Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif. 2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 3. Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban,

1. Drs.Nugroho. Bc.IP.,M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

2. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan
pidana yang menyelenggarakan penegakan
hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan,
anak, dan warga binaan.
Pasal 1 angka 1 (UU 22/2022)
Pemasyarakatan dilihat sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana
Terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang
perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, dalam tahap
praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi .

3. Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari
bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja
sejak dimulainya proses peradilan pidana.
Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep
reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan
restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

4. TUJUAN
PENYELENGGARAAN
SISTEM
PEMASYARAKATAN
01
Meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak
Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik,
taat hukum, dan bertanggung jawab, serta dapat
aktif berperan dalam pembangunan.
03
Memberikan Pelindungan kepada masyarakat dari
pengulangan Tindak pidana.
02 Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak
Anak Tahanan dan Anak
PASAL 2 UU PEMASYARAKATAN

5. FUNGSI PEMASYARAKATAN
Pemasyarakatan
sebagai sub sistem
peradilan pidana
yang
menyelenggarakan
penegakan hukum,
mengemban
6 fungsi.
Kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien
di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta
mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
Pembimbingan Kemasyarakatan
Kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan
kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak
Binaan.
Pembinaan
Kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan
pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak
pada proses peradilan.
Pelayanan
Kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung
terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak,
Narapidana, dan Anak Binaan.
Perawatan
Segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan
pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan
keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk
menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan
negara dan lembaga pemasyarakatan.
Pengamanan
Segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan
pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan
keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk
menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga
penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan
khusus anak.
Pengamatan
PASAL 4 UU PEMASYARAKATAN

6. • ASAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMASYARAKATAN
Asas Pengayoman
Perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam rangka
melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana, juga
memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga yang berguna
di dalam masyarakat.
1
Asas Nondiskriminasi
Tidak adanya perbedaan baik karena perbedaan suku, ras, agama, etnik,
kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin,
dalam memberikan perlakuan terhadap mereka.
2
Asas Kemanusiaan
Perlakuan yang didasarkan pada pelindungan dan penghormatan hak asasi
serta harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia.
3
Asas Gotong Royong
Bahwa adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama
antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan,
aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
4
Asas Kemandirian
Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan
kemampuan dari Tahanan, Anak, dan [rarga Binaan agar dapat
mengembangkan kualitas diri
5
Asas Proposionalitas
Bahwa perlakuan harus dilakukan secara seimbang dan proporsional
antara hak dan kewajiban.
6
Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-Satunya
Penderitaan
Bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau
dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas
kemerdekaannya.
7
Asas Profesionalitas
Bahwa bekerjanya organisasi harus didasarkan pada tata kelola yang
transparan dan akuntabel.
8
PASAL 3 UU PEMASYARAKATAN

7. PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN
SIDANG
TPP
Pasal 1 Permenpan RB 22
Th.2016
PK
TUGAS
FUNGSI
PERMEN
KUMHAM 41
2017 TTG JF PK

8. “Pembimbing
Kemasyarakatan
Adalah Petugas
Pemasyarakatan yang
melaksanakan Litmas,
pendampingan,
pembimbingan, dan
pengawasan terhadap
Klien, baik di dalam
maupun di luar proses
peradilan pidana”
Pasal 1 angka 23
“Pembimbingan
Kemasyarakatan
adalah kegiatan yang
diselenggarakan
guna pendampingan
Klien di dalam dan di
luar proses peradilan
pidana
serta mempersiapkan
Klien untuk proses
reintegrasi sosial”
Pasal 1 angka 11

9. PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)
Litmas adalah kegiatan
pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data
yang dilakukan secara
sistematis dan objektif
untuk kepentingan
Pelayanan Tahanan atau
Anak, Pembinaan
Narapidana atau Anak
Binaan, dan Pembimbingan
Kemasyarakatan Klien, serta
sebagai dasar pertimbangan
penyidik, penuntut umum,
dan hakim dalam
penyelesaian perkara. (Pasal 1
angka 15)
Pasal 20 ayat (5) = Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dilakukan berdasarkan
hasil Litmas.
Pasal 29 ayat (5) = Pelaksanaan Pelayanan Anak berdasarkan hasil Litmas.
Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 = Pelaksanaan Pembinaan dilakukan
berdasarkan hasil Litmas.
Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 50 = Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan
dilakukan berdasarkan hasil Litmas.
Pasal 54 = Pelayanan atau Pembinaan Khusus Tahanan Atau Narapidana
Resiko Tinggi, meliputi : Penempatan pada tempat tertentu, dan pemberian
program pelayanan atau pembinaan.
Pasal 56 ayat (6) = Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan dilakukan
berdasarkan hasil Litmas.

10. Pendampingan
digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan dan perlindungan hak
dalam proses peradilan sejak tahap
praadjudikasi sampai dengan tahap
pasca adjudikasi dan bimbingan
lanjutan.
Pasal 56 (3)

11. Pembimbingan adalah untuk memberikan bekal
dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual,
intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien.
Pasal 56 (4)
Pengawasan digunakan untuk memastikan
pelaksanaan syarat dan program yang telah
ditetapkan. Pasal 56 (5)

12. Keadilan Restoratif
“Pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan
dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang
terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan
bukan pembalasan.”
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan (Pasal 1 angka 6, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang
SPPA)

13. Keadilan Restoratif menjadi Pendekatan dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia tetapi Pemasyarakatan
belum memiliki regulasi yang secara eksplisit
mengatur pelaksanaan Keadilan Restoratif

14. KEPOLISI
AN
KEJAKSA
AN
PENGADILA
N LAPAS
BAPAS
TINDAK
PIDANA
PID.
PENJAR
A
KUHP
PID.
BERSYAR
AT
Ps. 14
KUHP
BEBA
S
MURN
I
BEBAS
BERSYARAT
/
ASIIMILASI
Ps. 15 KUHP
PEMBIMBINGAN
Ps. 6 UU PAS
DIVERSI
Ps 7 UU 11
2012 SPPA
DIVERSI
Ps 7 UU 11
2012 SPPA
DIVERSI
Ps 7 UU 11
2012 SPPA
UU 11/
2012 SPPA
•Peran PK Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak
Pembimbingan Kemasyarakatan dapat bekerjasama dengan
POKMAS LIPAS yang ada pada BAPAS

15. Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia, bagi pelaku
tindak pidana oleh Dewasa masih belum memiliki
payung hukum yang mengikat semua APH
KEPOLISIAN KEJAKSA
AN
PEMASYARAKATA
N
TINDAK
PIDANA
PENGADILA
N
Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap
tersangka dewasa = Pasal 38 angka (4) PP 31/1999 ttg PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PerPol N0. 8/2021 PERJA No.15/2020
SK DIRJEN nomor
1691/DJU
/SK/PS.00/12/2020 FUNGSI
PEMASYARAKATAN
DALAM UNDANG-
UNDANG 22 TAHUN
2022

16. LITMAS TERSANGKA DEWASA DALAM PRA AJUDIKASI DAN AJUDIKASI
Peraturan Pemerintah No. 31 1999 Tentang Pembinaan Pembimbingan WBP
Pasal 38 : “Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka
dewasa.”
Penjelasan : Tindak Pidana Tertentu = ancaman dibawah 1 tahun dan pelanggaran lalu lintas
SE Dir. Bina Tuna Warga tgl28 Juni 1977 DBTU.5.22/77 ttg Penjelasan tugas-tugas Balai Bispa
“Jika ada orang atau anak, yang disangka melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran, maka Jaksa
memberitahukan kepada Balai Bispa agar membuat Penelitian Kemasyarakatan terhadap orang atau anak
tersangka tadi”
PETUNJUK TEKNIS MENTERI KEHAKIMAN RI
NOMOR : E.40-PR.05.03 TAHUN 1987
Sejak 1987 telah ada
REGISTER A1 : Buku Register Litmas Sidang Dewasa

