Membangun paradigma baru pidana dan pemidanaan melalui KUHP baru dengan meninggalkan pandangan balas dendam, mengedepankan kearifan lokal, dan mengurangi penjatuhan pidana penjara dengan memberikan alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. KUHP baru juga memperkenalkan sistem double track dan kategorisasi pidana berdasarkan kategori pelaku seperti dewasa, anak, dan korporasi.
2. Landasan Pikir KUHP mengenai
Pidana & Pemidanaan
• Pandangan Retributif/Pembalasan/LexTalionis sudah harus ditinggalkan
• Kearifan lokal/local wisdom perlu mendapat tempat 🡪 menggali nilai-nilai
tradisional
• Ketidaksesuaian lagi pandangan yang mengedepankan PENJARA sebagai
pidana yang paling tepat dan dominan dalam pemidanaan 🡪 Alternatif Penjara
• Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan harus dikurangi melalui perubahan
dalam aturan tentang pidana
• Kondisi faktual memerlukan pendekatan yang mengetengahkan penyelesaian
konflik tanpa penghukuman
• Jenis Pidana &Tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, Anak &
Korporasi
3. Novelty dalam Pidana & Pemidanaan
Tujuan Pemidanaan
Pedoman Pemidanaan
Alasan Pemberat Pidana
Double-track System
Jenis Pidana danTindakan
Alasan Pembenar & Pemaaf
Kategori Dewasa, Anak & Korporasi
4. Tujuan Pemidanaan
(Pasal 51 KUHP)
Pencegahan
Pemasyarakatan/Rehabilitasi
Penyelesaian Konflik,
Pemulihan Keseimbangan &
Penciptaan Rasa Aman & Damai
Penumbuhan Penyesalan Terpidana.
6. Kewajiban Hakim:
Menegakkan Hukum & Keadilan
Pasal 53
KEADILAN
HUKUM
Bila ada pertentangan
antara Hukum &
Keadilan?
KEADILAN yang
diutamakan
7. Faktor2 yang Harus Dipertimbangkan Hakim
(Pasal 54)
a. bentuk kesalahan pelakuTindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukanTindak Pidana;
c. sikap batin pelakuTindak Pidana;
d.Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak;
e. cara melakukanTindak Pidana;
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukanTindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelakuTindak Pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelakuTindak Pidana;
i. pengaruhTindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
8. Pemaafan Peradilan/Judicial Pardon
Pasal 54 ayat (2)
❑ Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau
tanpa mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan:
▪ Ringannya perbuatan
▪ Keadaan pribadi pelaku
▪ Keadaan pada waktu dilakukanTindak Pidana
▪ Keadaan yang terjadi kemudian
▪ Segi keadilan dan kemanusiaan
❑ Latar belakang:
❑ Berangkat dari pelbagai kasus tindak pidana yang ringan di masa
lalu, akan tetapi tetap dijatuhi pidana
❑ Memberi ruang bagi Hakim untuk memaafkan terdakwa untuk
kasus-kasus ringan
10. Jenis Pidana untuk Dewasa
Pidana Pokok:
• pidana penjara
• pidana tutupan
• pidana pengawasan
• pidana denda
• pidana kerja sosial
PidanaTambahan:
• pencabutan hak tertentu
• perampasan barang
tertentu dan/tagihan
• pengumuman putusan
hakim
• pembayaran gantirugi;
• pencabutan izin
tertentu;
• pemenuhan kewajiban
adat setempat
Pidana Khusus
• Pidana mati selalu
diancamkan secara
alternatif
• Dapat dijatuhkan
dengan percobaan 10
thn
11. Pidana Penjara sedapat mungkin
tidak dijatuhkan dalam hal .....
a. terdakwa adalah Anak;
b. terdakwa berusia di atas 75 tahun;
c. terdakwa baru pertama kali melakukanTindak Pidana;
d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
f. terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar;
g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
h. Korban tindak pidana menyebabkan terjadinyaTindak Pidana tersebut;...
12. i. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinyaTindak Pidana;
j. tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi;
k. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan
Tindak Pidana yang lain;
l. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau
keluarganya;
m. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri
terdakwa;
n. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratTindak
Pidana yang dilakukan terdakwa;
o. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
p. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
13. Pengecualian...
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
a.Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;
b.Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
c.Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan
masyarakat; atau
d.Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
14. PIDANATUTUPAN (Pasal 74)
(1) Orang yang melakukanTindak Pidana yang diancam dengan
pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi
pidana tutupan.
(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukanTindak Pidana karena
terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku,
jika cara melakukan atau akibat dariTindak Pidana tersebut
sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana
penjara.
15. Strategi Baru: Alternatif Pidana Penjara
Merupakan ‘cara’ melaksanakan pidana penjara atau strafmodus
Menjadi alternatif atas ‘Pidana Penjara Singkat’ yang dinilai tidak memiliki efektivitas
Bentuk : Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
DenganTujuan:
Mengurangi penjatuhan pidana penjara🡪 Mengurangi prison Overcrowding
Mengurangi efek buruk dari pidana perampasan kemerdekaan
Memberi kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dan membantu terpidana
menjalankan kehidupan sosial yang bermanfaat
Mengurangi pola pikir bahwa pidana dijatuhkan untuk pembalasan
16. Pidana Pengawasan (Pasal 75-76)
1. Dijatuhkan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana yang
dipidana dengan pidana penjara maks. 5 th
2. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana
penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun.
