kebijakan tentang peran apoteker penangnan TBC

1. Totok Haryanto, SKM, M.Kes
Tim Kerja Tuberkulosis
Dit. P2PM, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan
UPDATE SITUASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
disampaikan pada
Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pemberian Penghargaan Satuan Kredit Profesi (SKP)
IAI bagi Apoteker terkait Program TBC
25 Juli 2023

2. 2
OUTLINE
1. Capaian Penanggulangan TBC di
Indonesia
2. Update Kebijakan Program TBC &
Pengelolaan Logistik TBC
3. Inovasi Intervensi dan Ekspansi
Pelibatan Fasyankes
4. Peran IAI dan Apoteker dalam Program
TBC

5. Capaian Treatment Coverage 2023 sebesar 37%
*berdasarkan notifikasi kasus TBC dan estimasi beban TBC 969.000
Sumber : data olah SITB per 3 Juli 2023
Bulan Target
Januari 7.5%
Februari 15%
Maret 22.5%
April 30%
Mei 37.5%
Juni 45%
Juli 52.5%
Agustus 60%
September 67.5%
Oktober 75%
November 82.5%
Desember 90%
37%
51%
51%
49%
49%
48%
46%
46%
44%
43%
40%
40%
33%
33%
32%
32%
32%
31%
31%
30%
30%
29%
28%
28%
27%
27%
27%
25%
25%
24%
23%
23%
23%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
INDONESIA
JABAR
JATENG
PAPUA
TENGAH
PAPUA
SELATAN
DKI
JAKARTA
PAPUA
BARAT
BANTEN
PAPUA
JATIM
GORONTALO
SULUT
PAPUA
PEGUNUNGAN
MALUT
DIY
KALTIM
SULBAR
SULTRA
SULTENG
KALTARA
KALBAR
MALUKU
SUMBAR
PAPUA
BARAT
DAYA
KALSEL
ACEH
SULSEL
SUMUT
BALI
KALTENG
RIAU
SUMSEL
NTB
JAMBI
LAMPUNG
BABEL
KEPRI
BENGKULU
NTT
Target Juni : 45%
Target Juni 23 ≥45% 30% – 44% <30%

6. Enrollment Rate TBC SO 2023 sebesar 79%
Sumber : data olah SITB per 3 Juli 2023
Target 100% 80% – 99% <80%
79%
87%
86%
86%
86%
85%
85%
84%
84%
82%
82%
81%
81%
81%
80%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
79%
78%
77%
77%
77%
76%
75%
75%
75%
74%
74%
74%
72%
72%
71%
70%
68%
58%
INDONESIA
KALTARA
KEPRI
PAPUA
BARAT
DAYA
BABEL
BALI
JATENG
PAPUA
TENGAH
LAMPUNG
DIY
SUMBAR
NTB
SULSEL
PAPUA
SELATAN
KALSEL
JAMBI
RIAU
JATIM
PAPUA
PEGUNUNGAN
SULBAR
SUMSEL
PAPUA
BARAT
JABAR
DKI
JAKARTA
ACEH
NTT
BANTEN
PAPUA
MALUKU
KALBAR
SULTENG
SUMUT
KALTIM
KALTENG
BENGKULU
SULUT
SULTRA
MALUT
GORONTALO
Enrollment Rate TBC RO 2023 sebesar 56%
56%
100%
82%
74%
73%
69%
68%
67%
66%
66%
65%
62%
60%
60%
57%
57%
57%
57%
56%
54%
54%
53%
53%
52%
50%
50%
49%
49%
48%
48%
46%
45%
45%
43%
35%
33%
29%
24%
22%
INDONESIA
PAPUA
SELATAN
BALI
KEPRI
PAPUA
TENGAH
GORONTALO
PAPUA
BARAT
DAYA
JATENG
ACEH
BABEL
DIY
SULSEL
RIAU
JATIM
DKI
JAKARTA
PAPUA
SULBAR
NTB
KALSEL
SUMUT
JABAR
KALTIM
BANTEN
KALTENG
SUMBAR
LAMPUNG
SUMSEL
KALBAR
SULTRA
SULUT
SULTENG
KALTARA
NTT
JAMBI
PAPUA
BARAT
PAPUA
PEGUNUNGAN
MALUT
BENGKULU
MALUKU

