Kimia Farma Tanjung Selor jual obat penggugur kandungan
Paparan KADINKES Kebijakan PIS-PK dalam mendukung SPM
1. KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng
Disampaikan Pada
Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS_PK)
Palangka Raya, 24 Agustus 2020
3. Fokus Pembangunan Prioritas Nasional:
Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
ProgramAksi1.2
MengembangkanReformasi SistemKesehatan,
dengantarget investasimanusiadi bidang kesehatan
Mengukur perubahan perilaku
masyarakat untuk hidup sehat
sehingga diperoleh
SDM unggul
PENYELARASAN VISI-MISI DAN JANJI PRESIDEN
Bidang Kesehatan: 2 Program Aksi; 9 Visi-Misi; 16 Janji
ProgramAksi 1.1
Mengembangkan SistemJaminanGizi danTumbuh
KembangAnak (Menurunkan Stunting)
Daftar Visi-Misi/Janji Sumber Pencantumandalam RPJMN2020-2024 (Te
knokratik)
ProgramIndonesia Se
hatdengan Pendekata
nKeluarga (PIS-PK)
Janji
NarasiBab4 (strategi): optimalisasi
penguatan pelayanan kesehatan dasar
melalui pendekatan keluarga
Indikator Renstra:
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan
cakupan 100% intervensi keluarga.
4. Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan jangkauan
sasaran & mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga
Total
Coverage
UKM UKP
Primary health care and health services
that are high quality, safe,
comprehensive, integrated,
accessible, available and
affordable for everyone and
everywhere, provided with
compassion, respect and dignity by
health professionals who are well-
trained, skilled, motivated and
commited
PIS-PK mewujudkan
Deklarasi ASTANA
6. Penguatan Pelayanan
Kesehatan
Pemenuhan standar faskes (SPA)
Pengaturan kompetensi dan
kewenangan faskes
Pengaturan
sistem rujukan
Akreditasi dan pengukuran
indikator mutu
PERAN PELAYANAN KESEHATAN
Integrasi Program Yankes
sebagai “Wahana/ Rumah” bagi
pelaksanaan program
• Memasyarakatkan
BUDAYA HIDUP SEHAT
• Melibatkan peran
LINTAS SEKTOR
(HL. Blum)
Salah satu tolak ukur :
Perubahan IKS
7. PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
DITJEN YANKES
Penguatan
Fungsi
Puskesmas
Penguatan
Yankes di
DTPK
Penyediaan
Sarpras
Dan Alat
Sistem
Rujukan
Yankes Dasar
Melalui
PIS-PK
Akreditasi
dan Mutu
Yankes
PENURUNAN
AKI DAN AKB
PENURUNAN
STUNTING
PENGENDALIAN
PENYAKIT
PERAN DITJEN YANKES DALAM
MENCAPAI PROGRAM PRIORITAS
NASIONAL
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
MENUJU
CAKUPAN
KESEHATAN
SEMESTA
GERMAS
Inovasi
Yankes
8. PIS-PK
PELAYANAN KESEHATAN
BERGERAK (FLYING HEALTH
CARE)
PEMENUHAN SDM (WKDS, NS)
REGIONALISASI SISTEM
RUJUKAN
PEMBANGUNAN
FASYANKES DTPK
PELAYANAN TELEMEDICINE PENINGKATAN
AKSES
1
2
3
4
5
6
7
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN
PEMENUHAN SARANA,
PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
9. PENINGKATAN STATUS KESEHATAN MELALUI PIS-PK
Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan jangkauan
sasaran & mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi seluruh
keluarga (Total Coverage)
Gizi &
Kesehatan ibu & anak
Pengendalian penyakit
menular & penyakit
tidak menular
Perilaku
& kesehatan lingkungan
12 INDIKATOR PIS-PK
PIS-PK 7
PENINGKATAN STATUS KESEHATAN
MELALUI PIS-PK
ASPEK PROMOTIF
– KIE pada kunjungan
keluarga (intervensi
awal) dan bentuk
intervensi lanjut
– Advokasi pada lintas
sektor terkait untuk
pemecahan masalah
kesehatan
ASPEK PREVENTIF
• Skrining awal
penyakit dan
perilaku berisiko
• Pencegahan stunting
• Penurunan risiko
kematian ibu dan
bayi
13. INTEGRASI PIS-PK – GERMAS – SPM DALAM PENURUNAN AKI, AKN
KOLABORA
SI SETIAP
BIDANG :
Pembinaa
n
Monitoring
dan
Evaluasi
Penduduk
Ibu Hamil Tercatat Asuhan Antenatal
Bersalin di Faskes
Asuhan Nifas
Komplikasi terdeteksi
Komplikasi dirujuk
Komplikasi ditangani
1,10xCBRxPenduduk 100% Bumil 100 % Bumil
100% Bulin
20% Bumil
30% Komplikasi
70% Komplikasi
100% Linfaskes
100 % Bumil
Perubahan Prilaku
Masyarakat : PIS-PK,
Germas
Skreening Bumil : Sehat
atau dengan komplikasi
MUTU
PELAYANA
N :