17. Terjadi Tindak Pidana
Kepolisian / Kejaksaan /
Pengadilan / Rutan
menyampaikan
permintaan Litmas ke
Bapas
PK Melaksanakan Litmas
Tersangka Dewasa /
Litmas Perawatan
Tahanan dan Menunjuk
Pokmas Bidang Hukum
Kabapas bersurat ke
Pokmas untuk Meminta
dilakukan Bantuan
Hukum dengan Lampiran
Resume Litmas
Pokmas menemui
Tersangka untuk
Penandatanganan Surat
Kuasa dari Tersangka
kepada POKMAS
POKMAS berkoordinasi
dengan Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim
melakukan Bantuan
Hukum dengan
melibatkan PK
Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim
melakukan Keadilan
Restoratif dengan
mempertimbangkan
Litmas
Henti Penyidikan, Henti
Penuntutan
Atau
Putusan Pidana Alternatif
Kembali Ke Masyarakat
dengan peran
PK dan Pokmas
1 2 3
4 5 6
7 8 9
ALUR KEADILAN RESTORATIF BAGI PELAKU DEWASA

18. Renstra Kemenkumham 2020 – 2024 menjadikan
pemberdayaan masyarakat melalui POKMAS sebagai
salah satu komponen dari sasaran strategis
Kementerian
Indikator ketercapainya: Jumlah Pokmas yang melakukan
pemberdayaan Klien di lingkungan pemasyarakatan dan persentase
Klien Pemasyarakatan yang mendapat program pemberdayaan dalam
rangka keadilan restoratif.

19. Ketentuan mengenai kerjasama dengan
kementerian lain, pemerintah daerah, lembaga,
atau perseorangan (Pasal 89 ayat 1)
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Ditegaskannya ketentuan mengenai
peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan fungsi
Pemasyarakatan (Pasal 92), seperti:
Mengajukan usulan dan membantu
pelaksanaan program
Berpartisipasi dalam pembimbingan
lanjutan
Melaksanakan penelitian mengenai
Pemasyarakatan

20. Pemberdayaan Masyarakat melalui POKMAS LIPAS
Komunitas Ekonomi
Pengusaha
Perusahan
Perbankan
Koperasi ,
DLL
Komunitas Keagamaan
& Profesi
Ormas Keagamaan
Tokoh Agama
Psikolog/Psikiater
Dokter/RS/ Rehab medis
Akademisi.,
 DLL
Komunitas Hukum
LBH
LSM
DLL.
Komunitas Sosial
Camat/Lurah
Ormas/Karang Taruna
Panti Rehab Sosial
Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kemasyarakatan
Desa (PKK/Karang Taruna)
DLL
POKMAS
LIPAS
(Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan)
Anggota Pokmas Lipas

21. PEMODALAN
• Pembiayaan
• Bahan Baku
giatja
PROGRAM
Kepribadian
Kemandirian
TENAGAAHLI
Instruktur/Pelatih
PENAMPUNGAN
• Produksi
• Penyaluran
Tenaker
WBP
PUBLIKAS
I
• Informasi ke
masyarakat
• Pemasaran hasil
produksi
Dukungan terhadap
pelaksanaan
Program Layanan,
Pembinaan dan
Pembimbingan
Penyediaan
program bagi
Tahanan &WBP
- tempat untuk
mempekerjakan
tenaga WBP yg
dinilai terampil
- tempat tinggal
sementara.
Penyediaan tenaga
expert dalam
pelaksanaan
program sesuai
dengan kebutuhan
WBP
Membantu
sosialisasi
keberhasilan giat
pembinaan dan
pembimbingan
BENTUK KEGIATAN DAN DUKUNGAN POKMAS LIPAS

22. TERIMA KASIH