7. TREN PENEMUAN NOTIFIKASI KASUS TUBERKULOSIS
DI INDONESIA 2020-2023
Data source:
2000-2021: Global TB Report
2022: Data SITB & WiFi TB final per 13 Mar 2023
2023*: Dara SITB & WIFITB per 3 Juli 2023
2020 2021 2022 2023*
DPM/Klinik Swasta 3.152 3.685 9.298 5.863
Klinik Pemerintah 1.051 1.232 2.354 663
RS Swasta 72.890 94.624 189.527 96.278
RS Pemerintah 104.570 113.774 209.079 105.970
Puskesmas & BBKPM 211.660 229.920 314.051 145.674
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
19%
27%
54%
21%
26%
52%
26%
29%
43%
27%
30%
41%
Notifikasi kasus TBC tahun
2022 merupakan
penemuan kasus TBC
tertinggi dalam 5 tahun
terakhir.
Kontribusi penemuan kasus
TBC tahun 2022 dari RS
Pemerintah dan RS Swasta
meningkat 2x lipat dan
DPM/Klinik Swasta
meningkat 3x lipat
dibanding tahun 2021

8. PROPORSI FASYANKES MELAPORKAN KASUS TBC
DI INDONESIA, 2020-2023
Terjadi peningkatan jumlah
fasyankes yang melakukan
notifikasi kasus TBC pada
2022 dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.
Walau demikian, belum
seluruh fasyankes yang
lapor pada tahun 2022 juga
berkontribusi dalam
pelaporan Triwulan 1 2023.
Keterlibatan FKTP
(DPM/Klinik) mengalami
peningkatan walaupun
belum optimal.
91%
92%
95%
90%
78%
75%
82%
91%
58%
60%
77%
82%
92%
93%
96%
91%
67%
65%
74%
78%
52%
54%
68%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Puskesmas & BBKPM RS Pemerintah RS Swasta
Data source:
2000-2021: Global TB Report
2022: Data SITB & WiFi TB final per 13 Mar 2023
2023*: Dara SITB & WIFITB per 3 Juli 2023
36%
37%
21%
18%
1%
4%
22%
15%
24%
28%
15%
9%
1%
3%
9%
6%
23%
25%
13%
7%
2%
3%
6%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Klinik Pemerintah DPM/Klinik Swasta
(%) Lapor Terduga TBC
(%) Lapor Notifikasi TBC
(%) Lapor Kasus TBC Diobati

9. TREATMENT SUCCESS RATE TW1-2 2023 DI INDONESIA
PER JENIS FASYANKES
Data Kohort 2022 per 3 Juli 2023
33%
8% 4%
38%
8%
54%
62% 70%
41%
67%
4%
12%
10% 2% 14%
4%
5% 3%
2%
1%
6%
13% 13% 16%
10%
Puskesmas +
B/BKPM
RS
Pemerintah
RS Swasta Klinik
Pemerintah
DPM/Klinik
Swasta
Hasil Pengobatan
Data Kohort TW 1-2 2022 (TSR TW 1-2 2023)
Sembuh Pengobatan Lengkap LTFU
Gagal Meninggal Tidak Dievaluasi/Pindah
87%
70%
74%
80%
75%
21%
59%
7%
0%
4%
9%
Sembuh Pengobatan Lengkap
LTFU Gagal
Meninggal Tidak Dievaluasi/Pindah
Data Nasional

10. Estimasi Ketersediaan Logistik Program TBC

11. Estimasi Ketersediaan Logistik Program TBC

12. 12
OUTLINE
1. Capaian Penanggulangan TBC di
Indonesia
2. Update Kebijakan Program TBC &
Pengelolaan Logistik TBC
3. Inovasi Intervensi dan Ekspansi
Pelibatan Fasyankes
4. Peran IAI dan Apoteker dalam Program
TBC