AKREDITA
SI
FKTP
14. Acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal.
Adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
Berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat
pelaksanaan Performance Based Budgeting
Pencapaian target lebih diarahkan kepada kinerja Pemda
(Kepala Daerah) dengan konsekuensi yang diatur pada UU
23 tahun 2014
Sumber : Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan standar pelayanan minimal
14
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
15. pelayanan publik
untuk memenuhi
kebutuhan dasar
Warga Negara
Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa
kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap Warga
Negara secara minimal
Ukuran kuantitas dan kualitas
barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar, serta pemenuhannya secara
minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai standar teknis agar hidup
secara layak
Jenis Pelayanan Dasar
Mutu Pelayanan Dasar
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15
Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
PELAYANAN DASAR
16. 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud
bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
PENDEKATAN
KELUARGA
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
GERAKAN
MASYARAKAT
HIDUP SEHAT
(GERMAS)
PILAR 1
PARADIGMA
SEHAT
PILAR 2
PENGUATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PILAR 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)
Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak dari kuratif
ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
PROGRAM INDONESIA SEHAT
17. 17
Tujuan Pendekatan
Keluarga:
1. Mengintegrasikan
seluruh program di
Puskesmas
2. Meningkatkan akses
keluarga terhadap
pelayanan kesehatan
yang komprehensif
3. Mendukung
pencapaian SPM
Kab/Kota dan Prov
4. Mendukung
pelaksanaan JKN
5. Mendukung
tercapainya program
indonesia sehat
Program
Indonesia Sehat
dilaksanakan untuk
meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
1
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
diselenggarakan melalui
Pendekatan Keluarga
2
Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan jangkauan
sasaran & mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga
3
Integrasi
UKP & UKM secara
berkesinambungan, dengan
target / fokus keluarga,
berdasarkan data dan
informasi dari Profil Kesehatan
Keluarga.
4
17
PERMENKES 39 TAHUN 2016
Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
18. HASIL PIS-PK MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM
Teridentifikasi masalah kesehatan dari 12 indikator KS
PENDEKATAN KELUARGA
PENDEKATAN KELUARGA
PENDEKATAN KELUARGA
kabupaten/kota
Kab/kota melakukan analisis mencari akar masalah dalam
upaya perbaikan pelayanan kesehatan
Kab/kota melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan.
