Gambaran umum hukum pidana terbaru

1. Membangun Paradigma Baru
Pemidanaan Melalui
KUHP Baru & UU Pemasyarakatan Baru
Harkristuti Harkrisnowo
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2. Mengapa perlu Paradigma Baru ?
• Pandangan Retributif/Pembalasan/LexTalionis tidak lagi sesuai dengan
perkembangan masyarakat & pengetahuan
• Kearifan lokal/local wisdom perlu mendapat tempat  menggali nilai-nilai
tradisional
• Pandangan yang mengedepankan PENJARA sebagai pidana yang paling tepat
dan dominan dalam pemidanaan tidak lagi dapat dipertahankan
• Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dikurangi melalui
ketentuan perundang-undangan pidana yang ada
• Kondisi faktual memerlukan pendekatan yang mengetengahkan penyelesaian
konflik tanpa penghukuman
• Jenis Pidana &Tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, Anak &
Korporrasi
@ harkrisnowo 2023

3. Novelty dalam Pidana & Pemidanaan
Tujuan Pemidanaan
Pedoman Pemidanaan
Alasan Pemberat Pidana
Double-track System
Jenis Pidana danTindakan
Alasan Pembenar & Pemaaf
Kategori Dewasa, Anak & Korporasi
@ harkrisnowo 2023

4. Tujuan Pemidanaan
(Pasal 51 KUHP)
Pencegahan
Pemasyarakatan/Rehabilitasi
Penyelesaian Konflik,
Pemulihan Keseimbangan &
Penciptaan Rasa Aman & Damai
Penumbuhan Penyesalan Terpidana.
@ harkrisnowo 2023

5. Pidana & HAM (Pasal 52)
• Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan
derajat manusia
• Referensi:
Convention againstTorture and other Cruels, Unusual and
DegradingTreatment or Punishment (CAT), UU no. 5 tahun
1998
@ harkrisnowo 2023

6. Pedoman Pemidanaan
Kewajiban Hakim
Faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan Hakim
Pedoman untuk tidak menjatuhkan
Pidana Penjara
Pemaafan Peradilan (Judicial
Pardon)
@ harkrisnowo 2023

7. Kewajiban Hakim:
Menegakkan Hukum & Keadilan
Pasal 53
nowo 2023
KEADILAN
HUKUM
Bila ada pertentangan
antara Hukum &
Keadilan?
KEADILAN yang
diutamakan

8. Faktor2 yang Harus Dipertimbangkan Hakim
(Pasal 54)
a. bentuk kesalahan pelakuTindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukanTindak Pidana;
c. sikap batin pelakuTindak Pidana;
d.Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak;
e. cara melakukanTindak Pidana;
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukanTindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelakuTindak Pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelakuTindak Pidana;
i. pengaruhTindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
@ harkrisnowo 2023

9. Pemaafan Peradilan/Judicial Pardon
Pasal 54 ayat (2)
 Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau
tanpa mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan:
 Ringannya perbuatan
 Keadaan pribadi pelaku
 Keadaan pada waktu dilakukanTindak Pidana
 Keadaan yang terjadi kemudian
 Segi keadilan dan kemanusiaan
 Latar belakang:
 Berangkat dari pelbagai kasus tindak pidana yang ringan di masa
lalu, akan tetapi tetap dijatuhi pidana
 Memberi ruang bagi Hakim untuk memaafkan terdakwa untuk
kasus-kasus ringan
@ harkrisnowo 2023

10. Kategori Pidana & Tindakan
Orang
Dewasa
Pidana
Tindakan
Anak
Pidana
Tindakan
Korporasi
Pidana
Tindakan
@ harkrisnowo 2023

11. Jenis Pidana untuk Dewasa
Pidana Pokok:
• pidana penjara
• pidana tutupan
• pidana pengawasan
• pidana denda
• pidana kerja sosial
PidanaTambahan:
• pencabutan hak tertentu
• perampasan barang
tertentu dan/tagihan
• pengumuman putusan
hakim
• pembayaran gantirugi;
• pencabutan izin
tertentu;
• pemenuhan kewajiban
adat setempat
Pidana Khusus
• Pidana mati selalu
diancamkan secara
alternatif
• Dapat dijatuhkan
dengan percobaan
10 thn
@ harkrisnowo 2023

12. Pidana Penjara sedapat mungkin
tidak dijatuhkan dalam hal .....
a. terdakwa adalah Anak;
b. terdakwa berusia di atas 75 tahun;
c. terdakwa baru pertama kali melakukanTindak Pidana;
d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
f. terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar;
g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
h. Korban tindak pidana menyebabkan terjadinyaTindak Pidana tersebut;...
@ harkrisnowo 2023

13. i. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinyaTindak Pidana;
j. tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi;
k. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan
Tindak Pidana yang lain;
l. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau
keluarganya;
m. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri
terdakwa;
n. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratTindak
Pidana yang dilakukan terdakwa;
o. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
p. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
@ harkrisnowo 2023

14. Pengecualian...
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau
merugikan masyarakat; atau
d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian
negara.
@ harkrisnowo 2023

15. Strategi Baru: Alternatif Pidana Penjara
Merupakan ‘cara’ melaksanakan pidana penjara atau strafmodus
Menjadi alternatif atas ‘Pidana Penjara Singkat’ yang dinilai tidak memiliki efektivitas
Bentuk : Denda, Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
DenganTujuan:
* Mengurangi penjatuhan pidana penjara Mengurangi prison Overcrowding
* Mengurangi efek buruk dari pidana perampasan kemerdekaan
* Memberi kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dan membantu terpidana
menjalankan kehidupan sosial yang bermanfaat
* Mengurangi pola pikir bahwa pidana dijatuhkan untuk pembalasan
@ harkrisnowo 2023