13. Peraturan Presiden
Nomor 67/2021
Tentang Penanggulangan
Tuberkulosis
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 ini ditujukan untuk memberikan
acuan dalam melaksanakan Penanggulangan TBC bagi:
1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa
5. Pemangku Kepentingan
Pasal 12 Ayat 1
Optimalisasi upaya penemuan kasus
TBC secara pasif intensif berbasis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
secara aktif berbasis institusi dan
komunitas.
Pasal 12 Ayat 2
Penemuan kasus TBC secara pasif
intensif dilakukan melalui pemeriksaan
pasien dengan gejala TBC yang
datang ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan terintegrasi dengan
pelayanan kesehatan lainnya.
Penguatan Jejaring Internal
Layanan TBC di Fasyankes
Pasal 12 Ayat 4
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang menemukan pasien TBC wajib
melaporkan kepada dinas kesehatan
kabupaten/ kota.
Pasal 24 Ayat 2
Salah satu tanggung jawab Pemerintah
Daerah adalah memastikan semua
orang yang terdiagnosis TBC tercatat
dan terlaporkan dalam sistem informasi
TBC.
Kewajiban Pelaporan (Mandatory
Notification)

14. Komponen Utama
Surat Edaran
Dirjen P2P
No. 936/2021
1. TCM menjadi alat diagnosis
utama untuk penegakan
diagnosis TB
2. Fasyankes yang belum/tidak
mempunyai TCM, harus
merujuk terduga TBC/spesimen
ke Fasyankes TCM.
3. Dinkes Prov/Kab/Kota
mengatur jejaring rujukan dan
menetapkan Fasyankes TCM
menjadi pusat rujukan bagi
Fasyankes di sekitarnya.
4. Dinkes Prov/Kab/Kota
menyiapkan sumber daya di
Fasyankes yang akan
mengoperasikan TCM.
5. Pasien MTB Pos Rif Sen dengan
riwayat pengobatan
sebelumnya akan dilanjutan
dengan pemeriksaan uji
kepekaan terhadap INH.
6. Penegakan diagnosis TBC secara
klinis harus didahului dengan
pemeriksaan bakteriologis
7. Pasien TBC yang terdiagnosis dengan
mikroskopis harus dilakukan
pemeriksaan lanjutan dengan TCM.
8. OAT Kat 1 untuk fase awal dan
lanjutan dengan dosis harian untuk
semua kasus (dengan menghabiskan
OAT intermitten yang ada dilayanan)
9. Pemberian OAT kat 2 tidak
direkomendasikan lagi untuk
pengobatan pasien TBC.
PERUBAHAN ALUR DIAGNOSIS & PENGOBATAN TBC

15. Pengelolaan Logsitik
Pengelolaan logistik yang baik dan sesuai standar mulai dari
1. perencanaan,
2. pembelian/pengadaan,
3. pendistribusian,
4. penyimpanan,
5. monitoring dan evaluasi
Pengelolaan logistik program TB di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,
dilakukan oleh Instalasi Farmasi di Dinas Kesehatan yang
bersangkutan sesuai dengan kebijakan “One Gate Policy” (Kebijakan
Satu Pintu) dari Ditjen. Farmalkes. Namun demikian pengelolaan
logistik TB tersebut tetap memerlukan kerjasama yang baik antara
Instalasi Farmasi dan pengelola program agar hasil yang didapatkan
dapat lebih optimal.