PISPK
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KAB/KOTA MAMPU MEMENUHI
PELAYANAN DASAR PADA SPM
20. 2015
2016
2017
2018
2019
20
Kab/Kota dapat mengembangkan
sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas
tahun 2017 karena pelatih sudah
tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota
UJI COBA
4 Puskesmas
4 Prov
4 Kab/Kota
470
Puskesmas
9 Prov
64 Kab/Kota
30% Jumlah
Puskesmas
34 Prov
514 Kab/Kota
60 % Jumlah
Puskesmas
34 Prov
514 Kab/Kota
100 % Jumlah
Puskesmas
34 Prov
514 Kab/Kota
PENTAHAPAN PIS-PK TK.NASIONAL
21. 2017
2018
2019
2020
21
Data tsb di atas adl pelatihan resmi di
Bapelkes, tp sebagian tlh
mengembangkan sendiri PIS-PK diluar
lokus Puskesmas mulai tahun 2018
karena fasilitator sudah tersedia di 14
kab/kota
25
Puskesmas
(12,3%)
80
Puskesmas
(39,4%)
153
Puskesmas
(75,4%)
Sisa 24,6% (50
PKM) Puskesmas
Yg belum dilatih
PENTAHAPAN PIS-PK DI PROV.KALTENG
22. PENINGKATAN KOMPETENSI
DAN PERAN SDM, TERMASUK
PEMENUHAN SUMBER DAYA LAIN
PIS-PK
PENINGKATAN
ADVOKASI, KORDINASI,
BINWAS
1.AKI/AKB
2.Pengendalian Stunting
3.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.Germas
5.Tata Kelola Sistem Kesehatan
PENGUATAN
REGULASI
PENINGKATAN JEJARING,
KEMITRAAN LP/LS
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN
5 fokus Masalah Kesehatan tahun 2020:
KONSEP DASAR
23. CAPAIN PIS-PK DAN TANTANGAN
IndikatorRenstra 2020-2024:
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan 100%
intervensi keluarga.
Total Target Lokus s.d 2020 100% Puskesmas
PERSENTASE KUNJUNGAN KELUARGA
DAN INTERVENSI AWAL NASIONAL IKS INDONESIA 0,17
Yang berarti 17% dari
keluarga yang telah
dikunjungi dan dientry
datanya keAplikasi KS
merupakan keluargasehat
NASIONAL
TANTANGAN PELAKSANAAN PISPK
• PerubahanAplikasi Keluarga Sehat menjadi AplikasiKeluarga Sehat versi 2.0
sehinggaperlusosialisasisecaraberjenjang
• PerlupenajamanDO indikator,agarselarasdenganSPM
• MengintegrasikanPIS-PKdanGermasdalampencapaianSPM
• Belumoptimalnyapemanfaatanhasilkunjungankeluargauntukpelaksanaan
intervensilanjutdalamupayapeningkatanIK
S
Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, Januari 2019; Aplikasi KS2.0 Januari
2020, Jumlah KKsumber dari e-monev STBM
MelaluiIKSmengukur
perubahanperilakumasyarakat
untukhidupsehatsehingga
diperolehSDMunggul
41,49%
Januari 2019
61,12%
Januari 2020
24.8%
24.8%
36.7%
40.4%
42.7%
50.3%
81.0%
86.9%
87.3%
88.1%
91.4%
93.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Penderita hipertensi yang…
Penderita gangguan jiwa…
Penderita TB Paru yang…
Keluarga mengikuti…
Anggota keluarga tidak ada…
Keluarga sudah menjadi…
Bayi mendapatkan ASI…
Keluarga memiliki…
Persalinan Ibu di fasilitas…
Pertumbuhan Balita dipantau
Bayi mendapatkan…
Keluarga memiliki…
24. Memberikan intervensi lanjut
Intervensi lanjut dikoordinasikan dengan Puskesmas
KLINIK PRATAMA
Pelayanan spesialistik sbg Intervensi lanjut
hasil kunjungan keluarga didukung oleh
sistem rujukan
Pembinaan dalam hal teknis medis
dikoordinasikan oleh Dinkes Kab/Kota
Bila diperlukan , RS bekerja sama dengan
Dinkes Kabupaten/Kota mengembangkan
telemedicine
RUMAH SAKIT
melaksanakan UKM dan UKP,
Pelaksana Kunjungan Keluarga
24
PUSKESMAS
PRAKTIK MANDIRI
dr, drg, Bidan/Tenaga kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan primer Fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan
KLINIK UTAMA
Menindaklanjuti hasil kunjungan keluarga
Penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja
PERAN FASYANKES DALAM PIS-PK
25. RS/KLINIK UTAMA
25
UKBM
KLINIK PRATAMA
Pembinaan Rujukan UKP/UKM Rujukan Balik
PRAKTIK MANDIRI
Bidan/Tenaga kesehatan
Pencatatan dan Pelaporan
PRAKTIK MANDIRI
dr/drg
PEMBINAAN
PUSTU
TATA HUBUNGAN ANTARA DINKES – FKTP – FKTL
DALAM PELAYANAN KESEHATAN
26. 26
SISTEM
MANAJEMEN
PUSKESMAS
Optimalisasi
INPUT OUTPUT
PROSES OUTCOME
• Tercapainya Target PIS- PK
Peningkatan IKS
• Tercapainya Target SPM
• Tercapainya Target Nasional
AKREDITASI
Penguatan Pembinaan Puskesmas
Dinkes Kab/kota sec. berkesinambungan yang
perlu dimonitor oleh Dinkes Prov.