3. Terpidana harus memenuhi:
a. Syarat Umum 🡪 terpidana tidak akan melakukanTindak Pidana lagi
b. Syarat Khusus
1) mengganti seluruh kerugian akibat tindak pidana dalam waktu yang lebih pendek dari
masa pengawasan; dan
2) melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama,
kepercayaan, atau politik
17. Pidana Pengawasan: Pasal 76-77
• Pelanggaran Syarat Umum 🡪 menjalani pidana penjara yang lamanya tidak
lebih dari ancaman pidana penjara bagiTindak Pidana itu
• Pelanggaran Syarat Khusus (tanpa alasan yang sah)
• jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar
terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan
oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan
• Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik 🡪 jaksa dapat mengusulkan
pengurangan masa pengawasan kepada hakim (berdasarkan pertimbangan
pembimbing kemasyarakatan)
• Terpidana melakukanTindak Pidana:
• tidak dijatuhi pidana mati atau penjara 🡪 pidana pengawasan tetap dilaksanakan
• Dijatuhi pidana penjara 🡪 pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah
selesai menjalani pidana penjara
18. Pidana Kerja Sosial (Pasal 85)
• Dijatuhkan kepada terdakwa yang:
• melakukanTindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun; dan
• hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak
kategori II.
• Hakim wajib mempertimbangkan:
a. pengakuan terdakwa terhadapTindak Pidana yang dilakukan;
b. kemampuan kerja terdakwa;
c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan
pidana kerja sosial;
d. riwayat sosial terdakwa;
e. pelindungan keselamatan kerja terdakwa;
f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
• Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan diawasi oleh
jaksa
• Pembimbingan kerja sosial dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
19. • Durasi min. 8 jam, maks. 240 jam.
• Per hari maks 8 jam, dapat diangsur selama 6 bulan (memperhatikan kegiatan
terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang
bermanfaat)
• Pelaksanaan pidana kerja sosial dimuat dalam putusan pengadilan, yang memuat:
1. perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana
kerja sosial, terpidana wajib:
a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial
tersebut; atau
c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau
menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
2. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
3. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka
waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
4. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.
20. Pidana Mati
Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun
dengan memperhatikan:
• a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
• b. peran terdakwa dalamTindak Pidana.
Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dalam putusan pengadilan.
Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pidana Mati dengan Masa Percobaan
Pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus yang selalu
diancamkan secara alternatif (Pasal 67)
21. DENDA: 8 Kategori Besaran (Pasal 79)
KATEGORI BESARAN MAKSIMAL (Rp.)
I 1 Juta
II 10 Juta
III 50 Juta
IV 200 Juta
V 500 Juta
VI 2 M
VII 5 M
VIII 50 M
Minimum
Rp. 50.000
(Pasal 78 (2)
22. Pedoman Penjatuhan Pidana Denda....
Hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran
terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus
pidana denda
Dapat dibayar dengan cara mengangsur
Wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu (dimuat dalam putusan
pengadilan)
Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan/pendapatan
terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda
tsb.
Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup/ tidak
mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana
kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi denda kategori II.
23. TINDAKAN bagi Orang Dewasa
Tindakan bagi penyandang
disabilitas mental/intelektual
a. rehabilitasi;
b. penyerahan kepada
seseorang;
c. perawatan di lembaga;
d. penyerahan kepada
pemerintah; dan/atau
e. perawatan di rumah sakit
jiwa.
Tindakan yang dapat dikenakan
bersama pidana pokok
a. konseling;
b. rehabilitasi;
c. pelatihan kerja;
d. perawatan di lembaga;
dan/atau
e. perbaikan akibatTindak
Pidana.
24. Jenis Pidana bagi Anak
Pidana
Pokok
A. Pidana peringatan;
B. Pidana dengan syarat:
1.Pembinaan di luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat; atau
3. Pengawasan.
C. Pelatihan kerja;
D. Pembinaan dalam lembaga; dan
E. Pidana Penjara.
Pidana
tambahan
Perampasan keuntungan yang diperoleh
Pemenuhan kewajiban adat
25. Jenis Tindakan bagi Anak...
a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
b. penyerahan kepada pemerintah;
c. penyerahan kepada seseorang;
d.perawatan di rumah sakit jiwa;
e. perawatan di lembaga;
f. kewajiban mengikuti pendidikan formal/latihan yang
diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
g. pencabutan SIM; atau
h. perbaikan akibat tindak pidana
26. Pidana &Tindakan bagi Korporasi
dalam KUHP
PIDANA
•Pidana Pokok (Denda)
•PidanaTambahan
TINDAKAN
a. pengambilalihan Korporasi;
b. penempatan di bawah pengawasan;
dan/atau
c. penempatan Korporasi di bawah
pengampuan.
27. Pidana Denda untuk Korporasi (Pasal 121)
(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang.
(2) Dalam halTindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
• a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak
untuk Korporasi adalah kategoriVI;
• b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima
belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori
VII; atau
• c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi
adalah kategoriVIII.
28. PidanaTambahan bagi Korporasi....
a. pembayaran ganti rugi;
b. perbaikan akibatTindak Pidana;
c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
d. pemenuhan kewajiban adat.
e. pembiayaan pelatihan kerja;
f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dariTindak Pidana;
g. pengumuman putusan pengadilan;
h. pencabutan izin tertentu;
i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
l. pembubaran Korporasi.
29. Pemidanaan terhadap Korporasi wajib
mempertimbangkan: Pasal 56
a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan
fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang
kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
c. lamanyaTindak Pidana yang telah dilakukan;
d. frekuensiTindak Pidana oleh Korporasi;
e. bentuk kesalahanTindak Pidana;
f. keterlibatan Pejabat;
g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
j. kerja sama Korporasi dalam penangananTindak Pidana