16. JENIS OBAT TBC

17. JENIS OBAT TBC

18. JENIS OBAT TBC

19. 1. PERENCANAAN LOGISTIK TBC
Perencanaan Logistik TB dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten Kota sampai Pusat.
PADA DASARNYA PERHITUNGAN PERENCANAAN LOGISTIK
HARUS MEMPERHITUNGKAN BEBERAPA HAL YAITU:
Tingkat Pelaksana Perencanaan Sumber Data Usulan
Kebutuhan
Kab/ Kota Tim Perencanaan terpadu ∙ Sasaran dan Target
Tahunan Program
∙ TBC.07
Dikirim ke Provinsi
Provinsi Tim Perencanaan terpadu Formulir rekapitulasi
perencanaan logistik
Kab/ Kota
Dikirim ke Ditjen
P2P
Pusat Ditjen P2P Formulir Rekapitulasi
perencanaan logistik
Provinsi
Dikirim ke Ditjen
Famalkkes untuk
obat
1. Spesifikasi barang
2. Tanggal kedaluwarsa barang
3. Jumlah kebutuhan berdasarkan konsumsi per bulan
yang disesuaikan dengan target dan konsumsi
sebelumnya
4. Stok yang tersedia yang masih dapat digunakan
5. Stok yang diperkirakan akan datang / stock in pipeline

20. 2. PENGADAAN LOGISTIK TBC
1. Pengadaan logistik merupakan proses untuk
penyediaan logistik yang dibutuhkan pada institusi
maupun layanan kesehatan.
2. Pengadaan yang baik harus dapat memastikan logistik
yang diadakan sesuai dengan jenis, spesifikasi,
jumlah, tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian
kerja dan harga yang kompetitif.
3. Proses pengadaan harus mengikuti peraturan
perundang-undangan, yang berlaku.

21. 3. PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK TBC

22. 4. PENYIMPANAN LOGISTIK TBC
1. PENERIMAAN
✔ SBBK (setelah di td.tangan, segera dikirim kembali ke
pengirim barang)
✔ Cek logistik yg diterima: Jumlah (sesuai SBBK) & kondisi-
nya >> kurang/rusak segera info
2. PENYIMPANAN
✔ Sesuai kebijakan Kemenkes: “One Gate Policy” di unit instalasi
farmasi (IF): Dinkes Prov, Kab/Kota & RS/Pusk.
✔ Tempat penyimpanan (Gudang/IF) memenuhi syarat “Cara
Penyimpanan Logistik yg Baik”.
✔ disimpan disuhu 2-28oC
✔ Dilengkapi dgn pencatatan: kartu stok, dicatat dlm buku
inventaris barang, dll

23. • Monitoring dan
evaluasi (Monev)
logistik wajib
dilaksanakan oleh
setiap pihak yang
berkepentingan mulai
dari faskes, Dinas
Kesehatan
Kab/Kota/Provinsi,
dan Pusat.
• Proses monitoring dan
evaluasi tersebut
dilakukan secara
menyeluruh mulai dari
tahap perencanaan,
pengadaan,
pendistribusian,
penyimpanan dan
penggunaan logistik
tersebut.
• Pencatatan dan
Pelaporan berbasis
SITB
5. MONITORING DAN EVALUASI LOGISTIK TBC

24. KEBIJAKAN RELOKASI LOGISTIK
▪ Relokasi antar Fasyankes dalam 1 Kab/Kota > Difasilitasi oleh
Dinkes Kab/Kota.
▪ Relokasi antar Fasyankes antar Kab/Kota > Difasilitasi oleh
Dinkes Provinsi.
▪ Relokasi antar Fasyankes antar Provinsi > Difasilitasi oleh
Kemenkes
PENCATATAN TRANSAKSI RELOKASI TETAP DILAKUKAN DI SITB
MENGGUNAKAN FUNGSI PERMINTAAN ATAU PENGIRIMAN LOGISTIK