oleh
PUSKESMAS PERCONTOHAN PELATIHAN KOMPETENSI KADINKES
PENGUATAN PUSKESMAS
27. DAK FISIK DAN NON FISIK
DEKONSENTRASI KAPITASI
Pelatihan Keluarga Sehat
Pelatihan Manajemen
Puskesmas
Workshop PIS-PK di tingkat
provinsi untuk seluruh
kab/kota
Penguatan sarpras dan alkes
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pelayanan Imunisasi
BOK
Pembayaran jasa pelayanan
kesehatan
Dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan (antara lain
termasuk : pelayanan kesehatan luar
gedung : kunjungan, dan Belanja Alat
Kesehatan dan penyediaan alat
pendukung sistem informasi
APBD DANA DESA CSR
- Permenkes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan PIS-PK
- PMK No.86 Th 2019 ttg JUKNIS Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2020
- Permendesa No. 6/2020 – Perubahan Permendesa No. 11/2019 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa Th. 2020
- dll
SUMBER PEMBIAYAAN PIS-PK
28. Penugasan Khusus dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
(peran Bidang SDK dalam mengusulkan kebutuhan Nakes)
MATERI PEMBEKALAN
MELIPUTI IMPLEMENTASI
PIS-PK DI PUSKESMAS
PENEMPATAN
NS
individu
NS Tim
Permenkes Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara
Sehat, lokus penempatan Nusantara Sehat Individu diperluas ke Kawasan di luar terpencil/sangat terpencil.
DUKUNGAN SDMK
30. ANALISA SITUASI
1. Pengumpulan data
2. Analisa data
3. Analisa masalah dari
sisi pandang
masyarakat melalui
Survei Mawas Diri
PERUMUSAN MASALAH
1. Identifikasi masalah
2. Penetapan urutan
prioritas masalah
3. Mencari akar penyebab
masalah
4. Menetapkan cara
penyelesaian masalah
Bergantung pada kondisi
“bio-psiko-sosio-kultural”
menghasilkan pemecahan
masalah local specific
pohon masalah/fishbone
Persiapan Analisa
situasi
Perumusan
masalah
Penyusunan
RUK
pembinaan dinkes kab kota secara terintegrasi
TAHAPAN PERENCANAAN PUSKESMAS (P1)
DENGAN MEMANFAATKAN DATA PIS PK
Hasil PIS-PK memperkuat Puskesmas merencanakan kegiatan sesuai kebutuhhan
32. Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melaksanakan PIS-PK untuk
dapat menerapkan SPM sesuai dengan tahapan
Pemenuhan Pelayanan kesehatan dasar didukung dengan
peningkatan kompetensi faskes melalui pemenuhan sarana
prasarana SDM, alat kesehatan, farmasi dan sistem rujukan.
Dinas Kesehatan memfasilitasi, mengkoordinir dan melakukan
pembinaan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov dan Kab/Kota
melakukan pembinaan secara berjenjang
Hasil kunjungan keluarga segera dilakukan intervensi lanjut untuk di
setiap tingkatan.
HARAPAN
Editor's Notes
Dalam Rancangan Teknokratik Pembangunan Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 fokus pembangunan Prioritas Nasional adalah peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing.
Terdapat 7 arah kebijakan, salah satunya Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
Yang diwujudkan melalui strategi:
Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi
Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Pengendalian Penyakit
Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Sesuai Visi-misi dan Janji Presiden, di bidang kesehatan terdapat 2 program aksi, 9 visi misi dan 16 janji; di mana program aksi kedua adalah mengembangkan reformasi sistem kesehatan dengan target investasi manusia di bidang kesehatan, PIS-PK masuk sebagai salah satu janji presiden dalam Rancangan Teknokratif RPJMN 2020-2024 dinarasikan dalam bab 4 (strategi) sebagai optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga.
