Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Evaluasi peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten/Kota/Provinsi meliputi kronologi pembinaan yang dilakukan, kondisi sebelum evaluasi, data umum, dan indikator tata kelola pemerintahan. Evaluasi menilai pemenuhan infrastruktur kapabilitas pada enam elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan monitoring dan evaluasi pembangunan, yang mencakup penggabungan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, prinsip-prinsip dasar pengembangan sistem evaluasi, gambaran sistem evaluasi kinerja pembangunan saat ini dan yang diharapkan, proses membangun sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, dan penjabaran indik
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas pengukuran kinerja pembangunan daerah dalam pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi kinerja, proses pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, dan contoh penjabaran indikator kinerja pada RPJMN 2004-2009.
Dokumen tersebut membincangkan sistem pengurusan prestasi dalam perkhidmatan awam. Ia menjelaskan proses penilaian prestasi mulai dari penetapan sasaran kerja tahunan, pelaksanaan dan pemantauan kerja, sehingga penyediaan laporan penilaian prestasi akhir dan tindakan berikutnya. Dokumen ini juga mendefinisikan tanggungjawab ketua jabatan, pegawai penilai dan panel penilaian prestasi dalam proses pengurusan prestasi
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
TEMPLAT KOSONG PENGUKURAN DAN PENILAIAN PSO 2022.pptxssusere7043a
Dokumen ini memberikan ringkasan mengenai Pelan Strategik Organisasi sebuah sekolah dari tahun 2021 hingga 2025. Ia menyenaraikan teras-teras strategik beserta matlamat, strategi, dan KPI untuk memantau pelaksanaan pelan taktikal dan operasi pada tahun 2022. Laporan ini juga mengandungi maklumat mengenai pemantauan dan penilaian pelaksanaan pelan tersebut pada setengah tahun pertama dan kedua 2022.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Evaluasi peningkatan kapabilitas APIP di Kabupaten/Kota/Provinsi meliputi kronologi pembinaan yang dilakukan, kondisi sebelum evaluasi, data umum, dan indikator tata kelola pemerintahan. Evaluasi menilai pemenuhan infrastruktur kapabilitas pada enam elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan monitoring dan evaluasi pembangunan, yang mencakup penggabungan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, prinsip-prinsip dasar pengembangan sistem evaluasi, gambaran sistem evaluasi kinerja pembangunan saat ini dan yang diharapkan, proses membangun sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, dan penjabaran indik
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas pengukuran kinerja pembangunan daerah dalam pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi kinerja, proses pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, dan contoh penjabaran indikator kinerja pada RPJMN 2004-2009.
Dokumen tersebut membincangkan sistem pengurusan prestasi dalam perkhidmatan awam. Ia menjelaskan proses penilaian prestasi mulai dari penetapan sasaran kerja tahunan, pelaksanaan dan pemantauan kerja, sehingga penyediaan laporan penilaian prestasi akhir dan tindakan berikutnya. Dokumen ini juga mendefinisikan tanggungjawab ketua jabatan, pegawai penilai dan panel penilaian prestasi dalam proses pengurusan prestasi
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, yang mencakup transformasi SKP, gambaran umum SKP, dan contoh format penyusunan SKP untuk jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pimpinan tinggi.