25. Surat Direktur P2PM Kemenkes No. PM.01/04/2/6477/2022 tertanggal
24 Oktober 2022 perihal Informasi Ketersediaan OAT Kombipak
1. Berdasarkan surat Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
No.FO.03.01/E.IV/2334/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Obat Anti
Tuberkulosis Kombipak yang tidak dapat disediakan pada Tahun 2022 dan
2023 , dikarenakan OAT kombipak tersebut sedang dalam proses perpanjangan
Nomor Ijin Edar (NIE).
2. Untuk menjamin keberlangsungan pengobatan pasien TBC Sensitif Obat yang
membutuhkan pengobatan menggunakan Paduan Lepasan.
3. Pemanfaatan penggunaan obat Isoniazid 300 mg, Pyrazinamide 150 mg,
Pyrazinamid 500 mg, dan Ethambutol 400 mg yang sebelumnya digunakan untuk
pengobatan pasien TBC Resistan Obat, dengan mempertimbangkan kesesuaian
dosis dan ketersediaan obat tersebut di layanan.
4. Untuk obat Rifampisin 450mg, tidak disediakan oleh program sehingga penyediaannya
dapat dibiayai secara mandiri oleh Fasyankes atau Sumber dana lainnya.
5. Kementerian Kesehatan akan menyediakan kembali OAT Kombipak pada Tahun 2023.
6. Permintaan kebutuhan obat dilakukan secara berjenjang ke Kementerian
Kesehatan menggunakan software SITB. Bersama ini kami lampirkan Prosedur
Pencatatan dan Permintaan Obat TBC Lepasan di SITB.

26. Jadwal
Permintaan
&
Pengiriman
Logistik TBC
Triwulan Bulan Jadwal Permintaan Perkiraan OAT Dikirim
Fasyankes ke Dinkes Kab/Kota
1 Jan - Mar Minggu ke 2 Nov Minggu ke 4 Des
2 Apr - Jun Minggu ke 2 Feb Minggu ke 4 Mar
3 Jul - Sept Minggu ke 2 Mei Minggu ke 4 Jun
4 Okt - Des Minggu ke 2 Agust Minggu ke 4 Sept
Dinkes Kab/Kota ke Dinkes Provinsi
1 Jan - Mar Minggu ke 3 Nov Minggu ke 3 Des
2 Apr - Jun Minggu ke 3 Feb Minggu ke 3 Mar
3 Jul - Sept Minggu ke 3 Mei Minggu ke 3 Jun
4 Okt - Des Minggu ke 3 Agust Minggu ke 3 Sept
Dinkes Provinsi ke Pusat
1 Jan - Mar Minggu ke 4 Nov Minggu ke 2 Des
2 Apr - Jun Minggu ke 4 Feb Minggu ke 2 Mar
3 Jul - Sept Minggu ke 4 Mei Minggu ke 2 Jun
4 Okt - Des Minggu ke 4 Agust Minggu ke 2 Sept

27. 27
OUTLINE
1. Capaian Penanggulangan TBC di
Indonesia
2. Update Kebijakan Program TBC &
Pengelolaan Logistik TBC
3. Inovasi Intervensi dan Ekspansi
Pelibatan Fasyankes
4. Peran IAI dan Apoteker dalam Program
TBC

28. Upaya Peningkatan Terapi
Pencegahan TBC (TPT)
Upaya Preventif Terhadap TBC
• Kegiatan Active Case Finding TBC Tahun 2022
• Pelibatan 6 jaringan big chain hospitals, RS Swasta
terbesar & fasyankes dibawah TNI & POLRI
• Uji operasional implementasi coaching
• Ekspansi engagement /pelibatan fasyankes melalui
in-house training/ Elearning
• Penghargaan (reward) SKP dari OP, termasuk IAI
• Mapping melibatkan apotek dan lab swasta
dalam penemuan kasus TBC
• Inisiasi koordinasi pelibatan big chain
pharmacies
• Keterlibatan apotek swasta dalam skrining &
penemuan terduga TBC
• Penerbitan regulasi BPJS Kesehatan dalam
implementasi wajib lapor sebagai syarat klaim
• Kolaborasi bersama Ditjen Yankes, menerbitkan
regulasi kewajiban pelaporan TBC
• Persiapan kegiatan uji coba Strategic Health
Purchasing (SHP)
• Inventory Study untuk melihat gambaran under-
reporting kasus TBC
Upaya Peningkatan Treatment Coverage
Upaya Peningkatan Treatment Success
Kemenkes
• Pengobatan TBC SO dengan pemantauan
pengawasan langsung dari PMO
• Pelacakan kasus TB yang loss to follow up untuk
melanjutkan pengobatan
• KAP (Knowledges, Attitudes, Practices) Study
terhadap pasien TBC
• Meningkatkan peran Pemda dalam inisiatif
berbasis kinerja yang baru seperti BOK
Kinerja/BOK Puskesmas yang dikaitkan dengan
indikator kinerja program TBC
• Mendorong produksi obat (daily dose)
dalam negeri
• Berkolaborasi dengan BPOM, uji kualitas
obat TBC
• Implementasi awal BPaL & BPaLM di 4
provinsi tahun 2023
• Penguatan kapasitas tenaga Kesehatan
terhadap penanganan infeksi laten TBC
• Pemanfaatan paduan/regimen TPT jangka
pendek
• Integrasi upaya pemberian TPT melalui
Active Case Finding
• Riset terkait Active Case Finding untuk
menilai kinerja kegiatan ACF di wilayah uji
coba
• Penerapan Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes
• Pemanfaatan hasil penelitian yang
mendukung program TB
1
2
4
3
Intervensi Kunci Program Tuberkulosis