Dalam mendukung peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, PIS-PK dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat sehingga hasil akhirnya akan diperoleh SDM unggul.
Dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024, implementasi PIS-PK termasuk salah satu indikator yang dinilai. Indikator terkait implementasi PIS-PK adalah Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan 100% intervensi keluarga. Indikator ini implementasinya dilaksanakan oleh Puskesmas selaku ujung tombak pelayanan kesehatan serta pelaksana PIS-PK. Untuk mewujudkan tercapainya indikator tersebut, intervensi lanjut PIS-PK diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Puskesmas.
Dalam Global Conference on Primary Health Care yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada Oktober 2018, disepakati Deklarasi Astana, di mana salah satu visinya adalah mengenai Primary Health Care and Health Service yang harus berkualitas, aman, komprehensif, terintegrasi, dapat diakses, tersedia dan terjangkau untuk seluruh masyarakat di mana pun berada. Pelayanan kesehatan tersebut harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, memiliki kompetensi dan kewenangan, bermotivasi dan berkomitmen.
Hal ini dapat diwujudkan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di mana Pendekatan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas dilaksanakan untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan mendatangi seluruh keluarga (total coverage). Pendekatan ini juga merupakan integrasi UKM dan UKP, dimana pasca kunjungan keluarga, intervensi lanjut yang dilaksanakan dapat merupakan pelayanan yang bersifat perseorangan bagi individu bermasalah kesehatan.
Sesuai PP nomor 2 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar indikator SPM Bidang Kesehatan beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat. Terdapat 7 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Pelayanan Dasar pada SPM.
Sehingga jika pendekatan keluarga ini dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan capaian SPM kabupaten/kota. SPM ini merupakan hal penting karena merupakan nilai kinerja dari kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini harus kita manfaatkan sebagai media advokasi kepada kepala daerah untuk mendukung PIS-PK, sehingga mendapat dukungan APBD.
Di dalam mewujudkan pencapaian SPM, perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Dengan melaksanakan PIS-PK diharapkan cakupan imunisasi dapat tercapai, peningkatan CDR dan SR TBC dan pencegahan stunting.
Melalui hasil kunjungan keluarga PIS-PK, Puskesmas akan mendapatkan data sasaran riil untuk pelaksanaan program, termasuk yang pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan. Pelaksanaan layanan sekaligus sebagai intervensi lanjut PIS-PK secara evidence based yang mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan pada akhirnya tercapainya SPM. Capaian SPM 100% akan mempengaruhi IKS pasca intervensi.
Bapak -Ibu yang saya hormati :
Slide ini menggambarkan bagaimana keterkaitan PIS-PK dengan SPM dalam upaya penurunan AKI dan AKN.
Di level masyarakat kita berupaya merubah perilaku masyarakat melalui PIS-PK dan Germas. Dengan PIS-PK kita akan mendapat ibu hamil pada saat kunjungan yang akan mendapat pelayanan kesehatan sesuai SPM mulai ANC, persalinan dan bayi baru lahir. Selanjutnya seluruh pelayanan dasar yang dilakukan SPM akan dinilai melalui akreditasi untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Semua pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik bila dilakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi secara terpadu dari setiap bidang di dinas kesehatan.
Bapak dan Ibu sekalian
Pemerintah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai acuan untuk Pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan hak yang diterima setiap warga negara.
SPM ini menjadi ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemeritah wajib.
Dan karena ini wajib, maka SPM ini pun menjadi instumen untuk penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang konsekwensinya telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bapak dan Ibu yang berbahagia
Yang dimaksud dengan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pemerintah memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar, dimana jenis pelayanan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang atau jasa kebutuhan dasar. Dan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal sesuai standar teknis agar seluruh warga hidup secara layak.
Para undangan yang saya hormati,
Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengusung agenda Program Indonesia Sehat (PIS) yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yakni Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana arah pembangunan kesehatan nasional ini bergerak ke arah promotif preventif dengan tetap memperhatikan upaya kuratif.