TEMPLAT KOSONG PENGUKURAN DAN PENILAIAN PSO 2022.pptxssusere7043a
Dokumen ini memberikan ringkasan mengenai Pelan Strategik Organisasi sebuah sekolah dari tahun 2021 hingga 2025. Ia menyenaraikan teras-teras strategik beserta matlamat, strategi, dan KPI untuk memantau pelaksanaan pelan taktikal dan operasi pada tahun 2022. Laporan ini juga mengandungi maklumat mengenai pemantauan dan penilaian pelaksanaan pelan tersebut pada setengah tahun pertama dan kedua 2022.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Similar to 2. Materi Bimtek Pengisian KK Lead II - 3.1..pptx (20)
Manajemen dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, termasuk sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Secara umum, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki empat fungsi pokok yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Bidang-bidang manajemen melip
Peta proses bisnis organisasi pemerintah menggambarkan rumah besar dengan banyak penghuni dan fasilitas, serta aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dokumen ini menjelaskan aset, kegiatan, pengukuran kinerja, dan masalah yang mungkin terjadi di rumah tersebut.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN tahun 2020-2024 terkait penyediaan alat dan obat kontrasepsi, mencakup jenis, kuantifikasi, penyaluran, pemantauan, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan alokon. Dibahas pula landasan hukum, mekanisme penyaluran, dan upaya meningkatkan cakupan pelaporan data untuk perenc
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
2. Materi Bimtek Pengisian KK Lead II - 3.1..pptx
1. Disampaikan Oleh:
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023
Jakarta, 24 Juli 2023
BIMBINGAN TEKNIS PENGISIAN KERTAS KERJA
KK LEAD II (STRUKTUR DAN PROSES) PADA
APLIKASI SPIP BKKBN
3. PENGERTIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
STRUKTUR DAN PROSES
PENETAPAN TUJUAN
MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK
Penilaian Kualitas
Perencanaan
Efektivitas dan Efisiensi
Keandalan Pelaporan
Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Sasaran Strategis
K/L/D
Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis
MANAJEMEN RISIKO INDEKS LEVEL KAPABILITAS APIP
IEPK
NILAI MATURITAS SPIP
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
KEGIATAN
PENGENDALIAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
PENILAIAN
RISIKO
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
5. DALAM PP 60 TAHUN 2008
MENYUSUN
PERENCANAAN DAN
MENETAPKAN
TUJUAN
ORGANISASI
MEMBANGUN
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN YANG
MEMADAI
MENCAPAI TUJUAN
ORGANISASI
MELALUI 4 TUJUAN
SPIP
EFEKTIVITAS & EFISIENSI
KEANDALAN
PELAPORAN KEUANGAN
PENGAMANAN ASET
NEGARA
KETAATAN TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:
Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
(8 SUBUNSUR)
PENILAIAN
RISIKO
(2 SUBUNSUR)
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
(2 SUBUNSUR)
PEMANTAUAN
(2 SUBUNSUR)
KEGIATAN
PENGENDALIAN
(11 SUBUNSUR)
SESUAI VISI MISI
CASCADING SELARAS
ORIENTASI HASIL/
OUTCOME
PROGRAM DAN
KEGIATAN TEPAT
1
2
3
6. Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Bobot Unsur/ Subunsur Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN 40.00%
Kualitas Sasaran Strategis 50.00%
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50.00%
SUB JUMLAH PERENCANAAN 100.00%
STRUKTUR DAN PROSES 30.00%
Lingkungan Pengendalian
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 3.75%
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) 3.75%
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3.75%
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) 3.75%
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) 3.75%
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) 3.75%
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) 3.75%
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 3.75%
Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 10%
Analisis Risiko (2.2) 10%
Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 2.27%
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 2.27%
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 2.27%
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 2.27%
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) 2.27%
Pemisahan Fungsi (3.6) 2.27%
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) 2.27%
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) 2.27%
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) 2.27%
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) 2.27%
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) 2.27%
Informasi dan Komunikasi
Informasi yang Relevan (4.1) 5%
Komunikasi yang Efektif (4.2) 5%
Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 7.50%
Evaluasi Terpisah (5.2) 7.50%
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES 100.00%
PENCAPAIAN TUJUAN 30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
Capaian Outcome 15%
Capaian Output 15%
Keandalan Pelaporan Keuangan
Opini LK 25%
Pengamanan atas Aset
Keamanan Administrasi 10%
Keamanan Fisik 5%
Keamanan Hukum 10%
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan
Temuan Ketaatan 20%
SUB JUMLAH HASIL 100.00%
TOTAL BOBOT 100.00%
PEMBOBOTAN
PENILAIAN
PENILAIAN
STRUKTUR DAN
PROSES
MERUPAKAN
PENILAIAN
PARAMETER SUB
UNSUR SPIP
(SEPERTI PADA
TOOLS PENILAIAN
SEBELUMNYA)
NAMUN DI-UPDATE
UNTUK MASING-
MASING TUJUAN
SPIP (4 KERTAS
KERJA) DAN
MENCAKUP
PARAMETER MRI
SERTA IEPK.
7. KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES
KERTAS KERJA
TUJUAN 1
Efektivitas dan
Efisiensi
Pencapaian
Tujuan Organisasi
KERTAS KERJA
TUJUAN 2
Keandalan
Pelaporan
Keuangan
KERTAS KERJA
TUJUAN 3
Pengamanan Aset
Negara
KERTAS KERJA
TUJUAN 4
Ketaatan terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan
SPIP
MRI
SPIP
MRI
SPIP
MRI
IEPK
SPIP
MRI
DISIMPULKAN MENJADI
SKOR STRUKTUR DAN
PROSES DI KERTAS
KERJA LEAD II
PARAMETER DALAM
SETIAP SUBUNSUR
DIARAHKAN KE EMPAT
TUJUAN SPIP
PARAMETER DALAM
SETIAP SUBUNSUR
MEMUAT KRITERIA-
KRITERIA PENILAIAN
MRI DAN IEPK
8. WAWANCARA DOKUMEN OBSERVASI
PENENTUAN TEKNIK PENGUJIAN
• Wawancara, observasi, dan
penggalian bukti dokumen disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi;
• Dilakukan dalam lingkup pengujian
kualitas perencanaan, struktur dan
proses, pencapaian hasil.
• Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP,
• Berdasarkan kriteria dalam
parameter subunsur SPIP,
manajemen risiko,dan
pengendalian korupsi
• Pihak yang memahami proses bisnis
organisasi,
• Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan
parameter, dan
• Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang
didapati di lingkungan organisasi yang dinilai.
LINGKUP
PENDEKATAN
OBJEK PENILAIAN
9. SPIP MANAJEMEN RISIKO
INDEKS
INDEKS EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN
KORUPSI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Pilihan “A” merupakan
pilihan yang
menggambarkan kondisi
optimal dan digradasi
menurun hingga pilihan “E”
yang menunjukkan kondisi
pengendalian paling lemah
FORMALITAS DAN KUALITAS
KEBIJAKAN
PENGKOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN
ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN
IMPLEMENTASINYA
PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN
PENGENDALIAN OPTIMAL A
B
C
D
E
PILIHAN JAWABAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES
11. Perubahan Kebijakan Kertas Kerja Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023
No Kertas Kerja PJ KK Lama
Unit
Perencana
Unit Keuangan
dan BMN
APIP
Seluruh
Unit Kerja
KK Lead I
KK 1.1 Sasaran Strategis
KK 1.2 Sasaran Program
KK 2.1 Kualitas Sasaran Kegiatan
KK 2.2 Kualitas Rincian Output -
KK Lead II
KK 3.1 Efektivitas dan Efisiensi √
KK 3.2 Keandalan Pelaporan Keuangan √
KK 3.3 Pengamanan Aset √
KK 3.4 Ketaatan Peraturan √
KK 4 Penalti atas keterjadian Korupsi APIP √
KK Lead III
KK 5.1A Capaian Sasaran Strategis K/L
KK 5.1B Capaian Sasaran Strategis UKE
KK 5.2 Penilaian Capaian Output - s.d
indikator kinerja kegiatan
KK 6 Penilaian Pencapaian Tujuan
Keandalan Pelaporan Keuangan
Unit Keuangan √
KK 7 Penilaian Pencapaian Tujuan
Pengamanan Aset Negara
Unit Keuangan √
KK 8 Penilaian Pencapaian Ketaatan
Peraturan
APIP √
1
2
3
Unit Perencana seluruh
Unit Kerja
√
Seluruh Unit Kerja
Unit Perencana √
13. Nomor
Kriteria
Uraian Kriteria Penjelasan W D O Uraian Kesimpulan Dokumen Pendukung
1.1.1.A Penegakan integritas dan nilai etika telah
diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta
suasana kerja organisasi yang kondusif yang
dapat mendorong kinerja para pegawai secara
optimal
- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-
nilai organisasi
- Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi
- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan
dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi
Y T T - T
1.1.1.B Kebijakan dan implementasi organisasi telah
dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai
etika para pegawai
Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:
- Berkala
- Terdokumentasi
- Dilakukan untuk menangani residual risk
- Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti
- Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik
T Y T Bahwa telah dilakukan evaluasi Kebijakan dan
implementasi organisasi untuk meningkatkan integritas
dan nilai etika para pegawai, ditunjukkan dengan
dokumen sebagai berikut:
- Laporan Evaluasi kebijakan terkait Keteladanan
pimpinan, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait ZI WBK dan WBBM
serta Penguatan Sistem Integritas, dan bukti tindak
lanjutnya
Y - Laporan Evaluasi kebijakan terkait Keteladanan pimpinan, dan bukti
tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait ZI WBK dan WBBM serta Penguatan
