UAS BJU HKUM4401

1. BUKU JAWABAN UJIAN (BJU)
UAS TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
Nama Mahasiswa : Tsalis Aisah Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 042080191
Tanggal Lahir : 30 September 1994
Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM4401/Interpretasi dan Penalaran Hukum
Kode/Nama Program Studi : 311/Ilmu Hukum
Kode/Nama UPBJJ : 23/Bogor
Hari/Tanggal UASTHE : Sabtu, 03 Juli 2021
Tanda Tangan Peserta Ujian

2. Petunjuk
1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
Surat Pernyataan Mahasiswa
Kejujuran Akademik
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Mahasiswa : Tsalis Aisah Rahmi
NIM : 042080191
Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM4401/Interpretasi dan Penalaran
Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Ilmu Hukum
UPBJJ-UT : Bogor
Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE
pada laman https://the.ut.ac.id.
Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan
soal ujian UAS THE.
Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai
pekerjaan saya).
Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai
dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
Saya bersedia menjungjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan
tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui

3. media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan
akademik Universitas Terbuka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari
terdapat pelanggaran atas pernyataan diatas, saya bersedia bertanggung jawab dan
menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.
Bogor, 03 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan
2022
( Tsalis Aisah Rahmi )
1a.) Perbedaan makna antara ’Lockdown’, ’Karantina Wilayah’, dan ’PSBB
Lockdown digunakan sebagai istilah penghentian mobilitas masyarakat. Aturannya di
Indonesia sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan. Undang-undang tersebut mendefinisikan lockdown sebagai
karantina wilayah alias pembatasan penduduk dalam suatu wilayah. Termasuk wilayah pintu
masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit. Langkah ini
dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit tersebut meluas.
https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60dc546f658cd/ppkm-darurat-akan-berlaku-ini-
perbedaan-psbb-ppkm-dan-lockdown

4. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Hal itu sesuai dengan kutipan Pasal (1) Ayat (11) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina
kesehatan sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
PSBB meliputi hal-hal berikut ini.
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Berdasarkan undang-undang, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu
wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau
kontaminasi.
Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah laboratorium
sudah mengonfirmasi terjadi penyebaran penyakit antarwarga di wilayah tersebut.
Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh Pejabat
Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah
karantina.
Selain itu, anggota masyarakat yang dikarantina enggak boleh keluar masuk wilayah
karantina.

5. 1b.) Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat lebih banyak bekerja dalam sektor
perindustrian, nah perindustrian ini adalah pengerak perekonomian untuk kebutuhan
masyarakat dan Negara. ketika penggerak di berhentikan maka yang terseok bukan hanya
jenis micro tapi lebih besar lagi yaitu pemerintahan.
PSBB sendiri tidak menguci tapi membatasi, dimana kegiatan masih bisa berlangsung tapi
memiliki aturan tambahan yaitu dengan menerapkan jaga jarak aman, social distancing,
physical distancing dan menggunakan masker. Meminimalkan kegiatan di luar rumah,
membatasi jumlah dalam mode transportasi umum dan pribadi. Kemudian PSBB tidak
memberhentikan sepenuhnya proses kegiatan di dalam suatu daerah tersebut, proses tetap
berjalan hanya saja mengunakan mode slowmotion tidak secara berkerumunan bersamaan.
Dari skema tersebut dapat di lihat, kenapa Indonesia memilih PSBB dan bukan Lockdown.
Pemerintah masih mengupayakan pergerakan ekonomi dan proses di dalam nya tidak
berhenti secara total. Masyarakat masih bisa bergerak tapi meminimalkan penyebaran
covid19.
PSBB pun dalam pelaksanaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Mentri Kesehatan
melalui keputusan Mentri. Kemudian pelanggar bisa mendapat kan hukuman yang tercantum
dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang di dalamnya menyebutkan, "setiap orang yang
tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta," Walaupun demikian,
beberapa pihak menganggap hukuman ini berlebihan.
2a) Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat dua jenis syarat sah perjanjian
yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk ke dalam
syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak dapat
meminta agar perjanjian dibatalkan. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat
kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh

6. hakim) atas permintaan para pihak.
Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka transaksi jual beli yang
dilakukan oleh orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 21 Tahun, maka
perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian
tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas
kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila
para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.
2b) Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa dalam
transaksi jual beli masih bisa dianggap sah. Namun, hal ini nantinya dapat
menimbulkan masalah hukum bagi orang yang belum dewasa yang melakukan
transaksi jual beli tersebut, dikarenakan perjanjian tersebut lemah karena tidak
sepenuhnya memenuhi syarat sah dalam hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHP Perdata yaitu syarat subjektifnya.
3a) Di dalam suatu tindak pidana pembunuhan, terkadang seorang pelaku
membutuhkan pelaku lain yang membantu untuk melaksanakan kejahatannya tersebut.
Pelaku yang membantu kejahatan ini di dalam KUHP disebut disebut sebagai pembantu
kejahatan. Pada pasal 56 KUHP, adapun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan
adalah :
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.
Menurut Leden Marpaung, “perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong
atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan.
Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk mededader, bukan
lagi membantu.”5
Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, terdapat perbedaan peran
antara pelaku dengan pembantu kejahatan, sehingga terdapat sanksi yang berbeda antara
yang melakukan suatu kejahatan dengan yang membantu melakukan kejahatan.
Pemberian pidana terhadap pelaku yang membantu kejahatan tersebut selanjutnya diatur
pada pasal 57 KUHP yaitu :
1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,

7. dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4a) Penerapan diskresi oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas merupakan salah satu alternatif
penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan yang dipilih dan diterima oleh
masyarakat. Namun, dalam penerapannya diskresi belum berjalan secara maksimal.
Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian selain bertujuan untuk mencapai tujuan hukum
melainkan juga untuk JOM Fakultas Hukum Volume III No. 1 Fabruari 2016 13 efisiensi dan
efektifitas penyelesaian perkara pidana. Walaupun kewenangan diskresi kepolisian begitu
luas, namun dalam penerapannya tidak boleh sewenang-wenang dan tetap memperhatikan
norma-norma maupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu
perlu juga dilakukan pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian terkait dengan jika
adanya oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangan diskresi tersebut.
4b) penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya
dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak
mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas
dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang
telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud
persoalan-persoalan penting yang mendesak, sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur
sebagai berikut20 : a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan
umum, yaitu, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan
rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan. b. Munculnya persoalan tersebut
secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan. c. Untuk menyelesaikan
persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur
secara umum, sehingga administrasi Negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas
inisiatif sendiri. d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal,
atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna
dan berhasil guna. e. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan
menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Berdasarkan doktrin dapat disimpulkan
bahwa keadaan mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut
kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan

8. persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur
secara umum. Sedangkan pengertian kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sumber:
BMP HKUM4401
Marpaung, Leden, 2012, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-
hukum.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/282102-diskresi-dan-pertanggungjawaban-
pemerint-5670c687.pdf
https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60dc546f658cd/ppkm-darurat-akan-berlaku-ini-
perbedaan-psbb-ppkm-dan-lockdown
https://kids.grid.id/read/472150452/perbedaan-psbb-karantina-wilayah-dan-lockdown-
ternyata-beda-banget?page=all