29. HASIL UJI COBA PROGRAM RUJUKAN BATUK
MENGGUNAKAN APP SWIPERX
DUKUNGAN USAID TBPS DI KOTA MEDAN
1. Program Rujukan Batuk merupakan
instrumen yang ada di dalam aplikasi selular
SwipeRx
2. Kegiatan ini diujicobakan di Kota Medan pada
2021 dengan melibatkan 148 apotek (226
tenaga kefarmasian).
3. Terdapat 49 apotek (33%) atau 64 tenaga
kefarmasian (28%) yang aktif dalam kegiatan
rujukan
4. 420 klien yang mengunjungi 49 apotek
diskrining >> 97 terduga TBC (23%) dirujuk
ke 26 fasyankes jejaring terpilih >> 39 terduga
TBC (40%) tiba dan tercatat di fasyankes >>
17 orang terkonfirmasi TBC (44%)
Apotek memiliki peran melakukan skrining & melakukan
rujukan terduga

30. 30
OUTLINE
1. Capaian Penanggulangan TBC di
Indonesia
2. Update Kebijakan Program TBC &
Pengelolaan Logistik TBC
3. Inovasi Intervensi dan Ekspansi
Pelibatan Fasyankes
4. Peran IAI dan Apoteker dalam
Program TBC

31. KETERLIBATAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM TBC
Menjadi bagian dari Koalisi
Organisasi Profesi Indonesia
(KOPI TB Pusat) sejak tahun 2017
Menjadi bagian dari Coach TB
untuk pendampingan/ coaching
kepada tenaga kesehatan dalam
hal tatalaksana & manajemen
program TBC
Menerbitkan SK PP IAI No.
Kep/091/PP.IAI/2226/IV/2023
pemberian satuan kredit profesi
(SKP) bagi apoteker yang
melakukan pelayanan TBC
Terlibat dalam berbagai kegiatan
diseminasi update kebijakan dan
seminar terkait TBC

32. Peran dan Kontribusi Apoteker
dalam Program TBC
Melakukan edukasi pemberian
obat TBC pada pasien,
diantaranya:
- cara minum
- efek samping
- bahaya pengobatan apabila tidak
menyelesaikan dengan tuntas
Melakukan skrining dan
merujuk terduga TBC dari
apotek ke fasyankes di wilayah
kerjanya;
Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan fasyankes
difasilitasi oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota;
Mencatat dan memantau
ketersediaan stock logistik
TBC dan memastikan update
stock logistik di SITB

33. Tim Kerja Tuberkulosis, Dit. P2PM, Ditjen P2P
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
SOSIAL MEDIA
Instagram : @tbc.indonesia
Facebook : TBIndonesia
YouTube : TB Indonesia
Website : tbindonesia.or.id
TERIMA KASIH