubahan Perpres 82 tahun 2018 Hitungan Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Vertikal BPJS Kesehatan Melaksanakan uji coba 1 16
- 17. Survey DJSN dengan PERSI terkait Kesiapan Rumah Sakit dalam implementasi KRIS JKN 20% HASIL SURVEY RS TERHADAP KEBIJAKAN KRIS JKN Setuju Tidak Setuju 80% 20% HASIL SURVEY RS VERTIKAL TERHADAP 12 KRITERIA KRIS JKN DIBERLAKUKAN PADA DESEMBER 2023 SETUJU TIDAK SETUJU 83,1% ; 83% 16,9% ; 17% HASIL SURVEY RSUD PROVINSI TERHADAP 9 KRITERIA KRIS JKN BERLAKU JULI 2023 SETUJU TIDAK SETUJU 79% 21% HASIL SURVEY RS MENERAPKAN 12 KRITERIA KRIS JKN DIBERLAKUKAN DESEMBER 2024 SETUJU TIDAK SETUJU 17 Sumber: Survey Bersama DJSN, Kementerian Kesehatan, dan PERSI, September 2022
- 18. Survey Persepsi RS (Kajian Kesiapan - II) Secara umum persepsi RS terhadap peluang, manfaat dan risiko pemberlakuan KRIS JKN relative baik (>60%) 73.3% 9.5% 0.4% 0. 2% 15.6% 9.3% 0.4%0.4 % 19.3% 75.1% 5.1% 0. 3%0.3 % 10.0% 68.6% 19.6% 1 .0%0. 8% 15.2% 74.2% 74.5% 9.6% 0.3%0.3 % 20.0% 16.6% 0.0% 10.0% 30.0% 50.0% 40.0% 60.0% 70.0% 80.0% Persepsi terhadap keyakinan mutu RRI meningka t Persepsi terhadap keyakinan ada kompetisi mutu RRI Persepsi terhadap keyakinan memenuhi standar PPI Persepsi terhadap keyakinan ekuitas meningka t Persepsi terhadap keyakinan akses meningka t 22% 67% 10% 0%0% 10% 60% 28% 3%0% 14% 69% 16% 1% 0% 11% 63% 24% 1% 1% 32% 55% 12% 0%0% Persepsi terhadap keyakinan risiko perubahan cashflow Persepsi terhadap keyakinan peluang dpt fresh money Persepsi terhadap keyakinan ada peluang Kerjasama Persepsi terhadap keyakinan pelayanan jadi efisien Persepsi terhadap keyakinan jumlah TT akan berkurang Sangat Yakin Yakin Tidak Yakin Sangat Tidak Yakin Missing Sumber: Survey Bersama DJSN, Kementerian Kesehatan, dan PERSI, September 2022 18
- 19. Mengawasi BPJS Kesehatan Penetapan Indeks Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Penilaian Kinerja Penyampaian Hasil Pengawasan Kepada Presiden Sebagai upaya dan langkah dalam memperhatikan kualitas pelayanan dan kesehatan dari BPJS Kesehatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. 19
- 20. 0822-21-500500 contact@djsn.go.id | sekretariat@djsn.go.id Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat - 10110 P.O BOX DJSN500500 Jakarta 10000 Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia
- 21. Biodata Singkat 21 Jabatan Anggota DJSN – Unsur Ahli 2014-2024 Pengalaman Konsultan dan Deputi Team Leader – GVG Expert Team, Koln Jerman Pendiri – Konsultan Martabat (Konsultan Hukum dan Manajemen Sosial dan Pelayanan Kesehatan 2009 Pendiri – Konsultan Setiya Mulya Medika 2019 Pendidikan Dokter Lulus 1992, UNPAD Master of Public Policy and Management Lulus 2001, USC (USA) Master Manajemen Bisnis Strategis Lulus 2018, Prasetya Mulya Penelitian JKN di Filipina 2003 JKN di Korea 2004 Buku Transformasi Setengah Hati Jaminan Nasional 2014 Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan JKN 2014 Paham SJSN; Paham BPJS; Paham Transformasi Jaminan Sosial Nasional 2015 Statistik JKN 2020, 2021 Asih Eka Putri aeputrishi@jamsosindonesia.com www.jamsosindonesia.com jkn.jamsosindonesia.com www.smmfaskes.com