Kebijakan operasional Indonesia Sehat diprioritaskan pada Pendekatan Keluarga yang merupakan penguatan Puskesmas, Standar Pelayanan Mnimal yaitu kewenangan pemerintah Kabupaten Kota dalam mencapai pelayanan minimal kepada masyarakatnya serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yaitu menekankan kepada upaya promotif preventif. Untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan dilaksanakan dengan program Nusantara Sehat yaitu penempatan tim yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan.
Tahun 2017 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Sudah banyak hal yang kita lakukan bersama, namun masih banyak juga hal yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia semakin meningkat sehingga produktivitas dan daya saing bangsa semakin tinggi.
Mengimplementasikan 3 pilar penyokong utama Program Indonesia Sehat, memerlukan dukungan, kerjasama sekaligus kebersamaan semua pihak baik pelaku dan atau subyek dari pembangunan kesehatan itu sendiri. Saat ini, dukungan regulasi operasional pelaksanaan Program Indonesia Sehat sudah ada dan sudah disampaikan kepada daerah atau seluruh pemangku kepentingan termasuk institusi pendidikan dan profesi, meski belum semua memahami dan mengambil peran sebagaimana diharapkan.
Yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga dan langsung diberikan intervensi awal terhadap permasalahan kesehatan setiap keluarga.
Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerjanya.
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari informasi kesehatan setap anggota keluarga dari profil kesehatan keluarga (sehingga informasinya valid) dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil kunjungan keluarga dan merencanakan upaya intervensi lanjut yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas. Dengan demikian pendekatan keluarga tidak hanya berupa pendataan/sensus saja.
Tujuan Pendekatan Keluarga:
1. Mengintegrasikan seluruh program di puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya Program Indonesia Sehat
Bapak ibu sekalian,
Saat ini seluruh kab/kota telah melaksanakan PISPK. Dari hasil PISPK yang telah dilaksanakan tersebut, kita dapat mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah.
Dari hasil ini, kab/kota dapat melakukan analisis untuk mencari akar masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang kemudian menjadi bagian dalam tahapan SPM untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, kab/kota akan melakukan upaya perbaikan di dalam upaya memberikan pelayanan, terutama pelayanan kesehatan dasar. Dengan adanya perbaikan terhadap pelayanan dasar, kab/kota dapat melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar.
Dengan demikian kab/kota akan mampu memenuhi pelayanan dasar pada SPM.
Hasil PISPK menjadi cermin bagi kab/kota dalam mengukur tingkat kemampuan pencapaian SPM sekaligus meningkatkan perbaikan dalam pemenuhan pelayanan dasar.
Contoh:
Masalah: pencapaian indikator Penderita hipertensi berobat teratur masih rendah di kab/kota.
Analisis: Kab/kota mencari akar masalah, dan menemukan bahwa akar masalahnya misalnya ketersediaan jumlah dan jenis obat hipertensi, jumlah tenaga kesehatan terbatas, Posbindu yang ada tidak aktif.
Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar: kab/kota menghitung kebutuhan dalam upaya perbaikan pelayanan penderita hipertensi.
Perbaikan pelayanan: Kab/kota melakukan perbaikan pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi. Dengan demikian kab/kota akan mampu memenuhi pelayanan dasar hipertensi sesuai SPM.
Bapak-Ibu yang saya hormati;
PISPK mendukung penerapan SPM.
Seluruh fasyankes terlibat dalam pelaksanaan PIS-PK.
Pada pelayanan kesehatan primer, Puskesmas berperan sebagai penanggung jawah kesehatan di wilayah kerja, pelaksana UKM UKP dan Pelaksana kunjungan keluarga.
Hasil kunjungan keluarga ditindaklanjuti dengan intervensi yang dilakukan oleh Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri dokter/dokter gigi/ bidan/tenaga kesehatan.
Apabila intervensi lanjut memerlukan pelayanan kesehatan spesialistik maka akan dilakukan rujukan ke FKTRL yaitu klinik utama atau rumah sakit sesuai dengan sistem rujukan.