16. Kebaruan Aturan tentang Pidana Penjara (1)
PelakuTindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di
bawah 5 tahun dapat dijatuhi:
A. Pidana Denda maksimal kategoriV dan minimal kategori III,
dengan syarat:
Tindak Pidana tidak mengakibatkan Korban,
Korban tidak mempermasalahkan; atau
bukan pengulanganTindak Pidana.
Atau.....
@ harkrisnowo 2023

17. Kebaruan Aturan tentang Pidana Penjara (2)
B. Pidana Kerja Sosial jika Hakim akan menjatuhkan pidana penjara
kurang dari 6 bulan atau Denda Kategori II setelah mempertimbangkan:
• pengakuan terdakwa;
• kemampuan kerja terdakwa;
• persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala
hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
• riwayat sosial terdakwa;
• pelindungan keselamatan kerja terdakwa;
• agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
• kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
@ harkrisnowo 2023

18. Kebaruan Aturan tentang Pidana Penjara (3)
C. PelakuTindak Pidana yang hanya diancam dengan
pidana penjara maksimal 5 tahun:
- Dapat dijatuhi Pidana Pengawasan
- Disertai syarat Umum dan syarat Khusus
@ harkrisnowo 2023

19. DENDA: 8 Kategori Besaran (Pasal 79)
KATEGORI BESARAN MAKSIMAL (Rp.)
I 1 Juta
II 10 Juta
III 50 Juta
IV 200 Juta
V 500 Juta
VI 2 M
VII 5 M
VIII 50 M
@ harkrisnowo 2023
- Minimum 50.000
rupiah
- Memperhatikan
kondisi
terdakwa
- Dapat dicicil
- Jika tidak
dibayar dapat
disita hartanya

20. Pidana Mati dalam Pasal 100 KUHP Baru
(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10
(sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
atau
b. peran terdakwa dalamTindak Pidana.
Peran Petugas Pemasyarakatan?
Perlakuan di LP
 Bagaimana dengan terpidabna mati yang telah lebih dari 10 tahun di
LP?
@ harkrisnowo 2023

21. Pergeseran Paradigma dalam
UU No. 22 tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan
@ harkrisnowo 2023

22. PERGESERAN PARADIGMA DALAM UU PAS :
1. PENDEKATAN SISTEMIK
UU NO. 12/1995
Pemasyarakatan adalah kegiatan
untuk melakukan pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem,
kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari sistem
pemidanaan dalam tata
peradilan pidana.
UU NO. 22/2022
Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem peradilan pidana
terpadu yang diselenggarakan oleh
pemerintah sebagai bagian dari proses
penegakan hukum dalam rangka pelayanan
serta pembinaan dan pembimbingan untuk
reintegrasi sosial [Konsiderans UU 22/2022]
Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan
pidana yang menyelenggarakan penegakan
hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan,
anak, dan warga binaan [Pasal 1.1. UU no.
22/2022]
@harkrisnowo2023

23. Pergeseran Paradigma: Pendekatan HAM
Pendekatan HAM:
• Jaminan
Perlndungan HAM
terhadapTahanan,
Warga Binaan dan
Anak (Pasal 2)
Perlindungan
Petugas
• Perlindungan
terhadap Petugas
PAS
@ harkrisnowo 2023

24. Penyelarasan dengan 8 Area Substantif Mandela Rules
1. Respect for prisoners’ inherent dignity
2. Medical and health services
3. Disciplinary measures and sanctions
4. Investigations of deaths and torture in custody
5. Protection of vulnerable group
6. Access to legal representation
7. Complaints and independent inspection
8.Training of staff
@ harkrisnowo 2023

25. DATA RINGKAS LAPAS & RUTAN 2023
OVERCROWDING
Keterangan Total
Jumlah Lapas 361 – Rutan 165 526
Kapasitas Hunian 137.031
Jumlah WBP Laki2: 253.154, Perempuan
12,717
265.871
Angka Overcrowding Nasional 94,02 %
Angka Overcrowding Tertinggi:
Bagansiapi-api
845.92 %
Angka Overcrowding Terendah :
RutanTanjung Pinang
0,57%
@harkrisnowo2023

26. PROSES PERADILAN PIDANA
PENYIDIKAN PENUNTUTAN
PEMERIKSAAN
SIDANG PENJALANAN
PIDANA
PelayananWB &Tahanan
@harkrisnowo2023

27. Epilog...
• Perubahan paradigma pidana & pemidanaan dalam KUHP Baru & UU
PAS memperhatikan perkembangan internasional dan nasional
• Pendekatan HAM mewarnai KUHP Baru & UU PAS
• Konsep-konsep yang diajukan KUHP (e.g. judicial pardon, pidana kerja
sosial, tindakan, pidana mati dengan percobaan) merefleksikan
kepedulian para perancang atas kondisi aktual
• Pemasyarakatan harus siapkan diri bagi implementasi perubahan
paradigma dalam UU PAS dan KUHP Baru perlu pelatihan khusus &
ketentuan
• Diperlukan adanya kolaborasi antar APH yang lebih konstruktif
@ harkrisnowo 2023

28. @ harkrisnowo 2023