Sistem Integritas, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan kode etik BKKBN maupun
kode etik profesi, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait Penegakan disiplin dan bukti tindak
lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait Pemberian reward and punishment
1.1.1.C Penegakan integritas dan nilai etika telah
dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam organisasi
- Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi
- Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika
- Terdapat praktik penegakan nilai etika
- Terdapat bukti penegakan disiplin
- Terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar
dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika
- Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan
mekanisme yang ditetapkan
Y Y Y Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah
dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya dalam organisasi dengan bukti dukung
sebagai berikut:
- Bukti Kepemimpinan pejabat berwenang dalam
Pelaksanaan Apel, (Dokumentasi, dan laporan
pelaksanaan apel)
- Laporan Pelaksanaan Program Pengendalian
Gratifikasi
- Laporan penangan pengaduan masyarakat/WBS
- Laporan pelaksanaan penanganan benturan
Y - Bukti Kepemimpinan pejabat berwenang dalam Pelaksanaan Apel,
(Dokumentasi, dan laporan pelaksanaan apel)
- Laporan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
- Laporan penangan pengaduan masyarakat/WBS
- Laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
- Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan nilai-nilai etika yang ada
dalam Perka No, 206/2011 tentang kode etik dan perilakuk PNS di
lingkungan BKKBN maupun ketentuan lainnya
- Bukti dokumen feedback disiplin kehadiran pegawai
- Dokumen sampel pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar
- Dokumen sampel pemberian reward bagi pegawai yang menegakan
1.1.1.D Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika
organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai
Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh:
- Pimpinan (struktural)
- Penanggungjawab penegakan integritas dan nilai etika
- Pegawai
Y Y Y Bahwa Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika
organisasi telah dikomunikasikan, ditunjukkan melalui
bukti dukung:
- Apel displin Pagi setiap hari senin setiap minggunya;
- Roll Banner/Spanduk Integritas dan Displin Pegawai
- Pakta Integritas
- Publikasi Media Sosial/Web BKKBN
- Sosialisasi langsung kepada seluruh Pegawai
- Distribusi Kebijakan/Buku Saku terkait Kebijakan
Y - Apel displin Pagi setiap hari senin setiap minggunya;
- Roll Banner/Spanduk Integritas dan Displin Pegawai
- Pakta Integritas
- Publikasi Media Sosial/Web BKKBN
- Sosialisasi langsung kepada seluruh Pegawai
- Distribusi Kebijakan/Buku Saku terkait Kebijakan integritras dan nilai etika
- Bukti dukung pemahaman terhadapan kebijakan integritas dan nilai etika
melalui survei atau sejenisnya
1.1.1.E Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai
etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Kebijakan telah mengatur:
- Keteladanan pimpinan
- Upaya pembangunan integritas
- Nilai etika
- Penegakan disiplin
- Pemberian reward and punishment
- Penetapan struktur dan mekanisme penanganan penegakan
integritas dan nilai etika
Y Y Y Bahwa terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai
etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi dengan
dokumen sebagai berikut:
- Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2022
tentang Nilai-Nilai Core Values ASN Berakhlak dan
perwujudan Perilaku Insan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN No. 206 Tahun 2011 tentang
Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan BKKBN
- Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN No.
Y - Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai
Core Values ASN Berakhlak dan perwujudan Perilaku Insan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN No. 206 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan
Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN
- Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN No. 2293/KP.08/B2/2018 tentang
Penegakan Integritas Terhadap Kode Etik, Peraturan, SOP dan Peran
Pengawasan Atasan Langsung.
- Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan ZI
Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah
Kertas Kerja Penilaian Struktur dan Proses
3.1. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
Terdiri dari:
5 Unsur
25 Sub unsur
5 Kriteria
215 Baris
Catatan:
Uraian Kriteria adalah
definisi atas sub unsur
yang telah dipecah
Kolom penjelasan atas uraian kriteria yang harus
dipenuhi substansinya
W/D/O atau Wawancara, Dokumen,
Observasi dilakukan kepada pegawai
atas pernyataaan di penjelasan
Uraian di isi jawaban/tanggapan atas
pernyataan penjelasan
Kesimpulan di isi Y/T atas keyakinan yang
memadai setelah dilakukanya W/D/O
Dokumen Pendukung sesuai pernyataan uraian yang
sudah terisi
14. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Struktur dan Proses
3.1. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi pada
Aplikasi SPIP BKKBN
Tampilan Kertas Kerja Tampilan File Import
Tampilan Suplemen
Kertas Kerja, Template Import, dan
suplemen dapat di unduh pada tautan :
https://linktr.ee/bimtekspipbkkbn2023
16. BERENCANA ITU KEREN
PENGISIAN KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN
Untuk Tahun pilih 2023
Klik tombol “Upload”
17. BERENCANA ITU KEREN
PENGISIAN KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..1)
Klik tombol “Download”
pilih Save/Simpan File
18. BERENCANA ITU KEREN
PENGISIAN KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..2)
Klik tombol “Download”
pilih Save/Simpan File
template pada direktori
penyimpanan di
PC/Laptop
Catatan:
Template tidak
boleh menambah
kolom dan/atau
baris
19. BERENCANA ITU KEREN
Nomor
Kriteria
Uraian Kriteria Penjelasan W D O Uraian Kesimpulan Dokumen Pendukung
1.1.1.A Penegakan integritas dan nilai etika telah
diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta
suasana kerja organisasi yang kondusif yang
dapat mendorong kinerja para pegawai secara
optimal
- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-
nilai organisasi
- Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi
- Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan
dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi
Y T T - T
1.1.1.B Kebijakan dan implementasi organisasi telah
dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai
etika para pegawai
Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan:
- Berkala
- Terdokumentasi
- Dilakukan untuk menangani residual risk
- Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti
- Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik
T Y T Bahwa telah dilakukan evaluasi Kebijakan dan
implementasi organisasi untuk meningkatkan integritas
dan nilai etika para pegawai, ditunjukkan dengan
dokumen sebagai berikut:
- Laporan Evaluasi kebijakan terkait Keteladanan
pimpinan, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait ZI WBK dan WBBM
serta Penguatan Sistem Integritas, dan bukti tindak
lanjutnya
Y - Laporan Evaluasi kebijakan terkait Keteladanan pimpinan, dan bukti
tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait ZI WBK dan WBBM serta Penguatan
Sistem Integritas, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan kode etik BKKBN maupun
kode etik profesi, dan bukti tindak lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait Penegakan disiplin dan bukti tindak
lanjutnya
- Laporan evaluasi kebijakan terkait Pemberian reward and punishment
1.1.1.C Penegakan integritas dan nilai etika telah
dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam organisasi
- Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi
- Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika
- Terdapat praktik penegakan nilai etika
- Terdapat bukti penegakan disiplin
- Terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar
dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika
- Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan
mekanisme yang ditetapkan
Y Y Y Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah
dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya dalam organisasi dengan bukti dukung
sebagai berikut:
- Bukti Kepemimpinan pejabat berwenang dalam
Pelaksanaan Apel, (Dokumentasi, dan laporan
pelaksanaan apel)
- Laporan Pelaksanaan Program Pengendalian
Gratifikasi
- Laporan penangan pengaduan masyarakat/WBS
- Laporan pelaksanaan penanganan benturan
Y - Bukti Kepemimpinan pejabat berwenang dalam Pelaksanaan Apel,
(Dokumentasi, dan laporan pelaksanaan apel)
- Laporan Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
- Laporan penangan pengaduan masyarakat/WBS
- Laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
- Laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan nilai-nilai etika yang ada
dalam Perka No, 206/2011 tentang kode etik dan perilakuk PNS di
lingkungan BKKBN maupun ketentuan lainnya
- Bukti dokumen feedback disiplin kehadiran pegawai
- Dokumen sampel pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar
- Dokumen sampel pemberian reward bagi pegawai yang menegakan
1.1.1.D Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika
organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai
Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh:
- Pimpinan (struktural)
- Penanggungjawab penegakan integritas dan nilai etika
- Pegawai
Y Y Y Bahwa Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika
organisasi telah dikomunikasikan, ditunjukkan melalui
bukti dukung:
- Apel displin Pagi setiap hari senin setiap minggunya;
- Roll Banner/Spanduk Integritas dan Displin Pegawai
- Pakta Integritas
- Publikasi Media Sosial/Web BKKBN
- Sosialisasi langsung kepada seluruh Pegawai
- Distribusi Kebijakan/Buku Saku terkait Kebijakan
Y - Apel displin Pagi setiap hari senin setiap minggunya;
- Roll Banner/Spanduk Integritas dan Displin Pegawai
- Pakta Integritas
- Publikasi Media Sosial/Web BKKBN
- Sosialisasi langsung kepada seluruh Pegawai
- Distribusi Kebijakan/Buku Saku terkait Kebijakan integritras dan nilai etika
- Bukti dukung pemahaman terhadapan kebijakan integritas dan nilai etika
melalui survei atau sejenisnya
1.1.1.E Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai
etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Kebijakan telah mengatur:
- Keteladanan pimpinan
- Upaya pembangunan integritas
- Nilai etika
- Penegakan disiplin
- Pemberian reward and punishment
- Penetapan struktur dan mekanisme penanganan penegakan
integritas dan nilai etika
Y Y Y Bahwa terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai
etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi dengan
dokumen sebagai berikut:
- Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2022
tentang Nilai-Nilai Core Values ASN Berakhlak dan
perwujudan Perilaku Insan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN No. 206 Tahun 2011 tentang
Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan BKKBN
- Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN No.
Y - Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Nilai-Nilai
Core Values ASN Berakhlak dan perwujudan Perilaku Insan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN No. 206 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan
Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKKBN
- Surat Edaran Plt. Kepala BKKBN No. 2293/KP.08/B2/2018 tentang
Penegakan Integritas Terhadap Kode Etik, Peraturan, SOP dan Peran
Pengawasan Atasan Langsung.
- Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan ZI
Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BKKBN
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah
PENGISIAN KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..3)
Catatan:
KK dan Template
tidak boleh
menambah kolom
dan/atau baris
Pindahkan hasil pengisian KK pada kolom
W/D/O/Uraian/Kesimpulan ke template file
download dari aplikasi SPIP BKKBN
kemudian klik Save File/Simpan
Perhatikan
KK 3.1 T1
20. BERENCANA ITU KEREN
1
PENGISIAN KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..4)
Klik tombol “Upload” kemudian pilih
Template (T1) yang akan di upload
Pilih Template (T1) yang akan
di upload
2
Pilih Open
3
Klik tombol “Upload”
4
21. BERENCANA ITU KEREN
HASIL UPLOAD TEMPLATE KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN
Cek kembali
kesesuaian pengisian
dengan hasil upoad
file ke aplikasi SPIP
BKKBN sesuai
suplemen yang sudah
dibagikan
Himbauan!
Pengisian dilakukan
mulai dari grade E s.d A
22. BERENCANA ITU KEREN
HASIL UPLOAD TEMPLATE KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..1)
Terdapat Notifikasi
pada Kesimpulan
jika jawaban tidak
sesuai
Cek kembali jawaban
yang telah diisi pada
KK, jika terdapat
kesalahan maka
perbaiki pada KK 3.1
23. BERENCANA ITU KEREN
HASIL UPLOAD TEMPLATE KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN (..2)
Terdapat tombol
menu Simpan di
bawah tetapi
sebaiknya untuk
melakukan pengisian
pada KK manual/T1
Dapat dilakukan
upload beberapa kali
dan simpan sebelum
upload Dokumen
Bukti/Berkas
Setiap upload kertas kerja
maka dokumen yang sudah
diupload akan ter-
reset/hilang, dipastikan kertas
kerja sudah final, jika ada
perubahan bisa dilakukan
perubahan langsung pada
aplikasi eSPIP
Himbauan!
24. BERENCANA ITU KEREN
UPLOAD DOKUMEN BUKTI KK STRUKTUR DAN PROSES
PADA APLIKASI SPIP BKKBN
1. Bukti dokumen yang diisi sesuai
parameter/kriteria minimal satu
tetapi diharapkan sebanyak-
banyaknya
2. Setiap bukti dokumen setiap
kriteria agar disiapkan dalam
bentuk file pdf/jpg dengan
maksimal kapasitas 2 MB
3. Dokumen yang diupload dapat
lebih dari 1 file dokumen
4. Bukti dokumen apabila
parameter/kriteria masih ada
keterkaitan maka silahkan
lampirkan tetapi jika tidak
berkaitan maka tidak
dilampirkan kembali serta
memperhatikan pengisian kerja
KK 3.1
Klik Add untuk menambah dokumen
Klik Simpan jika sudah selesai upload
dokumen
25. BERENCANA ITU KEREN
LANJUT PENGISIAN
KERTAS KERJA (KK) PADA APLIKASI SPIP BKKBN
https://spip.bkkbn.go.id
Selamat Bekerja