FKTRL juga berperan dalam pembinaan teknis medis ke FKTP yang di koordinir oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
Pada daerah daerah tertentu, Bila diperlukan , RS bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten/Kota mengembangkan telemedicine.
Bapak- ibu yang berbahagia;
Puskesmas sebagai penanggungjawab kesehatan di wilayah kerja, mempunyai tata hubungan kerja antara FKTP lain dan dinas kesehatan kab/kota.
Tata hubungan ini perlu dioptimalkan, terutama agar seluruh informasi kesehatan yang berada diwilayahnya dapat diketahui oleh Puskesmas. Dengan informasi kesehatan yang baik, akan mempermudah Puskesmas untuk merencanakan upaya kesehatan terutama di UKM.
Peran FKTP klinik pratama dan dr/drg mandiri perlu dipahami, untuk didorong dapat membantu Puskesmas dalam pelaksanaan PISPK dan memberikan intervensi lanjut sesuai kebutuhan dan penyampaian data pelaporan pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat kepada Puskesmas.
Mekanisme tata hubungan ini tidak terlepas dari peran pembinaan dari Dinas Kesehatan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya.
Masalah kesehatan adalah masalah yang multi dimensi, yakni banyak sekali faktor penentu (determinan)nya. Sebagian besar faktor penentu tersebut bahkan berada di luar jangkauan (tugas dan wewenang) sektor kesehatan. Misalnya, salah satu contoh terkait penurunan angka kejadian hipertensi seperti pembatasan kandungan garam dalam makanan dan bahan tambahan makanan, tersedianya Pos Pembinaan terpadu (Posbindu) pada setiap desa/kelurahan, atau hal lain terkait faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan adalah karena banyaknya terjadi pernikahan dan kehamilan dalam usia yang masih sangat muda. Untuk itu diperlukan pengaturan agar tidak terjadi pernikahan dalam usia yang terlalu muda. Penyusunan dan penerbitan peraturan tentang hal ini jelas berada di luar tugas dan wewenang sektor kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, disadari bahwa keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga juga sangat ditentukan oleh peran dan tanggung jawab sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan (lintas sektor). Peran dan tanggung jawab lintas sektor antara lain diwujudkan dalam bentuk menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang tertuang dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2017. Gerakan ini dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, yakni:
Pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dunia pendidikan.
Swasta dan dunia usaha.
Organisasi kemasyarakatan.
Individu, keluarga dan masyarakat.
Saudara-saudara sekalian,
Dari sisi pembiayaan, seharusnya tidak akan ada lagi hambatan dalam implementasi PIS-PK.
Banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan antara lain, dukungan dari Pusat, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semakin meningkat, biaya operasional dari Kapitasi, Dana Dekonsentrasi, dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan.
Sumber-sumber pendanaan tersebut sudah ada regulasi pemanfaatannya. Mengingat pelaksanaan PIS-PK akan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan kabupaten/kota, maka Pendanaan dari APBD pun diperlukan.
Melalui hasil kunjungan keluarga PIS-PK, Puskesmas akan mendapatkan data sasaran riil untuk pelaksanaan program, termasuk yang pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan. Pelaksanaan layanan sekaligus sebagai intervensi lanjut PIS-PK secara evidence based yang mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan pada akhirnya tercapainya SPM. Capaian SPM 100% akan mempengaruhi IKS pasca intervensi.
Bapak dan Ibu yang saya Hormati
Kami berharap, pertemuan ini dapat semakin memperjelas pemahaman kita semua dalam melaksanakan pelayanan dasar.
Saya berharap :
Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melaksanakan PIS-PK untuk dapat menerapkan SPM sesuai dengan tahapan
Hasil kunjungan keluarga segera dilakukan intervensi lanjut untuk di setiap tingkatan.
Dinas Kesehatan memfasilitasi, mengkoordinir dan melakukan pembinaan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
Pemenuhan Pelayanan kesehatan dasar didukung dengan peningkatan kompetensi faskes melalui pemenuhan sarana prasarana SDM, alat kesehatan, farmasi dan sistem rujukan.
Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan prov dan kab/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang
